Issuu on Google+

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 64 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

(Suara NTB/use)

SELASA, 21 MEI 2013

12 HALAMAN

Rekapitulasi Suara Ricuh, Tiga Polisi Terluka ini memanas dari beberapa hari sebelumnya lantaran KPU belum juga mengakomodir tuntutan calon yang kalah yakni menolak pengunduran digelarnya rapat pleno. Aksi anarkis pecah ketika rombongan massa pasangan Fersi (Hj Ferra Amelia SE MM dan Drs H M Natsir) , ditolak masuk ke daerah steril yang dijaga ketat aparat gabungan Polres Bima Kota, Brimob dan TNI.

(Suara NTB/use)

Kota Bima (Suara NTB) Tiga anggota Kepolisian yang mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di KPU Kota Bima, terluka akibat terkena lemparan baru. Bahkan seorang diantaranya yang berpangkat perwira harus dilarikan ke rumah sakit karena pingsan. A k s i massa

TO K O H Pertimbangan Hati Nurani LAMA tak ada kabar, belakangan diketahui kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Lombok Barat (bansos Lobar) 2008 dihentikan. Alasan penghentian oleh Kejari Mataram, lantaran dua tersangka Najatul Akbar dan Lalu Turmuzi sudah mengembalikan uang kerugian negara yang disangkakan. Kajari Mataram, Sang Ketut Mudita, SH,MH mengatakan, pertimbangan yang jadi alasan penghentian kasus adalah hati nurani. Menurutnya, pertimbangan subjektif itu diambil karena kedua tersangka sudah mengembalikan uang kerugian negara yang diduga dikorup dari dana bansos 2008. Bersambung ke hal 5 Sang Ketut Mudita (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Prodi Favorit PROGRAM ilmu sosial seperti seperti program studi (prodi) akutansi dan managemen, menjadi program studi yang paling diminati pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Mataram (Unram) tahun 2013. Demikian diungkapkan, Rektor Unram Prof. H.Sunarpi, Ph.D Senin (20/5) kemarin. Menurut Sunarpi ke dua prodi itu bias dikatakan sebagai prodi favorit, selain program studi ilmu pendidikan. Dengan trend tertinggi ini lanjut Sunarpi, maka tingkat keketatan masuk perguruan tinggi negeri bidang sosial atau IPS, Bersambung ke hal 5

Setelah tak diizinkan mendekat ke halaman KPU, massa yang dikoordinir Sunardin akhirnya berorasi sekitar 150 meter dari Kantor KPU. Semakin siang, suasana kian memanas ketika massa Fersi hendak membakar ban di depan barisan aparat. Aparat yang melakukan penjagaan pun mencoba merebut ban tersebut. Hingga akhirnya sempat terjadi adu mulut antara aparat dengan massa. Tak berapa lama, koordinator aksi meminta agar truk pengangkut massa mundur. Namun supir justru mundur terlalu jauh sehingga menerobos barisan aparat. Tak ayal sang supir pun menjadi sasaran kemarahan aparat. Saat itulah suasana makin memanas.

TERLUKA - Sejumlah anggota polisi terluka akibat terkena lemparan batu dalam aksi unjuk rasa di Kantor KPU Kota Bima, kemarin.

Kasus Dermaga Labuhan Haji Lotim

Unggul di Enam Kabupaten/Kota

Lima Panitia Proyek Diperiksa Kejaksaan

TGB-Amin Diminta Segera Lakukan Rekonsiliasi

Mataram (Suara NTB) Sejumlah pihak ternyata sudah diklarifikasi Kejaksaan Tinggi NTB, dalam rangka penyelidikan kasus mangkraknya pembangunan Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim). Diantara yang sudah dimintai keterangan, lima orang panitia proyek yang dilaksanakan tahun 2007 itu. Wakajati NTB, I Gede Sudiatmaja membenarkan klarifikasi atas panitia tersebut. Upaya itu menurutnya, masih dalam rangka pengumpulan data dan keterangan kasus proyek senilai Rp 82 miliar lebih, murni dari APBD

Lotim tersebut. ‘’Terakhir saya mendapat laporan dari tim, memang demikian, sejumlah panitia sudah dimintai keterangan,” terang Wakajati menjawab Suara NTB, Senin (20/5). Bersambung ke hal 5

Penyidikan Kasus BIL Berlanjut

Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Mataram (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah penanganan kasus gedung induk Bandara Internasional Lombok (BIL) mandeg. Penyidikan kasus ini dipastikan masih berjalan. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Setia Untung

Arimuladi,SH meyakinkan, tim Jampidsus masih mendalami kasus itu. “Sementara ini, penyidik masih mendalami saksi -saksi. Siapa saksi yang akan dipanggil lagi dan sebagainya, itu masih dalam proses,” kata Kapuspenkum kepada Suara NTB, Senin (20/ 5) sore saat berkunjung ke Kejari Mataram.

Guna memastikan penyidikan kasus ini berjalan, pria yang akrab disapa Untung ini, sempat menghubungi penyidik Jampidsus via ponsel guna mengetahui perkembangan kasus pembangunan gedung dengan konstruksi yang menghabiskan anggaran Rp 829 miliar bersumber dari PT Angkasa Pura I ini. Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Duet Dr.TGH.M.Zainul Majdi-H.M.Amin (TGBAmin) yang hampir dipastikan memenangkan Pilkada NTB. Kepastian ini, berdasarkan rekapitulasi di mana pasangan TGB-Amin unggul di enam kabupaten/kota. Menyusul kemenangan ini, TGB-Amin diminta untuk segera melakukan rekonsiliasi politik. Hal ini penting dilakukan untuk menyatukan kembali aktor – aktor penting yang sempat terlibat persaingan di Pilkada NTB. Saran itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/5) kemarin. Ruslan menegaskan bahwa pada hakikatnya, pemilihan langsung ditujukan untuk memberikan kepada masyarakat hak untuk menentukan sendiri siapa yang mereka kehendaki untuk

Dislutkan dan Dewan akan Lakukan Investigasi

Izin Perusahaan Pengelola Biota Laut Diduga Kedaluwarsa

H. Sunarpi (Suara NTB/dok)

Sejumlah massa melempari barisan aparat dengan batu. Alhasil, akibat lemparan tersebut tiga anggota Kepolisian masing-masing dua anggota Polres Bima Kota, Iptu Lukman Colli, Aipda Safruddin dan seorang anggota Brimob Bripda Moch Fatazam Rony terluka di bagian kepala. Ketiga aparat ini pun dilarikan ke dalam ruangan KPU Kota Bima. Sementara sang supir diamankan ke dalam kendaraan Rantis milik Brimob. Meski sempat diwarnai aksi kericuhan, aksi tetap berlanjut dan aparat tetap melakukan penjagaan. Sementara di dalam ruangan KPU tengah berlangsung rekapitulasi hasil suara Pilgub NTB serta Walikota dan Wakil Walikota Bima. Bersambung ke hal 5

Giri Menang (Suara NTB) Menyikapi dugaan penyelundupan biota laut di Lombok Barat (Lobar), Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) dan Komisi I dan Komisi II DPRD setempat akan melakukan investigasi untuk mendalami persoalan ini. Dewan dalam waktu dekat akan mendatangi perusahaan itu untuk menelusuri dari segi perizinannya, karena menurut informasi pihak Dislutkan izin pe-

rusahaan itu sudah habis alias kedaluwarsa. Sementara Dislutkan sendiri akan menyelidiki asal muasal karang dan ikan hias yang dikelola perusahaan itu, karena pihak pengelola berdalih itu berasal dari Bima namun informasi dari nelayan biota laut yang dikelola diambil juga di perairan Lobar. Selain itu, pihak terkait juga akan mengorek informasi terkait izin operasional,

lokasi dan jenis biota yang diambil serta jumlah yang diambil. ‘’Kami akan selidiki masalah ini, karena ini masalah serius,”ungkap Kadislutkan Lobar, H. Hasbullah, Senin (20/5). Dijelaskan, perusahaan penangkar berlokasi di Tembowong itu beroperasi sekitar lima tahun lalu sebelum ia menjabat sebagai Kadislutkan. Dulunya perusahaan ini bernama UD Ikan Lombok, Bersambung ke hal 5

memimpin. “Masyarakat sudah memilih. Maka, siapapun yang menang, itulah kemenangan masyarakat. Saya berharap, yang terpilih di Pilkada NTB ini untuk segera melakukan rekonsiliasi dalam membangun daerah dan NTB ke depan,” tandas Ruslan. Menurut Ruslan, pesta demokrasi di NTB sebentar lagi berlalu. Namun, menurutnya, setelah pesta usai, NTB masih menghadapi sejumlah problem besar yang memerlukan kekuatan bersama untuk menuntaskannya. Karenanya, ujar Ruslan, selain upaya rekonsiliasi yang diinisiasi oleh pemenang Pilkada, ia juga menegaskan pentingnya kemauan bagi kandidat yang tidak terpilih untuk mengkonkritkan kesepakatan siap menang siap kalah yang telah dibuat sebelumnya. Bersambung ke hal 5

Dipastikan Tak Berizin BALAI Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NTB menyebutkan, aktivitas pengambilan koral yang dilakukan sebuah perusahaan yang bermarkas di wilayah Sekotong, Lombok Barat (Lobar), tak masuk dalam perusahaan yang diberikan izin. Karena pihak BKSDA, selama ini hanya mengeluarkan izin untuk kegiatan hanya kepada dua perusahaan dan keduanya di Pulau Sumbawa. Demikian ditegaskan, Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) BKSDA Provinsi NTB, Tri Endang Wahyuni dikonfirmasi Senin (20/5). Disebutkan, dua perusahaan yang diberikan izin tersebut, yakni CV. Dinar dan UD. Samudera Anugerah di Sape, Bima. Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Siapkan 325 Rombel Kuatkan Lumbung Pangan KELURAHAN Babakan, Kecamatan Sandubaya mungkin menjadi satu-satunya kelurahan di Kota Mataram yang memiliki lumbung pangan. Oleh Lurah Babakan, Abdul Rauf, keberadaan lumbung pangan itu terus dikuatkan dengan berupaya mengajukan bantuan ke pemerintah baik Pemkot Mataram, Pemprov NTB hingga ke pemerintah pusat. Ditemui Senin (20/5) kemarin, Abdul Rauf mengatakan, keberadaan lumbung pangan di daerahnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat. (Suara NTB/smd) Abdul Rauf Sejauh ini, untuk lumbung pangan itu, pihaknya sudah mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta dari pemerintah. Dari jumlah tersebut, Rp 40 juta dipergunakan untuk membangun lumbung pangan, kemudian sisanya Rp 10 juta dipergunakan untuk mengisi lumbung tersebut dengan pangan atau kebutuhan masyarakat. Menurut dia, adanya lumbung pangan itu adalah untuk membantu masyarakat jika nantinya terjadi kelangkaan pangan atau bencana. “Kita sudah persiapkan untuk kebutuhan masyarakat. Tujuan kita, masyarakat kami di Kelurahan Babakan tidak kekurangan stok pangan,” katanya. Untuk lebih mengembangkan keberadaan lumbung pangan itu, dia berharap agar bantuan terus datang mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Saat ini, kata dia, stok pangan yang dimiliki Kelurahan Babakan mencapai 1 ton yang merupakan bantuan dari Pemprov NTB. “Kita tentu masih berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk menambah stok pangan kita,” harapnya. Dikatakan Abdul Rauf, pembangunan lumbung pangan dan bantuan dari pemerintah itu merupakan bentuk perhatian pemerintah ke masyarakat. “Jangan sampai pemerintah dikatakan lupa kepada masyarakatnya,” tandasnya. (smd)

Dikpora Batasi Jumlah Peserta Didik di Sekolah Negeri

Mataram (Suara NTB) – Meminimalisir jam belajar ganda pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013 ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram akan berusaha menekan jumlah peserta didik yang masuk ke sekolah negeri. Tahun ini Dikpora menyiapkan total 325 rombongan belajar (rombel), untuk jenjang SMP dan SMA sederajat. “Kita akan meminimalisir jumlah double sift secara berangsurangsur. Sehingga dua tahun ke depan, ditargetkan sudah tidak ada lagi yang masuk siang,” terang Sekretaris Dikpora Kota Mataram H. Isin Senin (20/5) kemarin. Menurut Isin, pembatasan ini dilakukanterkaitdengankurikulum 2013 yang akan segera diterapkan padatahunajaranbaruJuniini.Pada kurikulum baru ini, jumlah jam belajar siswa bertambah dimulai pukul 07.30-14.30. Untuk memenuhikuotatersebut,makamulaitahun ini secara bertahap pihaknya akan mulai menekan jumlah siswa yang masuk ke sekolah negeri. Menurut data sementara yang

diperoleh dari Dinas Dikpora Kota Mataram, tahun ini Kota Mataram menyediakan kuota 166 rombel untukjenjangSMP/MTsnegeridan159 rombel untuk jenjang SMA/MA/ SMK negeri. Dengan total jumlah kuota 5.848 kursi untuk jenjang SMP/MTsnegeridan5.676kursiuntuk jenjang SMA/MA/SMK negeri. Jumlah ini terdiri dari 95 persen siswa Kota Mataram dan 5 persen siswa dari luar Kota Mataram. Sementara itu tahun ini diprediksikan ada 7.690 siswa SD/MI yang akan melanjutkan ke SMP/MTs dan 6.962 siswa yang akan melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK. Masing-masing terdiri dari

SMPN 1 Mataram 10 rombel, SMPN 2 Mataram 9 rombel, SMPN 3 Mataram 9 rombel, SMPN 4 Mataram 8 rombel, SMPN 5 Mataram 7 rombel, SMPN 6 Mataram 7 rombel, SMPN 7 Mataram 9 rombel, SMPN 8 Mataram 7 rombel, SMPN 9 Mataram 7 rombel, SMPN 10 Mataram 10 rombel, SMPN 11 Mataram 6 rombel, SMPN 12 Mataram 6 rombel, SMPN 13 Mataram 8 rombel, SMPN 14 Mataram 8 rombel, SMPN 15 Mataram 8 rombel, SMPN 16 Mataram 5 rombel, SMPN 17 Mataram 4 rombel, SMPN 18 Mataram 4 rombel, SMPN 19 Mataram 4 rombel,

H. Isin

(Suara NTB/nia)

SMKN 9 Mataram 6 rombel dan SMKN PP Mataram 12 rombel. “Masing-masing 36 siswa per rombel. Tapi ini baru sementara, masih bisa berubah tergantung keputusan akhir,” pungkasnya. (nia)

Kapal Bantuan Nelayan

Diusulkan Lobar, Dimanfaatkan Nelayan Kota Mataram

Buka Jurusan Perbankan Syariah (Suara NTB/smd)

MENJADI satu-satunya SMK di NTB yang membuka jurusan perbankan, mulai tahun ajaran 2013/2014 ini, SMKN 1 Mataram mulai membuka jurusan perbankan syariah. Kepala SMKN 1 Mataram Hj. Nurhasanah Senin (20/5) kemarin menyambut baik adanya perubahan spektrum kurikulum 2013. Karena mulai tahun ajaran ini, jurusan perbankan syariah yang dulu pernah ada di tahun 2008, mulai dibuka kembali. “Yang sekarang tahun 2013 ada jurusan perbankan dan perbankan syariah,” terang Nurhasanah. (Suara NTB/nia) Hj. Nurhasanah Nurhasanah melanjutkan, sebelumnya jurusan perbankan syariah sempat dihapuskan dan diganti dengan muatan lokal. Namun pada perubahan kurikulum 2013 tahun ini, jurusan perbankan syariah mulai dibuka kembali. Pihaknya pun bersyukur karena telah ada pengakuan dari Bank syariah yang telah banyak memanfaatkan siswa/siswi lulusan jurusan perbankan SMKN 1 Mataram, terutama Bank BPR. Pengakuan ini disertai pula dengan minat calon siswa yang semakin banyak tertarik pada jurusan perbankan di SMKN 1 Mataram. Untuk itu, sekolah terus meningkatkan kwalitas lulusan dengan mengadakan kuliah umum yang telah digelar secara rutin oleh Bank Indonesia (BI). “Artinya berbagai bentuk usaha syariah akan dijelaskan dalam kuliah umum ini. BI sudah menyiapkan tenaga dan sudah menjadi agenda rutin siswa kita mendapatkan kuliah tambahan,” terangnya. Dengan berbagai upaya peningkatan kwalitas ini, pihaknya berharap tidak akan ada lagi penolakan, baik dari Bank konvensional maupun Bank syariah di Mataram untuk menerima anak-anak SMKN 1 Mataram melakukan praktek kerja industri (Prakrin). (nia)

SMPN 20 Mataram 5 rombel, SMPN 21 Mataram 5 rombel, SMPN 22 Mataram 3 rombel, SMPN 23 Mataram 4 rombel, MTsN 1 Mataram 6 rombel, MTsN 2 Mataram 5 rombel dan MTsN 3 Mataram 2 rombel. Sementara jenjang SMA/MA/ SMK sederajat terdiri dari SMAN 1 Mataram 6 rombel, SMAN 2 Mataram 7 rombel, SMAN 3 Mataram 9 rombel, sman 4 Mataram 5 rombel, SMAN 5 Mataram 6 rombel, SMAN 6 Mataram 8 rombel, SMAN 7 Mataram 8 rombel, SMAN 8 Mataram 6 rombel, MAN 1 Mataram 8 rombel, MAN 2 Mataram 8 rombel, SMKN 1Mataram 6 rombel, SMKN 2 Mataram 8 rombel, SMKN 3 Mataram 19 rombel, SMKN 4 Mataram 10 rombel, SMKN 5 Mataram 10 rombel, SMKN 6 Mataram 6 rombel, SMKN 7 Mataram 6 rombel, SMKN 8 Mataram 5 rombel,

BUKA - Proses rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh KPU Kota Mataram berjalan dengan lancar. Tampak petugas PPK Kecamatan Sandubaya saat membuka kotak suara hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Sandubaya, Senin (20/5) kemarin.

Dari 295.106 Wajib Pilih

109 Ribu Lebih Warga Mataram Golput Mataram (Suara NTB) Partisipasi warga Kota Mataram dalam pelaksanaan Pilkada NTB beberapa waktu lalu terbilang sangat rendah. Bagaimana tidak, dari jumlah 295.106 wajib pilih, yang menggunakan hak suaranya hanya sebanyak 185.399 wajib pilih. Sementara yang tidak menggunakan hak pilih (golput) mencapai 109.707 wajib pilih. Golput layak dinobatkan sebagai pemenang dalam Pilkada NTB di Kota Mataram. Pasalnya, ke empat pasangan yang bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan itu tidak ada yang mampu mencapai angka tersebut. Adapun perolehan suara untuk masing-masing pasangan Cagub/Cawagub NTB, untuk pasangan nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 99.918 suara, nomor urut 2 memperoleh 11.461 suara, pasangan nomor urut 3 memperoleh 42.918 suara sedang pasangan nomor urut 4 memperoleh 23.550 suara.

Dalam perincian yang dibacakan Ketua KPU Kota Mataram, Ahmad Gunawan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada NTB, Senin (20/5) kemarin, pihaknya memperoleh jatah surat suara sebanyak 299.286 lembar. Namun yang terpakai hanya 186.564, jumlah tersebut setelah dikurangi lagi dengan surat suara yang mengalami kerusakan atau kekeliruan pencoblosan sebanyak 176 surat suara, sehingga menjadi 186.388. sedangkan surat suara yang tidak terpakai sebanyak 112.546 surat suara. Kemudian, dari 645 TPS yang ada di Kota Mataram, jumlah suara sah dalam pelaksanaan pemilkda NTB jumlahnya mencapai 177.847 suara. Sedangkan sebanyak 8.717 suara yang tidak sah, sehingga totalnya mencapai 186.564 suara. Sementara itu, anggota KPU Kota Mataram, Agus Zaeroni yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, dari hasil penghitungan suara tersebut, partisipasi pemilih di Kota Mataram cukup rendah. Jika dipersentasekan, jumlahnya partisipasi politik masyarakat di Kota Mataram hanya 62,9 persen. Artinya, 37 persen lebih warga Kota Mataram tidak menggunakan hak suaranya. Terkait rendahnya partisipasi politik warga di Kota Mataram, Agus menolak jika sosialisasi KPU Kota Mataram

dikatakan lemah. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilukada NTB tersebut. “Kami rasa tidak lemah, karena masyarakat sudah tahu kalau hari itu pencoblosan. Kami memprediksi pengaruhnya karena libur. Lumayan tiga hari libur waktu itu,” katanya. Penambahan DPT Sementara itu, dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada NTB diwarnai beda pendapat antara komisioner KPU Kota Mataram terkait penambahan daftar pemilih tetap (DPT). Dari informasi yang diperoleh Suara NTB, jumlah DPT di Kota Mataram untuk Pilkada NTB sebanyak 295.079 setelah ada penambahan. Sebelum adanya penambahan, jumlah DPT awal Kota Mataram adalah 294.894. Setelah ada penambahan sebanyak 185 dari Kelurahan Taman Sari Ampenan, sehingga menjadi 295.079 pemilih. Tak hanya itu, muncul selisih DPT di kelurahan Cilinaya sebanyak 27 pemilih. Namun, kondisi itu cepat-cepat dibantah oleh anggota KPU Kota Mataram, Lalu Agus Afandi, bahwa munculnya selisih DPT itu disebabkan karena kesalahan ketik. “Tidak ada penggelembungansuara,hanyakesalahanketik,” katanya menjawab pertanyaan wartawan. (smd)

Aksi Curanmor Terekam CCTV

Dua Pelaku Dibekuk Polisi Mataram (Suara NTB) Pemasangan CCTV di fasilitas masyarakat menuai manfaat. Seperti aksi curanmor di RS Biomedika Pagutan Mataram, Kamis (16/5) dinihari lalu. Dua pemuda yang teridentifikasi sebagai pelaku, ditangkap empat hari kemudian, setelah aksi mereka terdeteksi melalui CCTV yang terpasang di rumah sakit. Penangkapan kedua pelaku, Munakip (29) asal Gerung dan Jumadil (31) asal Sekotong, berlangsung di rumah mereka masing masing, Minggu (19/5) malam lalu. Aksi nekad kedua orang ini berlangsung Pukul 01.00 wita, datang menggunakan mobil carry Pick Up. Sempat mengintai cukup lama, keduanya turun dari mobil. Jumadil berdiri merokok di dekat areal parkir sambil mengamati situasi sekitar. Sementara Munakip, menancapkan kunci “T” ke lubang kunci salah satu motor, namun gagal. Munakip bergeser ke motor yang lain, masih juga gagal. Keduanya bengong sebentar, kemudian malanjutkanaksinyakemotorlain. Akhirnya tujuan pelaku tercapai setelah sepeda motor jenis matic merk Suzuki Spin bisa dihidupkan. Pelaku pun kabur dengan enteng.

Korban yang merasa kehilangan kemudian melapor ke Polsek Mataram. Pihak Polsek berkoordinasi dengan manajemen Bio Medika dan didapatkan petunjuk dari video yang terekam CCTV. “Dari petunjuk ini kami akhirnya mengenal identitas pelaku. Petugas saya kirim untuk melakukan pengejaran. Akhirnya satu tersangka bernama Munakip kami tangkap di gerung,” kata Kapolsek Mataram Kompol Yunus Junaidi, S.Sos. Dari keterangan Munakip, berkembangkerekannyabernama Jumadil asal Sekotong. Beberapa jam kemudian, Jumadil pun digelandang dari kediamannya di Sekotong. “Kami dibantu masyarakat setempat saat melakukan penangkapan,” sebutnya. Kini pelaku masih diproses hukum.BarangbuktikunciT,sepeda motor, dan mobil carry diamankan. Sementara dua tersangka dititip di sel Polres Mataram. Dalam pesannya, Kapolsek berharap fasilitas umum atau instansi pemerintah lainnya memasang CCTV demi keamanan. Banyak pengalamandalampengungkapan kasus, pelakunya berhasil ditangkap berkat CCTV. (ars)

Giri Menang (Suara NTB) – Sebuah kapal nelayan dengan bobot 30 GT bantuan pemerintah pusat yang diserahkan Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony beberapa waktu lalu untuk nelayan Meninting, Kecamatan Batulayar di Pantai Sekotong tahun 2012 lalu hingga kini belum terpakai. Kapal itu tak bisa digunakan alias mangkrak karena biaya untuk operasional terlalu besar sementara nelayan membutuhkan kapal berkapasitas kecil. Yang membingungkan, kapal itu sekarang dimanfaatkan oleh nelayan Kota Mataram. Dikonfirmasi terkait hal ini, Kades Meninting, Mahdan Herianto, Minggu (19/5), mengaku heran kenapa kapal itu bisa dikelola dan diserahkan ke Kota Mataram. “Kapalitubelumdifungsikan,tapianehnya lagi kok bisa diserahkan dan ditempatkan ke Kota Mataram,” tandasnya. Ia tak tahu persis kenapa dan kapan kapal senilai hampir Rp 500 juta itu diserahkan ke Kota Mataram. Karena pihaknya sejauh ini belum memperoleh informasi. Namunsetahunya,kapalitudiusulkan oleh kelompok nalayan setempat. Namum setelah direalisasikan kapal itu diserahkan ke Kota Mataram. Ia pun sempat membubuhkan tandatangan untuk mengusulkanbantuankapalitu,namunanehnya pada saat serah terimanya desa dan kecamatan tidak dilibatklan. Karena itu, untuk mencari tahu asal masalahnya, pihaknya akan mengumpulkan nelayan untuk mencari tahun informasi sebenarnya. Dari informasi yang ia terima, ketua kelompok nelayan ini berasal dari Kota Mataram kemungkinan pindahnya kapal itu dari

ketua tersebut namun pihaknya masih melakukan penyelidikan. Setelah ada fakta mengarah ke sana, pihaknya akan melaporkan hal ini ke dinas terkait. Kapal itu jelasnya diserahkan ke nelayan Meninting sekitar tahun 2012 lalu, kapasitasnya mampu memuat sekitar 30 nelayan dengan kapasitas 30 GT. Kapal ini merupakan bantuan pusat. Nelayanmemproteskeraskalau kapal itu dioserahkan ke Mataram karena menjadi haknya. Nelayan, sambungnya, sanggup membiayai operasionalnyadenganurunanasalkankapalitutidakdialihkankeMataram. Biaya operasional kapal itu sekali melaut sekitar Rp 50 juta, namun hasil yang diperoleh lumayankarenakapasitasbesar.Disebutkan, jumlah penduduk di desa setempat 6000 jiwa atau 300 KK. Dimana 1600 jiwa lebih miskin. Jumlah kelompok nelayan sebanyak 47 dari kelompok ini hanya 35 yang aktif. “Semua nelayan masuk katagori miskin,” ujarnya. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Ir. Lalu Mazhuriadi, membantah bantuan kapal nelayan berkapasitas 30 GT itu diperuntukan bagi Lobar. ‘’Setahu saya, tidak ada bantuan kapal untuk Lobar. Itu untuk nelayan Kota Mataram. Bantuan itu dari Kementrian Kelautan dan Perikanan,’’ terangnya, Senin (20/ 5) kemarin. Masalah kenapa bantuan itu diserahkan kepada Kota Matara, pihaknya, lanjut Mazhuriadi hanya menerima. Sebab kewenangan ada di Pemerintah pusat. Saat ini, kapal bantuan tersebut, tetap dimanfaatkan oleh nelayan Kota Mataram. (her/fit)

Sekda Belum Berani Sebut Nominal

Dewan Targetkan Penyertaan Modal di Bank NTB Rp 10 Miliar Mataram (Suara NTB) – Pansus Penyertaan Modal pada BUMD dan badan hukum lainnya DPRD Kota Mataram menargetkan penyertaan modal sebesar Rp 8 - 10 miliar hingga tahun 2015 mendatang. Sayangnya, target yang diinginkan Pansus tersebut belum berjalan beriringan dengan kesanggupan Pemkot Mataram. Pasalnya, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., yang dikonfirmasi usai menghadiri rapat dengan Pansus Penyertaan Modal dan dua BUMD masing-masing PT. Bank NTB dan BPR NTB, belum berani menyebutkan berapa nominal penyertaan modal kepada dua bank plat merah tersebut. Namun demikian, kata dia, eksekutif sepakat kalau dividen dari dua bank itu dikembalikan menjadi penyertaan modal. Ini, lanjutnya, dilakukan dalam rangka mempercepat terpenuhinya modal minimal yang dipersyaratkan Bank Indonesia supaya Bank NTB bisa ekspansi ke luar NTB. Mengenai target penyertaan modal Kota Mataram di Bank NTB dan BPR NTB hingga 2015 mendatang, katanya, sedang dirumuskan. Ketua Pansus Penyertaan Modal, Lalu Suriyadi, mengakui belum mendapatkan nominal yang jelas mengenai penyertaan modal yang bakal dicatat dalam Perda Kota Mataram. Pansus, sambung politisi PAN ini, menargetkan penyertaan modal dari Kota Mataram sebesar Rp 8 – 10 miliar kepada

Bank NTB dapat terpenuhi hingga tahun 2015 mendatang. Penyertaan modal ini diharapkan tidak hanya bersumber dari dividen, tetapi juga ditambah dengan dana segar dari APBD Kota Mataram. ‘’Kalau hanya dividen yang dikembalikan jadi penyertaan modal, target yang Rp 10 miliar itu tidak bisa tercapai sampai tahun 2015,’’ terangnya. Anggota Pansus Penyertaan Modal, Nyayu Ernawati, S.Sos., mendesak eksekutif segera memutuskan berapa nominal penyertaan modal di Bank NTB. Yeyen yang juga anggota Pansus yang sama mengatakan, tidak ada salahnya Kota Mataram menyertakan modal yang lebih banyak, mengingat kinerja Bank NTB cukup baik. ‘’Intinya kita tidak mempersoalkan penyertaan modal, hanya nominalnya saja. Teknisnya akan digodok dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,’’ tandasnya. Seperti diketahui, dari 11 kabupaten/kota ditambah dengan Pemprov NTB, nilai penyertaan modal Kota Mataram berada pada urutan kesembilan. Hingga Desember 2012 lalu, penyertaan modal Kota Mataram di Bank NTB tidak lebih dari Rp 7,017 miliar. Sedangkan posisi modal Bank NTB per Desember 2012 adalah sebesar Rp 585 miliar. Ini menjadi kekhawatiran tersendiri. Pasalnya, ada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur soal modal bank. Untuk Bank NTB, pada tahun 2014 modal di bank harus mencapai Rp 1 triliun. Kalau tidak, maka aktivitas Bank NTB akan dibatasi. Saat ini, posisi Bank NTB ada di buku satu. (fit)

SUARA PULAU LOMBOK Rekapitulasi Pilkada NTB, TGB-Amin Unggul di Pulau Lombok

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

Praya (Suara NTB) Sebelum pelaksanaan Pilkada NTB digelar, banyak kalangan yang pesimis pasangan Dr. TGH.M. Zainul Majdi – Moh. Amin (TGB-Amin) bakal menang di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Kalaupun menang, itu pun dengan kemenangan tipis. Banyak kalangan justru menjagokan pasangan KH. Zulkifli Muhadli – M. Ichsan (Zul-Ichsan) yang akan keluar sebagai pemenang. Bagaimana tidak, pasangan nomor 4 tersebut mendapat dukungan penuh dari salah satu yayasan terbesar dan berpengaruh di Loteng, yakni Yatofa Bodak. Namun sesuai hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten yang digelar KPU Loteng, Senin (20/5), pasangan nomor 1 (TGB-Amin) berhasil membalikkan prediksi banyak kalangan dengan meraih kemenangan cukup telak. Menurut Ketua KPU Loteng Agus, S.Sos, MSi, pasangan yang diusung sejumlah partai besar tersebut, berhasil meraih suara terbanyak. Dengan perolehan suara sebanyak 175.877 suara atau sekitar 41 persen. Perolehan suara tersebut, jauh mengungguli tiga pasangan lainnya. Termasuk pasangan nomor 4, ZulIchsan, yang harus puas di po-

sisi kedua dengan memperoleh 32 persen suara atau sebanyak 13.6326 suara. berselisih sebanyak 39.551 suara dengan pasangan TGB-Amin. Sementara dua pasangan lainnya masing-masing, yakni pasangan Harum 72.209 (17 persen) dan SJP-Johan 9,5 persen atau sebanyak 40.283 suara. Pasangan TGB-Amin berhasil meraih kemenangan di 8 kecamatan. Yakni Kecamatan Praya Tengah, Pujut, Praya Timur, Praya Barat, Praya Barat Daya, Jonggat, Pringgarata, serta Kecamatan Batukliang Utara. Sedangkan pasangan ZulIchsan sendiri hanya mampu menang di Kecamatan Praya, Kopang, Janapria dan Kecamatan Batukliang. “Dari hasil rekapitulasi suara, pasangan TGB-Amin berhasil meraih suara terbanyak. Baru kemudian diikuti oleh pasangan Zul-Ichsan,” terangnya. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU) KPU menetapkan hasil perolehan suara untuk pasangan Calon Gubernur (Cagub) – Calon Wakil Gubernur (Cawagub) NTB incumbent pada Pilkada 13 Mei lalu, sebesar 71 persen atau setara 79.307 suara dari 111.848 suara sah. Berdasarkan rapat pleno KPU di Aula Bupati KLU, Senin (20/5), KPU men-

Halaman 3

(Suara NTB/ari)

RAPAT PLENO - Rapat pleno KPU KLU yang dihadiri Bupati KLU dan Wakil Bupati KLU mengenai rekapitulasi hasil suara Pilkada NTB di Aula Kantor Bupati, Senin (20/5). etapkan pula suara calon lain, masing-masing SJP-Johan dengan 5.105 (4,56 persen), HARUM memperoleh 11.083 (10 persen) dan Zul-Ichsan dengan 16.353 (14,62 persen). Ketua KPU KLU, Fajar Marta, S.Sos., mengungkapkan, tingkat partisipasi pemilih mencapai 75 persen, atau 111.848 suara sah berbanding jumlah DPT 155.468. Jumlah

suara tidak sah diketahui 4.807 suara, sedangkan persentase golongan putih (golput) sebanyak 24,97 persen atau setara 38.813 suara. Ketua Panwaslu KLU, Hadi Purmanto, mengatakan selama mengawasi pilkada di lapangan, pihaknya menyarankan agar di tingkat pelaksanaan, PPK dan PPS, dilakukan bimbingan teknis se-

belum pilkada dimulai, sehingga tidak ada kesalahan berlebih dalam proses penghitungan suara. Di Lombok Timur, pasangan TGB-Amin menang telak di 20 kecamatan. Perolehan suara calon gubernur incumbent sangat jauh meninggalkan perolehan suara tiga pasangan calon gubernur lainnya.

Proses rekapitulasi perolehan suara Pilkada NTB di kantor KPU Lotim yang dihadiri seluruh komisioner KPU, Senin (20/5) kemarin berjalan lancar. Meski terjadi perbaikan sejumlah data, semuanya dipastikan hanya karena kesalahan input data. Mengenai perolehan suara, tidak ada satupun saksi yang melayangkan protes.

Total perolehan suara pasangan TGB-Amin sebanyak 324.028 suara. SJP-Johan 53.094 suara, Harum memperoleh 103.433 dan terakhir, pasangan Zul-Ichsan 131.789 suara. Dari 868.082 Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menggunakan hak pilih hanya 652.663 orang. Sebanyak 612.344 suara sah dan 40.319 dinyatakan tidak sah. Meski demikian, di KLU dan Lotim saksi dari pasangan Zul-Ichsan melayangkan protes. Mereka menilai terjadi kecurangan, khususnya saat quick count yang dilakukan salah satu stasiun televisi swasta nasional. Termasuk kemungkinan penggelembungan suara, praktek money politics dan beragam bentuk pelanggaran lainnya. “Banyak terjadi serangan fajar, penggelembungan suara dan banyak lagi kecurangan lainnya,” ungkap Andy salah satu tim sukses Zul Ichsan. Dalam hal ini, pihak Zul-Ichsan sudah mengantongi semua bukti kecurangan dan siap menggugat ke pengadilan. Ketua KPU Lotim, Khaerul Anwar menyatakan pihaknya langsung menetapkan hasil rekapitulasi. Meski diketahui ada saksi yang tidak mau menanda tangani berita acara penetapan. (kir/ari/rus)

Alkhaer Pemenang Pilkada Lotim Belum Lengkapi Berkas BATAS waktu verifikasi dan perbaikan berkas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), hanya sampai Rabu (22/5) besok. Namun nyatanya, sampai saat ini belum seluruh bacaleg melengkapi kekurangan berkas pencalonannya. Demikian diakui Ketua KPU Loteng, Agus, S.Sos.M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/5). “Kalau dipersentasekan, baru hanya sekitar 30 persen caleg yang sudah me(Suara NTB/dok) lengkapi kekurangan berAgus kas pencalonannya. Sisanya, sampai saat ini (Senin kemarin,red) belum,” ungkapnya. Pihaknya, kata Agus tidak tahu persis alasan bacaleg belum menyerahkan kelengkapan berkas pencalonannya. Padahal pihaknya sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebelumnya agar bacaleg tidak mengulur waktu dalam mengurus berkas, karena partai dan bacaleg itu sendiri yang rugi. “Kan kalau lebih cepat lebih baik. Kalau memang persyaratan sudah lengkap segera diserahkan,” sebutnya. Hal itu untuk lebih memudahkan kerja KPU dan partai maupun bacaleg itu sendiri. Sehingga seluruh tahapan bisa berjalan sesuai jadwal yang ada. Jika kemudian ada yang masih kurang, partai dan bacaleg masih punya waktu untuk melengkapi kembali. Agus menjelaskan, setelah tahapan verifikasi dan perbaikan berkas selesai, barulah kemudian KPU Loteng bakal menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS). Di mana DCS inilah yang kemudian akan disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk memperoleh tanggapan. Apakah memang caleg bermasalah atau tidak. Sosialisasi dilakukan sampai pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada awal Agustus mendatang. Lebih lanjut Agus menambahkan, terkait komposisi caleg yang ada saat ini, masih berpeluang untuk berubah. Terlebih lagi, ada beberapa calon yang dipastikan akan diganti. Karena terkendala beberapa persoalan, termasuk persoalan umur. Di mana ada tiga caleg yang masih di bawah umur yang dipastikan akan diganti oleh partainya. “Khusus caleg di bawah umur, sudah ada konfirmasi dari masing-masing partai kalau sudah pasti akan diganti,” pungkas Agus seraya menambahkan, total caleg yang terdaftar sebanyak 593 orang. (kir)

Selong (Suara NTB) Pasangan Calon Bupati (Cabup) H.M. Ali Bin Dachlan dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) H. Haerul Warisin (Alkhaer) tampil sebagai pemenang Pilkada Lombok Timur (Lotim). Hal ini tertuang dalam hasil rekapitulasi perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Senin (20/5) kemarin. Alkhaer memperoleh 272.726 suara atau 44,28 persen. Pasangan calon H. Abdul Wahab-Hj. Lale Yaqutunnafis (Waly) 61.276 atau 9,95 persen. Pasangan H.M. Sukiman Azmy-H.M. Syamsul Luthfi (Sufi) 255.387 suara atau 41,47 persen dan H. Usman Fauzi-M. Ihwan Sutrisno (Mafan) 26.510 suara atau 4,30 persen. Total suara sah 615.899, tidak sah 36.790. Total suara sah dan tidak sah 652.689. Dari jumlah ini, antara suara Alkhaer dengan Sufi terjadi selisih suara hingga 17 ribu lebih. Ketua KPU Lotim, Khaerul Anwar pun langsung menetapkan calon bupati Lotim terpilih adalah pasangan Alkhaer. Tergambar dalam rekapitulasi perolehan suara KPU Lotim, pasangan mantan Bupati Ali BD menang di 10 kecamatan di Lotim, yakni, Selong, Labuhan Haji, Masbagik, Sakra Timur, Pringgasela, Sikur, Sakra Barat, Terara, Sukamulia dan Sambelia. Pasangan Sufi pun unggul di 10 kecamatan lainnya, yakni Wanasaba, Pringgabaya, Aikmel, Sakra, Montong Gading, Jerowaru, Keruak, Sembalun, Suralaga dan Suela. Namun,

perolehan suara terpaut tipis dibandingkan Alkhaer. Menjadi catatan, dalam proses rekapitulasi suara Pilkada Lotim, ada selisih suara yang berbeda dengan data Pilkada NTB yang sebelumnya direkapitulasi di sejumlah kecamatan. Hal ini menjadi bagi-

an yang dipertanyakan Miftahurrahman, anggota Panwaslu Lotim. Seperti terjadi di Sikur, terjadi lebih banyak suara untuk Pilkada NTB dibandingkan Pilkada Lotim. Panwaslu mencatat ada data tidak sinkronnya antara total data suara sah dan tidak

sahnya Pilkada NTB dengan suara sah dan tidak sahnya Pilkada Lotim. Kasus di salah satu TPS di wilayah kecamatan Sikur, data Pilkada NTB 7.046 sementara Pilkada Lotim 7.119. “Jangan buat data-dataan,” ujar Miftahurrahman anggota Panwaslu Lotim kepada PPK Sikur saat menyampaikan klarifikasi. Rekapitulasi suara Pilbup Lotim terbilang cukup lama. Rekap dimulai siang hingga setelah Isya baru bisa dirampungkan. Para saksi dari em-

pat pasangan calon tidak hadir seluruhnya. Saksi dari pasangan H. Abdul Wahab-Hj. Lale Yaqutunnafis (Waly) sedari awal proses rekap memilih absen. Setelah ada pengumuman KPU, hingga pukul 21.00 WITA , Senin malam, kondisi di Lotim dalam kondisi aman. Bahkan, H. Sukiman Azmy datang ke Posko Sufi Center dan mengimbau pada simpatisannya untuk menerima hasil Pilkada. Alasannya, upaya yang dilakukan sudah maksimal. (rus)

Tim Sufi Layangkan Gugatan ke MK Selong (Suara NTB) Tim pasangan Calon Bupati H.M. Sukiman Azmy dan Calon Wakil Bupati H.M. Syamsul Luthfi (Sufi) bersiap melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dinyatakan kuasa hukum Sufi, H. Hulain kepada wartawan di Selong, Senin (20/5). Bahkan, dalam proses rekapitulasi suara, tim Sufi memilih walk out. Alasan tim Sufi ini, pihaknya tidak diberikan formulir hasil rekapitulasi suara oleh panitia. Hal ini membuat pihak Sufi tidak terima, karena menganggap tidak memiliki data pembanding dari hasil rekap yang disampaikan KPU.

Menurutnya, banyak ditemukan indikasi pelanggaran saat pilkada beberapa waktu lalu. Pelanggaran yang ditemukan, katanya, dibukanya kotak suara pukul 01.00 dinihari Selasa (14/ 5) lalu. Diduga kuat, ada permainan di tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan PPS di desa yang membuka kotak suara tersebut. Selain itu, lanjut Ketua Partai Nasdem Lotim ini, ada praktik penggelembungan suara di tingkat TPS. Indikasinya, terjadi perbedaan yang mencolok antara suara Pilkada NTB dan Pilkada Lotim. ‘’Selisih di Kecamatan Aikmel mencapai 18 ribu suara. Sangat dipertanyakan, di satu lokasi DPT sama, namun sete-

lah dilihat fakta terjadi perbedaan keduanya,’’ ungkapnya. Fakta serupa, kata Hulain terjadi di wilayah Keruak. Sekitar 2 ribu selisih suara terjadi antara Pilkada NTB dengan Pilkada Lotim. Semua bukti mengenai tudingan tim Sufi ini sudah dipersiapkan dan akan dilampirkan dalam proses gugatan ke MK dalam waktu dekat. Ditegaskan, dalam status menang atau tidak menang kandidat Sufi dalam Pilkada Lotim, Tim Sufi jilid II ini tetap akan melayangkan gugatan ke MK. Bagi Sufi, siapapun yang menang siap akan diterima. Namun, pelaksanaan Pilkada Lotim ini dianggap sudah tidak jujur dan adil.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lotim, Miftahurrahman ketika dikonfirmasi menyampaikan pihaknya siap dipanggil sebagai saksi jika diperlukan. Ia tegaskan, kehadirannya sebagai saksi harus dengan rekomendasi dari Bawaslu. Diakuinya, Panwaslu juga sudah menerima laporan pengaduan dari Tim Sufi. Beberapa kasus yang diadukan tim Sufi sudah diklarifikasi, di antaranya, ada dugaan penggelembungan suara di sejumlah kecamatan dan gugatan lainnya. Jika laporan gugatan tersebut diteruskan ke MK, pihaknya siap sebagai saksi jika sudah mendapatkan rekomendasi Bawaslu. (rus)

30 Persen Warga Lobar Golput

Saksi Harum dan Zul-Ichsan Tolak Tandatangani Hasil Pleno Giri Menang (Suara NTB) Hasil Penghitungan suara Pilkada NTB di Kabupaten Lombok Barat (lobar) menempatkan pasangan Dr. H.M. Zainul Majdi dan H. Muh. Amin (TGB-Amin) meraup suara tertinggi dengan 190.913 suara setara persentase 63,13 persen. Ironisnya, angka golput di Lombok Barat terbilang tinggi mencapai 30 persen. Artinya, tingkat partisipasi pemilih sekitar 69 persen menurun dibanding Pilkada lalu di atas 70 persen. Sementara itu, dua saksi dari pasangan Drs. H. Harun Al Rasyid, MSi, dan Dr. H. L. Abdul Muhyi Abidin (Harum) dan pasangan Dr. KH. Zulkifli Muhadli- H. Muhammad Ichsan (Zul-Ichsan) menolak menandatangani hasil pleno penghitungan suara dengan alasan pi-

haknya akan melakukan peninjauan ke lapangan terhadap hasil pemilu, serta menghendaki terjadinya pilkada dua putaran. “Tingkat partisipasi pemilih kita di Lobar hampir mencapai 70 persen dengan persentase 69,57 persen,” ujar Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri usai rapat pleno. Dari sepuluh kecamatan yang ada di Lobar tingkat partisipasi pemilih sebagian besar berada di angka 10 ribu pemilih yang tidak mengggunakan hal pilihnya pada Pilkada NTB. Di antara kecamatan tersebut Kecamatan Kuripan jumlah DPT 25.663 dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih 16.409 pemilih. Sekotong jumlah dari DPT 41,964 dengan jumlah pemilih mencapai 27. 742 pemilih. Untuk Kecamatan Lembar

jumlah DPT 36.458 yang menggunakan hak suara sebanyak 23.098. Kecamatan Batulayar jumlah DPT 35.172, sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara 22.924 orang. Kecamatan Narmada jumlah DPT 66.780 yang menggunakan hak pilihnya 50.231. sedangkan di Kecamatan Lingsar DPT 49.054 tapi yang menggunakan hak pilihnya hanya 36,455 pemilih. Dari rekapitulasi sementara, pasangan TGB-Amin keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 190.913 dengan persentase 63,13 persen. SJP-Johan 25.376 atau 8,39 persen. paket Harum 37.731 atau 12,48 persen dan Zul-Ichsan 48.397 atau 16,00 persen dengan jumlah suara 317.366 suara dengan jumlah DPT 456.211 di Lobar. (her)

(Suara NTB/her)

BUTUH PERHATIAN - Kondisi di Dusun Serero Sekotong yang masih membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Dipertanyakan, Peran Anggota Dewan Dapil Sekotong di Serero Giri Menang (Suara NTB) Minimnya fasilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta akses jalan menuju kawasan Serero Sekotong Tengah Lombok Barat (Lobar), menyebabkan 150 KK di Dusun Serero hidup terisolir di atas gunung. Hal ini ditanggapi serius Komisi IV DPRD Lobar yang membidangi kesehatan dan pendidikan. Komisi IV mempertanyakan peran dan keberadaan dua anggota DPRD dari dapil Sekotong dalam menyuarakan aspirasi masyarakatnya. Selain itu, komitmen Pemda juga dipertanyakan dalam memperhatikan fasilitas dasar warga di daerah terisolir. “Kalau kondisinya seperti itu, patut dipertanyakan peran anggota DPRD dapil Sekotong dalam menyuarakan aspirasi masyarakat setempat,” ujar Ketua Komisi IV, Zain Darmat, Selasa (20/5). Politisi Demokrat ini menyatakan, pemerataan pembangunan di Lobar masih terjadi ketimpangan. Sasaran pembangunan belum merata, karena masih dominan tertuju pada daerah perkotaan, namun daerah pinggiran dan terisolir luput

dari perhatian. Tidak hanya Dusun Serero Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, masih ada beberapa daerah terisolir yang butuh perhatian. Menurutnya, tugas untuk menyuarakan kondisi masyarakat itu ada di bawah wewenang anggota dapil setempat. Selain itu, keaktifan kepala desa dan kepala dusun dalam menyampaikan aspirasi warganya baik kepada anggota Dewan langsung dan pemda. Untuk membahas persoalan ini, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan dinas terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan. Untuk diketahui, Dusun Sereo masuk kategori terbelakang dari sisi pendidikan dan kesehatan, namun di sektor ekonomi dari sisi penghasilan masyarakat bisa dikatakan memadai, karena warga sebagian besar berprofesi sebagai penambang di daerah tambang liar sekitar pegunungan di daerah itu. Infrastruktur jalan menuju dusun itupun banyak dilalui penambang dari luar. Namun ironis, kondisinya tak diperhatikan. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

PARLEMENTARIA

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Lima Belas Raperda Ditetapkan Menjadi Perda Sumbawa Besar (Suara NTB) DPRD Sumbawa dan Pemkab Sumbawa menyetujui 15 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten Sumbawa, untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) 2013 dalam sidang paripurna, Senin (20/5), yang dituangkan dalam Keputusan DPRD. Diharapkan, keberadaan Perda-Perda ini dapat memberikan daya dukung bagi peningkatan akselerasi pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah ini. Sebelum disetujui, Pansus I dan Pansus II pembahasan Raperda DPRD Sumbawa menyampaikan hasil evaluasi dan kajiannya dalam sidang paripurna dimaksud. Pansus I membahas delapan Raperda, dan Pansus II membahas tujuh Raperda, sehingga berjumlah 15 Raperda 2013 yang kemudian ditetapkan. Adapun 15 Raperda dimaksud, yakni

Raperda tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Raperda tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015, Raperda tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa, Raperda tentang Ruang Terbuka Hijau, Raperda tentang Jalan Kabupaten, Raperda tentang Sertifikasi Laik Sehat, Raperda tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Raperda tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik, Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Raperda tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh, Raperda tentang Lalu Lintas Ternak dan/atau Bahan Asal Ternak, Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh Kabupaten Sumbawa, Raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Raperda tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pansus I, melalui juru bicaranya, Burhanuddin AB menjelaskan, hasil kajian delapan Raperda. Dengan adanya penambahan ataupun pengurangan poin sebagai bentuk penyempurnaan. Agar dalam pelaksanaannya nanti tidak tumpang tindih dan multitafsir. Seperti Raperda Tentang “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak”. Inisiatif Raperda ini sebagai landasan filosofis dalam mengantisipasi banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini sering terjadi dalam masyarakat. Raperda tersebut telah mengalami perubahan redaksi judul, dari “perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan” menjadi “pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak”. Dinilai Raperda ini semangatnya banyak berbicara tentang PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), maka

dari judul disingkronisasikan menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) karena lembaga ini sudah ada dan dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sumbawa. Begitu pula dengan Raperda Tentang “Sertifikasi Laik Sehat”. Bertujuan melakukan pembinaan melalui pengendalian, pengawasan higien dan sanitasi untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Raperda tersebut terdiri dari XII BAB dan 41 Pasal. Dari hasil konsultasi di Kementerian Kesehatan dan pembahasan di Pansus I Raperda ini mengalami perubahan redaksi dari konsideran menimbang, mengingat dan beberapa aturan yang belum masuk serta beberapa pasal yang perlu direvisi. Beberapa Raperda lain yang dibahas Pansus I juga mengalami

perubahan. Sementara itu, Pansus II melalui juru bicaranya, M. Jafar Muhdar, juga telah cukup banyak memberi perubahan bagi penyempurnaan pada tujuh Raperda yang dibahas Pansus II. Salah satunya, Raperda Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015. Raperda ini hasil peleburan/pengintegrasian dari 3 (tiga) Raperda yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yakni: Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga; Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa Pada PT. Bank NTB Tahun Anggaran 2013-2015; dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada PD. BPR NTB Sumbawa Tahun Anggaran 2013-2015. Pansus II bersama Tim Asistensi Perda Pemerintah Daerah bersepakat untuk memberi judul Raperda hasil

peleburan dari 3 (tiga) Raperda tersebut adalah Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015. Agar terwujudnya penyatuan pemahaman, maka yang dimaksud dengan BUMD dalam Raperda ini adalah dikhususkan kepada PT. Bank NTB dan PD. BPR NTB Sumbawa. Dimaksudkan memperkuat struktur permodalan BUMD dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatkan produktivitas kinerja BUMD yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba/keuntungan yang diperoleh guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Selanjutnya Raperda ini terdiri dari 7 Bab dan 10 Pasal. Pada kesempatan yang sama, Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, juga menyatakan, awalnya Raper-

da ini 19 buah. Sebanyak 10 dari inisiatif Dewan, dan sembilan dari Pemda. Setelah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi bersama oleh Pansus I dan Pansus II, maka muatan seluruh Raperda itu dapat dibulatkan menjadi 15 Raperda. ‘’Setelah melalui pembahasan baik itu di tingkat Komisi, Fraksi dan juga Pansus, akhirnya sekarang dilakukan pengambilan keputusan persetujuan bersama, antara DPRD dengan Pemkab Sumbawa,” tukasnya. Dengan ditetapkannya 15 Raperda itu nanti, pihaknya berharap seluruh Perda itu bisa tersosialisasi dengan baik. Melalui seluruh strata dari Pemkab sampai ke tingkat Kelurahan, termasuk seluruh anggota dewan. Harapannya, Perda ini dapat berlaku positif dalam memberikan daya dukung bagi upaya meningkatkan akselerasi pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan. (arn/*)

juk rasa berdialog di ruang rapat terbatas. “Yang menjadi Ketua DPRD di sini saya,” tegasnya.

Setelah diterima dan dijanjikan mendapat rekomendasi Dewan 1-2 hari ke depan, massa pengunjuk rasa ini melan-

jutkan aksinya ke Kantor Pemda Dompu. Massa menuntut hal yang sama kepada Bupati untuk segera mengizinkan warga mengelola kawasan tersebut. (ula)

Kelola Lahan Hutan

Warga Tuntut Rekomendasi Dewan Dompu (Suara NTB) Puluhan warga yang tergabung dalam gerakan bersama pemuda dan mahasiswa Dompu (GEBPMAD) menuntut rekomendasi Dewan untuk penguasaan lahan so Tondi Wadu Desa Tembalae Kecamatan Pajo. Massa pun mengancam akan menyegel kantor Dewan bila rekomendasi yang dijanjikan 1-2 hari kedepan tidak juga diberikan. Dedy Kusnadi, koordinator aksi dalam orasinya di kantor DPRD Dompu, Senin (20/ 5) mengungkapkan, kehadiran pihaknya untuk meminta rekomendasi dari Dewan terkait pengelolaan So Tondi Wadu Desa Tembalae agar bisa dikelola oleh masyarakat menjadi hutan kemasyarakatan (HKM). Karena sebelumnya, telah diajukan surat kepada Dewan. Namun Dedy menegaskan, bila janji Ketua DPRD Dompu mengeluarkan rekomendasi dalam 1-2 hari kedepan tidak juga dikeluarkan, pihaknya akan melakukan penagihan dengan melibatkan massa yang lebih besar. Bahkan pihaknya akan menyegel kantor DPRD, karena sebelumnya te-

lah diperlihatkan oleh sikap anggota Dewan yang merasa terusik kepentingan dengan menyegel kantor DPRD. “Maka kita akan melakukan tindakan yang sama dan bahkan lebih besar dari itu. Karena tuntutan kita terkait hak konstitusi kita,” katanya. Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, SE yang menerima massa aksi menjanjikan akan mengeluarkan rekomendasi Dewan dalam 1-2 hari kedepan. Karena apa yang menjadi tuntutan telah dibahas dalam rapat Muspida dan bahkan pemerintah daerah tengah menyiapkan tim untuk menindak lanjutinya. “Untuk rekomendasi akan kami keluarkan 1-2 hari ke depan, karena 2 pimpinan

Bupati KSB Belum Sampaikan LKPJ ke DPRD Taliwang (Suara NTB) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan hingga kini pihaknya masih menunggu konfirmasi pihak eksekutif terkait penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun bupati untuk periode tahun 2012. Hingga memasuki bulan Mei tahun 2013 ini, bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM belum juga menyampaikan LKPJ akhir tahun 2012-nya kepada lembaga DPRD. “Kami sejauh ini masih menunggu kesiapan dari Pemda,” jelas wakil ketua DPRD KSB Abidin Nasar, SP kepada (Suara NTB/bug) media ini, Senin (20/5). Abidin Nasar Ia mengatakan selama ini pihaknya secara intens melakukan komunikasi dengan eksekutif terkait rencana penyampaian LKPJ tersebut. Informasi terakhir yang didapatkannya, Pemda pun menjanjikan dalam waktu dekat bupati akan segera melaksanakan salah satu bagian dari tugasnya tersebut sebagai pimpinan daerah. “Itu informasi terbaru dari Pemda, kalau bupati akan secepatnya menyampaikan LKPJ itu,” ungkapnya. Jika nantinya telah ada kepastian dari eksekutif, DPRD kata Abidin akan segera menindaklanjutinya di tingkat Badan Musyawarah (Bamus). Bamus akan menggelar rapat untuk membahas dan menetapkan jadwal paripurna penyampaian LKPJ tahunan tersebut. “Saya kira Bamus bisa bekerja kapan saja yang penting ada dulu kejelasan dari eksekutif kapan siapnya, Bamus bisa langsung tetapkan jadwal paripurnanya,” tukas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Menurutnya penyampaian LKPJ bupati itu ada baiknya tak lagi ditunda-tunda. Sebab hasil penyampaian LKPJ sangat berguna bagi DPRD untuk mengevaluasi hasil kinerja pemerintah setahun terakhir dan sekaligus menjadikannya acuan untuk mengkritisi rencana pembangunan pada tahun berikutnya. “Makanya kami harap tidak ditunda-tunda lagi, apalagi sekarang sebentar lagi memasuki pembasahan APBD perubahan 2013,” ujarnya. Sesuai aturan, penyampaian LKPJ akhir tahun kepala daerah dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Artinya jika mengikuti ketetapan tersebut, penyampaian LKPJ bupati 2012 telah molor sampai dua bulan lamanya. (bug)

(Suara NTB/ula)

TERIMA - Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, saat menerima pengunjuk rasa di depan kantornya (kanan), dan pengunjuk rasa berorasi, Senin (20/5). Dewan saat ini sedang tidak ada di tempat,” katanya. Rafiuddin sempat tegang di hadapan massa aksi. Kare-

na Jauhar Arifin, S.Sos, Ketua Komisi III DPRD Dompu saat mendapat giliran bicara langsung mengajak pengun-

Pleno KPU

Zul - Ichsan Unggul di Sumbawa, TGB Menang di Dompu Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabuaten pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur hari ini, Selasa (21/5). Sementara KPU Dompu menggelar rapat pleno pada Senin (20/5). Sebelumnya dilakukan penghitungan suara di tingkat PPK dan PPS. Hasil peolehan suara sementara ini, pasangan nomor 4, Zul - Ichsan unggul cukup jauh di Sumbawa. Sementara di Dompu, pasangan TGB-Amin menang cukup telak. Anggota KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, Senin (20/5) menjelaskan, pleno hari ini telah mengundang PPK yang nantinya secara teknis akan membaca hasil perolehan suara. KPU juga telah mengundang

Panwaslu, saksi pasangan calon dan berbagai unsur lainnya. Kalau ada masyarakat atau tim sukses yang ingin melakukan keberatan, maka bisa dilakukan secara terbuka melaui saksi pasangan calon. Dengan syarat, membawa surat mandat dan asli ditandatangani ketua tim Kabupaten atau pasangan calon. “Insya Allah, pleno akan berlansung sukses,” kata Syukri. Dari data yang dihimpun Suara NTB dari PPK dan KPU Sumbawa, perolehan suara sementara suara sah dan tidak sah Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2013, secara keseluruhan 24 kecamatan di Sumbawa, pasangan Zul - Ichsan unggul cukup jauh dari pasangan lainnya. Pasangan urut 1, TGB - Amin mendapatkan suara 79.867 suara atau 34,60 persen. Pasangan nomor dua, SJP - Johan han-

Belasan Caleg di Sumbawa Terancam Dicoret Sumbawa Besar (Suara NTB) Hingga tersisa dua hari masa perbaikan kelengkapan Calon Legislataif (Caleg), ternyata masih ada beberapa parpol yang belum melengkapi berkas. Sehingga kalau sampai masa perbaikan ditutup hingga pukul 16.00 Wita, 22 Mei mendatang, belum juga melengkapi berkas, maka sekitar belasan caleg terancam dicoret. Sebagaimana disampaikan anggota KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, M.Si, Senin (20/5), verifikasi perbaikan seluruh calon anggota legislatif tinggal dua hari sampai 22 Mei. Hingga diminta kepada seluruh pimpinan Parpol agar melengkapi semua kekurangan dokumen. “Masih ada beberapa partai yang belum melengkapi persyaratan. Masih ada dua sampai tiga partai dengan belasan caleg yang belum melengkapi berkas. Kita sudah komunikasikan hal ini dengan pimpinan partainya,” cetusnya. Namun, Syukri enggan menyebutkan caleg dari partai mana saja yang belum melengkapi berkasnya. Yang jelas, ada bberapa dari partai besar. Jika sampai pukul 16.00 Wita, 22 Mei, caleg yang bersangkutan belum lengkapi berkas, maka bisa dikatakan tidak memenuhi syarat. Sesuai kewenangan yang dimiliki, maka KPU berhak mencoret caleg ini dari pencalonan. Apalagi parpol juga sudah memahami batas waktu yang telah diberikan sesuai tahapan KPU. (arn)

ya mendapatkan suara 13.635 suara. Pasangan nomor 3, HARUM perolehan 23.764 atau 10,29 persen suara. Sedangkan pasangan nomor 4, Zul - Ichsan jauh meninggalkan pasangan lain dengan perolehan 113.593 suara atau 49,20 persen. Suara tidak sah sebanyak 1.397 sehingga total suara sah dan tidka sah, 232.238 suara dari jumlah DPT 325.880 suara. Dengan tingkat partispasi pemiliuh yang diperkirakan 71-72 persen. Partisipasi Pemilih Dari Dompu dilaporkan, hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB menetapkan pasangan Dr. TGH. M. Zainul Majdi – H. M. Amin, MH (TGB – Amin) sebagai pemenang di Dompu dengan perolehan suara 42.338 atau 37,52 %. Angka partisipasi pemilih di Dompu mencapai 77,59 % dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 149.262 dan TPS lain 433 pemilih. Proses rekapitulasi perolehan suara pasangan calon gubernur NTB di KPU Dompu yang dipimpin Ketua KPU, Erfan Taufan, SE dan didampingi empat komisioner KPU, Senin (20/5), hanya dihadiri oleh tiga saksi dari empat pasangan Cagub. Saksi dari pasangan Drs H. Harun Al Rasyid, MSI – Dr H Muhyi Abidin (Harum) tidak hadir tanpa keterangan. Kendati hadir dan tidak mempersoalkan hasil rekapitulasi, saksi dari pasangan Dr KH Zulkifli Muhadli – Prof Dr H Ichsan (Zul – Ichsan), Syamsuddin HAR tidak mau menandatangani berita acara hasil rekapitulasi. Ketua KPU Dompu, Erfan Taufan, SE kepada Suara NTB usai proses rekapitulasi mengatakan, kendati hanya ditandatangani oleh saksi pasangan TGB – Amin dan SJP – Johan, hasil rekapitulasi di tingkat KPU Dompu tetap dinyatakan sah. “Ditandatangani atau tidak

hasil rekapitulasi menjadi hak saksi dan bukan berarti hasil Pilgub menjadi cacat,” katanya. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan pasangan calon di Kabupaten Dompu masing-masing memperoleh TGB – Amin 42.338 suara (37,52 %), SJP – Johan (6,20 %), Harum 35.180 (31,18 %), Zul – Ichsan 28.325 (25,10) dan suara tidak sah 2.981 suara. Sementara DPT Pilgub di Dompu 149.262 pemilih dengan tambahan pemilih dari TPS lain atau pemilih yang menggunakan KTP 433 pemilih. Pasangan TGB – Amin menang di 4 dari 8 Kecamatan di Dompu. diantaranya Kecamatan Pekat, Kempo, Manggelewa, dan Kecamatan Kilo. Sementara pasangan Harum berhasil unggul di Kecamatan Dompu, Pajo dan Kecamatan Huu. Pasangan Zul – Ichsan berhasil menang di Kecamatan Woja. Sempat Protes Setelah dilakukan di tingkat kecamatan, KPU Kota Bima melakukan rapat pleno rekaputilasi surat suara hasil pencoblosan Walikota Bima dan Wakil Walikota Bima serta Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Dalam rekapitulasi tersebut, sempat diwarnai protes lantaran salah satu peti suara untuk pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur disegel menggunakan segel pengaman untuk peti suara Walikota dan Wakil Walikota. Namun belum diketahui pasti perolehan suara hasil rekapan. Pelaksanaan rekapitulasi ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Bima, Dra Nurfarhati, M.Si dan Komisioner Firman, SE, Ketua Panwaslu Kota Bima Drs Arif Sukirman MH dan Dra Asmah, para saksi masing-masing calon dan PPK. Suasana jalannya rekapitulasi berlangsung terbuka di aula gedung KPU Kota Bima. KPU merekap hasil penghitungan perolehan suara pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun jalannya rekapitulasi sempat terhenti beberapa kali. Termasuk ketika perwakilan massa dari pasangan yang kalah datang meminta klarifikasi sejumlah temuan mereka. Baru beberapa saat rekapitulasi dilanjutkan, kembali terhenti menyusul kedatangan salah satu pasangan calon datang menemui komisioner KPU. Salah seorang saksi tim Fersi, Al Imran SH, menuturkan dalam penghitungan tersebut terdapat dua masalah yang menjadi temuan. Pertama dia mengklaim terdapat dua dokumen dalam satu kotak suara yang menggunakan segel pemilu. Sehingga pihaknya menduga kuat pengamanan kotak tersebut tak sesuai spek. Pihaknya pun meminta Panwas untuk melakukan pengamanan kotak suara hasil penghitungan Kecamatan Rasa NaE Timur tersebut. “Bahkan kita akan laporkan ke kepolisian,” katanya. Sementara itu, Salah seorang Komisioner Sri Nuryati SE, saat dikonfirmasi kemarin sore menyebutkan pihaknya belum bisa mengumumkan hasil rekapitulasi pasalnya rapat pleno masih berlangsung. Uniknya, saat proses penghitungan tengah berlangsung salah satu calon, Subhan HM Nur SH mendatangi KPU guna menemui komisioner KPU. Awalnya Subhan diterima Komisioner KPU Gufran M.Si dan Fatmatul Fitriah SH. Namun tak berapa lama, Subhan menuju aula tempat dilakukan rapat pleno. Subhan yang ditemui menuturkan kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan KPU. Namun tak berapa lama Subhan mengatakan kedatangannya untuk berharap KPUD untuk betul-betul memperhatikan tangisan rakyat. Untuk menyelesaikan masalah ini, pihaknya ingin agar KPU duduk bersama terkait sejumlah temuan dimaksud. (arn/ula/use)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

Lima Panitia Proyek Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 Dari perkembangan pemeriksaan itu, ia selaku koordinator penanganan kasus tindak pidana korupsi, sudah memberi petunjuk atau arahan kepada penyidik untuk pengembangan kasus itu. “Tapi sampai sekarang saya belum mendapat laporan penyidik terkait petunjuk itu, nanti akan saya cek seperti apa perkembangannya,” kata Wakajati. Karena kasus ini masih berstatus penyelidikan, ia mengaku masih terbatas memberi keterangan. Namun dipastikan, kasus ini perlahan tapi pasti pengungkapannya. Kadishubkominfo Tidak Tahu Sementara, terkait keberadaan proyek senilai Rp 82 miliar lebih, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Kadishubkominfo) Lotim, H. Syarif Waliyullah mengaku tidak tahu menahu soal adanya kasus hukum yang dibidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (20/5) ia memilih tidak mau komentar terkait masalah itu.

“Saya no comment saja masalah ini,” ucapnya singkat. Alasannya, saat proses tender pembangunan Dermaga Labuhan Haji dilakukan jauh sebelum era kepemimpinannya sebagai Kadishubkominfo. Detailnya, saran Syarif kasus ini ditanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saat itu. Dikatakan, dirinya tidak berani terlalu banyak menguak masalah Dermaga Labuhan Haji. Kasus hukum yang sudah mulai dibidik itupun katanya tidak diketahui kepastiannya. ‘’Kalau masalah dermaga itu saya tidak tahu menahu,” imbuhnya. Periode itu sudah lewat, bukan di era dirinya. Pihaknya pun tidak ingin terlalu intervensi dan khawatir salah memberikan keterangan. “Kita hati-hati komentar soal ini,” katanya. Kepala Bappeda Lotim, H. Hariyadi Djoewainy saat coba dikonfirmasi mengaku juga tidak bisa komentar. Disamping karena saat proyek itu berjalan Kepala Bappeda ini, belum menjabat. (ars/rus)

Kejagung Tetapkan Dua Tersangka Dari Hal. 1 Ia menjelaskan, penyidikan kasus ini masih terus berjalan. Apalagi sudah dua tersangka ditetapkan. “Kan sudah dua orang jadi tersangka, jadi jalan terus penyidikannya,” terang nya. Mengenai kemungkinan tim Jampidsus akan turun lagi, ia memberi gambaran kemungkinan tim akan turun, jika dalam perkembangan pemeriksaan saksi nanti perlu pemeriksaan fisik lagi. ‘’Itu perkembangan umum yang bisa saya jelaskan,” jelasnya. Pada pemberitaan terakhir

Suara NTB terkait penanganan kasus ini, Kamis Tanggal 3 Mei lalu, tim Kejagung akhirnya menetapkan status penyidikan untuk proyek gedung induk BIL. Dengan meningkatnya status ke penyidikan, sudah dua orang tersangka ditetapkan. Satu tersangka dari kalangan PT AP dan satu orang rekanan pelaksana. Tim penyidik juga sudah melibatkan tim ahli konstruksi dari Universitas Mataram (Unram) untuk cek fisik, kemudian berlanjut pada penyitaan sejumlah dokumen kontrak. (ars)

TGB-Amin Diminta Segera Lakukan Rekonsiliasi Dari Hal. 1 Lagipula, ujar Ruslan, Pilkada NTB bukanlah soal kalah menang. Menurutnya, yang membedakan dari empat pasangan calon yang tampil di Pilkada kemarin adalah adanya satu pasangan calon yang terpilih dan tiga lainnya yang tidak terpilih. Selebihnya, mereka masih tetap bisa menunjukkan kemenangannya dalam bentuk dan semangat yang lain. ‘’Saya pikir semua mereka itu sukses. Tapi ada sukses yang tertunda, dan bukan berarti yang tidak terpilih itu tidak baik,” tegasnya sembari menyerukan masyarakat agar memberikan kesempatan dan dukungan kepada TGB-Amin untuk melanjutkan program – program yang sudah dijanjikannya. Dikonfirmasi terpisah, Cagub NTB, Drs. H. Harun Al Rasyid, belum mau berkomentar soal hasil sementara yang sudah jelas memperlihatkan keunggulan telak pasangan TGB-Amin. Harun menuding adanya sejumlah perlakuan tidak fair yang membuat pelaksanaan Pilkada NTB berat sebelah. Beberapa persoalan itu antara lain, pembatalan debat kandidat, adanya pelarangan kampanye pihaknya di sejumlah daerah hingga penayangan quick count yang dinilainya menciderai aturan dan mempengaruhi pemilih di Pilkada NTB. “Saya melihat ini tidak fair,” sesalnya. Harun menambahkan, ia tetap ingin berkontribusi dalam pembangunan di NTB. Hanya saja, ia akan berkontribusi dengan cara sendiri, bukan dengan melibatkan diri dalam program pemerintahan di NTB yang menurutnya dibangun berdasarkan konsep dan program yang tidak realistis. Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara Pasangan Zul-Ichsan, Ikhsan Gemala Putra, menegaskan pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari KPU NTB. Meski demikian, ia tak menampik anggapan bahwa hasil Pilkada NTB sudah bisa disimpulkan dengan melihat hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten/kota. ‘’Prinsipnya itu, kita tetap menunggu hasil KPU (NTB). Kita lihat nanti KPU kayak apa. Prinsipnya kita menunggulah,” ujarnya. Data yang dihimpun wartawan Suara NTB menyebutkan, TGB-Amin unggul di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Dompu. Hasil rekapitulasi perolehan suara Pilkada NTB di Kota Mataram memperlihatkan, pasangan TGB-Amin memperoleh suara sebanyak 99.918 suara, SJP-Johan memperoleh 11.461 suara, Harum 42.918 suara sedangkan Zul-Ichsan memperoleh 23.550 suara. Di Lombok Barat, TGB-

Amin meraih 190.913 suara, disusul oleh Zul-Ichsan dengan 136.326 suara. Pasangan Harum meraih 37.731 suara sedangkan SJP-Johan 25.376 suara. TGB meraih kemenangan telak di KLU. Di daerah yang baru beberapa tahun mekar ini, TGB-Amin meraih lebih dari 70 persen suara. Mereka mengumpulkan 79.307 suara, jauh meninggalkan pasangan Zul-Ichsan di posisi kedua dengan 16.353 suara. Pasangan Harum memperoleh 11.083 suara sedangkan SJP-Johan 5.105 suara. Di Loteng, pasangan TGB-Amin yang diusung duet Golkar Demokrat bersama sejumlah partai besar tersebut, juga berhasil meraih suara terbanyak. Mereka mencatatkan perolehan suara sebanyak 175.877 suara. Perolehan suara tersebut, jauh mengungguli tiga pasangan lainnya. Termasuk pasangan nomor 4, Zul-Ichsan, yang harus puas diposisi kedua dengan memperoleh 136.326 suara. Dua pasangan lainnya masing-masing, SJP-Johan dan Harum, tertinggal jauh. Harum mengumpulkan 72.209 suara dan SJP-Johan hanya kebagian 40.283 suara. Di Lotim, dominasi TGB-Amin juga berlanjut. Mereka meraih 324.028 suara, disusul Zul-Ichsan dengan 131.789 suara, Harum dengan 103.433 suara dan SJP-Johan dengan 53.094 suara. Hasil serupa diraih TGB-Amin di Dompu. Mereka meraih 42.338 suara dan tidak terpaut jauh dengan perolehan suara pasangan Harum yang mencapai 35.180 suara. Pasangan Zul-Ichsan memperoleh 28.325 suara sedangkan SJP-Johan hanya meraup 6.994 suara. Perolehan suara sementara di Kabupaten Sumbawa tampaknya dikuasai oleh pasangan Zul-Ichsan dengan 113.593 suara. Mereka unggul cukup jauh dari TGBAmin yang hanya meraih 79.867 suara. Pasangan Harum memperoleh 23.764 suara sementara SJP-Johan hanya sanggup mengumpulkan 13.635 suara. Sementara itu, pasangan Harum diperkirakan mengungguli kandidat – kandidat lainnya di Kabupaten dan Kota Bima. Di Kabupaten Sumbawa Barat, Zul-Ichsan yang memang memiliki basis pendukung kuat di daerah tersebut juga merajai perolehan suara. Hanya saja, keunggulan ini diperkirakan tidak akan berpengaruh banyak pada rangking perolehan suara keseluruhan di NTB. (aan)

Halaman 5

Sikap Kritis Pemuda, Wujudkan Nasionalisme Mataram (Suara NTB) Tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Kebangkitan Nasional merupakan momentum yang telah membangun komitmen kolektif bangsa untuk bersatu dan mengembangkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, semangat kebangkitan nasional kini haruslah dimaknai sebagai semangat perjuangan yang tidak mengenal kata lelah untuk rela berkorban, menjungjung tinggi persatuan dan kesatuan, menghargai sesama anak bangsa, bekerja sama dengan penuh kekeluargaan. Ini menjadi prolog diskusi yang dige-

lar Bumi Gora Institute (BGI), dalam rangka Refleksi Harkitnas di NTB dengan tema “Sikap Kritis Pemuda Dalam Mewujudkan Nasionalisme Menuju Ntb Beriman Dan Berdaya Saing; Refleksi Hari Kebangkitan Nasional di NTB”. Dialog kebangsaan ini digelar untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan kaum intelektual. Ada juga harapan peran pemuda dan masyarakat ke depan akan lebih optimal dalam memberikan pengaruh terhadap perubahan bangsa. “Harapan lain adalah kegiatan ini dapat menguatkan hubungan seluruh elemen kepemudaan, mahasiswa, dan pel-

ajar dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, bersatu, berdikari, dan sejahtera guna terwujudnya kesatuan NKRI,” kata koordinator program BGI, Samsul Hasan Basri. Kegiatan digelar Rabu 22 Mei mendatang di Aula PGRI NTB itu, akan mensosialisasikan empat pilar kebangsaan dalam rangka menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat NTB. Juga membangun karakter masyarakat NTB dalam upaya mensinergikan semangat nasionalisme dan patriotisme menuju NTB beriman dan berdaya saing. “Merefleksikan nilai-nilai Kebangkitan Nasional di

Berkas Kasus IAIN Jilid II Dilimpahkan Mataram (Suara NTB) Dua pejabat IAIN Mataram dan seorang pengawas sudah divonis dalam kasus pembangunan gedung kampus baru di Jempong, Mataram. Giliran dua tersangka lainnya, Prof Lukmanul Hakim dan Kontraktor Toty Chung masih diproses berkasnya. Terakhir, berkas kasus untuk dua tersangka sudah dilengkapi penyidik Unit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB. Berkas itu pun sudah dilimpahkan ke Kejati

NTB, Senin (20/5) kemarin. Pelimpahan tahap pertama ini merupakan kedua kalinya, karena sebelumnya penyidik menyerahkan berkas, kemudian dikembalikan Jaksa penyidik dengan petunjuk (P19). ‘’Berkasnya sudah kami kirim tadi, petunjuk petunjuk yang disampaikan Kejaksaan melalui P19 sudah kami lengkapi,’’ kata Kanit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Ferdian Indra Fahmi, Senin (20/5). Harapannya, dengan pelimpa-

han untuk kedua kalinya ini, akan menyusul lengkapnya berkas tiga tersanga sebelumnya. “Jika sudah ada informasi berkasnya P21, kami akan lanjutkan ke pelimpahan tahap dua (berkas dan tersangka, red),” sambung Ferdian. Sementara Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH memastikan berkas dari Polda itu akan dikaji kelengkapannya, sesuai dengan petunjuk dalam P19 sebelumnya. “Jika sudah dianggaplengkap,makaakandiP21kan,” ujarnya singkat. (ars)

Pertimbangan Hati Nurani Dari Hal. 1 UntukLaluTurmuzi,nilaipengembalian Rp 45 juta, sementara Najatul Akbar Rp 100 juta lebih. ‘’Bahkan sejak kasus ini kami tangani, uang kerugian negaranya sudah dikembalikan,” kata Kajari, didampingi Kasi Pidsus, Basril G, SH. Khusus Najatul Akbar, dari perkembangan penyidikan menurut Basril, ternyata dana sebesar Rp 60 juta dari total dugaan kerugian negara itu, disalurkan ke parpol dan diklaim sudah sesuai mekanisme. Pertimbangan lain, penanganan kasus ini jika dilanjutkan, tidak akan sebanding dengan biaya yang akandikeluarkan.KondisiTurmuzi

khususnya, tidak memungkinkan diproses karena sakit- sakitan. “Dalam uraian tindak pidana, mereka ini tidak melakukan perbuatan berlanjut. Kalau misalnya perbuatan berlanjut dan kerugian negara di atas Rp 100 jutaan, kami pasti proses,” tegas Kajari. DitanyaterkaitUndangUndang Tipikor yang memungkinkan tersangka kasus korupsi tetap diproses hukum meski sudah mengembalikan kerugian negara, Kajari tetap pada argumennya, bahwa keputusannyakasusinidihentikan. Bahkan keputusannya ini juga didukungSuratEdarandariKejaksaan Agung agar mempertimbangkanhatinuranidalampenanganan sebuah kasus. “Tapi sebenarnya ini

tidak perlu ditulis,” pintanya. Sebagai catatan, kasus ini ditangani Kejari Mataram sekitar Oktober 2012 lalu, setelah kedua anggota DPRD Lobar aktif ini ditetapkan sebagai tersangka. Proses atas kedua orang ini,menyusul ditahannya dua tersangka lainnya, Syahruddin dan L.Hardiarta, yang juga anggota Dewan Lobar. Baik Syahrudin maupun Hardiarta, sedang menjalani proses pidana setelah putusan keduanya dinyatakan inkrach. Perbuatan mereka pun modusnya sama dengan dua tersangka baru dimaksud, yakni menggelapkan dana proposal bansos yang harusnya diperuntukkan bagi masyarakat. (ars)

kalangan Pemuda Menuju NTB Damai dan Sejahtera,” cetusnya. Output kegiatan, terbentuknya pemahaman masyarakat tentang penerapan 4 pilar kebangsaan dalam upaya perwujudan nilai-nilai nasionalisme dan Patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya karakter masyarakat NTB yang berlandaskan jiwa nasionalisme dan patriotisme menuju NTB Beriman dan Berdaya Saing. Juga terbangunnya kesadaran di Kalangan Pemuda tentang makna dan NilaiNilai Hari Kebangkitan Nasional menuju NTB Damai dan Sejahtera. (ars)

KPU Pusat Instruksikan Pilkada Lobar 23 September Giri Menang (Suara NTB) Polemik terkait pelaksanaan Pilkada Lombok Barat (Lobar), akhirnya terjawab, menyusul adanya instruksi KPU Pusat yang didukung Surat Edarang (SE) Mendagri bahwa Pilkada digelar 23 September 2013 mendatang. “KPUD Lobar suah membuat jadwal dan tahapan Pilbup Lobar tanggal 23 september,”ungkap Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, Senin (20/5). Dijelaskan, dasar pelaksanaan Pilada Lobar mengacu UU 32 tahun 2004 dengan dua kali perubahan, kemudian peraturan KPU dan beberapa surat edaran Mendagri. Kedua, KPU sebagai organisasi dan lembaga negara untuk menyelenggarakan Pilkada diperintahkan dan bersifat hierarki dari atas induk sampai bawah dalam hal ini daerah. Terkait itu, KPU Pusat mengintruksikan KPU kabupaten/kota sampai provinsi se- Indonesia bagi jabatan kepala daerah selesai 2014 maka pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara dilaksanakan tahun 2013. “Ini perintah KPU Pusat,”tegasnya. Berikutnya, keputusan KPU Pusat untuk memajukan Pilkada ada dasarnya dan sering disampaikan KPUD Lobar. Terkait ini, kemudian Mendagri merespons keputusan KPU dengan mengeluarkan SE, tujuannya agar pemda setempat menyiapkan dana pelaksanaan Pilkada. Disisi lain, KPUD Lobar tetap ngotot akan menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah

tahun ini tanpa menunggu Peraturan Perundang-undangan (Perpu) keluar dari SE Kemendagri. Sikap ngotot KPU itu dilandasi payung hukum mengacu pada undang-undang nomor 32 tahun tahun 2004 pasal 86 ayat 1 tentang pemilukada. Dalam pasal itu jelas menyatakan, pemungutan suara pada Pilkada selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala daerah. Hal ini disampaikan Divis Hukum KPUD setempat, Umar Ahmad Seth. Dijelaskan Umar, pelaksanaan Pilkada Lobar tetap pada jadwal awal September mendatang mengacu pada Undang-undang nomor 32tersebut.Karenadalamundangundang ini jelas mengatur tentang itu, dilain pihak konsekuensi jika amanat undang-undang ini tidak dilaksanakan maka tentu KPULobar melanggar aturan. Sementara, menurutnya perlu adanya Perpu itu jika ada kekosongan aturan atau payung hukum. Sedangkan terkait hal yang mengatur Pilkada Lobar sudah ada Undang-undang 32 tersebut. Menurutnya, jika ingin Pilkada diundurkan atau semacamnya mestinya undang-undang ini dicabut terleibh dahulu. KPU jelasnya tidak akan goyah dengan adanya sejumlah pihak yang mempersoalkan hal ini, karena landasan hukum dan aturan KPU jelas. Ia sendiri menampik kalau kengotototan KPUmelaksanakan Pilkada pada September mendatang karena ada tendensi atau campur tangan pihak berkuasa . (her)

Dipastikan Tak Berizin Dari Hal. 1 Sementara untuk di wilayah Lombok, sejauh ini belum ada perusahaan yang diberikan secara resmi untuk izin pengambilan dan ekspor biota laut. “Kalau ada aktivitas pengambilan koral selain di Sumbawa, itu jelas pelanggaran dan termasuk aktivitasnya ilegal,” tegasnya pada Suara NTB, Senin (20/5). Untuk wilayah Sekotong, sekitar tahun 2010 lalu, terdapat salah satu perusahaan yang kepemilikannya dari Italia, yang mengajukan izin pengedaran, bahkan izin transplantasi karang. Tetapi hingga saat ini perusahaan tersebut tak kunjung melanjutkan permintaan penerbitan izin yang diajukan. Ada beberapa izin sebenarnya yang dikeluarkan untuk jenis koral ini, diantaranya izin tangkap, izin peredaran dan izin ekspor. Izin tangkap mencakup pengambilan koraluntukpenelitianmaupunsample. Demikian juga untuk izin peredarandalamnegeridikeluarkanmur-

ni untuk bisnis (diperjual belikan). Sementaraizineksporiniuntukpengambilan dalam jumlah besar yang perizinannya dikeluarkan langsung oleh pemerintah pusat. Penerbitan izin yang dikeluarkan melalui BKSDA provinsi ini, menurut Endang biasanya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pemerintah kabupaten/kota setempat, terkait berapa kuota yang diminta. ‘’Kamipun sebenarnya tidak berani memberikan izin kalau tidak ada rekomendasi dari pemerintah kabupaten melalui KSDA-nya. Kalau kabupaten merekomendasikan, baru kami mengeluarkan izin. Tapi untuk di Sekotong dan beberapa daerah lainnya di Pulau Lombok belum ada izin resmi yang dikelurkan untuk perusahaan,” tegasnya. Untuk tahun ini, kuota maksimal yang ditetapkan di NTB yang diperbolehkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk pengambilan, sesuai izin peredaran yakni, untuk karang hias

sebanyak 47.000 potong, dan substrat (potongan karang lunak) sebanyak 50.000 potong. Padapengambilannyapunmenurutnya cukup ketat, dicek kesesuaian jenis yang masuk dalam kuota. Setelah itu barulah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum dibawa keluar daerah. Ditegaskan, kendati ditemukan ada aktivitas pengambilan koral secara ilegal, sejauh ini tidak ada sanksi resmi yang memberatkan. Karena koral termasuk biota yang tak dilindungi, tetapi diawasi jumlah yang dibolehkan diambil, sehingga BKSDA hanya memiliki kapasitas pengawasan izin peredarannya. ‘’Itu yang menjadi kendala utama sebenarnya. Tetapi tetap diawasi jumlah yang diperbolehkan untuk diambil, dan sudah ada petugas-petugas khusus yang memantau semua wilayah konservasi, mengingat proses pertumbuhannya memakan waktu yang lama dan dapat menjadi ancaman abrasi,” kata Endang. (bul)

Izin Perusahaan Pengelola Biota Laut Diduga Kedaluwarsa Dari Hal. 1 namun belakangan ia tak tahu apakah nama perusahaan itu tetap sama karena pemiliknya berasal dari Italia. Informasi yang ia peroleh ketika berkunjung ke perusahaan itu bersama Bupati Lobar beberapa waktu lalu, perusahaan itu mengambil karang dan ikan hias di Bima. Perusahaan ini kemudian menangkarnyadansetelahberukuran besar dikirim ke Bali. Dari Bali , biota laut ini kemudian dikirim ke luar negeri. Akan tetapi dari informasi nelayan sekitar daerah itu, biota laut tidak hanya diambil dari Bima melainkan banyak di perairan Lobar. Hal ini menurutnya perlu didalami, karena jika benar itu terjadi maka tentu tanggung jawab perusahaan itu untuk melakukan perbaikan dan perlu meminta izin ke Dislutkan Lobar. Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena perusahaan ini seringkali mengirim biota laut sementara jika dihitung pertumbuhan karang itu lambat. Pertumbuhan per centimeter memakan waktu sekitar enam bulan. Namun intensitas pengiriman perusahaan ini hampir setiap bulan. Ia menduga kalau izin pengelolaan yang diperoleh hanya sebatas kedok untuk mengambil biota laut kemudian dikirim dan dijual. ‘’Jangan-jangan izin pengelolaan itu hanya kedok saja,” imbuhnya. Hasbullah juga menerima informasi, perusahaan pengelola dan penangkar biota laut satusatunya di NTB itu sudah habis masa izinnya. Ia melihat langsung surat izin ittu habis setahun lalu. Ia pun menganjurkan kepada pengelola perusahaan untuk mengajukan perpanjangan melalui Dislutkan kabupaten, kemudian diteruskan ke Dislutkan provinsi.

Namun pihak perusahaan tak menggubrisnya dengan alasan pengurusan izin itu berada di bawah kewenangan provinsi. Menurutnya, persoalan ini sudah lama terjadi. Namun kurangnya koordinasi karena aturan yang tumpang tindih di sisi lain mendelagasikan wewenang penentuan kuota penjualan biota laut kepada Dislutkan di sisi lain juga wewenang serupa juga kepada Dishut dalam hal ini BKSDA. Menurutnya, rancunya aturan ini menyebabkan persoalan ini kurang dikontrol dan diawasi. Padahal akibat pengiriman dan pengambilan terumbu karang laut mengancam kelestarian biota laut. Karena berdasarkan hasil penelitiannya, di sepanjang pantai dari daerah Eat Mayang Lembar hingga Pelangan- Sekotong Barat terjadi kerusakan karang dan biota laut lainnya. Selain ulah warga yang mengambilnya untuk dijual dan diolah, juga karena pengaruh pembuangan limbah tambang. Seharusnya terkait hal ini dikoordinasikan, terutama terkait lokasi, jenis dan jumlah biota yang diambil. Karena hal ini terkait kontrol lebih penting untuk rehabilitasi karang yang diambil. Namun karena Dislutkan tidak tahu lokasi yang diambil perusahaan, maka pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Seharusnya dalam ketentuan teknis, ketika perusahaan mengajukan izin operasi ke pemprov diberitahukan juga ke kebupaten, sehingga kabupaten mengetahui keberadaan perusahaan itu. Di lain pihak jika terjadi persoalan yang timbul akibat aktivitas itu maka tentu perusahaan perlu dimintai pertanggungjawaban. ‘’Itu juga menyangkut ketentuan, karang yang

boleh dan tidak boleh diambil untuk dijual,”tukasnya. Menurutnya, kegiatan perusahaan yang mengambil dan merusak biota laut tak sebanding dengan upaya konservasi terumbu karang. Pemkab lobar sendiri menghabiskan dana sekitar Rp 250 juta lebih setahun untuk merehabilitasi 6000 stek karang. ‘’Tapi dengan mudahnya dirusak,” tandasnya. Sementara itu reaksi keras disampaikan anggota Komisi II DPRD Lobar yang membidangi perikanan dan kelautan , H. Ahmad Zaenuri. Menurutnya, perusahaan itu harus ditutup sementara jika izinnya habis. Karena justru yang menanggung kerugian adalah daerah. Ia menegaskan pihaknya akan melakukan rapat komisi untuk membahas masalah ini. Setelah itu Komisi II akan segera turun ke perusahaan itu untuk mengecek aktivitasnya. Menurutnya, kegiatan dan perizinan perusahaan itu harus melalui kabupaten karena mengacu undang-undang otonomi daerah. ‘’Minggu depan kita akan turun mengecek ke sana (perusahaan) itu, karena ini jelasjelas merugikan daerah. Karena tidak berkontibusi ke daerah,”ujarnya. Keberadaan perusahaan itu luput dari sepengetahuan Dewan dan tak ada izinnya di pemkab, karena itu perusahaan ini tidak berkontribusi ke daerah. Komisi I yang membidangi masalah perizinan, H. Misrun menegaskan, perusahaan itu harus ditutup sementara jika terbukti izinnya habis. Karena lokasinya di Lobar maka proses perizinannya juga di daerah setempat. ‘’Kegiatan perusahaan itu harus distop, jika memang izinnya habis,”tegasnya. (her)

Prodi Favorit Dari Hal. 1 Unram masuk pada urutan ke empatnasional.Sementarauntukjurusan sainstect atau bidang IPA, Unram masuk ke urutan ke 26 dari 65 PTN yang ikut SNMPTN tahun ini. Sementara untuk bidang sainstect, program Kedokteran masih menjadi program studi yang masih mendominasi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peminat yang mencapai 1000 lebih, sementara Unram hanya menyediakan 26 kursi jurusan Kedokteran. Tahuniniterdapattigapolapenerimaan mahasiswa baru, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) melalui pola Penjaringan Prestasi Akademik (PPA), pola Seleksi BersamaMasukPerguruanTinggiNegeri (SBMPTN) dan pola mandiri. Pada jalur PPA ini pendaftaran sudah dimulai sejak bulan Desember tahun 2012, sementara saat ini telah masuk pada proses seleksi pilihan kedua untuk menentukan renking pilihan kedua. Sedangkan Unram tidak melakukan evaluasi pilihan kedua karena kuota telah terpenuhi dengan pilihan pertama. Setelah hasil UN tanggal 24 Mei 2013 mendatang, hasil SNMPTN jalur PPA baru bisa diketahui tanggal 28 Mei 2013. Kuota yang dialokasikan untuk SNMPTN jalur PPA tahun ini sebesar 50 persen dari kuota kese-

luruhan atau sekitar 1.700 kursi masuk melalui jalur SNMPTN PPA,khususuntukangkatantahun 2013 yang akan diumumkan melalui website Unram tanggal 28 Mei 2013 tepat pukul 00.00 Wita. Untuk pola kedua yaitu SBMPTN, kuota yang dialokasikan sebesar 30 persen atau sekitar 600 orang. Khusus untuk SBMPTN ini karena seleksi dilakukan melalui jalur tulis, yang boleh mendaftar adalah siswa angkatan tahun 2011, 2012 dan angkatan tahun 2013. Pendaftaran jalur ini dimulai tanggal 13 Mei – 7 Juni 2013, untuk itu pada calon mahasiswa angkatan tahun 2011 dan tahun 2012 sudah bisa mulai mendaftar. Sementara angkatan tahun 2013 harus menunggu hasil UN yang akan diumumkan 24 Mei 2013. Ujian untuk jalur ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Juni 2013. Sementara pengumuman hasilnya akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2013. Sisanya adalah pola mandiri. Pada pola ini pelaksanaan seleksi dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi, dengan kuota sebesar 20 persen atau sekitar 400 orang yang akan diterima melalui jalur mandiri. Jalur mandiri ini akan dibuka setelah tanggal 8 Juli 2013 mendatang. Tahun ini Unram menyediakan lebih dari 5000an peserta untuk jalur regular dan non regular. (nia)

Rekapitulasi Suara Ricuh, Tiga Polisi Terluka Dari Hal. 1 Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, Koordinator Aksi, Sunardin, menyebutkan aksi unjuk rasa yang dilakukan pihaknya menuntut KPU melakukan pembatalan rapatplenorekapitulasihasilsuara. Sebab, selama Pilkada banyak terdapat penyimpangan fundamental sehingga penyelenggara KPU pada semua strata diduga telah sengaja melakukan konspirasi yang terencana untuk memenangkan pasangan calon incumbent. Mereka menduga seluruh petugas PPS, KPPS, PPK, KPPK dan Panwas di setiap kelurahan dan kecamatan se-Kota Bima sejak tahapanperekrutanhinggapenghitungan suara didominasi oleh PNS lingkup Pemkot. Penyusunan DPT dan penetapan DPT tidak melalui mekanisme, hanya berdasarkan asumsi dan selera penyelenggara. Hitung cepat atau quick count yang ditayangkan melalui stasiun TV lokal merupakan bagian yang telah diatur oleh penyelenggara untuk memperlihatkan grafik perolehan suara pasangan calon incumbent agar memenuhi 32% pada saat penghitungandisebagianbesarTPS belum dimulai atau masih dalam prosespenghitungan. “Tapi yang paling krusial, telah ditemukan hampir merata di tiaptiapTPSanak-anakdibawahumur yang belum mempunyai hak pilih

diberikan hak pilih oleh petugas KPPS,” ujar Sunardin. Sementara, beberapa saat melakukan aksi, lima orang perwakilan massa diizinkan melakukan klarifikasi dengan KPU. Klarifikasi tersebut diterima oleh Ketua KPU Dra Nurfarhati M.Si serta komisioner lainnya. Namun jalannya klarifikasimenemuijalanbuntusetelah perwakilan meminta Ketua KPU untuk memberikan penjelasan mengenai rekomendasi dari Panwalu Kota Bima terhadap pasangan incumbent yang melakukan kampanye di luar jadwal. Namun Ketua KPU menjawab surat tersebut baru akan diprint. Tak ayal, lima orang perawakilan massa pun menjadi berang dan menantang Komisioner KPU untuk melakukan sumpah pocong. “Kalau memang anda benar silahkan lanjutkan rapat plenonya, tapi kalau anda salah silahkan batalkan. Kalau berani mari kita lakukan sumpah,” tantang Farhan. Sementara itu, Kapolres Bima Kota AKBP Kumbuk KS SIK yang memimpin jalannya aksi menyebutkan pengamanan yang dilakukan di KPU tergolong ketat. Massa, katanya, tidak diizinkan mendekat untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Terlebih di dalam tengah berlangsung rapat pleno rekapitulasi. ‘’Kalau mendekat kita tindak tegas,” katanya. (use)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

Biota Laut Terancam Punah PENGAKUAN kepala Seksi Konservasi dan Tata Ruang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, Muslim, yang menyatakan bahwa pengiriman biota laut tidak tercatat secara resmi di Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar, sangat mengkhawatirkan. Sebab, hal ini bisa menjadi salah satu indikasi kalau telah terjadi pengiriman biota laut secara illegal. Bisnis biota laut memang menggiurkan. Teripang misalnya, harga per kilogramnya bisa mencapai Rp 600 hingga Rp 1 juta. Biota laut yang memiliki nama latin holothurians ini banyak diburu karena merupakan komoditas ekspor yang bernilai ekonomis tinggi. Tidak pelak, eksploitasi terjadi dimana-mana. Termasuk di Lobar. Padahal keberadaan biota laut sangat penting dalam sistem ekologi di perairan Lobar. Pemerintah sebetulnya sudah kecolongan dengan adanya indikasi terjadi praktik penyelundupan biota laut Lobar secara illegal. Padahal seharusnya, kekayaan laut Lobar bisa mensejahterakan masyarakat sekitar. Tetapi yang terjadi saat ini justru berkebalikan. Masyarakat setempat hanya menjadi penonton atas ‘’dikeruknya” hasil laut Lobar. Pasalnya, perusahaan yang diduga melakukan penyelundupan biota laut ini merupakan orang luar. Diambilnya kekayaan laut Lobar, sebenarnya tidak akan menjadi masalah, manakala dilakukan dengan prosedur yang benar dan ada penggantian atas biota laut yang telah diantarpulau bahkan diantarnegarakan itu. Dengan mendunianya biota laut Lobar, seharusnya bisa mendatangkan keuntungan yang besar bagi kabupaten Lobar khususnya dan NTB pada umumnya. Sebab, bukan tidak mungkin, biota laut dengan jenis serupa dengan yang dikirim ke Asia hingga Eropa itu terdapat pula di perairan lain di NTB. Jangan sampai kesan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Lobar dengan BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) saling lempar tanggungjawab terhadap persoalan ini benarbenar terjadi. Sebab, dalam impelementasinya di lapangan, khususnya di Lobar dan NTB umumnya antara Dislutkan yang menjadi perwakilan Kemenlutkan dengan BKSDA mewakili Kemenhut tidak ada koordinasi yang baik. Seharusnya, upaya penyelamatan atas biota laut Lobar dilakukan dengan segera tanpa membuang-buang waktu dengan saling lempartanggungjawab. Kalau aparat pemerintah selaku ujung tombak penyelamatan biota laut, masih sibuk dengan saling lempar tanggung jawab, lalu kapan ada upaya nyata penyelamatan biota-biota laut tersebut. Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa ada pengawasan yang jelas dari pemerintah, maka dampak yang ditimbulkan akan meluas. Yang dirugikan tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat. Bukan saja masyarakat yang tidak sejahtera tetapi biota-biota laut itu terancam punah lantaran pengambilan biota-biota laut tidak dibarengi dengan upaya reklamasi. (*)

Halaman 6

Perbudakan Buruh dan Rasionalitas ’’Crime’’ B

EBERAPA waktu yang lewat, lewat media publik disuguhkan praktek perbudakan. Adalah pabrik kuwali, Tangeran didapati pekerja yang disekap beberapa bulan dengan kondisi yang mengenaskan. Selain disekap di ruang kotor, mereka juga kerap disiksa, disundut rokok bahkan disiram air keras. Dengan diungkapnya praktik perbudakan ini semakin menambah deretan panjang ironi pekerja (buruh) di tanah air. Di negara orang meraka seringkali diperlakukan tidak manusiawi, nampaknya di negara sendiripun tidak kalah tragisnya. Dalam benak kita tentu terbesit pertanyaan, apakah pelaku tidak memikirkan segala konsekuensi dari tindakannya itu? Mengingat, suatu waktu yang namanya kejahatan akan terungkap juga, beserta implikasi hukum didalamnya. Apakah tidak terpikirkan implikasi dari perbuatanya itu misalnya penutupan usaha, ditangkap polisi bahkan masuk penjara. Lalu, bagaimana dasar rasionalitas pelaku tidak manusiawi ini untuk tetap menjalankan aksinya. Rationality of Crime Gerry Becker, Profesor ekonomi dari Universitas Chicago membangun konsep perilaku rasional kejahatan yang disebutnya sebagai “Rationality of Crime”. Konsep ini dibangun Becker bangun berdasar pengalamannya sendiri. Dalam suatu kesempatan, Becker ke kampus tempatnya mengajar di Universitas Chicago untuk menghadiri rapat penting. Setiba di halaman kampus, tempat parkir tampak penuh, kecuali salah satu tempat yang bukan disediakan untuk parkir. Seketika Becker berpikir, seberapa besar benefit dirinya menghadiri rapat tepat waktu dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan akibat melanggar hukum dengan parkir di tempat yang tidak sewajarnya. Biaya yang dimaksud adalah berurusan dengan pihak berwajib, sehingga hilangnya waktu atau kesempatan maupun ancaman dijebloskan ke penjara. Menurut Becker rasionalitas perilaku kejahatan adalah proses mempertimbangkan untung dan rugi dalam berperilaku. Bila man-

Oleh :

M. Firmansyah

(Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi FE Brawijaya Malang)

Nampaknya, pemilik menganggap dengan membayar transaksi kepada beberapa oknum polisi dan pihak berwajib dianggap masalah itu bukan persoalan yang perlu dirisaukan. Bahkan mungkin dengan biaya transaksi itu dianggap usaha dan perilaku ilegal itu akan langgeng selamanya. faat dianggap lebih besar dari pada biaya, maka tindakan kriminal sekalipun menjadi rasional bagi individu. Hal yang sama nampaknya dipraktikkan pemilik pabrik kuwali ini. Menyekap, menyiksa pekerja adalah perilaku sadar yang tentu telah dipertimbangkan konsekuensinya sebelum tindakan itu dilakukan. Keuntungan (benefit) yang diperoleh misalnya biaya produksi yang rendah bahkan mungkin mendekati nol karena selama tiga bulan bekerja, pekerja belum juga digaji, tidak ada jaminan kesehatan apalagi ansuransi kerja, uang makan seadannya dan lain-lain. Keuntungan lain dapat juga diduga adalah manfaat psikologis yaitu puas menyiksa dan memperbudak orang lain yang merupakan bagian dari kepribadian pelaku. Pelaku dengan tanpa menyesal melakukan tindakan tidak manusiawi ini, bila tidak ketahuan mungkin tidak akan pernah berhenti. Menunjukan orang terlibat di dalamnya telah hilang sisi kemanusiaannya. Dari media pula terungkap, ketika hendak ditangkap polisi, pemilik pabrik malah memarahi petugas Polisi. Menunjukan dirinya merasa punya power, menunjukan keperkasaannya dengan uang untuk membayar siapapun dalam mendukung perilakunya. Ini merupakan bagian dari biaya, oleh Williamson tokoh ekonomi kelembagaan baru (NIE) dianggap sebagai biaya transaksi, yaitu biaya

di luar produksi namun penting dalam melanggengkan usaha. Biaya Melakukan Kejahatan Bagi pelaku, biaya transaksi dianggap jauh lebih kecil dan dapat diatasi oleh pemilik usaha. Namun lebih jauh, biaya tidak saja berbentuk uang, ancaman hukuman yang berimplikasi pada penutupan usaha, bangkrut bahkan berpeluang masuk penjara juga merupakan biaya dalam konsep benefit-cost. Masuk penjara disamping biaya sosial yang membengkak berupa cibiran masyarakat juga biaya kehilangan peluang untuk membangun usaha, karena harus hidup serba terbatas di balik jeruji besi penjara. Nampaknya, pemilik menganggap dengan membayar transaksi kepada beberapa oknum polisi dan pihak berwajib dianggap masalah itu bukan persoalan yang perlu dirisaukan. Bahkan mungkin dengan biaya transaksi itu dianggap usaha dan perilaku ilegal itu akan langgeng selamanya. Polisi menyelidiki beberapa pihak yang membekingi usaha ilegal ini. Termasuk oknum anggota polisi dan kepala desa setempat. Bagi pelaku mengeluarkan biaya untuk membayar orang-orang ini, cukup untuk mendukung aksi kriminal itu. Ini merupakan murni bentuk hitung-hitungan pemodal kriminal dalam perekonomian. Biaya dalam berperilaku kriminal dianggap semakin minimal de-

ngan sistem dan konsistensi hukum yang masih amburadul di negara ini. Bila hukum tidak mampu ditegakan apalagi menjadi tumpul bila dihadapkan dengan uang, maka biaya melakukan kejahatan menjadi sangat kecil, orang dengan mudahnya melakukan kejahatan. Perilaku kejahatan dianggap sebagai perilaku rasional secara bisnis. Dalam konteks teori rasionalitas crime-nya Gerry Becker yang menjadi kritik ekonom lain adalah hilangannya nilai-nilai moral dalam bangunan teori itu. Orang tidak berperilaku kriminal tidak saja karena biaya melebihi keutungan dalam berperilaku kriminal, namun perilaku kriminal adalah bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Fakta menunjukan berbeda bahwa perilaku pemilik pabrik kuwali ini menunjukan bahwa apa yang diungkap Becker ada benarnya. Rasionalitas perilaku semakin mengabaikan nilai-nilai. Fakta kejahatan lain tidaklah sedikit di negeri ini, sehingga sulit dianggap sebagai peristiwa kasustis. Bahwa bila biaya melakukan kejahatan dalam ekonomi sedemikian murahnya, jangan heran bisnis-bisnis haram akan berseliweran di tanah air ke depannya.

KPU Pusat instruksikan Pilkada Lobar 23 September Para kandidat harus bersiap-siap

*** “Market Fund”, NTB siapkan Rp 500 juta untuk AirAsia Dampaknya harus menguntungkan daerah

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

Halaman 7

”Market Fund”

NTB Siapkan Rp 500 Juta untuk AirAsia Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 500 juta dari APBD 2013 untuk promosi pariwisata NTB melalui maskapai penerbangan AirAsia. Upaya promosi pariwisata dan investasi melalui maskapai penerbangan AirAsia, baik dalam dan luar negeri tersebut diharapkan akan mampu mendongkrak angka kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP mengatakan dana promosi melalui maskapai penerbangan atau market fund dari APBD NTB 2013 dialokasikan melalui Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Dijelaskan, disiapkannya dana promosi atau market fund khususnya melalui maskapai penerbangan AirAsia karena maskapai penerbangan tersebut memiliki rute penerbangan atau destinasi sebanyak 110 ke seluruh penjuru dunia. Dengan promosi pariwisata

(Suara NTB/bul)

TOURING - Tim TVS saat akan memulai touring yang mengambil start di show room MD TVS NTB.

melalui AirAsia, lanjutnya, maka diharapkan pariwisata NTB bisa dikenal luas di seluruh dunia. “Karena kita ketahui sekitar 110 destinasi dilayani oleh AirAsia ke seluruh dunia. Dengan melakukan promosi melalui maskapai AirAsia diharapkan seluruh rute penerbangan AirAsia baik dalam dan luar negeri sudah memuat promosi tentang potensi dan pariwisata NTB melalui majalah, media sosial maupun media lain yang mereka miliki,” tandasnya. Kesepakatan market fund dituangkan dalam Memoran-

dum Of Understanding (MoU) yang ditandatangani perwakilan kedua belah pihak, setelah penerbangan perdana pesawat AirAsia di BIL pada 12 Oktober 2012 lalu. Sementara itu, terkait dengan pembukaan rute baru beberapa maskapai penerbangan luar negeri seperti Jet Star yang akan membuka rute penerbangan Perth, Australia ke Lombok dan sebaliknya. Selama ini Jet Star mengangkut sedikitnya 600 ribu orang warga Australia per tahun ke Bali untuk berwisata. Hal itu karena adanya penerbangan langsung dari Perth

(Suara NTB/ist)

TUNGGU MUATAN - Pesawat AirAsia sedang menunggu muatan di apron Bandara. ke Bali dan sebaliknya. Selain itu maskapai penerbangan asal Singapura, Tiger Airways dan maskapai penerbangan Hongkong, Cathay Pacific juga akan segera membuka penerbangan langsung menuju BIL. Penjajakan beberapa maskapai penerbangan asing

tersebut terus digencarkan pemprov NTB, pelaku pariwisata dan kalangan DPRD NTB. Hal itu agar dapat membuka akses yang luas bagi wisatawan dari berbagai negara untuk langsung terbang ke NTB, tanpa harus transit di daerah lain. (nas)

Perbanyak Jaringan TACC

(Suara NTB/bug)

DIKELOLA WARGA - Lokasi tambang batu di sebuah perbukitan Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini masih dikelola warga secara manual. Setiap hari puluhan warga yang menggantungkan hidupnya dari sini, menggali dan mengolah batu sesuai ukuran tertentu semuanya dengan alat sederhana.

Perusahaan Tambang Masih Enggan Bangun Smelter Mataram (Suara NTB) Perusahaan tambang yang beroperasi di Provinsi NTB, dari yang berskala kecil hing-

(Suara NTB/bul)

KEHADIRAN perusahaan otomotif TVS di NTB tak murni mengutamakan programnya pada basis bisnis, tetapi kepedulian secara sosial menjadi agenda besar yang mulai dilaksanakan baru-baru ini. untuk mempermudah pemetaan terhadap kondisi sosial yang ada di setiap kabupaten/kota, dibentuklah TVS Apache Community Capter (TACC). Di mana klub-klub motor ini, diharapkan akan menjadi signal interkoneksi hingga ke pelosok-pelosok untuk menjawab kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat. TVS hadir di NTB, menurut Direktur Main Dealer TVS wilayah NTB, Kawi Aryaguna, selain menawarkan produk-produk otomotif yang unggul dan mendunia, kepedulian secara sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan. Untuk itu, pertama di launching komunitas motor TACC Mataram, sekaligus sebagai tim utama pada kegiatan touring-nya dari ujung Barat Lombok hingga ujung Timur Bima, yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Kegiatan touring perdananya ini, sekaligus untuk mengembangkan embrio-embrio klub motor TVS, yang akan mengusung sikap-sikap positif di tengah maraknya klub motor ber-genre negatif di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Dan sejauh ini menyusul sudah terbentuk TACC Praya (Lombok Tengah), TACC Selong (Lombok Timur), dan TACC Bima yang akan di launching kembali dalam waktu dekat. “TACC selama pelaksanaan touring tidak murni untuk memperkenalkan keiritan dan ketangguhan produk TVS, tetapi semata-mata untuk memetakan apa saja kebutuhan sosial yang bisa kami jawab di daerah-daerah pelosok yang belum disentuh secara maksimal,” demikian dijelaskan Aryaguna. Pada kegiatan sosialnya ini, disasar pada kegiatan di bidang pendidikan dan kesehatan, di antaranya dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis, memberantas buta aksara, yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, hingga pada pemberian bantuan langsung kepada masyarakat. Dimana secara umum diharapkan kehadiran TVS bisa lebih bermanfaat kepada semua segmen masyarakat di provinsi ini. TVS pun lanjutnya, terlibat langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat, di mana kelompok-kelompok masyarakat dalam satu wilayah diberikan pelatihan perbengkelan secara gratis, sehingga ada kemandirian pribadi, selain memberi keunggulan bekal berwirausaha. Untuk program jangka pendek, selanjutnya yang sudah direncanakan, dengan akan terbentuknya semua TACC di setiap kabupaten/kota, sebelum bulan Ramadhan ini, akan dilakukan Jambore untuk mempertemukan langsung semua anggota dan pengurus TAC, guna merumuskan program sosial yang bisa dilaksanakan TVS selama puasa. Disinggung juga mengenai aksi-aksi yang dilakukan selama proses touring, di mana pada setiap dealernya yang disinggahinya, masyarakat diajak untuk mengenal lebih jauh tentang TVS melalui kegiatan aksi brutal, baik pada sisi keiritannya, maupun kekuatan bodi kendaraan. (bul)

ga besar sejauh ini masih enggan membangun pabrik pengolahan pemisahan logam (smelter) di area tambang. Hal itu dikarenakan investasi besar yang harus disiapkan untuk pembangunan infrastrukturnya. Bahkan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sendiri, yang notabene sebagai perusahaan tambang cukup besar, belum berani memenuhi sarana dan prasana pendukung untuk kegiatan ini. Selain menyedot biaya untuk pembangunan infrastruktur, operasional smelter pun nantinya memerlukan

M. Husni

biaya yang tidak kecil. “Tidak bisa kita paksakan, apalagi hampir semua perusahaan tambang yang beroperasi di NTB masih sebatas eksplorasi. Newmont pun tidak bisa ditekan, karena mereka beralasan bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan pemurnian, tetapi hanya perusahaan tambang,” terang Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB, Ir. M. Husni, M. Si di ruang kerjanya, Senin (20/5). Terkait Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara, yang akan diberlakukan tahun 2014 mendatang, Husni menyebutkan, tentunya akan ada pengaruh yang dimunculkan pada perusahaan tambang beroperasi, bahkan secara nasional. Tetapi, sejauh apa dampaknya akan disimpulkan setelah UU tersebut diimplementasikan. Ditegaskan, pada UU

tersebut, tepatnya pasal 103 ditegaskan, pemegang IUP dan IUPK yang beroperasi, wajib melakukan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Sehingga pada pasal ini, menurutnya tidak mesti mendesak dilakukan proses smelter di area pertambangan, tetapi bisa dilakukan di daerah mana saja, atas kerjasama dengan perusahaan lain untuk proses smelter. Selain itu, terdapat beberapa kendala teknis yang cukup menyulitkan Pemda untuk menekan perusahaan untuk melaksanakan smelter, di antaranya kendala terbatasnya regulasi, di mana pada program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), khususnya di wilayah Timur, program yang ditonjolkan terfokus pada aspek pariwisata dan agrobisnis. Demikian pula pada RTRW yang ada, yang paling utama dikembangkan adalah agroindustri.

“Sehingga kitapun tidak bisa berbuat jauh, meski dampak yang dimunculkan kalau ada proses smelter di NTB khususnya, tidak kecil nilai ekonomi yang muncul. Pada Undang-undang nomor 4 tahun 2009 ini pun, belum ada ketentuan resmi yang akan diberlakukan dari pusat. Tetapi semua perusahaan tambang sudah mengetahui itu,” tambahnya. Disinggung secara khusus, di NTB terdapat 14 perusahaan yang memiliki IUP. Sebelumnya 15 perusahaan, tetapi dari jumlah tersebut, hanya dua perusahaan yang aktif, selain PT. NNT yang sudah kontrak karya. Hal itu disebabkan minimnya permintaan logam dari perusahaan lain, sehingga operasionalnyapun hanya berlaku pada saat adanya pesanan luar. Berbeda dengan Newmont yang memiliki pasar yang jelas pada hasil tambangnya. (bul)

HILANG STNK R4 DAIHATSU DR814CK NOKA/NOSIN: 970217/930885 AN.DR.Ir.TJOK SUGIARTHA,MM.HILANG DISEKITAR JL.JEMPIRING STNK R2 HONDA DR5908BD N O K A / N O S I N : MH1JB51127K920403/JB51E1908078 AN.ABDULLAH RIADAH HILANG DISEKITAR JL.TRANSMIGRASI MAJELUK KEC.CAKRANEGARA MENUJU AMPENAN

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

HOTEL

BATIK

ACCESORIES

FINANCE

RADIO

PETS SHOP

TRUSS

DIJUAL

SANGGAR SENAM

ADVERTISING

Halaman 8

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

Penyisihan Piala Sudirman

Indonesia Menang, Malaysia Tersandung

Kuala Lumpur Ganda putri Gresyia Polii/Nitya Krishinda Maheswari menjadi penentuketat keMelalui pertarungan menangan Indonesia 3-1 atas India pada penyisihan Grup A kejuaraanGreysia/ bulutdan menegangkan, Nitya menaklukkan pasanangkis beregu campuran Piala Sudirman di Stadium Putra Bugan Ashwini Ponnappa/ kit Jalil Kuala Lumpur, Malaysia, Senin. berpengaruh terhadap hasil keseluruhan. Usai pertandingan yang masih sepi penonton itu, Gresyia mengatakan bahwa ia bersama Nitya sebenarnya masih buta dengan kekuatan lawan, karena belum pernah bertemu sebelumnya. “Kami sebelumnya belum pernah bertemu lawan dan hanya berusaha untuk bermain fokus,” kata Gresyia. Dengan kemenangan tersebut, Tim Piala Sudirman Indonesia dipastikan lolos ke babak perempat-final meski mengalami kekalahan pada pertandingan terakhir menghadapi juara bertahan Cina, Selasa (21/5). Sementara India dipastikan tersingkir dari persaingan, karena pada pertandingan sebelumnya menyerah 0-5 kepada Cina yang kembali menjadi favorit dan berambisi untuk mempertahankan gelar untuk kelima kalinya secara beruntun. Setelah merebut game pertama dengan skor ketat 21-19, Gresyia/ Nitya kembali terlibat pertarungan menegangkan pada game kedua ketika kedua pasangan dengan susah payah mendapatkan angka demi angka. Dua angka kemenangan lainnya bagi tim Indonesia diraih melalui ganda putra Angga Pratama/Rian Agung dan tunggal putri Lindaweni Fanetri, namun tunggal putra Dionysius Hayom Rumbaka gagal memastikan kemenangan setelah menyerah dua game langsung 18-21, 14-21 kepada Kashyap Parupalli. Sebelumnya, tuan rumah Malaysia yang diunggulkan di posisi ketiga di luar dugaan tersandung pada pertandingan pertama penyisihan

Pradnya Gadre 21-19, 2220, sehingga partai teraGrup C Kejuaraan bulu khir di nomor camtangkis Pialaganda Sudirman puran yang mempertemusetelah ditaklukkan Taikan Tontowi Ahmad/Liliywan 2-3 di Stadion Putra ana Natsir dan Arun Komplek Olahraga V i s h nJalil u / A pKuala arna Bukit Balan sudah tidak Lumpur Malaysia, Minggu malam. Akibat kekalahan tersebut, Malaysia tidak punya pilihan lain kecuali mengalahkan Jerman pada pertandingan berikutnya agar setidaknya berpeluang menjadi “runner-up” grup dan lolos ke babak delapan besar. Meski didukung penuh penonton, ganda nomor

tiga dunia Koo Kien Keat/Tan Boon Heong mengawali mimpi buruk tuan rumah ketika secara mengejutkan kalah dua set langsung 18-21, 18-21 kepada pasangan nomor 22 dunia Lee Sheng MuTsai Chia Hsin.

Kadri Juara di Triathlon Kepri Mataram (Suara NTB) Atlet triathlon asal NTB, Kadri sukses meraih juara pertama di Bintan Triathlon Internasional di Kepulauan Riau 19 Mei lalu. Ia mencapai finish pertama di katagori usia 16 hingga 30 tahun, mengalahkan atlet

Jawa Barat Andy Wibowo. Kepada Suara NTB via ponselnya, Senin (20/5), Kadri mengungkapkan, dirinya berhasil mencatat waktu 2 jam, 11 detik dengan menempuh jarak renang sepanjang 2 kilometer,bersepeda 180 kilometer dan lari 40 kilometer.

Lomba ini cukup menantang dan merupakan yang pertama kalinya diikuti, karena jaraknya sangat jauh dibanding dengan kejuaraan triathlon sebelumnya. Meski berasil meraih juara di katagori usia 16-30 tahun, Kadri mengaku belum puas. Alasannya, hasil

tersebut belum mampu membawa dirinya masuk peringkat tiga besar internasional. “Saya meraih juara di katagori umur 16 sampat 30 tahun. Sementara di katagori triathlon internasional saya hanya masuk peringkat lima besar,” tuturnya. (fan)

Kejurnas Renang

Tim dari Pulau Jawa Bersaing Ketat Mataram (Suara NTB) Hari pertama pertandingan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Renang di Kolam Renang Dewi Anjani, Senin (20/5) memperlihatkan persaingan ketat di sejumlah nomor pertandingan. Perenang Jawa Barat (jabar), Jawa Timur (Jatim), Jawa Tengah (Jateng) dan DKI Jakarta terus menambah perolehan medali di setiap kategori kelompok umur (KU) yang diperlombakan. Untuk sementara kontingen Jabar merajai nomor 400 meter gaya

bebas putra KU I, KU II dan 400 gaya bebas putri KU I. Sementara kontingen Jatim, Jateng dan DKI Jakarta terus bersaing menambah perolehan medali di empat KU dengan 17 nomor pertandingan. Medali emas pertama Jabar diraih Ricky Angga Wijaya. Atlet kelahiran 1996 itu sukses menjadi juara setelah mencapai finish pertama pada pertandingan KU I putra nomor 400 meter gaya bebas putra dengan catatan waktu 04 menit, 06 detik 62 second. Di posisi kedua ditempati rekannya sesama Jabar, Satryo Ba-

gaskara dengan limit waktu 04.10. 94 menit, serta perenang DKI Jakarta Putra M. Randa di posisi ketiga dengan catatan waktu 04.11.72 menit. Atlet Jabar lainnya, Edward Farand Wijaya sukses menjadi juara di pertandingan KU II nomor 400 meter bebas putra dengan catatan waktu 04.25,69 menit, disusul perenang DKI Jakarta, Alvin Purwandha di urutan kedua, dan perenang dari Bali, Putu Krisna Putra Perdana di posisi ketiga. Masing-masing perenang mencatat waktu 04.37.39 menit dan 04.38.95 menit.

Di pertandingan nomor 400 meter gaya bebas putra KU III, posisi pertama diraih perenang Jatim, Benjamin Christopher dengan limit waktu 04.31.10 menit, disusul perenang Jateng, Erick Ahmad Fathoni (04.33.40 menit) dan Danandra Indra Damario dari DKI Jakarta (04.43.03 menit) di posisi dua dan tiga. Hingga Senin petang, pertandingan masih berlangsung. Masing-masing perenang dari berbagai daerah di Indonesia berusaha menjadi yang terbaik bagi daerahnya. (fan)

Latih Madrid, PSG Tolak Permintaan Ancelotti Paris Paris Saint-Germain (PSG) menolak permintaan manajer Carlo Ancelotti untuk meninggalkan klub itu, kemudian bergabung bersama dengan Real Madrid. Ancelotti telah bertemu dan berdiskusi dengan dengan presiden klub Nasser Al-Khelaifi dan direktur olahraga Leonardo. Mereka membicarakan soal masa depan Ancelotti pada Minggu, sebagaimana dikutip dari situs SkySport. “Ya, kami telah menggelar diskusi, ia minta berangkat ke Real Madrid,” kata Al Khelaifi kepada beinsport.fr. “Saya berkata bahwa permintaan itu tidak mungkin dipenuhi, karena

kontraknya masih satu tahun lagi. Itulah keputusan kami,” katanya. “Itu masalah dia, bukan masalah kami. Kami telah memberi tawaran satu tahun lagi dalam kontraknya. Ketika seseorang terikat kontrak, maka setiap orang harus mentaati dan menghormatinya,” katanya pula. Sebelumnya, Carlo Ancelotti mengungkapkan, jika dirinya ingin meninggalkan PSG untuk melatih Real Madrid. “Harapan saya adalah dapat meninggalkan klub. Saya telah meminta kepada klub untuk dapat pergi. Kita akan menunggu respons dari klub yang akan memerlukan beberapa hari untuk memutuskan,” kata pria Italia itu setelah bertemu pres-

iden Naser al-Khelaifi katanya seperti dikutip AFP. Ancelotti sangat diharapkan dapat menggantikan Jose Mourinho di Real Madrid pada musim panas, di mana pria Portugal itu diyakini akan kembali ke Chelsea. “Kami bertemu dengan presiden dan dengan Leo (direktur olahraga Leonardo). Kami akan perlu menunggu selama beberapa hari,” tambah Ancelotti, yang pada musim ini memimpin PSG meraih gelar pertama sejak 1994. Ancelotti memenangi dua gelar Liga Champions dan satu mahkota Liga Italia bersama AC Milan, di mana ia juga mengawinkan gelar liga dan Piala FA saat melatih Chelsea. Ia telah memenangi gelar-gelar di tiga negara yang berbeda, dan merupakan

(ant/bali post)

Carlo Ancelotti

salah satu pelatih paling dihormati di Eropa. (ant/bali post)

Porpesnas, NTB Targetkan Tingkatkan Perolehan Medali

PIALA SUDIRMAN - Pemain ganda campuran Indonesia Tantowi Ahmad (belakang) dan Liliyana Natsir mengembalikan bola ketika menghadapi pasangan India Arun Vishnu Apama Balan dalam babak penyisishan grup Piala Sudirman .

Mataram (Suara NTB) NTB menargetkan dapat meraih medali lebih banyak pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional (Porpesnas) Juni mendatang di Gorontalo. Sebelumnya, NTB hanya mampu meraih satu medali perak dari cabang olahraga pencak silat. Demikian dikatakan Kepala

Kanwil Kementerian Agama NTB, Drs. H. Usman ditemui usai membuka Kejuaraan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Daerah (Porpesda) di Asrama Haji NTB, Senin (20/5) sore. ‘’Tahun kemarin kita hanya dapat medali perak.kita harapkan ada peningkatan perolehan medali nanti,’’ katanya. Selain NTB berpotensi meraih medali pada cabang pencak silat, cabang olahraga lain-

nya, seperti atletik dinilai memiliki peluang yang cukup besar. “Dari cabang atletik kita harapkan bisa menyumbang medali nanti karena NTB ini jadi hitungan di tingkat nasional.Kita upayakan bagaimana NTB ini muncul pada ajang tersebut,” harapnya. Untuk itu, katanya, dalam ajang Porpesda ini, pihaknya akan mencari dan menyeleksi bibit-bibit unggul yang akan dibawa pada Porpesnas, 24

Juni mendatang di Gorontalo. Beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan, seperti sepak takraw, bulu tangkis, tenis meja, atletik dan pencak silat. Sedangkan perlombaan seni, yakni seni kaligrafi dan pidato tiga bahasa yakni Arab,Inggris dan Indonesia. Ajang Porpesda ini diikuti 187 peserta dari ponpes-ponpes yang menjadi juara di ajang yang sama tingkat kabupaten/kota. (nas)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BAWA PULANG MOBIL NISSAN DENGAN DP 18 JT

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Selasa, 21 Mei 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

Latihan Lari HARI-hari aktris Sigi Wimala kini dihiasi dengan latihan lari. “Saya tahun ini ada satu maraton yang ingin saya ikuti, tapi belum tahu apa, latihan aja dulu,” tutur Sigi. Sigi memang telah beberapa mengikuti lomba lari maraton. Salah satu acara yang ia ikuti berlangsung di Singapura tahun 2011, sejauh 42 kilometer. Tetapi, ia mengaku pada lomba-lomba sebelumnya ia tidak latihan. Kali ini, ia menggunakan jasa pelatih untuk latihan tiga kali seminggu selama satu setengah jam. “Program latihannya interval long run, easy run, diprogram sama coach-nya,” jelas Sigi. Belajar dari pengalaman sebelumnya, ia tidak mencapai garis akhir di Hong Kong karena cedera, ia kini mementingkan latihan. Menurutnya, selain memperkuat badan dengan latihan yang benar, memori otak pun harus turut dilatih. “Karena lari jarak jauh kan nggak asal lari,” tutur Sigi. Meski belum tahu lari maraton apa yang akan ia ikuti tahun ini, ia memilih untuk mempersiapkan dirinya dari sekarang. Ia memperkirakan latian maraton minimal perlu waktu 18 minggu. “Kenapa m u l a i sekarang latihan, biar aman lah karena asal lari, nanti malah cedera,” tutupnya. (ant/bali post)

Sigi Wimala (Suara NTB/ist)

Film Karya Sineas Muda Indonesia Diputar di Cannes Cannes – Film pendek karya sineas muda Indonesia Roland Wiryawan berjudul “Would You” yang berdurasi tiga menit diputar di Short Film Corner Film Festival Cannes yang berlangsung di kota Cannes, Perancis. “Saya merasa bangga film karya saya bisa juga diputar dalam festival film bergengsi di Cannes,” ujar Roland yang dijumpai di pavilion Indonesia di Internasional Village Cannes, Senin. Roland Wiryawan, baru lulus dari University of Southern California, diundang khusus mengunjungi Cannes dari 14-26 Mei dan mendapat kehormatan dalam acara Short Film Corner di Festival Film Cannes. “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menunjukkan kepada dunia pekerjaan saya sebagai pembuat film,” katanya. Roland menambahkan ini bukan kali pertama karyanya tampil di festival film internasional. Selama tiga tahun belajar di salah satu sekolah film paling bergengsi di dunia, USC School of Cinematic Arts, Roland mempersiapkan dirinya. Film pendek Roland sebelumnya berjudul ‘Lee’ tampil di Festival Film Internasional di London, Toronto, dan Los Angeles. “Membuat film adalah gairah sejati saya,” ujar lulusan Universitas Indonesia jurusan Hukum ini. Sebelum di luar negeri, Roland aktif dalam industri hiburan, menekuni pekerjaan sebagai penyiar radio, dan event organizer. “Saya sangat mencintai hiburan tetapi saat ini ingin fokus pada industri film,” katanya. Film “Would You” adalah kisah persahabatan dua anak muda. Masalah muncul di antara mereka karena dipicu perbedaan sosial. Selama di Cannes Film Festival, Roland memperluas cakrawala dan berharap bertemu dan berkolaborasi dengan pembuat film global lainnya. (ant/bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Soal Pembentukan Dinas Pariwisata KLU, Bupati Tak Mau Buru-buru Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., mengakui tidak mau buru-buru untuk membentuk Dinas Pariwisata KLU sendiri. Pertimbangannya, pendirian SKPD baru di lingkup Pemda KLU memerlukan dana besar, dan tentu saja APBD KLU belum mampu untuk menyokong anggaran terutama gaji pegawai yang bercokol di Dinas Pariwisata. Dikonfirmasi usai rapat pleno KPUD KLU, Senin (20/5), Djohan Sjamsu mengemukakan, keberadaan Dinas Pariwisata mutlak diperlukan oleh KLU menyusul geliat pariwisata di daerah yang begitu tinggi. Namun demikian, pihaknya belum akan membahas keberadaan dinas itu dalam waktu dekat mengingat struktur APBD KLU untuk tahun 2013 sudah diporsikan sesuai dengan ren-

cana pembangunan yang disusun dalam Musrenbang 2012 untuk pelaksanaan APBD 2013. “Sebetulnya ada dua SKPD yang kita diminta untuk didirikan, yaitu Dinas Pariwisata dan Badan Penyuluh. Untuk Badan Penyuluh sendiri, saya sudah beberapa kali ditelepon Pak Gubernur untuk itu,” kata Djohan. Ia menjelaskan, kedua SKPD itu diakui merupa-

kan kebutuhan Pemda, dan pasti dipenuhi dalam jangka panjang. Hanya saja, dalam proses pendiriannya butuh tahapan, serta memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. APBD KLU dengan angka Rp 473 Miliar di tahun 2013 ini, jelas belum sanggup untuk menggaji SDM untuk ditempatkan pada dua dinas/badan tersebut. Djohan membandingkan antara keperluan dua

SKPD itu terhadap alokasi dana untuk membangun, maka ia lebih memilih opsi kedua. Menurutnya KLU untuk saat ini, skupnya masih lebih kecil dan permasalahannya belum kompleks untuk ditangani oleh lebih dari 26 instansi yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, konsentrasi dan fokus APBD KLU dalam jangka pendek ini adalah untuk melanjutkan hajat pembangunan dan mengangkat keterpurukan dan kemiskinan di KLU. “Kalau kita bentuk 2 SKPD ini, maka butuh dana besar, maka kita memilih untuk melanjutkan pembangunan, terutama menekan angka kemiskinan. In-

syaallah, arah kita ke sana tapi kita ingin fokus dulu di program yang sudah kita rencanakan,” paparnya. Bupati menyebut, pola pikir eksekutif sudah sejalan dengan Anggota DPRD KLU yang sebelum ini telah menyuarakan untuk membentuk Dinas Pariwisata terpisah dari Dishubparkomindo dan Bakorluh KLU terpisah dari Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan perikanan, Kehutanan dan Perkebunan (DPPKKP) KLU. “Momen kita untuk membentuk SKPD baru belum pas, nanti kalau sudah APBD kita besar, pasti akan kita arahkan ke sana,” pungkas Djohan Sjamsu. (ari)

Justin Bieber dan Taylor Swift Raih Penghargaan Billboard Music Awards Los Angeles – Bintang pop Justin Bieber dan Taylor Swift berhasil meraih penghargaan tertinggi dalam Billboard Music Awards yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Minggu. Bieber, yang juga tampil dalam ajang tersebut, menyabet penghargaan artis pria paling top. Ia juga memboyong piala Milestone Award, pilihan penggemar, untuk inovasi dan kreativitas musiknya.

“Saya berumur 19 tahun. Saya rasa saya telah melakukan pekerjaan dengan baik,” kata

Bieber. “Ini benar-benar tentang musik. Ini bukan trik. Saya seorang artis dan saya serius tentang ini.

Dan semua hal gila lain seharusnya tidak terungkap keluar.” Bintang belia itu tidak menjelaskan lebih lanjut ucapannya namun dalam beberapa bulan terakhir ia dikabarkan terlibat sejumlah insiden mulai dari kesalahan mengemudi hingga lapo-

ran pesta gila-gilaan serta penemuan narkoba dalam busnya saat tur di Swedia. Dalam acara tersebut, Bieber menyanyikan lagu pilihan penggemar “Take You” sebelum kemudian berduet dengan will.i.am menyanyikan #ThatPOWER.” Sementara itu Taylor Swift memboyong penghargaan tertinggi sebagai artis tahun ini. Ia mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya dan mengatakan, “Kamulah hubungan saya yang paling lama dan paling berharga yang pernah saya punya.” Selain itu, Swift juga meraih penghargaan album Billboard 200 paling top untuk albumnya “Red”. Ia berhasil yang menggondol delapan dari 11 nominasi penghargaan Billboard, demikian seperti yang dikutip dari Reuters. (ant/bali post)

Justin Bieber dan Taylor Swift (Suara NTB/ist)

Luna Maya Dapat Banyak Pelajaran dari ’’Pintu Harmonika’’ Jakarta (Suara NTB) – Aktris Luna Maya mengaku mendapat banyak pelajaran dari film terbaru berjudul “Pintu Harmonika” yang dia sutra-

darai bersama dua rekannya, Sigi Wimala dan Ilya Sigma. “Seperti kuliah film. Saya tadinya nggak ngerti apaapa, sekarang cukup ngerti proses bikin film. Jadi tahu banyak,” katanya saat menggelar konferensi pers tentang film terbarunya di Jakarta, Senin. Dalam penggarapan film “Pintu Harmonika”, Luna kebagian menggarap skenario dari novel Clara Ng yang berjudul “Skors”, sebuah drama keluarga ten-

Luna Maya

tang hubungan antara ayah dan anak perempuan. Aktris yang memulai karir sebagai bintang iklan dan model itu mengaku tidak mengalami kesulitan berarti dalam menggarap film layar lebar pertamanya meski ia belum pernah menyutradarai film serupa. “Yang kami pikir bagaimana biar cerita nggak putus,” kata Luna, yang beberapa tahun lalu pernah menggarap film pendek bergenre suspense thriller. “Lelahnya sebanding banget (dengan hasil). Kalau kita melakukan hal yang kita suka pasti seneng meski capek,” katanya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak pernah menetapkan target film yang akan dia buat dalam setahun. “Tapi mudah-mudahan tahun ini ada juga cerita yang difilmkan,” tambah dia. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Prisia Nasution Perankan Istri ’’Jokowi’’ Jakarta (Suara NTB) – Aktris Prisia Nasution mengungkapkan alasan ketertarikannya memerankan Iriana, istri Gubernur DKI Jakarta dalam film “Jokowi”. Rupanya, film yang mengisahkan kisah hidup Jokowi sejak kecil hingga memupuk kesuksesannya di Solo itu bebas dari unsur politik meskipun kini Joko Widodo menjadi orang nomor satu di ibukota. “Nggak ada unsur politik, saya nggak mau kalau ada unsur politik karena memang nggak dekat dengan politik. Politik nggak memberikan efek negatif atau positif buat saya. Dan

bukan passion saya,” tutur Prisia di Jakarta, Senin. Dalam film yang tayang 20 Juni mendatang, Prisia berperan sebagai Iriana, kekasih Joko Widodo (Teuku Rifnu Wikana). Untuk mendalami karakternya, Prisia mengaku tidak pernah bertemu langsung dengan istri dari Joko Widodo. Justru, yang dia temui adalah Sujiatmi, ibunda Joko Widodo. “Saya diskusi dengan ibu Jokowi sebagai mertua, bagaimana pandangan ibu terhadap sosok menantunya,” kata dia. Bagaimana komentar ibunda Jokowi tentang menantunya yang diperankan Prisia? “Kata ibunya Jokowi mir-

ip sama Iriana, chubbynya dapat. Kalau dari saya sendiri, biar orang yang menilai,” katanya. Selain itu, Prisia pun bertemu dengan adik Joko Widodo karena awalnya Iriana adalah teman sekolah dari sang adik. Meski menyandang nama Nasution, Prisia yang besar dan lahir di Jakarta tidak kesulitan memerankan wanita Jawa karena sang ibu berasal dari Jawa. “Dialek bahasa Jawa nggak asing buat saya,” tutur aktris yang menjadi penari ronggeng dalam film “Sang Penari” itu. (ant/bali post)

Prihatin Tergerusnya Budaya Jawa PERMAISURI Keraton Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Hemas merasa prihatin dengan tergerusnya budaya Jawa di kalangan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. “Sikap gotongrotong, musyawarah untuk mufakat, saling menghargai atau “teposliro” yang menjadi budaya masyarakat DIY banyak yang hilang. Saat ini anarkisme mewarnai kehidupan masyarakat Yogyakarta. Ini sangat memprihatinkan,” kata Hemas dalam dialog budaya “Urgensi Pendidikan Budaya Jawa Sebagai Upaya Membangun Karakteristik Bangsa”. Selain itu, ia mengatakan, generasi muda hampir tidak memperoleh pendidikan dari keluarga akan nilai-nilai yang baik sesuai dengan jati diri bangsa. “Ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana menjadikan generasi muda selalu menjunjung tinggi budaya dalam kehidupan sehari-hari,” kata dia. Menurut Hemas, menghidupkan budaya dan bahasa Jawa kepada masyarakat, khususnya generasi muda bukanlah pekerjaan mudah. Sebab, generasi muda kurang tertarik dengan perkembangan budaya, khususnya bahasa Jawa, mereka lebih suka bahaha asing. “Keluhan siswa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) yakni kesulitan mengikuti bahasa Jawa, lalu bagaimana dengan siswa dari luar DIY, jika siswa yang merupakan masyarakat asli Yogya kesulitan dalam pelajaran bahasa Jawa,” katanya. Ia mengatakan “kebangkitan bahasa Jawa” perlu dihidupkan kembali untuk menemukan jati diri sebagai bangsa, sebagai masyarakat DIY. “Apakah kedepan generasi muda akan berdiri diatas jati diri bangsanya sendiri

(Suara NTB/ist)

Gusti Kanjeng Ratu Hemas

atau berdiri diatas budaya asing. Saat ini, waktu yang tepat untuk membekali generasi muda tetang jadi diri sebagai bangsa,” kata dia. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Baskara Aji mengatakan mengatakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Budaya menjadi Basis Pendidikan di DIY sudah diterapkan. “Namun di lingkungan pendidikan mengalami kesulitan dalam mengiplementasikan perda ini. Bagaimana bahasa Jawa dan budaya dapat dilaksanakan oleh anak didik baik di sekolah dan keluarga, masih belum berjalan sesuai dengan harapan,” kata dia. Selain itu, Baskara Aji mengatakan dalam perda tersebut secara tersirat menyatakan bahwa budaya yang diajarkan kepada anak didik bukan hanya bahasa Jawa dan budaya Jawa, melainkan seluruh budaya yang ada di Indonesia yang berkembang di DIY. “Diharapkan, terjadi alkulturasi dan asimiliasi budaya, sehingga membuat DIY lebih beranekaragam akan suku, bahasa dan budaya,” kata dia. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

Halaman 11

KPK Kembali Periksa Bendahara PKS Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bendahara Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Abdurahman perihal kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Mahfudz yang tiba di gedung KPK Jakarta pada pukul 09.40 WIB itu tergesa-gesa memasuki gedung KPK dan enggan menjawab pertayaan media. “Yang bersangkutan kali ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Luthfi Hasan Ishaaq,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin. Sebelumnya pada Selasa (23/4) Mahfudz juga memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk Luthfi. Kala itu Mahfudz menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu mengenai dugaan aset yang dimiliki mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq berupa sebidang tanah di wilayah Condet, Jakarta Timur. Mahfudz menyatakan hal itu usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dia selama kurang lebih delapan jam di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, dalam kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang. “Saya tidak tahu soal tanah itu, ini masih soal mobil saja kok,” kata Mahfudz usai diperiksa KPK pada Selasa (23/4). Mahfudz mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK masih serupa dengan pemeriksaan sebelumnya, yaitu mengenai aset PKS berupa satu unit mobil berjenis Volkswagen Caravelle. Dalam kasus suap impor daging sapi, KPK telah menetapkan lima orang tersangka yaitu Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Fathanah, dua orang direktur PT Indoguna Utama yang bergerak di bidang impor daging yaitu Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi serta direktur utama PT Indoguna Utama Maria Elizabeth Liman. Fathanah bersama Lutfi Hasan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 5 Ayat (2) atau Pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP mengenai penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya. Keduanya juga disangkakan melakukan pencucian uang, melanggar pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Elizabeth, Juard dan Arya Effendi diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP tentang pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. (ant/bali post)

(ant/bali post)

MENKEU BARU – Menteri Keuangan (Menkeu) baru, M. Chatib Basri melambaikan tangan seusai memenuhi panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5).

Presiden Tunjuk Chatib Basri sebagai Menkeu

Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menunjuk M. Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Agus Martowardoyo. Pemilihan itu, menurut Presiden, atas dasar hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukannya. Dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/5), Presiden mengatakan dalam tes tersebut, Kepada Chatib Basri telah diberikan tiga tugas menteri keuangan. Pertama, menjaga, mengembangkan, dan menjalankan kebijakan fiskal yang prudent. Dalam perekonomian dunia yang penuh gejolak ini, kata Presiden, fiskal kita harus terjaga baik. Selain itu, kata Presiden, APBN kita harus terjaga kesehatannya, Kedua, Menkeu harus bisa memberikan back-up policy

atau dukungan kebijakan, agar investasi di Indonesia terus meningkat. Menurut Presiden, dalam praktik banyak kebijakan fiskal yang benarbenar bisa mendorong pertumbuhan investasi dengan baik. “Apakah insentif fiskal atau kebijakan yang lain. Tentu semua itu untuk menggerakkan perekonomian kita, investasi kita dan membawa manfaat yang nyata bagi negara kita,” kata Presiden. Ketiga, Menkeu harus bisa memberikan dukungan kebijakan agar investasi yang menciptakan lapangan kerja yang

besar, termasuk industri, justru pada saat situasi ekonomi global mengalami resesi. “Ekonomi kita tumbuh dengan baik, pengangguran berkurang, juga kemiskinan berkurang, dan inflasi bisa kita kelola, serta stabilitas harga bisa kita jaga,” kata Presiden. Sedang prioritas dan tugastugas mendesak, kata Presiden, Chatib Basri harus mengawal RAPBN-P 2013 dalam pembahasan bersama DPR RI, sekaligus mengawal RAPBN Tahun 2014 mendatang. “Tentu diperlukan kecekatan dan

Aiptu LS Dipindahkan ke Polda Papua

Letnan Jenderal TNI Moeldoko

(ant/bali post)

Letjen Moeldoko, KSAD Baru Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin kemarin mengatakan telah menunjuk Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jendral TNI Pramono Edhie Wibowo dan akan dilantik Rabu (22/5) mendatang. Presiden berpesan Moeldoko agar tentara tumbuh menjadi tentara yang profesional dan dekat dengan rakyat. “Saya tentu memberikan pesan-pesan kepada KSAD yang baru agar tentara tumbuh menjadi tentara yang profesional, capable dan kian dekat dengan rakyat Indonesia,” kata Presiden Yudhoyono. Presiden mengatakan pelantikan KSAD yang baru akan dilakukan pada Rabu, 22 Mei 2013. “Saya telah menyetujui usulan Panglima TNI untuk menyiapkan pengganti KSAD yang akan mengakhiri masa baktinya...saya telah memilih dan mengusulkan Letnan jenderal Moeldoko, yang saat ini menjabat sebagai wakil KSAD,” katanya. Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berharap agar Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru dapat memenuhi sejumlah kriteria penting, di antaranya kepemimpinan, senioritas, masih lama masa pengabdiannya, dan perwira berbintang tiga. Adapun Pramono sudah pensiun sejak 5 Mei 2013. Dia sebenarnya sudah mengajukan surat pemberitahuan pensiun sejak pertengahan Maret 2013 namun akibat belum ditentukan penggantinya, sesuai dengan peraturan, Pramono masih dapat bertugas hingga tanggal terakhir pada bulan kelahirannya, yaitu 31 Mei 2013. Letnan Jenderal TNI Moeldoko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan peraih Adhi Makayasa di Akademi Militer 1981 sebelumnya juga telah santer dikabarkan sebagai salah satu kandidat pengganti Pramono. (ant/bali post)

Jayapura (Suara NTB) Aiptu LS, bintara Polres Raja Ampat, tersangka kepemilikan rekening gendut senilai Rp 1,5 triliun yang ditangkap paksa di halaman kantor Kompolnas oleh Bareskrim Mabes Polri beberapa hari lalu telah dipindahkan ke Polda Papua. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Papua Kombes Pol Setyo Budiyanto membenarkan hal itu. “Tersangka Aiptu LS tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura sekitar pukul 14.00 WIT dengan pengawalan aparat dari Bareskrim Polri,” katanya di Jayapura, Papua, Senin. Kemudian, lanjut Kombes Pol Setyo, Aiptu LS langsung dibawa ke Mapolda Papua dengan menggunakan dua kendaraan bernomor polisi hitam. “Tersangka langsung digelandang ke ruang pemeriksaan Subdit IV Tipter,” katanya. Kombes Pol Setyo mengatakan proses penahanan Aiptu LS

kini sudah diarahkan ke Polda Papua karena kasus tersebut terjadi di Papua. “Kasusnya kan terjadi di Papua, dan untuk memudahkan pemeriksaan, penyilidakan dan penyidikan dilakukan di Mapolda Papua sehingga bisa memudahkan memanggil para saksi dan melihat semua bukti-buktinya,” katanya. Terkait penjemputan paksa yang dilakukan sebelumnya di Jakarta, Kombes Pol Setyo menjelaskan bahwa penjemputan paksa itu dilakukan oleh tim dari Polda Papua dengan tim dari Bareskrim Mabes Polri. “Kami lakukan hal itu karena sejumlah panggilan terhadap Aiptu LS tidak diindahkan dan setelah berkasnya selesai kami langsung jemput paksa tersangka yang saat itu usai bertemu dengan Kompolnas,” katanya seraya menambahkan dikhawatirkan Aiptu LS menghilang. Terkait status Aiptu LS yang hingga saat ini masih aktif anggota Polres Raja Ampat, Kombes Pol

Setyo katakan bahwa langkah selanjutnya adalah proses hukum yang akan dilakukan dengan penyidik tim dari Mabes Polri, Polres Sorong, Polres Surabaya mau pun tim dari Polda Papua guna menyelesaikan pemberkasannya. “Selanjutnya semua bukti akan dikumpulkan sehingga bisa memperkuat kasus, baik itu kasus BBM, kepemilikan kayu ilegal dan kemungkinan pencucian uang,” katanya. Sebelumnya Kapolda Papua Irjen Polisi Tito Karnavian kepada wartawan di Timika, Senin mengatakan polisi sudah memiliki sejumlah alat bukti tentang keterlibatan Labora Sitorus dalam kasus dugaan illegal logging. “Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan BBM. Sementara dalam kasus illegal logging, kita melihat ada hubungannya karena ada alat bukti. Selanjutnya kita akan melihat soal dugaan tindak pidana pencucian uang,” kata Tito. (ant/bali post)

Pelaku Usaha Mikro Dibebaskan dari PPh Manado (Suara NTB) Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan mengatakan pelaku usaha mikro termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang tidak memiliki usaha yang menetap, dibebaskan dari pungutan Pajak Penghasilan (PPh) mulai tahun ini. “Pelaku UMKM termasuk PKL yang usahanya berpindah-pindah akan dibebaskan dari PPh mulai tahun ini,” kata Menteri Sjarifuddin Hasan di Manado, Senin, dalam acara “Pelatihan Terpadu Kewirausahaan & Perkoperasian Spirit of Global Entrepreneurship Gerakan Kewirausahaan Nasional” Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Ia mengatakan, tidak hanya pelaku usaha mikro yang mendapatkan kemudahan tetapi seluruh pelaku usaha yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar pertahun hanya akan dikenai pajak 1 persen. Itu artinya, kata dia, pelaku usaha tinggal mengkalkulasikan sendiri besaran pajak y a n g akan Sjarifuddin Hasan (ant/bali post)

dibayarkan kepada negara sesuai dengan omzet yang dimilikinya. “Hitung dan langsung setor sendiri, ini juga sudah final, sehingga pelaku usaha tidak akan diganggu-ganggu lagi usahanya,” ucap Menteri. Sedangkan bagi usaha yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar pertahun akan dikenai pajak sesuai dengan perundangan yang berlaku sebelumnya. Menurut dia, kemudahan-kemudahan itu menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM di Tanah Air. “Pelaku UMKM harus memanfaatkan insentif ini agar usahanya semakin berkembang,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah berusaha terus membuka peluang kemudahan dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter untuk menstimulasi pertumbuhan sektor UMKM di Tanah Air. Peraturan Pemerintah mengenai PPh untuk usaha mikro dan kecil dinyatakan telah selesai prosesnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Pengaturan itu adalah pengaturan pajak untuk usaha tertentu dan tidak menyertakan nama yang spesifik seperti nama pajak UKM. Pada prinsipnya, usaha yang dikategorikan dalam usaha tertentu ini pada dasarnya mereka yang tidak memiliki pembukuan keuangan dan tidak memiliki tempat usaha yang tetap. Dengan begitu, usaha mikro tidak menjadi wajib pajak pada lingkup pengaturan itu begitu pula pedagang asongan. “Pada prinsipnya, usaha yang tidak memiliki tempat tetap tidak terjerat dengan pengaturan pajak ini,” kata Menteri. (ant/bali post)

kerja keras untuk mengemban tugas tersebut,” tandas Presiden SBY. Sebagai Menteri Keuangan, Chatib Basri diharapkan bisa memperbaiki fiskal dan reformasi sistem keuangan. “Kami di Komisi XI DPR RI sebagai mitra Kemenkeu menunggu program penyehatan fiskal dan tindak lanjut dari Reformasi Sistem Keuangan yang harus kita canangkan dalam 2014,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Achsanul Qosasi di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Senin. Fokus berikutnya, kata politisi Demokrat itu, adalah melakukan koordinasi dengan menteri-menteri guna menyiapkan AEC. (Asean Economic Community). “Agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tapi juga sebagai pe-

main dalam kawasan Asia Tenggara,” kata Achsanul. Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menuntut Chatib Basri untuk bersikap prorakyat. “Sebagai Menkeu harus memiliki keberanian melakukan perubahan haluan kebijakan ekonomi yang selama ini kecenderungannya sangat liberal sehingga mengakibatkan ketimpangan semakin melebar dan pemertaan pembangunan terabaikan, itu tantangan utamanya,” kata politisi PDIP itu. Arif mengatakan dirinya menunggu gebrakan mantan Kepala BKPM itu. “Kita lihat apakah sebagai Menkeu beliau berani mengatakan kita stop defisit anggaran, evaluasi utang, dan reformasi fundamental struktur APBN,” katanya. (ant/bali post)

Presiden Perintahkan Investigasi Kecelakaan Freeport Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pihak berwenang segera menyelidiki penyebab longsor di lokasi tambang PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Papua, pekan lalu. “Kita akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh apa penyebabnya,” kata Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Senin. “Ke depan tentu menjadi pelajaran sangat berharga bagi semua, upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja,” katanya. Presiden juga meminta seluruh kementerian melihat kembali seluruh aspek keselamatan industri tambang di Indonesia. Ia menggarisbawahi perlunya pengawasan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Pemerintah, kata Presiden, berkomitmen membantu PT Freeport Indonesia mengevakuasi seluruh korban yang masih tertimbun longsor. Ia mengatakan telah melakukan komunikasi langsung dengan Freeport maupun tim Badan SAR Nasional di lapangan untuk mengetahui kondisi terakhir penanganan kecelakaan

tambang itu. Mengutip petugas di lapangan, Presiden mengatakan proses evakuasi di harapkan selesai dalam satu atau dua hari mendatang. Hingga kemarin, sebanyak 17 pekerja diperkirakan masih tertimbun reruntuhan di area fasilitas pelatihan tambang bawah tanah PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Papua, kata Vice President Corporate Communications PTFI, Daisy Primayanti. “Diperkirakan masih terdapat 17 pekerja yang terkubur dalam reruntuhan,” katanya dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Senin. Ia juga mengatakan bahwa tim penyelamat telah mengevakuasi dua lagi korban meninggal dunia dari reruntuhan terowongan di fasilitas pelatihan Big Gosan. Menurut dia, sampai sekarang korban meninggal dunia akibat longsor di area fasilitas pelatihan tambang itu jumlahnya 11 orang. Daisy mengatakan, perusahaan akan secara berkala menyampaikan informasi perkembangan penanganan korban longsor di fasilitas tambang yang terjadi pada 14 Mei lalu itu. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KUNJUNGI LOKASI - Anggota DPR RI mengunjungi lokasi kejadian longsor di Terowongan Big Gossan, PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Timika, Papua, Minggu (19/5).

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Selasa, 21 Mei 2013

Tak Ada Korban WNI dalam Kecelakaan Kereta di AS Jakarta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak menerima laporan tentang adanya warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kecelakaan kereta api di daerah Fairfield, Connecticut, Amerika Serikat (AS), pada Jumat (17/5). “Informasi yang kami peroleh, hingga Senin pagi ini tidak ada korban WNI,” kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, PLE Priatna, dalam keterangan pers pada Senin. Menurut dia, Konsul Jenderal RI untuk New York terus melakukan komunikasi dengan aparat setempat dan memantau dari dekat perkembangan kecelakaan kereta tersebut. Pada Jumat (17/05) sekitar pukul 18.10 waktu setempat kereta metro jurusan New York - New Haven, Connecticut, keluar dari rel dan bert-

abrakan dengan kereta metro dari arah berlawanan. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 70 orang luka-luka, tujuh orang di antaranya dalam kondisi kritis dan dirawat di St. Vincent’s Medical Centre dan Bridgeport Hospital. Hasil penyelidikan sementara FBI menyebutkan peristiwa itu merupakan kecelakaan murni yang diperkirakan disebabkan oleh keretakan pada sambungan rel. (ant/bali post)

KECELAKAAN KERETA Petugas penyelamat tengah bekerja setelah terjadinya kecelakaan kereta di Fairfield, Connecticut, AS. Pemerintah RI memastikan tidak ada WNI yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.

Satu Tewas, 14 Cedera dalam Bentrokan di Tunisia Tunis Seorang pemrotes tewas pada Minggu (19/5) di Ibu Kota Tunisia, Tunis, selama bentrokan antara polisi dan kelompok garis keras yang dilarang mengadakan kongres, kata kantor berita resmi Tunisia, TAP. Pemrotes itu, yang berusia 27 tahun dan terlibat dalam protes pro-Salafi yang diselenggarakan oleh anggota kelompok Ansar Esh Shariaa, tertembak di dada dan belakangan meninggal di rumah sakit di Tunis Barat, kata TAP. Sedikitnya 11 polisi dan tiga pengikut Salafi juga cedera selama bentrokan tersebut, kata Radio Mosaique FM. Sementara itu, sekelompok anggota grup fanatik menurunkan bendera nasional Tunisia dan mengibarkan bendera Salafi di luar satu gedung pemerintah di Ettadhamen, permukiman di Tunis Barat, kata media lokal. Bentrokan meletus pada Minggu pagi antara pengikut kelompok fanatik dan polisi di Ettadhamen, setelah sebagian pengikut Salafi berusaha mengadakan pertemuan di sana, demikian laporan Xinhua, Senin. Meskipun polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan pertemuan itu, anggota kelompok Jihad Salafi yang marah melemparkan batu ke arah polisi. Bentrokan serupa juga dilaporkan terjadi di Kota Kairouan, Tunisia Utara. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Venezuela Mulai Ramah kepada AS Caracas Venezuela pada hari Minggu, membuat langkah diplomatik yang tak biasanya dengan menyebutkan kini mungkin waktu yang tepat untuk menjalin hubungan lebih baik dengan Amerika Serikat (AS). “Kami akan tetap terbuka untuk normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat,” kata Menteri Luar Negeri Elias Jaua pada jaringan televisi Televen, Minggu seperti

dikutip AFP. “Hal pertama adalah untuk mengembalikan perwakilan diplomatik di tingkat tertinggi,” katanya. Mendiang Presiden negara sosialis itu, Hugo Chavez, ad-

alah pengecam Amerika Serikat, dan penggantinya Nicolas Maduro masih merasa belum sejalan dengan Washington. Chavez selama lebih dari 14 tahun memberi-

kan sejumlah seruan terhadap pemimpin Amerika Serikat sebelum kematiannya pada bulan Maret. Amerika Serikat dan Venezuela sejak 2010 bahkan tidak menempatkan duta besar di kedutaan besar mereka masing-masing di ibukota. Maduro, yang sebelumnya mengatakan pemerintahnya ingin meningkatkan dialog dengan

Amerika Serikat, telah memilih anggota parlemen Calixto Ortega sebagai utusan potensial untuk Amerika Serikat. Namun Presiden Amerika Serikat Barack Obama tidak mengucapkan selamat atas kemenangan kontroversial Maduro, yang sangat tipis dalam pemilihan umum 14 April lalu melawan pemimpin oposisi. (ant/bali post)

Dituduh Korupsi, Dua Menteri India Selatan Mundur

Balon Udara Tabrakan di Turki, Warga Brazil Meninggal Istambul Sebuah balon udara yang terbang di atas Cappadocia, tujuan wisata popular di Turki Tengah, jatuh setelah bertabrakkan dengan balon lain pada Senin, sehingga menyebabkan seorang warga Brazil meninggal dan mencederai 24 penumpang lain, lapor Kantor Berita Anatolia. Kecelakaan terjadi di dekat kota Nevsehir, dan penumpang yang mengalami cedera dirawat karena patah tulang, namun ada seorang korban yang berada dalam keadaan kritis. Cappadocia adalah tempat terkenal dengan pemandangan geologi yang biasa dijuluki sebagai “cerobong dongeng”. Menumpang balon udara adalah cara yang paling banyak dilakukan oleh wisatawan untuk menikmati panorama bentuk-bentuk kerucut batuan Bumi yang tercipta akibat erosi debu vulkanik di sekitarnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RAKIT TRUK - Perempuan-perempuan Arab Saudi yang mendapat pelatihan merakit truk kini bekerja memasang lampu, bemper dan bagian truk yang lain di pabrik truk di Jeddah.

Perempuan Arab Kini Ambil Bagian dalam Industri Truk Jeddah Sebanyak 13 perempuan Arab Saudi telah dilatih merakit truk untuk Mercedes-Benz dan perusahaan mitranya di Jeddah, menarik para perempuan ke pekerjaan yang di negara itu didominasi oleh kaum lelaki. Pemimpin Juffali Automotive Company, Khaled Juffali, menyampaikan pengumuman itu selama kunjungan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Arab Saudi, Tawfiq Al-Rabiah. Ketigabelas perempuan yang mendapatkan pelatihan kerja teknis perakitan itu kini sudah bekerja merakit truk di perusahaan yang setiap tahun membuat 5.000 truk di Jeddah dalam

usaha patungan perusahaan dengan Mercedes-Benz. “Kami perintis dalam industri otomobil yang mengambil inisiatif untuk melatih perempuan dalam bidang ini, sesuai syariah, dalam pusat pelatihan kami,” kata direktur sumber daya manusia perusahaan, Fawad, yang meminta nama keluarganya tidak dipublikasikan. “Kelompok pertama perempuan yang mengikuti pelatihan kini menjadi pekerja penuh perusahaan. Kami berencana merekrut siswa perempuan yang tertarik belajar dan akhirnya mau bekerja di perusahaan,” katanya seperti dikutip laman Arab News.

Ia juga mengatakan bahwa perusahaan berencana memperluas pabrik dan membangun seksi khusus untuk pekerja perempuan karena tidak banyak ruang di pabrik lama, yang memang tidak dibangun untuk mengakomodasi pekerja perempuan. “Prosesnya akan dilakukan secara bertahap,” katanya. Menurut dia, perusahaan yang semula hanya mempekerjakan lima perempuan itu kini sudah punya hampir 15 pekerja perempuan. “Kami tidak membedakan lelaki dan perempuan dalam hal gaji dan manfaat yang lain. Seluruh pekerja setara bagi kami,” katanya. (ant/bali post)

New Delhi Dua menteri senior Partai Kongres, yang berkuasa, di Negara Bagian Andhra Pradesh, India Selatan, telah mundur, Minggu malam (19/5). Pengunduran diri itu dilakukan karena menghadapi tuduhan korupsi terhadap mereka. Demikian disampaikan beberapa sumber, Senin kemarin. “Menteri Dalam Negeri Negara Bagian P. Sabita Indra Reddy dan Menteri Urusan Jalan dan Bangunan Dharmana Prasada Rao telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Kepala Menteri Kiran Reddy, setelah mereka dituduh menerima suap oleh badan penyelidik utama di negeri itu, Biro Penyelidikan Pusat (CBI), dalam kasus aset yang tidak sesuai milik Jagamohan Reddy, putra mendiang Kepala Menteri YSR Reddy,” kata sumber tersebut. Kedua menteri tersebut diduga memperlihatkan dukungan yang tak semestinya buat perusahaan yang menanam modal dalam kegiatan usaha Jaganmohan Reddy selama 2004 sampai 2009, ketika mereka memangku jabatan dalam kabinet YSR Reddy - yang saat itu menjadi kepala menteri Andhra Pradesh. Partai Kongres, yang memerintah di negara bagian tersebut, telah membela kedua menteri itu, demikian laporan Xinhua. Namun beberapa sumber mengatakan pemimpin partai tersebut Sonia Gandhi pada Sabtu (18/5) menginstruksikan Kepala Menteri Andhra Pradesh untuk meminta kedua menteri itu mundur. Pengunduran diri kedua menteri tersebut dipandang sebagai langkah besar untuk mencopot menteri yang tercoreng oleh partai yang diterpa skandal itu, setahun sebelum pemilihan umum. Dua menteri pemerintah pusat, mantan menteri hukum Ashwini Kumar dan mantan menter perkereta-apian Pawan Bansal, juga dipaksa mundur belum lama ini setelah keterlibatan mereka dalam skandal. (ant/bali post)

Rakyat Sri Lanka Hadapi Badai Baru Kolombo Hujan badai telah kembali menerpa Sri Lanka sehingga mengganggu kehidupan saat kondisi tekanan rendah berkembang di Teluk Benggala, cuma dua hari setelah Topan Mahasen memporak-porandakan pulau itu, kata seorang pejabat di Kolombo, Senin. Departemen Meteorologi telah memberitahu warga agar bersiap menghadapi hujan lebat, sambaran petir dan banjir bandang serta mengeluarkan peringatan kepada

nelayan agar tidak melaut sebab cuaca basah kembali. Sedikitnya tujuh orang tewas akibat topan yang juga mempengaruhi lebih dari 7.000 orang di Sri Lanka pekan lalu. Sebanyak 10 orang cedera dan tiga orang lagi hialgn setelah Topan Tropis Mahasen, yang namanya diambil dari nama raja kuno Sri Lanka, menerjang pantai selatan dan timur pulau tersebut. Topan itu membuat banyak nelayan tak bisa mencari nafkah, pohon tumbang dan banjir. (ant/bali post)


SUARA NTB 21 MEI 2013