EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013
Halaman 7
Penyelundupan Mitan Subsidi
Pertamina Diminta Lebih Tegas
Kirim 40 Ribu Ton Beras
Mataram (Suara NTB) Menyikapi maraknya penyelundupan mitan subsidi dari Pulau Sumbawa ke Lombok, pemprov NTB meminta Pertamina melakukan pengawasan yang intensif terhadap agen-agen pendistribusi mitan. Jika ditemukan agen atau pangkalan yang ikut terlibat, maka Pertamina harus tegas dengan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin. Selain itu, pemprov NTB terus mendesak pemerintah pusat supaya program konversi bahan bakar mitan ke LPG di pulau Sumbawa segera dilaksanakan tahun ini sehingga tidak ada lagi mitan subsidi yang beredar di NTB. “Pengawasan di tingkat agen menjadi kewenangan Pertamina. Kita sudah koordinasi dengan Pertamina juga. Pertamina juga kita minta betul-betul intensif pengawasannya. Karena kewenangan besar itu ada di mereka. Kalau mereka bisa
memberikan ancaman kepada agen-agen yang nakal untuk mencabut izinnya,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. H. M. Husni, M.Si dikonfirmasi di kantor gubernur NTB, Jumat (8/3). Menurut Husni, titik yang rentan terjadi penyimpangan itu terletak pada titik pangkalan. Diakui, jika sudah masuk pada titik pangkalan, kewenangan Pertamina sudah tidak ada. Dan di sini menurutnya perlu dilakukan pemantauan oleh semua pihak terkait.
Disebutkan, pada tahun 2012 dan awal 2013 ini jumlah kasus penyimpangan penggunaan BBM subsidi yang terjadi dan sedang diproses pihak kepolisian sebanyak tiga kasus. Distamben NTB diminta pihak kepolisian untuk menjadi saksi ahli terkait dengan hal itu. “Sudah banyak yang diselundupkan. Kita sering diminta menjadi saksi ahli oleh aparat hukum. Lebih kurang tiga kasus sejak tahun 2012 dan awal tahun ini yang terungkap dan tangani oleh aparat kepolisian.
ya konversi bahan bakar mitan ke LPG 3 kg di Pulau Sumbawa. Sehingga, mitan subsidi masih beredar di pulau Sumbawa, sedangkan untuk pulau Lombok mitan subsidi sudah dicabut dan yang beredar adalah mitan non subsidi yang harganya beberapa kali lipat dari harga mitan subsidi. Sehingga inilah yang mendorong pihak-pihak yang mau mengambil keuntungan sesaat untuk melakukan penyelundupan mitan subsidi dari pulau Sumbawa ke pulau Lombok. “Karena itu yang menjadi masalah makanya kita minta supaya pulau Sumbawa juga dikonversi secepatnya. Tapi, karena anggaran dalam APBN murni tidak ada, maka kita dijanjikan pada APBN perubahan untuk konversi LPG di Pulau Sumbawa,” jelasnya. (nas)
Pengolahan Pupuk Kompos
Jepang Jalin Kemitraan dengan NTB
(ant/bali post)
MINUMAN LIDAH BUAYA - Sejumlah perempuan menempelkan label pada minuman kemasan sari lidah buaya yang di produksi Bale Alova di Sekongkang, Taliwang, Sumbawa Barat, NTB, Kamis (28/2). Industri binaan program “Coorporate Social Responsibility” PT. Newmont Nusa Tenggara berupa minuman kemasan sari lidah buaya tersebut hasilnya baru dipasarkan di wilayah NTB dengan omzet perbulannya mencapai Rp.50 juta.
Jamkrida Jamin Kredit Seluruh Pelaku Usaha
Lalu M. Saleh
Mataram (Suara NTB) -
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/bul)
TAHUN ini, provinsi NTB merencanakan akan mengirim sebanyak 40 ribu ton beras ke provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Rencana pengiriman ini lantaran stok dalam daerah tersedia cukup banyak. “Akhir tahun lalu (2012), kita mengirim sebanyak 3.000 ton. Awal tahun ini ada sekitar 1.600 ton yang kita kirim khusus dari gudang sini saja,” demikian dikemukakan Kepala Gudang Dolog Praya Tengah, L. M. Saleh saat disambangi media ini, di gudangnya, Jumat (8/3). L. Saleh menyebutkan, pengiriman beras ke NTT mengingat ketersediaan stok di wilayah Timur Indonesia menipis, sehingga oleh Bulog pusat menginstruksikan NTB ini menyalurkan stok yang dimiliki. Kerjasama dalam hal ini menurut, mamiq Aleh – demikian dia biasa dipanggil — sudah berlangsung dalam beberapa waktu terakhir. Dan kemungkinan akan terus berkelanjutan, selama daerah tersebut masih membutuhkan dukungan stok dari NTB. Beras-beras yang dikirim menurutnya, adalah beras yang masuk dalam kategori medium, yang kualitas berasnya tidak ada persoalan. Bahkan, untuk pengiriman beras dari gudangnya, Aleh menyebutkan para pengusahanya datang dan memilih langsung beras yang diinginkan di gudang persediannya. Ditunjuknya gudang Dolog Praya Tengah sebagai salah satu gudang pengirim beras, dikarenakan serapan gabah dari petani wilayah setempat cukup memadai, sehingga tidak begitu kesulitan untuk melaksanakan bisnis dan sosialnya. Namun, paling besar wialayah yang rutin mengirim, adalah pulau Sumbawa, termasuk oleh pengusahanya. “Jumlah kiriman tergantung permintaan dari sana. Tidak setiap bulan juga. Kalau ada kebutuhan, mereka langsung datang kesini. Yang jelas target pengiriman sampai bulan Desember tahun ini sebanyak 40 ribu ton,” demikian ditegaskannya. Meskipun tetap dilakukan pengiriman secara rutin, tetapi tidak mempengaruhi pada stok gudang untuk distribusi Raskin, apalagi dalam saat ini sudah memasuki masa panen, sehingga serapan beras dianggap masih b i s a dilaksanakan normal. (bul)
Modusnya, untuk kebutuhan sendiri dan lainnya,” ungkapnya. Sebelumnya, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, M.Sc mengatakan pihaknya terus memperketat pengawasan di pelabuhan-pelabuhan supaya tidak terjadi penyelundupan mitan subsidi dari Sumbawa ke Lombok. “Terkait banyaknya kasus penyelundupan mitan dari Sumbawa ke Lombok, pengawasan nanti di pelabuhan diperketat. Aparat tetap memantau. Memang repot juga ini yang menjadi masalah, mengalirnya ini bukan melalui kapal, tetapi melalui perahu-perahu kecil. Siapa yang bisa mengawasi di pinggir pantai sepanjang itu,” katanya. Menurutnya, munculnya masalah penyelundupan mitan subsidi ini karena belum adan-
bidang usaha perusahaan penjaminan, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.O10/2011, yang menjadi izin operasional PT. Jamkrida NTB Bersaing. Selain itu, Jamkrida juga membantu memfasilitasi pengusaha yang membutuhkan jasa bank garansi. “Jamkrida siap membantu mempermudah pengusaha yang ingin mendapatkan bank garansi, khususnya Bank NTB. Kami sudah memiliki kerjasama dengan Bank NTB dalam hal tersebut,” terang Indra. Kedepan, secara bertahap Jamkrida juga berencana akan memberikan penjaminan terhadap transaksi dan distribusi barang, penjaminan letter of credit (L/C), penjaminan terhadap gadai dan fidusia, dan berbagai jenis lainnya. Harapannya, dengan adanya Jamkrida, semua pengusaha tanpa terkecuali, dengan berbagai klasifikasi usaha, maupun masyarakat umum dapat terakomodir dan bisa merasakan manfaat dan kehadiran Jamkrida, sebagai perusahaan yang dihajatkan daerah untuk kepentingan banyak orang di NTB. Dalam lingkup besar diharapkan, tersentuhnya semua elemen usaha, pengusaha dapat berkembang dengan signifikan, peningakatan pendapatan masyarakat, peningkatan penyerapan tenaga kerja, menekan jumlah pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian NTB yang lebih maju. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi dan Perekonomian, Setda NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si, menyebutkan, langkah yang dilaksanakan oleh Jamkrida yang baru saja terbentuk di NTB, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi Jamkrida. Meski sebenarnya diutamakan penjaminannya untuk UMKM, tetapi dengan banyaknya proyek dan usaha besar yang berkembang di NTB, maka Jamkrida mengambil kesempatan ini untuk memperluas ranah bisnisnya. “Penjaminan untuk UMKM itu pasti, menjadi tulang bisnisnya Jamkrda. Tetapi dari sisi lainnya Jamkrida harus berkembang sebagai perusahaan. Salah satu langkahnya, ya dengan memperluas bisnisnya dan menyiapkan penjaminan untuk semua jenis usaha,” terangnya. Bahkan, pada APBDPerubahan, akan dilakukan penambahan modal sebesar Rp 25 miliar. Sehingga total modalnya dari pemerintah daerah sebesar Rp 50 miliar dengan yang sudah ada. DitaBATIK mbah Rp 1 miliar dari 10 kabupaten/kota, meski yang masuk hingga saat ini hanya Rp 2 miliar dari kabupaten/ kota, yang lainnya menyusul setelah adanya ketetapan Perda masing-masing daerah. (bul/*)
Sebagai perusahaan yang bergerak pada penjaminan, PT. Jamkrida NTB Bersaing tidak hanya memberikan penjaminan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), tetapi dapat menjamin berbagai kepentingan masyarakat maupun kepentingan bisnis pengusaha berskala besar lainnya. Direktur Utama PT. Jamkrida NTB Bersaing, Indra Manthica kepada Suara NTB menyebutkan, Jamkrida pasca-launching akhir tahun 2012, dan adanya kesepakatan kerjasama dengan Bank NTB beberapa waktu lalu, perusahaan milik daerah ini sudah menyiapkan penjaminan untuk kepentingan pengusaha jasa konstruksi, suplier dan pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan umum lainnya. Hanya saja, penjaminan terhadap kredit UMKM menjadi prioritas, karena menjadi misi utama pendirian Jamkrida. Kontribusi Jamkrida bagi pengusaha non UMKM di antaranya disebutkan, penjaminan surety bond, yaitu penjaminan untuk berbagai proyek konstruksi, pengadaan barang dan jasa yang berupa jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran uang muka maupun jaminan pemeliharaan. D a l a m penyelenggaraan penjaminan surety bond, terang Indra di ruang kerjanya, Jum a t (8/3), sudah termas u k dalam Indra Manthica
Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah bukanlah perkara yang ringan. Tidak saja di kota-kota besar, tetapi di NTB saat ini dianggap sebagai daerah yang potensi sampahnya cukup besar. Sehingga dipandang perlu ada solusi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi banyak orang. Terkait itu, pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation (JICA), telah membangun kesepakatan kerjasama dengan pemprov NTB melalui Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) dalam hal pengolahan sampah menjadi pupuk kompos (organik). Kepala BLHP NTB, Drs. Ir. H. Syamsul Hidayat Dilaga, MS usai menggelar pertemuan dengan perwakilan JICA di ruang kerjanya, baru-baru ini mengatakan, besar potensi sampah yang ada di NTB. Bahkan untuk wilayah yang ada di pulau Lombok saja, beberapa Tempat Pembuangan Akhir (TPA), salah satunya di Kebun Kongok, Lombok Barat belum mampu menampung sampah-sampah yang masuk setiap tahunnya. Kerap kali lantaran sampah, mengakibatkan banjir, dan tidak kecil kerugian secara ekonomis yang ditimbulkan. Adanya kerjasama dengan JICA, yang direncanakan akan action April 2013 ini, akan dilakukan penyadaran kepada masyarakat, terkait kesadaran tentang arti pentingnya menjaga stabilitas lingkungan, khususnya dalam hal penanganan sampah. “Persoalan sampah ini bukan saja menjadi tanggung jawab BLHP, tetapi menjadi tugas kita semua, sehingga perlu dilibatkan semua pihak untuk bersama-sama perduli terhadap sampah. Kerjasama dengan JICA ini akan mendatangkan keuntungan besar bagi kita semuanya,” katanya. Kepada Suara NTB disampaikan, pada kegiatannya nanti, sampah-sampah yang ada di setiap lingkungan, akan dilakukan pengolahan dan produksi langsung di wilayah setempat, menjadi pupuk kompos. Sampah yang berasal dari lingkungan terkecil (keluarga), tidak dibuang secara sembarangan, tetapi dilakukan pemilihan, mana sampah yang masuk dalam kategori organik, dan anorganik.
Untuk sampah organiknya, tidak dibuang ke TPA, tetapi diolah langsung menjadi pupuk kompos, sementara sampah anorganik (plastik), akan didaur ulang menjadi kerajinan dan kreativitas lainnya, yang mendatangkan nilai ekonomis. Harapannya, dengan adanya produksi pupuk organik rumahan mendatang, maka kebutuhan pupuk di NTB, yang dinilai besar, akan mampu tertangani oleh produksi dalam daerah. Sehingga, tidak lagi petani akan tergantung pada pupuk luar. Efek luasnya, direncanakan semua produksi pertanian, hortikultura dan tanaman pangan, serta peternakan, akan dikembangkan menggunakan pupuk organik. Dengan kualitas hasil dan nilai yang tentu besar, diharapkan akan mampu mengangkat ekonomi daerah secara berkelanjutan. “Semuanya akan serba organik, rumput laut organik, daging organik, padi organik, buah organik, tanaman pangan orgnanik, nilai jualnya akan lebih tinggi dan lebih diminati pasar. Ini yang kita harapkan,” terang Dilaga. Sementara itu, Representative JICA, Sato Fumiharu, MBA dan Environmental Edicator JICA Junior Expert, Airi Kaneko menyebutkan, untuk sementara ini, fokus program akan dilaksanakan di kota Mataram. Dengan langkah awal membangun kesadaan dan SDM masyarakat. Setelahnya menyusul kabupaten/ kota lainnya di NTB. Digambarkan, dalam sehari saja, sampah yang dihasilkan kota Mataram mencapai 165 ton. Sementara yang bisa diangkat hanya 71 persen, sisanya mengendap dan lamakelamaan berefek pada tidak stabilnya lingkungan. “Kami akan mulai dari mengubah prilaku masyarakat menjadi sadar lingkungan, kalau programnya jalan dalam dua tahun kedepan di Mataram, tidak menutup kemungkinan akan diperpanjang kembali,” jelas Airi. Direncanakan, di NTB akan dijadikan daerah percontohan kedua di Indonesia, setelah sebelumnya selama 10 tahun Surabaya berhasil disulap mejadi daerah wisata kota dan tujuan penelitian oleh JICA dan pemerintah daerahnya melalui program yang sama. (bul)
DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SANGGAR SENAM
SPARE PART DIJUAL
ACCESORIES
(Suara NTB/bul)
KERJASAMA - Kepala Dinas BLHP NTB, Drs. Ir. H. Syamsul Hidayat Dilaga, MS (dua dari kiri) bersama pihak JICA saat melakukan pertemuan untuk menjalin kerjasama.
DIREKTORI BISNIS SUARA NTB TRAVEL
TRUSS
PHOTOGRAFI
RUPA-RUPA
OBEISTAS
RUMAH MAKAN