RAGAM
SUARA NTB Sabtu, 9 Maret 2013
Semrawut, Pembangunan di Luar Kawasan Mandalika Resort Dari Hal. 1 Indah mengatakan pembangunan di kawasan perbukitan di sekitar Mandalika Resort itu harus diatur dan dibuatkan regulasi. Ia mengatakan di sekitar kawasan tersebut banyak pihak (investor) yang telah membuka akses jalan, namun kemudian tidak ditata. Pada saat musim hujan, tanah yang dari gunung akan turun terbawa air hujan dan akan mengenai jalan. Namun itu tidak diurus investor tersebut sehingga dapat merusak jalan dan lingkungan. “Itu harus segera diatur, radius berapa dari kawasan tersebut orang bisa membangun dan model bangunan seperti apa yang dibolehkan,” ujarnya. Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa sebenarnya tidak bisa begitu saja melarang orang membangun di luar kawasan Mandalika. Kecuali kalau kawasan yang dikelola BTDC tersebut sudah mulai dilakukan realisasi pembangunan. Menurutnya kalau masyarakat atau investor dilarang membangun di luar kawasan Mandalika Resort, lapangan
pekerjaan bagi masyarakat sekitar akan hilang. “Kalau bagi saya, sekarang orang dilarang (membangun), tapi BTDC sendiri tidak kunjung memulai pembangunan. Akibat yang pertama hilang potensi pendapatan. Tamu di sana banyak tapi akomodasi kurang. (Akibat) ke dua lapangan kerja, dengan adanya orang membangun sekarang, walaupun tidak semewah yang akan dibangun oleh BTDC, tapi setidaknya sekarang penyerapan tenaga kerja ada,” terangnya. Tersedianya lapangan kerja lanjutnya juga dapat menurunkan tingkat kriminalitas yang kerap terjadi di sekitar kawasan tersebut. Indah mengatakan pada saat Pansus Mandalika bertemu dengan BTDC beberapa waktu lalu juga diminta ada Perda yang mengatur pembangunan di luar kawasan Mandalika. Pihaknya pun menyetujui permintaan tersebut. Namun yang terpenting tegasnya, BTDC merealisasikan dahulu pembangunannya di kawasan seluas ribuan hektar tersebut. (nas/yan)
Internal Dewan Silang Pendapat Dari Hal. 1 Upaya itu menurutnya bisa dilakukan dalam rangka kegiatan reses anggota DPRD NTB yang akan dimulai pada 10 Maret 2013 mendatang. “Karena selesai reses, DPRD langsung masuk dibahas LKPJ,” ujarnya. Sebagai anggota Badan Musyawarah (Banmus), Hadi mengaku kecewa atas keterlambatan ini. Ia juga mengingatkan agar para birokrat di lingkup Pemprov NTB memprioritaskan penyerahan draft LKPJ ini dan menghindari kesibukan lain di luar bidang tugasnya. Hadi mengaku telah meminta Sekretaris DPRD NTB untuk melakukan klarifikasi. Pihaknya juga tidak ingin pembahasan LKPJ dimaknai hanya sebatas sebuah seremonial belaka. “LKPJ kali ini ditunggu tunggu oleh rakyat NTB,” pungkasnya. Menanggapi pernyataan tersebut, Anggota DPRD NTB dari Fraksi PDIP, Drs. Ruslan Turmuzi, menegaskan bahwa sesungguhnya tidak tepat jika dikatakan bahwa penyerahan berkas LKPJ tersebut mengalami keterlambatan. Menurutnya, pembahasan secara bersamaan LKPJ tahun 2012 dan LKPJ AMJ tersebut memang
sudah disepakati akan dilakukan pada bulan Maret. “Sekarang kan bulan Maret ini belum selesai. Dan itu semuanya sudah clear, tapi kan harus menunggu BPK dulu, baru masuk ke dewan,” tandasnya. Ruslan juga menegaskan bahwa tidak elok jika kalangan DPRD NTB menyalahkan pihak eksekutif dalam persoalan ini. ‘’Tidak ada kaitannya kinerja SKPD atau pejabat Pemprov dengan LKPJ ini,’’ ujarnya. Ruslan menambahkan bahwa jadwal pembahasan oleh Banmus tersebut sejatinya adalah bersifat tentatif. Dengan kata lain, sewaktu – waktu jadwal tersebut bisa diubah sesuai kesepakatan di internal DPRD NTB. Mengenai persoalan reses yang akan digelar oleh anggota DPRD NTB, Ruslan menegaskan bahwa substansi dari reses bukanlah untuk melakukan evaluasi kebijakan melainkan menyerap aspirasi. “Itu salah satu tugas anggota DPRD. Jadi aspirasi yang dihimpun dari reses itu bukan untuk LKPJ, tapi untuk penyusunan kebijakan, misalnya, APBD Perubahan,” ujarnya. (aan)
Harus Percaya Diri Dari Hal. 1 kunci jawaban palsu kerap beredar di kalangan para siswa baik melalui pesan singkat (SMS), internet ataupun melalui fotocopy soal. Pihaknya berharap UN, tahun ini siswa di Kota Mataram bisa lulus 100 persen. Untuk itu pihaknya berharap kepada para siswa un-
tuk lebih fokus belajar dan percaya pada diri sendiri. Walikota memberi apresiasi terhadap pelaksanaan istighosah yang dilaksanakan hampir setiap tahun ini. Ia berharap dengan doa dan ikhtiar yang dilakukan para siswa, dapat membawa hasil yang baik pada nilai UN. (nia)
Tender Lelang Proyek RTH Dilaporkan ke Polda NTB Dari Hal. 1 Dalam laporan itu, terkait dugaan pelanggaran Kepres 70 Tahun 2012 tentang perubahan atas Kepres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa. ‘’Dalam laporan ini, ada harapan agar kami mengusut kasus ini sebelum terbit Surat Perintah Kerja. Dengan harapan mencegah terjadinya kerugian negara, dengan cara penyitaan terhadap dokumen lelang,’’ terangnya. Salah satu paket yang dilaporkan, pada pembangunan proyek peningkatan Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) di Kabupaten Lombok Timur di Desa Perigi. Proyek dimenangkan CV.IB yang masuk urutan empat dalam penawaran. Ini dituntut harus dibatalkan
karena VC IB dan CV. YP yang nomor urut 3, dibuat oleh satu orang rekanan. Namun menurut Sukarman, laporan itu tidak serta merta ditindaklanjuti. ‘’Hari ini baru turun disposisinya dari Kapolda ke Ditreskrimsus, dan sedang ditelaah,’’ terangnya. Secara umum dijelaskannya, dalam penanganan perkara Tipikor, pihaknya memprioritaskan kasus yang sudah ada dugaan kerugian negaranya, jika itu terkait dengan fisik bersumber dari anggaran negara. Namun demikian, langkah pencegahan dengan langkah awal, tetap dilakukan. ‘’Karena itu, Ditreskrimsus masih menelaah laporan ini,’’ pungkasnya. (ars)
Polda dan Kejaksaan Didemo Mahasiswa Dari Hal. 1 Aksi yang diikuti 10 orang ini, tanpa pengawalan ketat aparat. Mereka sempat melakukan aksi bakar kardus di depan Mapolda. Bahkan sebagai bentuk protes, mereka menendang gerbang Mapolda. Sesaat kemudian massa ditemui Kompol Ardiansyah, Perwira Pertama (Pama) yang tugas piket siang itu. Ardiansyah menjelaskan, dalam proses hukum oleh Subdit IV Ditreskrimum, Tina tidak ditahan. Penahanan dilakukan di Kejaksaan. Mendengar penjelasan itu, mahasiswa kemudian bergeser ke Kejaksaan Tinggi NTB
yang berjarak hanya 200 meter. Di depan Kejaksaan, mereka mengkritik Kejaksaan yang tidak jeli menelaah kasus itu, namun menerima pelimpahan berkas dari Kepolisian, kemudian menahan Tina. ‘’Ini jelas jelas kriminalisasi perempuan. Ada apa dengan Kejaksaan?,’’ kritik Firmansyah. Aksi mereka berakhir di depan Kejaksaan, tanpa ada satu orang pejabat pun yang menemui. Namun mereka berjanji akan kembali pekan depan dengan jumlah massa lebih banyak. (ars)
Halaman 5
Pengentasan Kemiskinan di NTB
Yayasan Amallillah Bagikan 2,5 Juta Paket Sembako Senilai Rp 600 Miliar Mataram (Suara NTB) Untuk mengentaskan kemiskinan di NTB, Yayasan Amallillah yang berkantor pusat di Bekasi ,Jawa Barat, tahun ini akan membagikan sebanyak 2,5 juta paket sembako senilai Rp 600 miliar lebih bagi fakir miskin,anak yatim dan orang tua jompo di NTB. Program bakti sosial ini sebelumnya telah dilaksanakan di Jawa Barat dan NTB merupakan provinsi ke dua yang mendapatkan program tersebut. Kepala Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKS) Wilayah Utara Yayasan Amallilllah, Mahmud Abdullah mengatakan tahun ini NTB menjadi lokasi ke dua program tersebut setelah mendapatkan izin melakukan bakti sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin dari pemerintah daerah. Dari 2,5 juta paket sembako yang sudah disiapkan, baru 600 ribu masyarakat yang tergolong fakir miskin, anak yatim dan orang tua jompo yang terdata. “Satu paket berisi 20 kg beras dan 40 bungkus mie instant dengan total nilai per paket
sebesar Rp 240 ribu,”kata Mahmud di hadapan kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd di kantornya, Jumat (8/3). Ia menjelaskan, saat ini para pekerja sosial yang sudah direkrut sudah menyebar di kecamatan-kecamatan di seluruh NTB untuk melakukan verifikasi data masyarakat yang berhak menerima bantuan sembako tersebut. Setiap kecamatan, katanya, ditempatkan 20 orang tenaga yang akan bekerjasama dengan camat, lurah, kepala desa dan Polsek setempat. “Sehingga masyarakat yang menerima bantuan ini benar-benar masyarakat yang membutuhkan bantuan,’katanya. Ia mengatakan, tahun 2013 ini Yayasan Amallilllah akan membagikan sembako sebanyak 133 juta paket di seluruh Indonesia. Untuk wilayah utara sendiri, katanya membawahi delapan provinsi yakni empat provinsi di Kalimantan, tiga provinsi di Sulawesi dan NTB. Putra NTB kelahiran Dompu ini menegaskan, guna menjamin
bantuan tersebut tidak salah sasaran telah dibentuk Lembaga Pengawas Independen Indonesia (LPII). “Siapa yang melakukan penyimpangan dilaporkan saja ke polisi,”tegasnya. Setelah pemberian bantuan ini, lanjut Mahmud, pihaknya akan terus melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat yang sudah menerima bantuan. Nantinya, setiap masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sebelumnya akan diberikan bantuan uang tunai senilai Rp 5,5 juta perorang untuk pemberdayaan ekonomi. Masyarakat yang tergolong miskin tersebut akan terus dibina oleh tenaga-tenaga pendamping yang sudah dipersiapkan. Bahkan, pihak yayasan akan membantu masyarakat binaannya tersebut untuk menyerap dan memasarkan hasil produksinya. Sementara itu, Kepala Disosdukcapil NTB, Drs. H. Bachruddin, M.Pd mengatakan prinsip memberikan bantuan tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan maka pihaknya sangat terbuka dengan bantuan yang berasal dari luar atau pihak
ULP NTB akan Dijadikan ULP Percontohan di Indonesia Mataram (Suara NTB) Sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB yang dianggap transparan dan sesuai dengan norma dan aturan yang ada mendapat perhatian dari salah satu Lembaga Donor Amerika, Millennium Challenge Corporation (MCC). Bahkan, MCC berniat menjadikan ULP NTB ini sebagai ULP Percontohan se-Indonesia. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ir. H. Azhar, menjelaskan, dipilihnya ULP NTB menjadi ULP Percontohan, setelah melihat sistem pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemprov NTB yang transparan dan tidak memungkinkan pihak luar untuk bermain. ‘’Mereka melihat ULP NTB ini cukup bagus. Jadi terkait hal itu, beberapa kali kita presentasi dan melihat kondisi pelaksanaan lelang sudah berjalan cukup baik. Terutama transparansi, mereka tertarik untuk memberikan pendampingan,” ungkapnya pada Suara NTB di sela-sela mendampingi rombongan MCC peninjauan ke ruang ULP dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) NTB, Jumat (8/3). Bentuk pendampingan yang akan diberikan MCC dalam menjadikan ULP NTB sebagai ULP Percontohan, lanjutnya, berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan advokasi. Diakuinya, masalah pengembangan dan SDM merupakan suatu hal yang penting untuk ditindaklanjuti. Terlebih, keberadaan SDM yang ada di ULP NTB merupakan SDM yang diperbantukan. Namun, di masa mendatang, di ULP akan ada tenaga fungsional yang khusus menanganinya. Penempa-
tan tenaga fungsional ini sudah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di masa mendatang, pihaknya mengharapkan proses tender pengadaan barang dan jasa di ULP NTB tetap mengedepankan transparansi. Hal ini sesuai dengan permintaan Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi agar pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, akuntabel, jujur dan adil. ‘’Begitu juga dengan etika SDM yang ada di ULP juga harus ditingkatkan, sehingga bisa bekerja seperti diharapkan,” harapnya. Hal senada disampaikan Kepala Bagian Kesekretariatan dan Pengolahan Data Elektronik pada Biro Umum Setda NTB Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH. Menurutnya, adanya kerjasama dengan MCC ini bisa membantu membenahi fasilitas di LPSE NTB, seperti infrastruktur (internet) dan pelatihan auditor (mengaudit secara elektronik). Dijelaskannya, melakukan audit secara elektronik sangat berbeda dengan manual, sehingga membutuhkan pelatihan dari tenaga audit yang dimiliki. Tidak hanya itu, lanjutnya, para pengusaha juga banyak belum memahami pola tender di internet. Terutama dalam memahami kunci-kunci rahasia saat tender dilakukan. Hingga 2012, sebanyak 7.088 perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang menggunakan dana APBD dan 3.603 lagi mengikuti proses tender di dana APBN. Dari jumlah itu, pagu yang dilelang sebesar Rp 346.500.109.000. ‘’Dengan cara ini ada efisiensi sekitar Rp 27.278.000.000 untuk dana APBD. Sementara untuk dana APBN ada efisiensi sebesar Rp 21 miliar dari Rp 168.849.000.000 yang dilelang. Bandingkan dengan lelang secara manual,” ujarnya membandingkan. (ham)
KSB Mulai Maksimalkan Pemanfaatan Pulau Kecil Taliwang (Suara NTB) Memasuki tahun 2013 ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menggarap salah satu sub sektor potensi kelautan lainnya. Potensi tersebut adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk menyokong kegiatan perekonomian daerah. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DPKPP) KSB melalui Kepala Bidang (Kabid) Perikananan Tangkap dan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil, Noto Karyono menyebutkan, pihaknya telah menyusun sejumlah kegiatan sepanjang tahun ini untuk mendukung program pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut. “Sebenarnya program ini sudah kita rintis sejak tahun lalu, tapi maksimalnya baru kita mulai sekarang,” terangnya kepada wartawan, Jumat (8/3). Potensi pulau-pulau kecil di wilayah KSB memang sangat menjanjikan. Dari sisi jumlah saja sejauh ini tercatat sebanyak 16 pulau kecil yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. “Kita sama-sama tahu adan
gugusan Gili Balu’ (delapan) di sekitar Kecamatan Poto Tano dan delapan lainnya ada di seputar Taliwang hingga Sekongkang. Dan itu semuanya punya potensi besar,” jelas Noto. Menurutnya, dari 18 pulau tersebut, sejauh ini baru satu pulau yang sudah dimulai pemanfaatannya yakni Pulau Paserang. Terhitung sejak tahun 2012 lalu, PT Nusantara Oriental Permai (NOP) telah mengelola Pulau Paserang setelah sebelumnya memperoleh hak kelola melalui proses tender. “Sekarang mereka sudah mulai melakukan penataan dan rencananya Pulau Paserang akan dijadikan areal pariwisata,” katanya. Di luar dari Pulau Paserang, gugusan Gili Balu’ saat ini juga mulai dilirik investor pariwisata untuk dikembangkan. Salah satu perusahaan yang telah menyatakan minatnya dan bahkan beberapa waktu lalu mempresentasikan pola pengembangan Gili Balu’ dengan menganut konsep eko wisata adalah PT Eco Solution Lombok (ESL). “Dengan kon-
sep yang sudah ditawarkan oleh PT ESL itu pemerintah setuju mengembangkan Gili Balu’ dengan ide tersebut. Tapi walau demikian untuk PT ESL, jika ingin mengelolanya harus tetap melalui mekanisme yang berlaku (proses tender, red),” urai Noto. Dari sisi pemerintah sendiri, Noto mengungkapkan, untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut terhitung tahun 2013 ini sudah memfokuskan dukungannya terutama dari sisi anggaran. Terbukti di tahun ini setidaknya dana sebesar Rp 1 miliar telah disediakan Pemda KSB melalui APBD. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Mina Wisata untuk mengeksplorasi potensi pulau-pulau kecil yang ada di KSB. “Secara umum ada empat potensi dasar dari seluruh pulau-pulau kecil yang kita miliki. Diantaranya potensi perikanan, pariwisata, tambat labuh dan transportasi. Nah diawal potensi ini yang akan kita stimulan untuk menarik investor,” pungkas Noto. (bug)
Sangat Terlambat Dari Hal. 1 Sesuai ketentuan seluruh anggaran tersebut langsung disetorkan ke kas daerah untuk selanjutnya dimanfaatkan melalui mekanisme keuangan daerah (APBD, red). “Jadi tidak ada lagi persoalan. Dananya sudah kita terima,” uajr Sekda. Meski mengaku telah menerima sisa pembayaran dana bagi hasil pajak dari provinsi itu, Sekda menolak jika dana itu disebut sebagai utang provinsi kepada kabupaten/kota. Ia mengatakan, tidak ada istilah utang dalam penyaluran dana bagi hasil pajak. Yang ada katanya, dana yang tertunda tersebut adalah berasal dari nilai pelampauan pajak (kelebihan penerimaan) dari ketetapan yang se-
harusnya diterima oleh kabupaten/kota. “Saya luruskan. Ini bukan utang (provinsi) namanya. Sebab nilai pajak bagi hasil sesuai ketetapan yang harus kita terima sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah yang tertunda dan baru sekarang dibayarkan provinsi itu disebut pelampauan (kelebihan) penerimaan,” jelasnya. Sementara itu pada bagian lain, Sekda yang ditanya soal realisasi dividen saham di PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB) untuk tahun 2011 menyatakan, prosesnya kini tengah diupayakan. Ia mengatakan dari beberapa kali pembicaraan, penerimaan keuntungan saham dari perusahaan konsorsium pemerintah tiga daerah itu diusahakan dapat terealisasi di
bulan Maret ini. “Nah kalau yang ini kita bisa bilang utang. Karena ini memang porsinya lain dari dana bagi hasil pajak provinsi tadi,” katanya. Diakui Sekda proses penuntasan penyaluran dividen saham dari PT DMB tersebut terhitung sangat terlambat, mengingat dividen yang berasal dari keuntungan perusahaan di tahun 2011 itu seharusnya tuntas sebelum tahun 2012 lalu. Kendati demikian ia optimis, sisa dana dividen yang berasal dari usaha kepemilikan saham di PT Nemwont Nusa Tenggara (PTNNT) oleh pemerintah tiga daerah itu akan segera terselesaikan. “Perusahaan pasti akan membayar sisanya, karena memang itu adalah hak daerah selaku pemegang saham di PT DMB,” pungkasnya. (bug)
(Suara NTB/nas)
SERAHKAN - Kepala BKKS Wilayah Utara Yayasam Amallillah, Mahmud Abdullah didampingi Sekretrais BKKS wilayah utara, Sudirman menyerahkan secara simbolis paket sembako sebanyak 2,5 juta paket senilai Rp 600 miliar lebih kepada Kepala Disosdukcapil NTB, H. Bachruddin (kanan), Jumat (8/3). ketiga. Karena, hal tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Menurutnya, tujuan bakti sosial berupa pemberian bantuan di NTB ini adalah mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga lain-
nya untuk peduli terhadap sesama yang masih membutuhkan uluran tangan. “Tujuannya untuk mendorong partisipasi masyarakat terkait dengan kesejahteraan sosial sehingga jangan hanya diandalkan kepada pemerintah daerah terkait hal ini,”katanya. (nas/*)
Pemerintah KLU akan Tertibkan Pelabuhan Ilegal Tanjung (Suara NTB) Pengusaha dan pemerintah sepertinya tak sepaham menyikapi keberadaan jasa pelabuhan yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jika pemerintah menetapkan hanya ada tiga pelabuhan dengan izin khusus dan notabene resmi, maka pengusaha menginginkan jumlah jasa pelabuhan diperbanyak. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Informasi dan Komunikasi, Sinar Wugiyarno, SH., kepada wartawan mengungkapkan keberadaan pelabuhan yang masuk katagori ilegal akan ditertibkan. Karena sejatinya jasa pelabuhan sudah diatur izin operasionalnya, baik izin pusat maupun izin Pemda. Ia bahkan mencatat, hanya ada tiga pelabuhan yang resmi di KLU yakni, Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Bounty, dan Pelabuhan Teluk Nara. Kecuali Pelabuhan Bangsal dan Pelabuhan Teluk Nare, Pelabuhan Bounty notabene memiliki izin operasional khusus. “Kita sudah bersurat bahwa di daerah, pelabuhan yang boleh melakukan bongkar muat adalah pelabuhan yang resmi, kecuali Bounty, dia memang memiliki izin khusus. Kalau Teluk Nare, itu pelabuhan milik pemerintah,” kata Sinar. Ia menyatakan, bahwa untuk menghindari penyalahgunaan pelabuhan antara yang resmi dan tidak resmi, maka pelabuhan yang tidak berizin atau ilegal akan segera ditertibkan. Termasuk pula dalam agenda Pemda KLU adalah penertiban bus-bus yang selama ini menurunkan penumpang di Bangsal, agar diturunkan di terminal. “Bangsal sejauh ini belum beroperasi, kenapa karena oleh kapal-kapal kecil, dermaganya belum bisa dimanfaatkan. Teta-
pi kita akan menambah fasilitasnya lagi, di tahun 2013 ini akan kita tambah jeti-jeti seperti di Teluk Nara,” tandas Sinar. Berbeda dengan pemerintah yang akan menertibkan pelabuhan ilegal, Pengusaha Kapal Cepat (Fast Boat) KLU justru meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kemungkinan operasional pelabuhan-pelabuhan baru yang ada di KLU. Wakil Ketua Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) KLU, Asmuni Bimbo, kepada wartawan menjelaskan bahwa terciptanya pelabuhan baru murni merupakan seleksi alam. Ia bahkan melihat, dengan adanya pelabuhan baru merupakan sumber potensi ekonomi baru di wilayah KLU. “Kenapa kita tidak berkaca kepada Bali. Di sana, pelabuhan baru yang kecil-kecil itu tidak langsung ditutup, tetapi oleh Pemda setempat justru difasilitasi dan dibiarkan hidup. Pemda Bali melihat dengan adanya pelabuhan baru, maka di sana ada aktivitas ekonomi baru selain di pelabuhan yang sudah ada,” kata Bimbo. Bagi Bimbo, Pemda KLU harus bisa mengkaji dan menganalisis mengapa sampai muncul pelabuhan baru di beberapa titik di wilayah pesisir Pantai Pemenang, Lombok Utara. Dimungkinkannya terdapat ketidakpuasa atas pelayanan di pelabuhan resmi pemerintah sehingga sebagian besar masyarakat dan kelompok pengusaha justru menghindari pemanfaatan pelabuhan baru yang notabene legal. Meski demikian, Bimbo mengharapkan, Pemda KLU lebih bijak menyikapi perkembangan KLU yang ekonominya terus berkembang akibat pelayanan jasa transportasi laut. (ari)
Loteng Ajukan Tiga Raperda Baru Praya (Suara NTB) Sebanyak tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang baru, Jumat (8/3) kemarin, secara resmi diajukan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) kepada DPRD setempat. Pengajuan ketiga raperda tersebut, dilakukan sebagai langkah penyesuaian atas adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Ketiga ranperda tersebut masing-masing Raperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Pelaksanaan Pembangunan dan Ranperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Ditambah Ranperda Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah. Dihadapan anggota Dewan yang hadir, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, mengungkapkan pengajuan ketiga ranperda tersebut didasari atas berbagai pertimbangan. Untuk Ranperda tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, Pelaksanaan Pembangunan sendiri, diajukan karena melihat perkembangan sektor usaha jasa konstruksi di Loteng cukup pesat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya peran serta masyarakat secara langsung dalam dunia usaha jasa tersebut. Namun sejalan dengan itu,
kondisi tersebut justru rentan menimbulkan persaingan serta kompetesi yang ketat. Untuk itu, diperlukan satu regulasi yang mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi. Sebagai perangkat untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat pelaku jasa kontruksi. “Keberadaan peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikaan hak dan kewajiban bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan konstruksi. Sekaligus sebagai langkah penyesuaian atas peraturan diatasnya,” jelas Wabup. Dan, dengan adanya peraturan ini peran pemerintah daerah dalam rangak pembinaan usaha jasa kontruksi bisa lebih besar. Terkait Ranperda tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, ia mengungkapkan, itu sebagai implementasi amanat UU. No 28 Tahun 2009. Dimana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selama ini merupakan jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, kini dilimpahkan menjadi pajak daerah . “Untuk pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan, kita targetkan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 mendatang,” timpalnya. (kir)