Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 8 Mei 2013
Debat Dibatalkan
Seluruh Kandidat Merasa Kecewa Mataram (Suara NTB) Empat kandidat yang tampil di Pilkada NTB 2013 mengekspresikan kekecewaannya atas batalnya debat kandidat yang disiarkan oleh Metro TV dan sedianya digelar Selasa kemarin. Tiga kandidat mempertanyakan keputusan pembatalan tersebut sementara kubu incumbent mengaku bisa memakluminya meski juga ikut kecewa. Demikian benang merah pernyataan masing – masing kandidat yang dihimpun Suara NTB, Selasa kemarin. TGH. Mahally Fikri, Ketua Tim Kampanye pasangan TGB. Dr. H. M. Zainul Majdi, MA – H. M. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin), menegaskan bahwa pihaknya menyesalkan batalnya acara debat kandidat tersebut. Terlebih, sebelum pembatalan dilakukan, pihak TGB-Amin sudah mempersiapkan diri untuk tampil dalam debat tersebut. “Dua hari ini, TGB tidak pernah di Mataram. Beliau sengaja berada di Lombok Timur, supaya bisa fokus menghadapi debat ini. Demikian juga Pak Amin. Beliau kami simpan supaya siap tampil debat nanti,” ujar Mahally. Meski persiapan tersebut
sia - sia, namun pihaknya tidak bisa berbuat apa – apa untuk menghadapi keputusan pembatalan yang dibuat oleh KPU berdasarkan rekomendasi dari aparat kepolisian. “Kalau KPU membatalkan, kami tidak bisa mengatakan apa – apa,” ujarnya. Mahally mengaku pihaknya merasa cukup dirugikan dengan pembatalan ini. Sebab, bagaimanapun juga debat tersebut bisa menjadi sarana yang efektif untuk semakin menguatkan keterpilihan pasangan TGB-Amin. Ia menegaskan, setelah debat pertama pada 27 April 2013 lalu, tingkat keterpilihan TGB-Amin mengalami peningkatan yang cukup signifikan. “Kecenderungan masyarakat memilih TGB-Amin tambah menguat,” ujarnya.
Soal alasan pihak kepolisian yang tidak merekomendasikan digelarnya debat kandidat, Mahally menegaskan pihaknya berupaya memaklumi alasan tersebut. Sebab, menurutnya tidak ada institusi lain selain aparat kepolisian yang lebih mengetahui potensi konflik yang bisa timbul di sebuah daerah. Mahally menegaskan, saat debat, kondisi di dalam ruang debat memang bisa saja tampak harmonis. Akan tetapi, menurutnya hal itu tidak bisa menjadi jaminan bahwa masyarakat pendukung pasangan calon tertentu yang menonton debat tersebut bisa bersikap serupa. “Kondisi di grass root, di masyarakat tidak ada yang bisa menjamin. Pendukung masing – masing belum tentu sedewasa itu menyikapinya,” ujarnya.
Sementara itu, di Senggigi, Lombok Barat, tiga pasangan calon lainnya juga menggelar keterangan pers atas pembatalan debat kandidat. Tiga pasangan calon yaitu Suryadi Jaya Purnama, ST-Johan Rosihan, ST (SJP-Johan), Drs. H. Harun Al Rasyid-H. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA (Harum), dan Dr. KH. Zulkifli Muhadli-Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan (Zul-Ichsan). Secara garis besar, ketiga pasangan ini sangat menyayangkan dan menyesalkan pembatalan debat tersebut. SJP menyampaikan pihaknya sangat menyayangkan debat dibatalkan karena pelaksanaan debat merupakan jaminan kualitas demokrasi di NTB. “Masyarakat terhambat untuk mengetahui siapa sebenarnya calon yang akan mereka pilih karena masyarakat perlu mengetahui isi dari pasangan calon, bukan sekadar chasing,” sesalnya. Terkait persoalan keamanan yang dijadikan dasar, SJP menilai justru dengan pelaksanaan
debat merupakan salah satu cara menjaga keamanan. “Lebih baik kita adu argumentasi daripada adu jotos di lapangan. Justru melalui debat itu kita diskusi dan berdialog bagaimana menciptakan Pilkada aman dan ada pendidikan politik. Bukan sekadar pengerahan massa di lapangan yang cenderung menimbulkan gesekan,” ujarnya. Persoalan keamanan yang dijadikan dasar pembatalan menurutnya dapat mencoreng citra NTB sebagai daerah tujuan wisata dan investasi. Johan Rosihan menilai, harus ada perwakilan dari masyarakat yang menggugat hal ini. Karena pembatalan debat dinilai menghalangi publik mendapatkan informasi terkait pemimpinnya dan menghalangi publik dalam menilai pemimpinnya. Pembatalan ini menurut Johan menimbulkan kerugian daerah yang disengaja dan bisa menjadi delik korupsi. “KPU NTB harus membayar cancel fee hotel dan membayar
setengah dari bayaran ke Metro TV tapi kegiatan tidak berlangsung. Ini adalah delik korupsi,” tudingnya. Sementara itu, Drs. Harun Al Rasyid menyampaikan rasa keprihatinannya yang mendalam terkait pembatalan itu. Menurutnya, debat dapat menjadi pelajaran dalam berdemokrasi. Dalam debat yang diadakan di dalam ruangan, ia meyakini tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hanya akan terjadi adu argumentasi dari para calon. “Saya sangat menyesalkan pembatalan ini,” sesalnya. Mantan Gubernur NTB ini meminta KPU RI langsung turun dan menginvestigasi KPU NTB kenapa bisa seperti ini. Kapolri juga diminta untuk mempertanyakan kepada Kapolda NTB apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun menegaskan debat tidak boleh dibatalkan dan meminta KPU NTB beserta Kapolda untuk transparan dalam hal ini. H. Lalu Abdul Muhyi Abidin menyampaikan debat adalah pembelajaran yang bagus untuk
perkembangan demokrasi di NTB. Pesta demokrasi yang akan diselenggarakan menjadi tercoreng dengan pembatalan ini. Cawagub yang berpasangan dengan KH. Zulkifli Muhadli, Prof. Ichsan juga menyampaikan debat merupakan salah satu media pembelajaran dan penyadaran bagi masyarakat NTB bagaimana memilih pemimpin. “Saya tidak bisa terima kalau pembatalan atas dasar keamanan,” ujarnya. Ketua Tim Pemenangan Zul-Ichsan, H. Lalu Moh. Syamsir, SH yang mewakili Kyai Zul menyatakan malu dengan pembatalan tersebut karena NTB dinyatakan tidak aman. Ia menuding pembatalan tersebut rekayasa dari sejumlah pihak karena dalam pembatalan tersebut pihak pasangan calon dan tim tidak dipanggil dan diundang. “Kalau debat saja tidak aman, Pilkada apakah bisa dijamin aman,” tanya Syamsir. Menurutnya, pembatalan ini juga sangat beresiko dan menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. (aan/yan)
Polda Mengaku Ingin H-6, Logistik Pilkada Antisipasi Konflik Belum Lengkap Mataram (Suara NTB) Pihak kepolisian mengklaim punya alasan kuat untuk meminta pembatalan debat kandidat yang seharusnya digelar Selasa kemarin. Yakni, terkait eskalasi politik yang kian mengkhawatirkan dan mengarah pada gangguan keamanan. Penjelasan itu disampaikan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein. Ia menilai, debat kandidat yang berlangsung di Hotel Lombok Raya akhir April lalu berlanjut dengan berbagai kegiatan yang merusak stabilitas keamanan, seperti perusakan baliho dan spanduk pasangan calon tertentu. Juga, berbagai selebaran berbau kampanye hitam beredar. “Atas dasar itulah, sehingga kami membuat rekomendasi kepada KPU untuk tidak menyelenggarakan kegiatan itu kedua kalinya,” terang Sukarman menjawab Suara NTB Selasa kemarin. Rekomendasi bahkan dibuat dua kali, dan disampaikan kepada pihak KPU termuat beberapa pasal berisi pertimbangan keamanan.
Pihaknya punya dasar aturan untuk itu, sesuai Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 pasal 26 tentang pedoman teknis kampanye pemilu Kepala daerah, menyatakan bahwa Polri dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan kampanye. Kendati demikian, rekomendasi itu tidak bersifat mengikat, karena pihaknya tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. “Andai kata rekomendasi itu tidak dilaksanakan, kami akan tetap melakukan pengamanan. Sebab keputusan itu kan ada di tangan KPU,” tegasnya. Toh menurutnya, di daerah lain juga kerap keluar keputusan sama untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye demi pertimbangan keamanan. Prinsip pihaknya, sepakat bahwa pemilukada damai itu harga mati. Hanya saja, antisipasi lebih awal itu sangat penting. “Antisipasi lebih awal jauh labih penting, sebelum benar benar terjadi,” tegasnya. (ars)
(Suara NTB/ars)
REKOMENDASI PEMBATALAN - Inilah surat Polda NTB yang disampaikan ke KPU terkait rekomendasi pembatalan debat kandidat di Metro TV.
Selong (Suara NTB) Logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga Selasa (7/5) kemarin belum lengkap. Padahal, tinggal menghitung hari lagi, tepatnya tinggal H-6 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar. Utamanya logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Beberapa item logistik yang belum lengkap diterima KPU Lotim antara lain, sampul surat suara, lampiran daftar nama Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sejumlah keperluan logistik lainya. “Lampiran DPT ini saja baru lima kecamatan saja yang sudah dikirim,” ungkap Sekretaris KPU Lotim, Hambali. “Kalau Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lotim sudah lengkap,” ucapnya. Proses distribusi ke sejumlah kecamatan di Lotim untuk logistik Pilkada Cabup/Cawabup sudah mulai digelar. Untuk proses distribusi, Logistik Pilkada Lotim sudah didistribusikan ke sembilan kecamatan di Kabupaten Lotim. Sisanya 11 kabupaten siap akan dituntaskan KPU pada Rabu (8/1) hari ini. “Sudah didistribusikan, Insya Allah besok sudah bisa dirampungkan,” imbuhnya. Hal senada disampaikan Ketua KPU Lotim, Khaerul Anwar. Semua logistik dalam proses pengiriman ke desa-desa. Ia meyakinkan, pelaksanaan Pilkada baik Gubernur maupun Bupati Lotim 13 Mei 2013 berjalan dengan lancar. “Insya Allah pelaksanaan akan sesuai dengan target,” ucapnya. Proses distribusi pun dipastikan melalui pengamanan ketat aparat kepolisian. Sesampainya di desa, semua PPS diminta untuk menjadwalkan piket untuk melakukan penjagaan logistik Pllkada agar tidak diganggu orang yang tidak berkepentingan. Diketahui, tahapan pelaksanaan Pilkada Lotim maupun NTB ini dalam waktu dekat akan memasuki masa tenang. Dimana, satu hari lagi batas terakhir kampanye untuk semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diperbolehkan. Memasuki masa tenang, tanggal 10 Mei hingga 13 Mei mendatang sudah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kampanye. Sementara itu, KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengkonfirmasi kekurangan surat suara untuk Pemilukada Gubernur-Wakil Gubernur NTB sebanyak 94 lembar. Untuk menutup defisit tersebut, KPU KLU telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi NTB guna melengkapi kekurangannya. Anggota KPU KLU, H. Algas AR., kepada Suara NTB Selasa (7/5), mengakui defisit surat suara diketahui setelah dilakukan sortir. Surat suara Pemilukada NTB untuk masyarakat KLU telah diterima oleh KPU KLU sejak 3 hari lalu, atau pada 5 Mei lalu. Dalam dua hari, KPU melakukan sortir atau pemisahan terhadap kondisi surat suara dalam keadaan baik dan surat suara yang rusak. Algas mengatakan, jumlah kebutuhan surat suara sesuai data jumlah pemilih KLU yaitu sebanyak 159.355 lembar. Jumlah surat suara yang diterima KPU KLU sebanyak 159.397 lembar. Dari jumlah itu, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 42 lembar. Namun dalam proses sortir, diketahui jumlah surat suara yang rusak sebanyak 115 lembar. Sehingga kekurangan jumlah surat suara tercatat sebanyak, 94 lembar. “Kekurangannya ini sudah kita komunikasikan ke KPU Provinsi NTB, sekarang kemungkinan sudah ditransfer,” kata Algas. Algas mengungkapkan, sejak kemarin hingga hari ini pihaknya sedang dalam proses mengemas surat suara untuk selanjutnya dikirim ke PPK/PPS. Sampai menunggu hari pencoblosan pada 13 Mei mendatang, surat suara itu akan disimpan di PPK. Kemudian pada tanggal 12 Mei atau sehari jelang pencoblosan, surat suara itu dikirim ke TPS-TPS yang ada di 33 Desa di KLU. Informasi sebelumnya, jumlah TPS se KLU mencapai 434 unit, yang tersebar di 5 Kecamatan. TPS paling banyak berada di Kecamatan Bayan dengan 102 TPS, disusul Kecamatan Tanjung dengan 98 TPS, dan Kecamatan Gangga dengan 94 TPS. Kecamatan Kayangan dan Kecamatan Pemenang dengan jumlah TPS lebih sedikit yakni 84 TPS dan 62 TPS. “Sampai menunggu didistribusikan ke TPS-TPS, surat suara di PPK akan diawasi oleh KPU, PPK dan juga teman-teman Kepolisian,” katanya. (rus/ari)
Pengamanan Pilkada
Bantuan Brimob Kaltim dan Jateng Diterjunkan ke Lotim Selong (Suara NTB) Dua kompi pasukan Brigade Mobil (Brimob) dari Kepolisian Daerah (Polda) Jogyakarta dan satu kompi dari Kalimantan Timur (Kaltim) sudah siap melakukan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Lombok Timur (Lotim). Selasa (7/5), ratusan pasukan bersenjatakan lengkap ini tiba di Lotim. Demikian dijelaskan Kepala Kepolisian Resort (Polres) Lotim, AKBP Agus Nugroho, SIK. SH. MH kepada wartawan di Selong, Selasa kemarin. Diterangkan, satu kompi pasukan
beranggotakan 105 personil. Ditambah dengan personil Brimob di Labuhan Haji, jumlah personil Brimob yang siap diterjunkan ke Lotim mencapai 420 orang. Ditambah lagi satu kompi Dalmas dari Polda NTB yang juga sudah siap ke Lotim. Rencana sebelumnya, bantuan para personil Brimob akan didatangkan dari Kelapa Dua. Namun, informasinya Brimob Kelapa dua diterjunkan ke daerah lain untuk proses pengamanan juga. Personil Brimob yang diminta Polres Lotim ini merupakan personil lengkap. Dimana, tiap personil sudah
memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Ratusan aparat tenaga bantuan tersebut direncanakan Kapolres akan ditempatkan di Polsek-polsek. Antara lain di Polsek Pringgabaya, Polsek Masbagik dan Aikmel. Kapolres menegaskan, pihaknya intensif melakukan pemantauan dan pengamanan di daerah-daerah yang memiliki banyak penduduknya. “Jadi kita tidak main-main dalam pengamanan Pilkada ini,” demikian Kapolres Agus Nugroho. (rus) AKBP Agus Nugroho
(Suara NTB/yan/nas)
PROTES - Aksi mahasiswa yang memprotes batalnya debat kandidat di depan kantor KPU NTB (kiri) dan di Kantor Gubernur NTB (kanan).
Debat Batal, Mahasiswa Protes Mataram (Suara NTB) Pascakeputusan KPU NTB yang membatalkan pelaksanaan debat kandidat Pilkada NTB 2013 yang sedianya akan dilaksanakan Selasa (7/5) malam dan disiarkan langsung oleh Metro TV, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Demokrasi NTB melakukan aksi protes di kantor KPU NTB, Selasa (7/5) kemarin. Mereka merasa sangat kecewa dengan pembatalan tersebut. Puluhan mahasiswa ini pun langsung membuka aksinya dengan mengucapkan kalimat “Innalillahiwainnailahiroji’un” sebagai penanda bahwa demokrasi di NTB telah mati. “Semoga Tuhan membuka hati mereka yang di dalam (komisioner KPU). Debat kandidat itu tidak jadi dilaksanakan. Itu adalah keputusan sepihak KPU NTB. Karena alasan keamanan, debat tidak jadi dilaksanakan. Kami sangat berduka,” teriak Koordinator Aksi Lapangan, Muhammad Yaman dari atas mobil pick up yang membawanya ke kantor KPU NTB. Salah satu orator, Ahmad Dahlan menyampaikan jika para calon pemimpin tidak siap berdebat, tidak siap dikritik atau anti otokritik, pemimpin yang demikian tidak bisa dijadikan panutan. “Kita butuh pemimpin yang mampu berdebat. Kita catat, kita garisbawahi pembatalan ini sebagai salah satu bentuk apakah begini peradaban kita sebagai masyarakat NTB,” ujarnya. Ahmad Dahlan menyampaikan seharusnya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU harus tegas, netral, independen, dan tak mudah diintervensi. Alasan keamanan yang dijadikan dasar pembatalan dinilai sangat irasional. Senada dengan Ahmad Dahlan, orator lainnya, Hamdi menduga KPU NTB dan Kapolda disandera kepentingan pihak tertentu. Ia pun mempertanyakan apakah ada bukti nyata tidak kondusifnya suasana daerah sehingga keamanan dijadikan sebagai alasan. “Kalau seperti itu, berarti anda telah gagal melaksanakan pesta demokrasi di NTB. Anda semua telah mencederai demokrasi NTB. Dengan se-
pele anda katakan NTB adalah daerah tidak aman. Boikot saja Pilkada,” teriaknya. Orator lainnya, Tony menyampaikan bahwa masyarakat NTB sangat kecewa dengan pembatalan tersebut. Menurutnya, acara debat kandidat sangat dinantikan masyarakat. Melalui debat yang semula akan ditayangkan langsung Metro TV, masyarakat dapat menilai langsung bagaimana karakter pemimpin yang akan memegang kekuasaan di NTB dalam lima tahun ke depan. Aksi demonstrasi dari gabungan beberapa organisasi kemahasiswaan seperti BEM NTB Raya, BEM Unram, BEM STMIK Bumi Gora, KAMMI NTB, Himmah NW Mataram, Formula Loteng, Faket KSB, FS Samawa, DPM Unram, Gmais Bima ini dikawal oleh ratusan personil kepolisian yang telah sejak awal berada di kantor KPU NTB. Setelah melakukan demonstrasi di KPU NTB, massa inipun bergerak ke Kantor Gubernur NTB. Di Kantor Gubernur, Koordinator Aksi, Muhammad Jamal mengatakan pembatalan debat kandidat yang semula akan dilaksanakan kemarin di Metro TV dengan alasan keamanan dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, selama tahapan pemilukada Gubernur sampai tahapan kampanye belum ada indikasi terjadinya gangguan kemanan. Ia mengatakan kampanye keempat pasangan cagub-cawagub masih berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Isu keamanan dijadikan sebagai kambinghitam saja oleh pihak-pihak tertentu,” katanya. Untuk itu, kalangan mahasiswa dan pemuda sangat memprotes KPU NTB yang telah membatalkan acara debat kandidat pasangan cagub-cawagub NTB periode 20013-2018 itu. Pasalnya, kata Jamal langkah seperti itu tidak bisa dibenarkan, apalagi hanya dengan alasan keamanan. Mereka menilai, acara debat kandidat cagub-cawagub NTB sesi kedua itu merupakan sarana efektif untuk mengenal dan menilai calon pemimpin yang akan dipilih pada pemilukada NTB yang akan digelar pada 13 Mei mendatang. (yan)
Gakkumdu Tangani Empat Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kota Bima (Suara NTB) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bima hingga Selasa (7/5) menerima empat laporan pelanggaran pidana pemilu dari Panwaslu Kota Bima. Salah satu laporan yang ditangani yakni mengenai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kampanye yang tengah berlangsung. Demikian diungkapkan Kasat Reskrim Polres Bima Kota AKP Agus Dwi Ananta SH saat ditemui di Sat Reskrim, Sabtu siang. Menurut Agus, saat ini laporan-laporan tersebut tengah dalam
penanganan tim penyidik. Terkait penyelidikan ini, pihaknya pun melakukan langkah awal dengan mengumpulkan bukti-bukti serta memeriksa saksi-saksi. Hanya saja, Agus yang merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Barat ini tak menyebutkan pekampanye pasangan calon mana saja yang dilaporkan. “Sekarang kita akan kaji dulu, kemudian mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi,” terangnya. Sebab, penanganan tindak pidana pemilu tidaklah mudah. Diterangkannya, sebelum masuk ke Gakkumdu, kasus-kasus
tersebut dikaji terlebih dahulu oleh Panwaslu. Pengkajian tersebut guna memastikan jenis pelanggaran yang terjadi. Setelah dipastikan, barulah diteruskan ke pihaknya. Agus berjanji, terkait laporan ini akan ditangani secepatnya, meski dalam aturannya penanganannya tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan jika Pilkada selesai. Ditambahkannya, dalam pemilukada ini, pihaknya berharap masing-masing pasangan calon dan tim kampanye untuk menghindari pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana. (use)