RAGAM
SUARA NTB Kamis, 4 Juli 2013
Gubernur Bantah Setengah Hati Dukung PPS Dari Hal. 1 Hal senada juga dilontarkan Gubernur NTB, Dr.TGH. Zainul Majdi. Gubernur membantah setengah hati memberikan dukungan terhadap PPS seperti tudingan banyak orang. Bukti dukungannya jelas, dengan menganggarkan hampir Rp 2 miliar untuk KP3S. Kemudian mengeluarkan surat persetujuan dan telah membentuk tim kajian secara khusus. ‘’Mari kita berhenti dari sikap dan mentalitas saling menyalahkan,’’ tandasnya.
Sekarang ini, lanjut gubernur, bolanya ada di DPR RI, jadi fokusnya mesti kesana (DPR RI). Jadi, demo tidak akan efektif dilakukan, apalagi seperti dikatakan bupati, calon DOB (Daerah Otonomi Baru) itu harus aman. ‘’Kalau tidak aman, ya tidak bisa. Mari kita pikirkan ke depan, agar bisa menjadi DOB. Tidak efektif demo, karena tidak sampai juga ke DPR RI. Malah menimbulkan sinyal kontraproduktif,’’ tandasnya. (arn)
KSAU Serahkan Bantuan ''Bali Post'' ke Masyarakat Sumbawa Dari Hal. 1 Untuk kemudian bantuan diserahkan kembali kepada masyarakat melalui PHDI Sumbawa. PHDI pun menyambut positif bantuan tersebut. Bantuan ini akan digunakan untuk membantu masyarakat yang
tertimpa bencana. Seperti diketahui, pada bantuan tahap pertama beberapa waktu lalu diserahkan Pimpred Bali Post, Wirata, di Kantor Bupati. Bantuan tahap pertama berupa uang tunai senilai Rp 75 juta dan dua truk sandang dan pangan. (arn)
KSAU Tinjau Kegiatan Karya Bhakti TNI AU di Sumbawa Dari Hal. 1 ‘’Harapan saya kepada masyarakat, apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik. Sekaligus sebagai manusia biasa kami mohon maaf, mungkin ada anak buah kami yang melakukan kesalahan,’’ ujar KSAU. Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi mengatakan, perkembangan Pulau Sumbawa dengan segala potensinya baik dari sisi ekonomi, dan sektor pembangunan lainnya cukup baik. Hal ini tak lepas dari kerja keras bupati dan jajarannya se Pulau Sumbawa. Para pejabat negara yang datang dan berkunjung ke daerah tentu memiliki banyak manfaat. Terutama kegiatan yang nyata untuk masyarakat. Seperti yang dilaksanakan TNI AU, sangat bermanfaat dan masyarakat Sumbawa dan mereka terhibur pula dengan kegiatan ini. ‘’Apabila aparatur perangkat negara banyak kegiatan, ini akan lebih membesarkan hati kami untuk membangun NTB. Meski kami dipayungi oleh UU yang berbeda, tetapi saya
yakin bermuara pada perjuangan bersama. Saya mengajak seluruh perangkat negara yang lain untuk lebih banyak melakukan kegiatan seperti ini,’’ harapnya. Sementara itu, Ketua Panitia Karya Bhakti TNI AU, Marsekal Pertama Sugiharjo, melaporkan, kegiatan yang dilakukan diantaranya, perbaikan fasilitas umum yang sudah dilakukan 100 persen di Dusun Pamulung dari 1-30 Juni 2013. Berupa restorasi balai pertemuan warga, renovasi tempat ibadah mesjid Nurul Ibadah dan perbaikan jalan. Ditambah kegiatan tambahan, pembukaan jalan penghubung desa sampai tingkat pengerasan atas bantuan alat berat dari pemkab. Kemudian, bakti kesehatan yang dipusatkan di Rumah Sakit Rujukan Provinsi 3-4 Juli dan kegiatan lainnya. Pada kegiatan tersebut, KSAU menandatangani prasasati peresmian Balai Kesenian Samawa Dirgantara. (arn)
Diancam Sanksi Tegas Dari Hal. 1 seragam olahraga, seragam imtaq, topi, dasi, papan nama, ikat pinggang dan sepatu warior , sekolah lain juga melakukan tindakan serupa. Di SMP 1 Narmada dan SMA 2 Labuapi ada dugaan pemungutan biaya pada peserta didik baru berkisar antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per orang juga memberatkan siswa. Pungutan dengan dalih senada juga diberlakukan di sekolah-sekolah lainnya. Menanggapi hal itu, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd menegaskan penerimaan peserta didik baru tidak boleh ada
pungutan apapun alasananya. ‘’Kalau untuk baju biarkan anak-anak cari baju sendiri, kalau dipatok umpamanya Rp 200 ribu maka itu kan tidak benar,’’ ujarnya. Ia meminta pihak sekolah tidak terkesan menjual barang sesuatu di sekolah, padahal sekolah tempat belajar. ‘’Jangan ada tugas tambahan, jual baju atau sebagainya,’’ imbuhnya. Soal sumbangan pembangunan, jelasnya, haruslah hasil kesepakatan dengan komite sekolah. Jika hal itu tidak diindahkan pihak sekolah, ia mengancam akan memberi sanksi tegas. (her)
Tiga Terpidana Korupsi Ajukan PK Dari Hal. 1 mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD NTB ini, mengajukan kasasi. Parahnya, dalam putusan kasasi oleh MA, Sulaiman diganjar hukuman berlipat, menjadi empat tahun penjara, denda menjadi Rp 200 juta dan ditambah lagi harus mengganti kerugian negara sebesar Rp 766.500.000. Menurut Pastra, berkas PK Sulaiman sudah masuk. “Pekan depan 10 Juli diagendakan sidangnya,” kata Pastra. Sedangkan terpidana lainnya, Simparudin, SH, mantan Assiten I Setda KLU, dalam kasus pembebasan lahan TPA seluas 4 hektar di Dusun Sambi Bangkol. Di Pengadilan Tipikor 7 Desember 2012, Simpar divonis dua tahun dan enam bulan penjara, denda Rp 100 juta. Ditingkat banding, PT memvonisnya sedikit lebih rin-
gan menjadi 2 tahun dengan denda yang sama. Apesnya, sampai di tingkat kasasi, hukumannya dilipatgandakan menjadi 4 tahun penjara, plus denda Rp 200 juta. Nasib sama dialami Herman Muis, direktur sebuah kontraktor yang melaksanakan proyek pemeliharaan jalan dan jembatan di Pulau Sumbawa. Ia juga diganjar hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta oleh MA dalam putusan kasasinya 5 September 2012 lalu. Hukuman ini jauh lebih berat dari putusan PT tanggal 2 Mei 2012 lalu, yakni hanya satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Sementara saat putusan tingkat pengadilan Tipikor, terdakwa divonis satu tahun dan enam bulan penjara denda Rp 50 juta. (ars)
STAHN Gde Pudja Mataram Gelar Lokakarya Penyempurnaan Visi Misi Program Pascasarjana Mataram (Suara NTB) Guna merumuskan semua visi dan misi yang telah disusun saat pengajuan usulan pembukaan program pascasarjana (S2) Ilmu Komunikasi Hindu tahun 2010, STAHN Gde Pudja Mataram menggelar lokakarya pada 28 Juni 2013 lalu. Lokakarya itu sebagai bentuk penyempurnaan visi dan misi dari program S2 tersebut. Ketua Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, M.Si kepada Suara NTB, Rabu (3/7) kemarin mengatakan, sebelumnya tim 7 bentukan STAHN Gde Pudja Mataram telah menyusun visi dan misi program secara tentantif. Menurutnya, hal itu dilakukan menjelang akreditasi. Sehingga, pengelola, kata Ardhi, merasa perlu untuk melakukan perumusan kembali visi dan misi tersebut. Dilanjutkan Ardhi, dalam perumusan tersebut, pihak STAHN Gde Pudja Mataram melibatkan sejumlah elemen masyarakat seperti akademisi, stakeholder seperti lembaga keumatan, lembaga keagamaan dalam hal ini Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi NTB serta dari kalangan media cetak dan elektronik. “Tujuannya untuk penyempurnaan visi dan misi yang telah kita buat sebelumnya,” katanya. Dalam lokakarya itu, Ardhi
Itu pun hanya Darwan yang bisa melakukan dengan sisa tenaganya. Di tengah keputus asaan itu, sebenarnya ada harapan dana BLSM sebagai penyambung nafkah. Tapi kabar dana itu hanya numpang lewat di telinga mereka. “Kita tahu ada dana BLSM dibagi bagi dari tetangga. Kami tidak dapat sama sekali,” tutur Darwan. Para tetangganya pun heran, mengapa mereka yang dengan keadaan miskin dan tak mampu berbuat banyak untuk mencari nafkah itu justru tak menerima bantuan. ”Tetangga tetangga heran, kenapa kami ini tidak terima dana BLSM,” tutur lanjut Darwati.
Banyak yang heran, mengapa petugas pendata dari kelurahan tak mampir menggedor pintu kemudian menyaksikan langsung kondisi miris yang dialami tiga bersaudara ini. Justru di sekitar kampung itu, tidak sedikit yang berpenghasilan cukup untuk hidup, menerima aliran dana yang berjudul kompensasi dari kenaikan BBM itu. Saat dipastikan apakah sudah ada pendataan, Darwan mengaku tidak pernah ada satu orang pun petugas menghampiri rumahnya. Ia tahu persis, karena mereka tidak pernah kemana mana, mengingat sekujur tubuhnya sudah nyaris tak berfungsi. Di tahun 2011 lalu, mereka sebenarnya dimasukkan kategori warga miskin. Pertanda
Wirawan juga menjadi salah satu narasumber yang membawakan makalah dengan judul perumusan visi dan misi dalam upaya mewujudkan kualitas lulusan magister komunikasi Hindu yang berdaya saing tinggi. Mengenai hasil yang diharapkan, pihak STAHN Gde Pudja Mataram berharap agar visi dan misi itu bias lebih sempurna. “Oleh karena itu, kami memandang perlu dilakukannya penggodokan kembali oleh tim perumus yang keanggotaannya melibatkan pihak STAHN Gde Pudja Mataram,” tandasnya. Sementara itu, Ketua Panitia Lokakarya Penyempurnaan Visi Misi Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Mataram, Dewi Rahayu Aryaningsih, S.Ag. M.Ag mengatakan, dalam lokakarya tersebut, pihaknya mengambil tema “Penyempurnaan Visi Misi Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Hindu untuk Mewujudkan Standar Kompetensi Lulusan yang Berkualitas’’. Dalam lokalarya itu pula, selain Ketua Program Pascasarjana STAHN Gde Pudja Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, M.Si sebagai nara sumber, ada tiga nara sumber lagi yang mengisi acara. Ke tiga nara sumber itu antara lain, Dr. Drs. I Gusti Bagus Suka Arjawa, M.Si yang berasal dari Universitas Udayana Bali membawakan
( Suara NTB/smd)
PAPARAN - Para narasumber saat memaparkan makalah yang dibawakannya pada lokakarya Penyempurnaan Visi Misi Program Pascasarjana di STAHN Gde Pudja Mataram. makalah berjudul ‘’Visi-misi, Mata Kuliah, dan Kompetensi Lulusan’’. Selain itu, Ada Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Prof. Drs. I Ketut Widnya, M.Phil. PHd yang membawakan makalah tentang kebijakan lembaga demi terwujudnya visi dan misi program pascasarjana di STAHN Gde Pudja Mataram. Kemudian, pemakalah yang terakhir adalah I Gusti Made Arya S.W.
S.Hum, M.Si dari STAHN Dharma Nusantara Jakarta dengan makalahnya yang berjudul ‘’Konstruksi Keilmuan Komunikasi Hindu’’. Lebih lanjut disampaikan Dewi, tujuan dari lokakarya itu sendiri adalah selain untuk penyempuraan visi misi yang sudah ada dalam program Pascasarjana itu, juga sebagai bahan visitasi akreditasi program pascasarjana . (smd/*)
TNI dan Masyarakat Loteng Berburu Tikus Paripurna Pengunduran Diri Wagub Dinilai Tidak Sah Mataram (Suara NTB) Biasa berburu musuh di medan perang, tak membuat aparat TNI ragu melakukan kegiatan kecil, namun bermanfaat. Sebagaimana dilakukan prajurit Korem 162/WB dan Kodim 1620/Loteng, Rabu (3/ 7) kemarin, mereka membantu petani dalam membasmi hama tikus di Desa Kawo dan Gapura, Loteng. Kegiatan yang dihadiri oleh Dandim 1620/Loteng, Letkol Inf. Gatot Heru Buana, Kasiter Korem 162/WB, Letkol Inf. Arif Dipayana pejabat Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi NTB,UPT Pangan NTB serta prajurit TNI-AD. Kegiatan berburu tikus ini dilaksanakan mengingat banyaknya hama tikus yang merusak tanaman padi masyarakat setempat, khususnya di Loteng. Akibatnya hasil panen para petani menurun. “Ini tentu akan mempengaruhi pendapatan para petani dan mempengaruhi perekonomian masyarakat, un-
(Suara NTB/ars)
TANGKAP - Tikus yang berhasil ditangkap petani bersama aparat TNI di areal persawahan Desa Kawo dan Gapura, Loteng. tuk itu para prajurit jajaran Korem 162/WB dan Kodim 1620/Loteng turut membantu masyarakat memberantas hama tikus,” kata Danrem 162/ WB Kolonel Inf. Sofian Chandra. Dari aksi berburu tikus itu, aparat dan masyarakat berhasil menangkap puluhan ekor tikus di areal persawah-
an dan pematang. Ditambahkan Danrem, pelaksanaan kegiatan berburu tikus ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat membantu para petani setempat sehingga hasil pertaniannya akan meningkat, dan perekonomian masyarakat akan membaik. (ars)
Rumah Pejabat Polda NTB Dirampok Mataram (Suara NTB) Aksi perampokan kian menggila. Tak hanya menyasar masyarakat sipil, aparat pun menjadi korban. Kali ini korbannya AKBP I Nyoman Edy, yang menjabat Kabid Dokkes Polda NTB. Dari kejadian ini, korban kehilangan sebuah laptop, Blackberry dan sebuah HP Samsung. Informasi sumber Suara NTB di lingkup Mapolda NTB, aksi perampokan itu berlangsung Rabu (3/7) dinihari lalu sekitar pukul 03.00 Wita. Aksi nekad kawanan perampok itu berlangsung di kediaman korban Kompleks Asrama Polri di
Jalan Rambut Dewi, belakang Eks Kantor Bupati Lobar. Pelaku masuk dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban. Sampai di dalam rumah, pelaku yang diperkirakan berjumlah empat orang menggunakan cadar, menodong seisi rumah. I Nyoman Edy bersama istri pun tak mampu berbuat banyak. Maling menggasak barang berharga seperti Laptop, Blackberry dan Samsung. Belum jelas, apakah ada barang bukti lain yang diambil pelaku, karena korban tak melaporkan kejadian ini. Namun sejumlah pejabat Polda NTB,
langsung mendatangi kediaman korban. “Belum dilakukan identifikasi oleh penyidik di dalam rumah, karena Kabid Dokkes sepertinya tak mau kejadian ini diketahui banyak orang,” kata sumber itu. Dikonfirmasi terpisah, Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK belum memberi penjelasan resmi terkait ini.”Saya sedang izin di luar daerah, jadi mohon hubungi AKP Amerun (Kasubid Publikasi, red),” sarannya. Namun hingga berita ini ditulis Selasa petang kemarin, Amerun tak memberikan jawaban. (ars)
Bentrok Antarmahasiswa Marak
Tempat Kos Disisir, Aparat Temukan Sajam Mataram (Suara NTB) Langkah persuasif ditempuh aparat Kepolisian bersama Pemkot Mataram, guna meminimalisir potensi bentrok antarmahasiswa yang semakin sering terjadi. Upaya itu dengan menyisir sejumlah kos kosan di kawasan Pagesangan Mataram, Rabu (3/7) sore kemarin. Hasilnya, selain memberi imbauan, aparat juga menemukan sajam di kamar kos mahasiswa. Penyisiran berlangsung di Gang Cerry, Kelurahan Pagesangan, berjarak 100 meter arah selatan Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM). Operasi itu melibatkan satu peleton pasukan Dalmas Polres Mataram, sejumlah personel Provost, melibatkan aparat Sat Pol PP
Tiga Bersaudara Lumpuh Itu Tak Dapat BLSM Dari Hal. 1
Halaman 5
tiga bersaudara ini masuk sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dibagikan Rp 100.000 per bulan selama tiga bulan, juga sebagai kompensasi kenaikan BBM. “Waktu itu ada yang datang mendata, kami kemudian dapat bantuan BLT,” tuturnya. Di tahun ini, ketika pemerintahan SBY memutuskan menaikkan BBM, mereka adalah warga miskin yang tak beruntung. Selain karena tak mendapat BLSM, perekonomian mereka pun semakin terpuruk sebagai dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain mesin jahit yang usang, mereka akhirnya mengandalkan bantuan tetangga dan banyak dermawan yang masih peduli dengan kehidupannya. (ars)
(Suara NTB/ars)
DISISIR - Aparat menyisir tempat kos di Pagesangan, kemarin. Kota Mataram, kepala lingkungan dan RT. Sebelum mengumpulkan mahasiswa, aparat sempat masuk ke beberapa kamar kos. Dari tiga kamar berbeda, ditemukan satu sajam jenis parang dan dua sajam lainnya jenis belati. Mahasiswa pemilik sajam kemudian dicatat identitasnya untuk dimintai keterangan di Polres Mataram, terkait penggunaan benda berbahaya itu. Setelah sempat menyisir, seluruh penghuni kos pun dikumpulkan Kasat Sabhara, AKP Taufik bersama Kasat Binmas, AKP Nuraini, juga melibatkan H. Gazali dari Sat Pol PP Mataram. Dalam pengarahan awalnya, Kaling Pagesangan Timur, M. Taufik berusaha memberi pengertian kepada mahasiswa, bahwa bentrokan yang akhir akhir ini kerap terjadi antarmahasiswa, diharapkan tidak memancing reaksi mahasiswa lainnya. “Biarlah yang menyelesaikan masalah itu antarmahasiswa yang berkelahi dengan aparat,” harap-
nya. Sebab jika mahasiswa lainnya terpengaruh untuk melibatkan diri, ia khawatir masalah akan membias. Ditambahkan Kasat Sabhara AKP Taufik, bahwa stabilitas keamanan Mataram akhir akhir ini terganggu oleh segelintir oknum mahasiswa yang berbuat onar. Akibatnya, masyarakat Mataram pun sudah sangat jenuh dengan ulah oknum mahasiswa tersebut. “Dan yang ironis, yang melakukan tindakan itu adalah mahasiswa yang notabenennya berpendidikan. Menyelesaikan masalah dengan belati, ini miris sekali,” tegas Taufik. Ia pun sebagai orang Bima, merasa malu dengan ulah kebanyakan mahasiswa dari Bima itu. Sementara AKP Nuraini menekankan soal maraknya prostitusi di kos kosan. Ini disebutnya sebagai aib, tidak hanya keluarga, namun kampung halaman. ‘’Jaga nama baik keluarga, karena kalian ke Mataram ini untuk menempuh pendidikan,’’ pesannya. (ars)
Mataram (Suara NTB) Keputusan persetujuan pengunduran diri Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM yang berlangsung Selasa (2/7) malam lalu dinilai tidak sah. Alasannya karena rapat tersebut tidak kuorum. Pada saat rapat berlangsung, anggota Dewan yang menandatangani daftar hadir hanya 15 orang. Seharusnya dapat dikatakan kuorum jika 42 dari 55 orang anggota Dewan mengisi daftar hadir. Ruslan Turmudzi dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB mengatakan seharusnya sidang paripurna tidak bisa dilanjutkan jika tidak tercapai kuorum. Dengan demikian keputusan sidang paripurna dianggap melanggar Perda Tata Tertib. Ruslan menjelaskan dalam Pasal 93 Tata Tertib, rapat DPRD NTB dapat mengambil keputusan apabila terjadi kuorum. ‘’Kuorum yang dimaksud apabila rapat dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya ¾ atau 42 orang anggota DPRD untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian gubernur dan atau wakil gubernur. Itu yang menjadi acuan kita,” terangnya. Sementara itu Johan Rosihan dari Fraksi PKS mengatakan, sidang paripurna dengan agenda meminta persetujuan pengunduran diri wagub telah dipolitisir karena dalam satu kegiatan sidang paripurna terdapat dua kali tanda tangan. Sidang pertama dengan agenda jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggung jawaban APBD 2012 telah dinyatakan kuorum. Namun pada saat sidang paripurna meminta persetujuan pengunduran diri wagub dinyatakan tidak memenuhi kuorum. ‘’Dari awal sudah dipolitisir. Orang-orang yang memboikot ini sudah mempolitisir sejak awal tidak berani melakukan perdebatan di dalam sidang. Hanya boikot. Ini hanya pengunduran diri kok, ini bukan pelanggaran UU,” cetusnya. Keputusan yang bisa menjadi perdebatan ini menurut Johan yang akan menjadi jurinya adalah Mendagri. Seperti yang dikatakan pimpinan rapat, risiko akan diambil. “Sekarang apa risikonya? Bagaimana reaksi teman-teman apakah menolak apa tidak kita akan lihat,” jelasnya. Pihak yang menolak keputusan tersebut lanjutnya dapat membuat nota keberatan. Surat pernyataan yang telah disampaikan wagub menurutnya tidak bisa ditarik lagi. ‘’Gimana kita mau paksa orang bekerja kalau orangnya sudah tidak mau?,’’ tandasnya. Sementara itu, proses pengambilan keputusan DPRD NTB atas persetujuan pengunduran diri Wakil Gubernur NTB berjalan cukup alot. Paripurna pengunduran diri wagub sempat diskors dua kali akibat tidak memenuhi kuorum karena hanya 15 orang yang mengisi daftar hadir. Tiga fraksi tidak mengikuti paripurna tersebut yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI Perjuangan. Paripurna tersebut juga diwarnai interupsi dari beberapa anggota Dewan. Sekretaris Fraksi PPP Nurdin Ranggabarani, SH.,MH menyampaikan dalam pengambilan keputusan pimpinan sebaiknya mengacu pada tanggapan atau pemandangan umum fraksi yang sudah dibacakan pada paripurna se-
belumnya . “Kalau kita hitung dari sembilan fraksi yang ada, enam sudah memberikan persetujuan. Silahkan hitung dari lima yang menyetujui dan tiga yang menolak itu. Sehingga pada rapat berikutnya tidak perlu ada voting perorangan tapi sudah disampaikan melalui rapat fraksinya,” usulnya. Sementara itu pimpinan Fraksi Kebangkitan Nurani Rakyat, H. Rumaksi SJ, SH mengatakan paripurna untuk usulan pemberhentian wagub sudah dilakukan tiga kali. Sesuai tata tertib Pasal 94 ayat 1-3 menyatakan jika di dalam paripurna yang pertama ditunda satu jam tapi tidak juga kuorum maka paling lambat tiga hari kemudian akan diadakan paripurna. Apabila dalam rapat paripurna itu juga tidak kuorum maka tidak lagi ada paripurna tentang pengusulan pemberhentian gubernur dan/wagub. Rumaksi juga menyebutkan dalam UU Nomor 32 maupun PP Nomor 6 Tahun 2005 tidak ada yang mengatur secara rinci mengenai tata cara persetujuan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Setelah mendengar masukan dan usulan, pimpinan rapat kembali menunda paripurna tersebut sekitar 30 menit. Namun ketika sidang dibuka kembali, tetap belum kuorum. Beberapa saat rapat kembali dibuka dan beberapa fraksi mengusulkan agar pimpinan rapat mengambil keputusan atas permohonan persetujuan tersebut. Menurut Nurdin Ranggabarani, DPRD tidak punya hak untuk memberhentikan atau mengangkat gubernur atau wagub, namun hanya mempunyai hak untuk mengusulkan. DPRD hanya jembatan untuk melanjutkan permohonan tersebut ke lembaga yang lebih tinggi dalam hal ini presiden melalui Mendagri. Ahmad, SH dari Fraksi PGI mengusulkan agar pimpinan rapat tegas dalam mengambil keputusan. Dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 dan pasal 42 ayat 1d, UU Nomor 27 pasal 293 ayat 1d, dan PP Nomor 16 pasal 3d yang menyatakan tugas dan kewenangan DPRD hanya sekadar mengusulkan dan/pemberhentian kepada presiden melalui Mendagri. “Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak permohonan ini. Ini hanya sekadar persyaratan untuk mengajukan permohonan pemberhentian,” tegasnya. Setelah mendengar usulan dan permintaan untuk segera mengambil keputusan, rapat paripurna yang dipimpin oleh H. Lalu Moh. Syamsir, SH tersebut akhirnya memutuskan menerima persetujuan untuk melanjutkan usulan pemberhentian wagub ke Mendagri. “Konsep keputusan malam hari ini yaitu menerima surat pengunduran diri wagub saudara Badrul Munir untuk lebih lanjut diteruskan prosesnya kepada pejabat yang berwenang dan proses ini diserahkan tindaklanjutnya kepada Pimpinan DPRD. Kita sudah membuat satu gebrakan sejarah baru dalam persidangan ini. Dan kita akan serahkan penilaian ini kepada siapa saja untuk menilai apa yang kita perbuat dengan segala risiko,” tegas Syamsir sekaligus menutup sidang yang berlangsung hingga pukul 22.30 tersebut. (yan)