RAGAM
SUARA NTB Selasa, 2 Juli 2013
Massa Blokir Pelabuhan Poto Tano Dari Hal. 1 Sementara kendaraan dari arah sebaliknya mengantre di lokasi jembatan timbang Poto Tano. Selama aksi, massa yang berhadap-hadapan langsung dengan aparat Kepolisian tidak bertindak anarkis. Hanya beberapa kali terjadi aksi saling dorong dengan polisi, karena massa memaksa diizinkan masuk ke areal pelabuhan untuk berorasi menyampaikan tuntutannya di dalam fasilitas yang masuk sebagai objek vital tersebut. Beberapa kali negosiasi dilakukan, tetapi buntu. Namun setelah Kapolda NTB Brigjen Pol. Muhammad Iriawan, SH,MH,MM tiba sekitar pukul 15.00 Wita, akhirnya massa diizinkan memasuki wilayah pelabuhan. Selain mendapat kesempatan melakukan orasi di dalam pelabuhan, perwakilan massa berkesempatan bertemu dengan Kapolda NTB. Dalam pertemuan yang berjalan singkat tersebut, Kapolda menjanjikan akan menyampaikan seluruh aspirasi massa yang mereka sampaikan ke Gubernur NTB untuk dilanjutkan ke pusat. ‘’Sesuai dengan kesepakatan dengan Pak Kapolda, aspirasi kita akan disampaikan ke gubernur. Dan aksi ini kita hentikan dan biarkan para pengguna jalan yang juga warga PPS bisa sampai tujuannya masing-masing,’’ ujar salah seorang perwakilan massa usai bertemu Kapolda. Sekitar pukul 16.00 Wita, massa akhirnya membubarkan diri dan membuka blokir jalan yang dikuasainya sekitar 4 jam. Aparat Kepolisian pun segera mengatur kendaraan untuk mengurai kemacetan yang terjadi sejak siang hari. Koordinator Umum (Kordum) Koalisi Sumbawa Barat untuk PPS, Unang Silatang dalam orasinya menyatakan, jika aksi hari ini adalah perjuangan awal untuk mensukseskan pembentukan PPS segera. Aksi kali ini pun untuk memastikan PPS masuk dalam daftar Daerah Otonomi Baru (DOB) pada masa sidang ke dua DPR tahun ini. ‘’Ini kesempatan ter-
akhir kita, karena itu kita harus pastikan PPS masuk dalam DOB di DPR,’’ tandasnya. Menurut dia, aksi yang dilakukan warga KSB ini merupakan luapan harapan yang selama ini mendambakan dapat menjadi daerah otonomi baru PPS terpisah dari Provinsi NTB. ‘’Perjuangan ini sudah berjalan hampir 13 tahun lamanya. Namun sampai sekarang belum terealisasi juga. Kami sudah muak dengan janji politik para politikus yang ada di pusat, karenanya kita menyampaikan aspirasi dalam bentuk aksi gerakan rakyatsepertiini,’’cetusnyasembari berjanji akan melancarkan aksi yang sama jika, tuntutan PPS masuk dalam daftar pembahasan DOB di DPR tahun ini tidak terealisasi. ‘’Kita tunggu sampai tanggal 10 Juli mendatang. Kalau ternyata PPS gagal masuk dalam daftar DOB untuk dibahas di Dewan pada masa sidang ke dua tahun ini. Kami akan kembali melancarkan aksi yang lebih besar lagi,’’ ancamnya. Kapolda NTB kepada wartawan menjelaskan, aksi penyampaian aspirasi warga KSB ini sah-sah saja. Pihaknya selaku aparat keamanan akan tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur yang telah ditentukan. ‘’Kami kira ini tidak ada masalah, semua pihak berhak menyampaikan aspirasi,’’ ujarnya. Prosedur pengamanan aksi yang dilakukan jajarannya, sejauh ini sesuai dengan kondisi aksi di lapangan. Mulai dari tindakan pendekatan persuasif, agar massa tidak melakukan aksi-aksi yang justru mengganggu ketertiban umum. “Sekarang kita sudah masuk dalam aksi preventif. Kalau lebih dari itu nanti ada represif sampai terakhir penegakan hukum,” terangnya sambil meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas daerah. (bug)
Jangan Tutup Fasilitas Umum Dari Hal. 1 tidak bertindak anarkis untuk menyampaikan aspirasinya. Demikian disampaikan kapolda, usai peringatan HUT Bhayangkara di Lapangan Gajah Mada Polda NTB, Senin (1/7). ‘’Jangan menutup fasilitas umum. Silahkan berdemo, tapi jangan merusak fasilitas umum,’’harapnya. Terkait aksi blokade Pelabuhan Poto Tano tersebut, Kapolda NTB pun mengirimkan setengah pasukannya yang ada di Mapolda NTB. “Sebagian pasukan sudah dikirim ke Poto Tano. Makanya pasukan yang apel hanya sedikit. Personel yang ke sana dimaksimalkan,’’ tegasnya. Kapolda juga mengatakan, dari hasil laporan intelejen, warga hanya melakukan aksi
demo di luar pelabuhan. “Itu yang kita harapkan, jangan sampai anarkis. Kita tetap lakukan penjagaan,” ujarnya. Pelabuhan Poto Tano yang diblokade merupakan pintu masuk ke Pulau Sumbawa dari arah barat yang terhubung dengan Pelabuhan Kayangan di bagian timur Pulau Lombok. Pemblokiran warga itu dimulai sekitar pukul 09.00 Wita. Akibatnya, aktivitas penyeberangan dari dan ke Pulau Sumbawa lumpuh total. Aksi pemblokiran akhirnya dibuka setelah Kapolda NTB melakukan komunikasi dengan masyarakat. Saat ini pasukan dari Polda NTB masih melakukan pengamanan ketat di sekitar pelabuhan. (smd)
Rumdis Kapolres Dompu Diserang, Seorang Warga Tertembak Dari Hal. 1 Menghindari kemarahan warga pada aparat yang berlarut, Lurah Bali 1, Kamrun, SH bersama beberapa perwakilan pemuda Bali 1 memediasi agar empat warga yang diamankan agar dilepas. ‘’Hasil mediasi kami dengan Wakapolres sebenarnya sudah tidak ada masalah. Empat warga yang diamankan, dilepas. Tapi sekembalinya kami ke pasar, tiba-tiba salah seorang warga yang diamankan mengeluhkan sakit karena diduga dipukul oknum polisi. Itulah yang membuat warga kembali marah dan mendatangi kediaman Kapolres,” jelas Mujakir salah seorang pemuda Bali 1. Mujakir membantah kehadiran warga Bali 1 ke Mapolres Dompu sebagai bentuk penyerangan. Tapi sebenarnya, warga hanya ingin menanyakan perkembangan tuntutannya agar Kepala Unit Buru Sergap (Kanit Buser) diganti dan dipindahkan. ‘’Mereka sebenarnya hanya datang untuk menanyakan kejelasan tuntutan sebelumnya (meminta Kanit Buser diganti),’’ kata Mujakir. Kemarahan warga Bali 1 Dompu ini juga berimbas pada wartawan yang meliput. Kamera milik Fauji wartawan lokal media on line dirampas pengunjuk rasa dan dirusak ketika hendak menyerang kediaman Kapolres Dompu. Namun kerumunan warga hingga melakukan aksi blokir jalan ini terhenti setelah dipukul mundur aparat Kepolisian bersama anggota Brimob Polres Dompu hingga ke Bali 1. Namun M Salahuddin (19) warga Jado Kelurahan Dorotangga yang berada dalam kerumunan massa jadi korban terkena peluru saat dipukul mundur aparat Kepolisian. Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah juga langsung menemui massa di Bali 1 untuk mendengarkan tuntutannya. Tuntutan warga agar seluruh pembiayaan bagi kesembu-
han M Salahuddin yang terkena tembakan ditanggung Kepolisian. Selain itu, Kanit Buser dicopot karena dinilai melindungi pelaku tindak pidana serta bertindak tidak adil kepada setiap pelaku yang ditahan. ‘’Apa yang dituntut akan saya tindak lanjuti. Tapi saya minta agar warga membubarkan diri,’’ katanya. Namun Benny memastikan, penegakan hukum bagi mereka yang melanggar akan tetap dilakukan pihaknya. Karenanya, ketiga orang warga Dorongao Kelurahan Kandai 1 yang diduga terlibat dalam kasus pembacokan warga Bali 1 pada acara hiburan malam di Lingkungan Mantor, Kamis (27/6) malam juga telah ditahan. ‘’Tersangkanya kan sudah ditahan. Kita akan tegakkan hukum bagi pelaku dan akan memaksimalkan hukumannya,’’ tegas Benny. Di hadapan massa, kapolres sempat menanyakan pelaku pelemparan rumdisnya. Ia minta agar tidak melakukannya lagi, Karena rumdisnya itu tidak tahu apa-apa. ‘’Siapa yang lempar rumah dinas kapolres tadi. Itu rumah dinas tidak tahu apa-apa. Jangan sampai terulang lagi,’’ harap kapolres. Akibat pelemparan itu, beberapa genteng pada atap rumdis kapolres pecah. Setelah membubarkan pengunjuk rasa, Kapolres Dompu bersamaLurahBali1,Kamrun, SH sempat menjenguk M Salahuddin yang menjadi korban penembakan. Setelah menjenguk Salahuddin, Benny langsung bertemu dengan orang tuanya Salahuddin di RSU Dompu dan mengungkapkan bahwa pengobatan Salahuddin akan ditanggung pihak Kepolisian. Salahuddin sendiri terkena tembakan pada paha kirinya hingga tembus. Ia terkena tembakan saat depan Toko Happy di kompleks Pasar Dompu. (ula)
Halaman 5
Rangkaian Kegiatan HUT Bhayangkara Ke-67 di NTB
Pimpinan Telkomsel Terima Penghargaan Polisi Kehormatan Mataram (Suara NTB) Pimpinan Telkomsel Branch Mataram menerima penghargaan sebagai Polisi Kehormatan dari Polda NTB atas dukungan dan peran serta aktif dalam upaya meredam konflik sosial melalui penyebaran informasi kepada masyarakat NTB melalui SMS. Penyerahan penghargaan dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-67 ini dilakukan oleh Kapolda NTB Brigjen Pol Mochamad Iriawan kepada Pejabat Head of Telkomsel Branch Mataram Erwien Kusumawan di Mapolda NTB, akhir pekan lalu. Penghargaan Polisi Kehormatan diberikan kepada 18 orang tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha, serta masyarakat umum yang dinilai sebagai warga teladan dalam upaya pemelihara keamanan ketertiban masyarakat di NTB. Di samping Telkomsel, tokoh yang menerima penghargaan serupa di antaranya Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi, Walikota Mataram Ahyar Abduh, Bupati Kabupaten Sumbawa Jamaluddin Malik, dan Bupati Kabupaten Lombok Utara Djohan Sjamsu. “Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk dapat menjadi satu-satunya institusi bisnis di NTB yang menerima penghargaan Polisi Kehormatan. Kami mengang-
gap penghargaan ini suatu amanah untuk dapat berkoordinasi secara lebih intensif dengan jajaran kepolisian sehingga kami dapat terus berperan aktif mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban di wilayah NTB,” ungkap Hasan Kurdi, Head of Sales & Customer Care Telkomsel Regional Bali Nusra. Kapolda menyatakan, penerima penghargaan ini ditentukan melalui kajian dan seleksi yang cukup ketat dari Dewan Penghargaan Polda NTB berdasarkan inisiatif dan kepedulian dalam membangun keamanan dan ketertiban masyarakat di NTB. “Penyerahan penghargaan ini merupakan salah satu wujud kemitraan polisi dengan instansi pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami berharap seluruh penerima penghargaan Polisi Kehormatan mampu menjadi ‘polisi’ bagi dirinya sendiri dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Kapolda. Akhir tahun lalu, Telkomsel juga menerima piagam penghargaan dari Polda NTB atas upaya penyebaran informasi melalui SMS untuk meredam isu konflik yang beredar di masyarakat. Di samping penyebaran informasi melalui SMS, Telkomsel juga menyediakan paket komunikasi hemat bagi jajaran polisi di Polda NTB dalam mendukung kinerja Polda NTB. (r)
(Suara NTB/ist)
POLISI KEHORMATAN- Kapolda NTB, Mochammad Iriawan menyerahkan penghargaan Polisi Kehormatan kepada Pejabat Head of Telkomsel Branch Mataram Erwien Kusumawan di Mapolda NTB, Mataram, akhir pekan lalu. Telkomsel merupakan satu-satunya institusi bisnis yang menerima penghargaan sebagai Polisi Kehormatan dari Polda NTB atas dukungan dan peran serta aktif dalam upaya meredam konflik sosial melalui penyebaran informasi kepada masyarakat NTB melalui SMS.
Terkait Kasus Labuhan Haji
Kejati NTB Duga Ada Data Palsu Beredar
Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengindikasikan ada data palsu yang beredar di masyarakat terkait indikasi penyimpangan proyek Labuhan Haji Lombok Timur (Lotim). Sebab beberapa waktu lalu, pihak Kejaksaan mendapat penyerahan beberapa lembar dokumen terkait perhitungan kerugian negara senilai Rp 114 miliar. Wakajati NTB I Gede Sudiatmaja, SH.MH mengaku terkejut begitu mendapat penyerahan data tersebut, dari salah satu kelompok masyarakat. Isi data, menyebutkan hasil perhitungan kerugian negara oleh Dinas PU NTB terkait proyek
itu, setelah melalui proses cek fisik. ‘’Pak Kajati, saya dan kami semua di Kejati ini tentu saja kaget, kok ada data seperti itu yang beredar. Bagaimana pertanggungjawabannya?,” tanya Wakajati. Menurutnya, data tersebut
sama sekali tidak otentik dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena berdasarkan kewenangan, Dinas PU sama sekali tidak bisa melakukan perhitungan kerugian negara. PU hanya kewenangannya untuk cek fisik
atas permintaan pihaknya. ‘’Nah kalau ada data seperti ini keluar, tentu saja harus dipertanyakan siapa yang membuat,’’ tegasnya. Memang, dalam puldata pulbaket awal kasus ini, pihaknya bersurat ke PU untuk meminta pendampingan dalam meneliti fisik proyek itu. Namun surat itu belum diberikan balasan oleh PU, karena belum mengutus tim turun bersama Kejati. Sehingga ia menyimpulkan, sumber data itu tidak jelas. Pihak PU yang dikonfirmasi
pun mengaku tidak pernah mengeluarkan data apapun. Apa sikap Kejati? Pihaknya tidak akan tinggal diam dengan beredarnya data itu, setidaknya mengecek sumber data. Namun terlepas dari itu, beredarnya data itu tak mempengaruhi kebijakan penyelidikan yang berlangsung terkait kasus proyek dermaga tahun 1997 senilai Rp 82 miliar itu. ‘’Penyelidikan jalan terus,’’ ujarnya memastikan, bahkan menurutnya, Kajati yang baru, terus mengevaluasi perkembangan kasus itu. (ars)
Data Penerima Belum Valid, Kades Se-Loteng Tolak BLSM Praya (Suara NTB) Para kepala desa (kades) yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sepakat menolak proses penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pasalnya, data penerima masih banyak yang tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di tengah masyarakat. Penolakan tersebut disampaikan para kades dalam sosialisasi penyaluran BLSM di aula gedung PKK Loteng, Senin (1/7) sore. Kades Mantang Kecamatan Batukliang, Zainal Abidin, pihaknya tidak mau mengambil risiko saat penyaluran BLSM, karena sangat rentan memicu persoalan di tengah masyarakat. Mengingat, data penerima banyak tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Itu terbukti dengan banyaknya masyarakat kurang mampu yang tidak masuk daftar penerima. Untuk itu, pihaknya mendesak supaya dilakukan verifikasi dan validasi data penerima, sebelum BLSM disa-
lurkan kepada masyarakat. “Kami sepakat menolak BLSM sebelum ada data baru yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Artinya, harus ada verifikasi data ulang. Baru BLSM disalurkan,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan Kades Sengkol, L. Tanauri. Pada intinya, pihaknya mendukung adanya program pemerintah. Apalagi itu demi kepentingan masyarakat miskin. Tapi kalau kemudian program tersebut tidak dukung oleh data yang riil, akan sangat berisiko menimbulkan persoalan. “Jadi sebaiknya data penerima diverifiksi ulang dulu. Baru setelah itu BLSM bisa disalurkan,” tambahnya. Terkait desakan tersebut, Kepala BPS Loteng, Peter Willem, mengakui kalau data penerima BLSM merupakan keputusan pemerintah pusat. Pihaknya hanya menyampaikan hasil pendataan di bawah. Masalah penentuan penerima itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari
pemerintah pusat. Begitu juga dengan peluang bisa mengatasi persoalan kesalahan data penerima BLSM dan, secara aturan itu tetap dibenarkan. “Kalau memang ada data penerima BLSM yang dinilai salah sasaran, pemerintah desa bisa mengusulkan pergantian penerima BLSM. Melalui musayawarah desa dengan seluruh elemen. Sehingga keputusan yang dihasilkan adalah keputusan bersama,” jelas Peter. Di tempat tempat sama, Kepala Pos Mataram, Jaka Sunara, yang dikonfirmasi terkait waktu penyaluran BLSM di Loteng, mengaku belum bisa memastikan. Karena sampai saat ini belum ada kejelasan kesiapan dari pemerintah desa untuk proses penyalurannya. “Untuk penyaluran, masih harus kita komunikasikan dengan desa dan kecamatan, kapan mereka siap,” imbuhnya. Namun, ujarnya, pihak Pos siap menyalurkan BLSM, sehingga kuncinya sekarang tergantung dari pemerintah desa
Pemprov Kirim 15 Ton Beras ke KLU Dari Hal. 1 Itu yang membuat sedikit agak terlambat,’’ ungkap Bachruddin didampingi Kabag Humas dan Protokol Setda NTB, Tri Budiprayitno, SIP,MSi. Diakuinya, belum lama ini pihaknya melakukan pertemuan dengan tim penanggulangan bencana di KLU. Dari hasil pertemuan itu disepakati, jika titik distribusi bantuan dari pemerintah atau masyarakat hingga kantor desa. Nantinya, pihak dusun mengambil bantuan untuk disalurkan pada korban gempa yang ada di wilayahnya. Bachruddin menambahkan, stok logistik baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha didistribusikan ke desa-desa pada tiga kecamatan (Kecamatan Tanjung, Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Gangga), yang terkena dampak bencana gempa tersebut. Dijelaskan, kalaupun nanti masa tanggap darurat sudah selesai, tetapi BPBD akan tetap melaksanakan kegiatan sampai proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan warga yang rusak selesai dikerjakan. Sementara itu, dalam keadaan darurat seperti saat ini seluruh SKPD melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Bachruddin menambahkan, jika dalam masa tanggap darurat ditemukan ada kekurangan-kekurangan, semua pihak diminta tidak saling menyalahkan. ‘’Jadi kita tetap kerja mana yang kurang kita perbaiki, mana titik lemahnya kita hilangkan,’’ pungkasnya Travel Kanada Beri Bantuan Hanya berbekal informasi melalui media massa, rombongan wisatawan asal Kanada yang tengah berlibur di Bali menyempatkan diri membantu korban gempa KLU. Rombongan wisatawan yang berjumlah 50 orang menggunakan jasa Great Travel itu, Senin (1/7) menyalurkan bantuan paket sembako kepada korban gempa. Perwakilan wisatawan, Rachel, memberikan bantuan yang diterima langsung Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU, M. Iwan Maret Asmara, S.Sos, dan Pabungdim 1606/Lobar, Kapten Arianto. Rachel kepada wartawan menjelaskan, kedatangannya ke KLU awalnya bertujuan untuk mengunjungi objek wisata. Di mana Great Travel, salah satu operator yang baru membuka jasa travel di Bali menawarkan paket tour ke Lombok. Lantaran menyaksikan informasi di TV ditambah informasi dari
internet, rombongan pun merasa berempati untuk selanjutnya menghimpun dana di antara 50 orang wisatawan. “Kami melihat tayangan di TV, begitu banyak jumlah rumah warga yang rusak di sini. Kemudian kami mencari tahu, kapan dan di mana lokasi kejadiannya. Akhirnya setelah sepakat dengan teman-teman, kami mengumpulkan sumbangan dan membeli sembako untuk diberikan kepada warga,” ungkap Rachel. Antusiasme para bule yang menyalurkan bantuan itu cukup tinggi. Diantara mereka bahkan tidak ingin bantuan diangkat oleh relawan dan aparat. Bule laki- laki dan perempuan, masing-masing mengangkut sendiri bantuan beras, mie instan, air mineral dari mobil travel ke gudang logistik. Bantuan juga datang dari Asosiasi Perjalanan Wisata (ASITA) NTB. Ketua Asita NTB, Agus Muliadi, bersama rombongan menyerahkan bantuan langsung ke Posko BPBD KLU. Bantuan yang diberikan umumnya berbentuk paket sembako. ‘’Teman-teman anggota ASITA NTB tidak akan berhenti sampai di sini. Kami juga akan ikut membantu merehablitasi fisik perumahan warga. Anggota sudah mulai mengumpulkan material, dalam bentuk semen, bahan kayu, dan lainnya,” ungkap Agus. (nas/ham/ari)
dan kecamatan. “Hari ini desa dan kecamatan menyatakan siap disalurkan, hari ini juga BLSM kita salurkan” tegasnya kembali. Data dari Pos menyebutkan jumlah penerima BLSM untuk Loteng sebanyak 94.745 orang dengan alokasi angga-
ran sebesar Rp 28, 4 miliar lebih. Rencananya, BLSM akan disalurkan selama empat bulan dengan pola pembagian jatah dua bulan dibagikan sekaligus. Sehingga masyarakat penerima akan menerima jatah sebesar Rp 300 ribu tiap pembagian. (kir)
Demokrat Tak Setuju Wagub Mengundurkan Diri Dari Hal. 1 Ada kalimat ‘tidak dapat ditarik kembali’ itu bagi pemahaman kami begitu dia menandatangani surat itu secara otomatis berlaku kepada yang bersangkutan,” terangnya. Ranggarabani menambahkan jika misalnya DPRD NTB tidak setuju dengan pengunduran diri wagub, maka posisi Badrul Munir akan digantung. ‘’Kalau misalnya DPRD ini tidak setuju, jadi apa dia? Sudah tidak jadi apa-apa sebenarnya dia pada hari ini. Sudah jadi Badrul Munir secara pribadi karena surat yang sudah ditandatangani. Sebenarnya tidak perlu lagi menunggu persetujuan DPRD,’’ tandasnya. Menurut Sekretaris Fraksi PPP ini, semenjak menyata-
kan diri mundur, Badrul Munir tidak bisa lagi menerima hak-haknya. Tidak ada dasar aturan bagi wagub yang telah menyatakan diri mundur untuk menerima hak-haknya. “Begitu menyatakan diri berhenti semua (hak-hak) sudah putus,” imbuhnya. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Dewan yang telah menyatakan diri mundur karena pindah parpol. “Sejak dia tandatangani surat itu seluruh haknya tidak bisa lagi diterima,” pungkasnya. Sementara itu beberapa fraksi belum bersikap terkait pengunduran diri wagub. Hari ini, Selasa (2/7), DPRD NTB akan menggelar rapat paripurna untuk memutuskan apakah pengunduran diri tersebut disetujui atau tidak. (yan)
Pelabuhan Kayangan Ditutup Hampir Dua Jam Dari Hal. 1 Dikonfirmasi via ponsel, ia menjelaskan pihaknya terpaksa menutup akses penyeberangan demi keselamatan pengguna jasa penyeberangan. Selain dari Kayangan, penyeberangan dari Poto Tano-Kayangan pun terpaksa ditutup. Karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang bisa mengancam keselamatan pengguna jasa pelabuhan. Menurut Muhammad Yasin, Kapolda NTB, Brigjen Pol Muhammad Iriawan, SH,MH,MM sudah datang ke Kayangan mengecek kondisi Pelabuhan Kayangan. Kapolda katanya siap memberikan jaminan untuk segera dibuka. ‘’Dari Poto Tano ini kan lumpuh total, hal ini jelas sangat mengganggu. Pelayanan lainnya tidak terganggu. Tapi Kapolda sudah yakinkan untuk dibuka,’’imbuhnya. Kondisi saat ini di Kayangan sendiri aman dan lancar saja. Tidak ada aktivitas aksi seperti di Poto Tano. ‘’Situasi di Kayangan aman, cuma kita akan kendalikan pemberangkatan kapal atas dasar pertimbangan
keamanan saja,’’ paparnya. Sampai saat ini, pihak ASDP Pelabuhan Kayangan katanya menunggu perkembangan atas kegiatan aksi yang digelar masyarakat Sumbawa yang diketahui menuntut terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Harapan Yasin, aksi yang terjadi di Sumbawa segera berakhir. Pasalnya, jalur transportasi Kayangan-Poto Tano dan sebaliknya merupakan jalur nasional. Pengguna jasa angkutan tidak saja masyarakat Lombok dan Sumbawa. Melainkan banyak orang juga dari luar Provinsi NTB. Jika aksi berlarut-larut, imbasnya terhadap roda perekonomian akan parah. ‘’Jika lamalama, dampak yang disebabkan lebih besar. Harga sembalo akan naik, butuh kesadaran untuk segera diselesaikan,’’ harapnya. Ia menambahkan, akses transportasi nasional Kayangan-Poto Tano semestinya jangan diganggu. Sebab, akses ini milik bersama dan memiliki peran strategis dalam perekonomian. Arus logistik ke daerah-daerah terpencil jelas akan terganggu. (rus)