Suara media nasional Edisi 114

Suara Media Nasional Edisi 114 / V / 01-10 Desember 2013

SAMBUNGAN

11

KORUPSI DAK Sambungan dari hal. 1 Kemudian dinding yang diganti hanya di bagian depan, sedangkan dinding samping dan belakang hanya tambal sulam dan tidak diganti. Bahkan menurut Dia banyak dinding, rangka atap dan lantai yang sudah lapuk namun tidak diganti.

“Untuk lantai yang diganti hanya satu ruang saja itupun sebagian saja. Dan kalau menurut perhitungan kami, jumlah dana yang digunakan untuk merehabilitasi ruang kelas tersebut hanya sekitar Rp 80 juta. Karena bahan kayu yang digunakan, menggunakan kayu Durian, Bayur dan Hantangan. Saya berani mengatakan begitu, karena saya yang mengerjakannya,” ujar Sigit Sementara itu, Mantan Kepala SDN Tanjung Untung berinisial DN hingga berita ini dimuat tidak bisa dikonfirmasi, Karena yang bersangkutan saat ini bertugas sebagai pengawas di Kecamatan Damang Batu. Meskipun SMN sudah berupaya dihubunginya melaui surat yang dititipkan lewat anak, istrinya di Desa Tanjung Untung. (Mandau)

Beberapa unit rumah warga yang mendapat bantuan bedah ruamh

BEDAH RUMAH

BANTUAN

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

unit, kecamatan peterongan desa tengaran 22 unit, desa morosunggingan 22 unit, desa tugusumberjo 37 unit, desa mojongapit 37 unit, desa jabon 34 unit, kecamatan jombang desa sambong-dukuh 47 unit, desa banjar dowo 201 unit, kecamatan diwek desa grogol 19 unit, desa keras 51 unit.

Danang menjelaskan, penentuan kelayakan sasaran sudah diatur dalam pedoman tenis (domnis) yang diterbitan Kemenpera Deputi Bidang Perumahan Swadaya. Kriteria sasarannya, lanjut Danang, meliputi rumah rusak sedang, rusak ringan dan tak layak

huni milik warga kurang mampu.

Seperti kerusakan pada bagian atap, dinding dan berlantai tanah. Dengan luas lahan bidang tanah rata-rata antara 7x5 meter dan 4x3 meter. “Mekanisme pencairan bantuan langsung ditransfer pada masing-masing rekening sasaran, jadi tidak melalui dinas. Nah, sekarang sebagian sudah mulai hamper selesai pembangunan fisik”, tambahnya sembari menegaskan mekanisme pencairan bantuan terbagi dalam dua tahap.

Danang menegaskan, realisasi bantuan persasaran tidak akan dicairkan dalam bentuk uang cash.

Tetapi, untuk belanja material dana yang sudah dalam rekening akan ditransfer ke masing-masing toko material terdekat desa yang sudah ditunjuk desa. Setelah ada persetujuan dari tenaga pendamping masayarakat (TPM) dan dinas terkait menyangkut rencana anggaran belanja (RAB).

“Larangannya, bantuan ini tidak boleh dialihkan untuk belanja keramik, cat plafon, plester dinding atau membangun kamar mandi”, pungkasnya.

Kepala Dinas PU Cipta Karya, Tata Karya, Kebersihan dan Pertamanan, M. Qudus, menjelaskan, puluhan

rumah sasaran pencoretan setelah dalam proses verifikasi melibatkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) ditemukan rumah-rumah tersebut memang tak layak terima bantuan.

Meliputi, kata Qudus, bangunan rumah sudah dalam kondisi bagus, pengusulan rehab bangunan tak sesuai pedoman, pernah menerima bantuan sejenis, serta tidak ditemukan penghuni (pemilik). “Karenanya, setelah pencoretan itu yang kita usulkan ke Kemenpera menerima bantuan sebanyak 958 unit rumah”, paparnya.

Meski demikian, dia meminta sasaran tidak lantas menyalahgunakan bantuan yang anggarannya sudah ditransfer di masing-masing rekening.

Seperti, digunakan memenuhi kebutuhan hidup (primer), membeli perangkat atau kebutuhan sekunder atau dibelanjakan barang-barang diluar ketentuan rehabilitasi bedah rumah.

“Kriteria bangunannya pun ditetapkan. Plester (lantai) tidak boleh gunakan keramik, dinding gedeg (anyaman bambu) atau papan kualitas rendah, atap dari rumbian atau genting kualitas rendah”, tandas Qudus. (met/adv)

Asbes, bantuan bedah rumah milik Suparmi

tersebut.

Pada hari yang telah ditentukan, warga yang akan mendapat bantuan sudah berkumpul di kantor desa sambil menunggu kedatangan Bupati Muhtarom. Tapi menurut keterangan dari narasumber, Suyadi, kepala Desa Kedungrejo tiba-tiba menyuruh pulang para calon penerima bantuan, dengan dalih sudah kesiangan dan uang akan diantar ke rumah masingmasing jika sudah cair.

Berdasarkan sumber lain yang diperoleh Koran ini menerangkan salah satu penerima bantuan tersebut adalah Sadino (39) dan Suparmi (37).

Uang yang seharusnya diterima utuh sebesar Rp 5 juta ternyata dari Kades Suyadi hanya diberikan Rp 1 juta dan kasiboot 10 lembar, asbes 8 lembar, kayu jowo ukuran 5x7x400. 2 batang, paku internit 1/2 kg.

Setelah itu lama tak kunjung ada kejelasan dari kepala desa. Akhirnya Suparmi menanyakan kekurangan dana tersebut kepada Kades Suyadi,

kata Suparmi. “Pak Kades mengatakan jika nanti dananya akan dipotong vee Rp 500.000 untuk Kades”, jelas Suparmi.

Suparmi pun menurut saja, dengan harapan cepat dibenahi rumahnya yang rusak. Namun hingga dipengujung tahun 2013 ini pun tidak ada kebijakan maupun kelanjutan dari Kades Suyadi dan setiap ditanyakan Kades Suyadi marah-marah. Katanya dana sudah habis dan diberikan ke orang lain.

Terus bagaimana nasib rumah Sadino dan Suparmi yang sampai saat ini masih tekatung-katung menunggu perbaikan rumahnya yang belum jelas.

Dari narasumber lain Koran ini juga menceritakan, “rumah Sadino pernah diambil fotonya untuk pengajuan bantuan bedah rumah tahun 2012 kemarin, tapi yang dipakai pengajuan KTP orang lain bukan KTP Sadino.

Akhirnya yang mendapat pencairan dana bedah rumah orang lain juga bukan Sadino”, jalasnya. (heri)

LECEHKAN Sambungan dari hal. 1 cemaran nama baik sejumlah wartawan yang tergabung pada hari itu juga Rabu (27/11) langsung Menuju ke Mapolres Probolinggo untuk melaporkan Tinadakan Oknum Kepala Sekolah tersebut dengan disertakan bukti bukti yang ada, dengan STPL No: LAPOL/588/ XI?2013/Polres.

Selanjutnya dari semua media cetak yang tergabung akan terus memantau dan mengawal pelaporan tersebut sampai tunSurat laporan STPL No: LAPOL/588/XI?2013/Polres tas. Ketua Folembaga pendidikan SDN Besuk rum Wartawan Mingguan ProbolingAgung langsung menemui Kepala go (F-WAMIPRO) dengan adanya Sekolah Diruangannya. Padahal para kasus tersebut maka, tindakan yang wartawan sudah mengasumsikan biar dilakukan oleh oknum sekolah tidak mengganggu aktifitas belajar tersebut akan diadukan juga ke Dewan mengajar atau menjadi perhatian para Pers Nasio-nal, dan pihak-pihak terkait siswa, tapi tetap saja dari Cabang untuk menindak lanjuti.

Dinas Pendidikan mengarahkan ke Selaku Jurnalis menurut ketiga lembaga sekolah dan pada akhirnya wartawan tersebut saat itu sudah tetap menjadi perhatian. melaksanakan tugasnya sebagai mana Pada saat dikonfirmasi oleh mestinya, yang sudah mengacu kepasemua wartawan yang datang kurang da UU no 40 th 1999 tentang PERS, lebih dari 25 Media Cetak dan 80 serta sesuai dengan kode etik jurwartawan, Nur Mahfud kebingungan nalistik. (edy) tidak bisa menjawab dan hanya diam membisu seribu bahasa. Akhirnya Pengawas Cabang Diknas mengarahkan dan memfasilitasi kepada awak Sambungan dari hal. 12 media semua untuk mengklarifikasi tindakan kepala sekolah dan secara khusus [DAK] dari pemerintah dan saat lisan pengawas menyampaikan per- itu masih dalam kewenangan kepala mohonan maaf atas semua kejadian sekolah yang lama. Sedang-kan KS yang terjadi pada Insan Pers di wilayah Edy Dwi Martoyo S. Pd SD baru pendidikan Besuk terutama di menjabat kepala SDN Klagen 1 pada kelembagaan SDN BesukAgung yang bulan agustus 2013. Karena itu masalah dilakukan oleh Oknum Kepala Seko- proses pembangunan ruang kelas 2 lah dan akan berkoordinasi dengan tersebut kepalasekolah baru tidak tahu.

Menurut informasi yang SMN kepala Cabang Diknas Besuk yang kebetulan pada saat itu tidak ada ditem- dapat dari masyarakat, Th 2009 itu pat. pembangunan RKB di laksanakan Dengan adanya pemam-pangan oleh Sugiyo warga dusun pokak desa Foto dan Steatman Kepala Sekolah Klagen kecamatan Rejoso yang Be-suk Agung yang dirasa meleceh- bertindak sebagai rekanan pelaksakan Profesi Wartawan dan Pen- naan pembangunan. Menurut penje-

AMBRUK

Beberapa unit rumah warga yang mendapat bantuan bedah ruamh

GEDUNG FIF

SMPN 2 SINGOSARI

Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1

Dugaan ini dilontarkan Imam Sholeh SH, ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Studi Khusus Masalah Kerakyataan (FSKMK), saat ditemui selepas melaporkan persoalan ini Polres Sidoarjo. “Kita laporkan terjadinya pemakaian tanah negara tanpa hak, yang dilakukan oleh FIF Group Jl Pahlawan Sidoarjo,” tutur Imam Sholeh.

Selain melaporkan pemakaian tanah tanpa hak, FSKMK juga melaporkan pejabat terkait yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum diatas. Diantaranya pejabat kepala desa Janti Sidoarjo, serta pejabat BPN , karena diduga turut menyalahgunakan wewenangnya untuk memberikan ijin pemakaian hak tanah negara itu.

“Kita duga, kepala desa setempat juga melakukan kebijaksanaan yang

dianggap korupsi atau korporasi sesuai pasal 2 UU No 31 tahun 1999. Pada pasal ini, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun,” ungkap Imam.

Dari informasi yang diperoleh FSKMK , tanah yang saat ini berdiri gedung FIF, dulu terdapat aliran sungai untuk mengaliris sawah milik penduduk setempat. Selain itu, juga terdapat rel kereta angkut tebu, yang biasa digunakan para petani saat panen tebu.

“Dari informasi dan data yang kita temukan, tanah negara yang digunakan untuk bangunan FIF ini sekitar 1000 meter2,” ujar Imam Sholeh. Sementara itu Kepala BPN Sidoarjo tidak bisa dihubungi terkait masalah ini. (met)

DEWAN PERS Sambungan dari hal. 1 Menurut Bagir, masalah pemberitaan KPK bergantung pada reporter setiap media. Kalau mereka memilih boikot, dia menambahkan, menjadi urusan reporter dengan masing-masing redaksi newsroom medianya.

Masalah boikot wartawan KPK menjadi provokatif karena citra lembaga itu sebagai pembuat berita dan sering kali jadi sorotan. “Padahal, kalau reporter tidak mau memberitakan, itu urusan mereka. Mau apa lagi?” ujar Bagir.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P.,

menyatakan suasana sempat kikuk akibat aksi boikot yang dilakukan oleh sejumlah peliput di komisi antikorupsi.

“Pimpinan yang memberikan keterangan pers dan berbicara di depan jadi merasa tidak enak,” kata Johan.

Dia menyebutkan, pimpinan KPK juga punya harga diri yang perlu dijaga. “Untuk itu akhirnya keterangan pers tidak jadi diberikan karena ada sejumlah protes,” kata dia.

Dalam jumpa pers yang berlangsung pada Senin, 25 November 2013, hadir Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Bambang Widjo-

episode baru, dari temuan tim investigasi SMN banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum guru sehingga negara dirugikan hingga milyaran rupiah. Dari temuan di lapangan menyebutkan seorang oknum guru berinisial “M” menjabat sebagai bendahara sekolah merangkap sebagai bendahara BOS selama 10 tahun lebih.

Dengan menempatkan pejabat abadi yakni Saudara “M” tanpa tergantikan sampai sekarang, ini jelas sudah melanggar prosedur dan tatanan terhadap masa jabatan sehingga memudahkan terjadinya konspirasi secara sistematik, terkontrol dan terkondisi untuk merealisasikan terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini dikuatkan bahwa secara fakta dari semua pejabat struktural di SMPN 02 Singosari maupun wali murid dari generasi ke generasi berikut telah mengetahui akan adanya dugaan kuat

janto, dan Deputi Penindakan KPK Warih Sadono. Saat jumpa pers dibuka oleh Johan, seorang jurnalis televisi nasional langsung memotong sebelum pimpinan KPK sempat memberikan keterangan.

Peristiwa itu pun tersiar secara langsung oleh siaran televisi nasional.

“Saya hanya mengatakan pada mereka, (konpers ini) perlu dilanjutkan atau tidak?” kata Johan.

Belakangan, Johan menyatakan sebagian besar wartawan tetap meneruskan pemberitaan. “Akhirnya mereka meminta konferensi pers lagi pada saya (sebagai juru bicara KPK)”. (red)

terjadinya pelanggaran jabatan dan penyalagunaan wewenang.

Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang diduga telah dilakukan oknum bendahara “M” ini perlu untuk diperiksa, menurut narasumber terpercaya yang tidak mau namanya dikorankan mengatakan kepada wartawan, semenjak menjabat sebagai bendahara oknum “M” dalam kurun waktu 10 tahun, kini memiliki aset-aset yang berlimpah, seperti pembelian bangunan rumah dan tanah, di Jalan Kertarejasa Singosari. Renovasi rumah pribadi di Jalan Raya Tunggul Ametung Singosari, renovasi bangunan rumah milik mertua berlokasi di Kabupaten Malang, membeli sebidang sawah di daerah Karangploso, memiliki kebun/lahan pertanian di daerah Banjarsari, membeli kapling tanah perumahan di daerah Araya (Perumahan elit di Kota Malang).

Bersama stafnya membeli kapling tanah di belakang rumah sakit Marsudi Waluyo Singosari, gaji sebagai guru selama berturut-turut tidak pernah diambil dan uang direkening atas nama pribadi jumlahnya ratusan juta (rekening gendut).

Dari beberapa temuan yang berhasil dihimpun oleh tim investigasi SMN, adanya praktek-praktek yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, bahwa pada setiap sekolah yang menerima dana BOS dilarang keras melakukan pungutan lain dalam bentuk apapun, namun yang terjadi ada pungli sebesar Rp 350.000,- per siswa sebagai biaya atas adanya pelajaran tambahan tanpa adanya surat edaran dan dipungut oleh setiap wali

PAVING ASAL JADI

lasan guru-guru yang mengetahui saat pembangunan itu berlangsung menjelaskan bahwa pihak sekolah pada saat itu hanya bisa mengelus dada melihat material bangunan yang di gunakan karena kondisi material tampak jelek mutunya di banding ketentuan.

Terutama material kayu yang dipakai tidak jelas kayu apa dan masih dalam kondisi basah ketika dipasang.

Tetapi pihak sekolah tidak berani protes karena saat itu pihak konsultan yang mengawasi tidak mempermasalahkan. Dan tetap bahan bangunan tersebut yang di pasang. Selain pihak sekolah memang tidak memahami tehnis konstruksi SDN Klagen 1 memang kekurangan ruang kelas jadi

tidak diisinya celah antar paving yang sudah tertata dengan pasir lazimnya pemasangan paving. Tak pelak celah antar paving renggang dan dibiarkan berlubang tanpa terisi pasir untuk menutup celahnya.

Hingga diturunkannya berita ini, belum ada pihak yang dimintai keterangan baik pihak pelaksana proyek maupun dari pihak sekolah SDN Tempuran, Pasrepan. Mengingat pekerjaan sudah terselesaikan serta tidak adanya papan proyek dilokasi proyek tersebut. (Wan)

pihak sekolah menerima saja bangunan tersebut.

Bangunan ruang kelas baru yang hanya satu ruang itu hanya sempat di gunakan tidak lama karena kondisinya menurut pihak sekolah mengkhawatirkan karena sempat terlihat bahwa kayu blandar tidak menempel dengan tembok sehingga untuk mengantisipasi terjadinya bahaya yang bisa membawa korban ruang kelas tersebut praktis selama 2 tahun terakhir tidak digunakan. SDN Klagen 1 yang sebelumya hanya memi-

SDN PADI Sambungan dari hal. 1

Sambungan dari hal. 1 sebuah jalan umum maupun jalan di pemukiman. Diduga karena kurang bahkan tidak dilakukan pemadatan serta striiping pasir sebagai bantalan atau sebagai dasar sebelum paving terpasang kurang dari ketentuan yang semestinya.

Lebih ngawur lagi hal yang dilakukan oleh pelaksananya adalah

kelas. Dan lebih hebatnya keputusan diambil dari mengundang 4 orang wali murid di tiap kelas sebagai perwakilan, hal ini dilakukan pendekatan pada wali murid yang pro pungutan liar.

Peristiwa/kejadian di luar nalar juga dilakukan yakni pada remidi/her ulangan, diharuskan membawa bunga anggrek seharga Rp 50.000,- serta terjadi unsur keterpaksaan pada setiap wali murid khususnya pada semua kelas 9 (Sembilan) yang berjumlah kurang lebih 250 siswa dengan harus membayar uang sumbangan sebesar Rp 1.580.000,- setiap bulannya.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, yang merupakan indikasi adanya dugaan kuat atas terjadinya suatu peristiwa pelanggaran hukum, maka demi tegaknya hukum dan rasa keadilan yang berdasarkan pada peraturan, prosedur hukum dan undang-undang yang berlaku, untuk segera dilakukan pemeriksaan, karena sampai saat ini belum ada follow up/tindakan apapun dari para pejabat/instansi terkait.

Sementara itu menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Budi Iswoyo ketika dikonfirmasi melalui telepon, HP-nya aktif tapi tidak ada jawaban, namun setelah di SMS, Budi Ismoyo mengatakan, “lagi-lagi mengatakan kasus ini masih dipelajari dan segera ditindaklanjuti”, dari temuan yang ada saat ini tidak hanya oknum bendahara “M” yang diduga melakukan pelanggaran dugaan korupsi tapi banyak pihak yang terlibat didalamnya, untuk itu semua pihak terkait segera mengusut tuntas kasus SMPN 2 Singosari, agar jelas kepastian hukumnya. Bersambung… (tim)

Gapura masuk halaman sekolah.

liki 5 ruang kelas dan dengan tambahan satu RKB harusnya cukup untuk masing masing kelas menggunakan satu ruangan dalam proses belajar mengajar ini kembali harus menggabungkan kelas 1 dan kelas 2 dalam satu ruangan.

Ironisnya hal ini dibiarkan terjadi hingga 2 tahun berlangsung.

Perlu di ketahui bahwa SDN Klagen Rejoso memiliki siswa sebanyak 208 siswa. Dengan jumlah siswa sekian ini sudah selayaknya membutuhkan fasilitas yang memadai baik

dari segi bangunan maupu sarana peningkatan mutu untuk kegiatan proses belajar mengajar yang sehat, aman dan nyaman.

Terkait dengan ambruknya bangunan ruang kelas 2 SDN Klagen 1 kecamatan rejoso ini siapa yang harus bertanggung jawab?Benarkah bahwa ini masih menjadi tanggung jawab rekanan ? Sementara pihak Dinas Pendidikan kecamatan Rejoso beberapa kali ketika hendak dikonfirmasi masalah ini sedang tidak ada di kantor. [Ian/Rmb]

Ketika kita mendapat konfirmasi dari K3S SDN se-Kecamatan Gondang, H. Suwito S.Pd mengatakan, “Masalah penyalahgunaan pasti. Tapi apa boleh buat. Dari dinas sendiri sudah di pangkas presentasenya.

Belum dari pajak juga presentasenya dan lebih wajibnya kita harus membayar kepada Cak Nono. Bagi kita itu suatu kewajiban untuk menyelesaikan presentase tersebut dan secara otomatis pekerjaan proyek lokal dan anggaran kurang lebih seratus juta tidak bisa sesuai dengan spek dan RAP yang ditentukan”, ujarnya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto sekarang rawan terjadi korupsi. Pasalnya setiap ada pencairan dana selalu ada presentase yang dipangkas oleh oknum-oknum orang dinas sendiri dan non dinas. Akan tetapi dari pihak ketenagaan atau inspiturat belum ada tindakan tegas.

Ironisnya setiap ada permasalahan selalu diabaikan. “Untuk edisi berikutnya kami coba bikin surat kaleng kepada tipikor biar tidak terjadi suap menyuap yang terjadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto”, ujar Koran ini dan untuk tindak lanjutnya terserah dinas terkait. (cak.gun)