3. Membentuk Tim Konsultan untuk perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik; 4. Oinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rencana alokasi jumlah SD/SOLS .yang .akan . menerima OAK per kecamatan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; 5. Mengusulkan nama-nama SO/SOLS sasaran OAK tahun 2010 kepada BupatilWalikota, berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan; 6. Mengusulkan kepada BupatilWalikota susunan dan nama-nama panitia pengadaan barang/jasa; 7. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun pelaporan kegiatan OAK dengan mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Badan Negara Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Oalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan OAK; dan 9. Melaporkan pelaksanaan OAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 kepada Oirektur Jenderal Manajemen Pendidikan Oasar dan Menengah up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Oasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional. O. Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Oalam konteks program OAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalarri rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan OAK bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota. E. Kepala Sekolah
1. Bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kesesuaian barang dengan naskah Berita Acara Serah Terima; 2. Menandatangani berita acara serah terima barang di sekolah; 3. Mencatat hasil OAK bidang pendidikan sebagai inventaris sekolah. F. Komite Sekolah Komite Sekolah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Pengelolaan dan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Oalam konteks OAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010, Komite Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan OAK bidang pendidikan di tingkat sekolah. -11足