5.
perjalanan dinas.
B. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan penggunaan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010, seperti izin mendirikan ba~1gungan, konsultan dan sebagainya tidak dapat dibiayai dari DAK bidang pendidikan. C. Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai DAK sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B tersebut, pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping. IX.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A. Pemerintah Provinsi
1. Melaksanakan
supervisi dan monitoring pelaksanaan DAK di kabupaten/kota; dan
serta
penilaian
terhadap
2. Melaporkan hasil supervisi dan monitoring kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, u.p. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
B. Pemerintah Kabupaten/Kota
1. Menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya, sesuai dengan Pasa! 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 2. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan perencanaan, sosialisasi, pengawasan, biaya lelang dan biaya operasional lainnya sesuai dengan kebutuhan; 3. Menetapkan nama-nama SD/SDLB penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dalam Keputusan BupatilWalikota dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah up. Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat; 4. Menetapkan panitia pengadaan kegiatan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010; 5. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat kabupaten/kota. C. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 1. Membentuk Tim Teknis untuk melakukan pemetaan dan pendataan kondisi prasarana sekolah dan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolah; 2. Membentuk Tim Teknis untuk masing-masing kegiatan pengadaan sesuai dengan kompetensinya; -10 足