SRIWIJAYA POST Selasa, 29 Juni 2010
17
Indralaya, Kayuagung, Martapura, Muaradua
Bangunan Wajib Bertingkat n Pinggir Poros Jalintim
SRIPO/HERMAN
PRASASTI — Menteri Koperasi dan UKM, Syarifuddin Hasan menandatangani prasasti peresmian Proyek Konveksi TPKU PPI Ogan Ilir, didampingi Wakil Gubernur Sumsel, Eddy Yusuf, Senin (28/6).
PPI Cetak Santri Terampil n Proyek Konveksi Rp 200 Juta INDRALAYA, SRIPO — Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ittifaqiah (PPI) Indralaya Kabupaten Ogan Ilir (OI) bakal mencetak santri dan santriwati yang terampil membuat pakaian. Baik berupa baju, celana, jilbab (kerudung), hingga produk fashion lainnya. Hal ini memungkinkan dilakukan para santri di Ponpes tersebut karena proyek konveksi senilai Rp 200 juta yang mendapat bantuan hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. Peresmian proyek konveksi yang dinaungi langsung oleh Tempat Praktek Ketrampilan Usaha (TPKU) PPI ini oleh Menteri Koperasi dan UKM DR Syarifuddin Hasan MM, MBA, Senin (28/6). Syarifuddin mengatakan, bantuan sumbangan Rp 200 juta bagi TPKU PPI ini dalam bentuk hibah, yang merupakan program TPKU Kementerian Koperasi dan UKM, bagi Ponpes yang memiliki program TPKU sejenis. Menurutnya, Koperasi dan UKM telah mengucurkan bantuan kepada 19 TPKU Ponpes di Sumsel. Bantuan hibah, lanjutnya disesuaikan dengan usaha yang dikembangkan Ponpes tersebut. Usaha itu bisa jenis konveksi, bengkel, makanan atau lainnya. “Bantuan hibah bisa Rp 100 hingga Rp 200 juta, disesuaikan dengan usaha yang dikembangkan TPKU Ponpes tersebut,” jelasnya saat peresmian proyek Konveksi Ponpes PPI, Senin kemarin. Sementara itu Kepala TPKU PPI, Zainal Abidin mengatakan, proyek konveksi TPKU PPI ini merupakan proyek tahun 2009 yang dikucurkan selama empat tahap mulai Desember 2009 dan berakhir Maret 2010. (trs)
BANYUASIN, SRIPO — Masyarakat yang memiliki bangunan baik rumah dan toko (Ruko), rumah pribadi, atau bangunan lainnya yang berada di pinggir poros jalan lintas timur (Jalintim) mulai dari Kelurahan Kayuarakuning, Mulyaagung, Pangkalanbalai, Kedondongraye hingga Kelurahan Sterio, harus bersiapsiap untuk merubah bentuk bangunan, terutama bangunan yang masih satu tingkat. Pasalnya, Pemkab Banyuasin mulai Tahun 2011 mewajibkan masyarakat yang tinggal di pinggir Jalintim untuk merubah atau membangun bangunan minimal dua lantai (bertingkat), aturan itu dilakukan untuk mendukung rencana pembangunan Kota Pangkalanbalai sebagai Kota Metropolis. Bupati Banyuasin, Ir H Amiruddin Inoed diselasela pembukaan Festival Kebudayaan Islam dalam rangka HUT ke-8 Banyuasin, Senin (28/6) mengatakan, untuk mewujudkan Pangkalanbalai sebagai ibukota kabupaten yang bebas kemacetan dan men-
jadi sentra ekonomi baru, banyak hal yang mesti dilakukan ke depan. Tidak hanya pelebaran jalan kota menjadi empat lajur dan dua lajur sepanjang 8,8 kilometer dari pintu gerbang Kayuarakuning hingga Kelurahan Sterio, seperti yang telah tertuang dalam masterplan pembangunan kota metropolis, namun juga harus merubah bentuk kota menjadi kota yang lebih tertata. “Bangunan sekarang terkesan semeraut dari letak hingga bentuknya, maka untuk menata kota ini agar lebih baik tahun 2011 mendatang semua bangunan yang ada di jalur 8,8 kilometer ini harus bangunan bertingkat,” kata Amiruddin. Bupati Banyuasin didampingi Camat Banyuasin III Drs Indra Hadi menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin mendirikan bangunan ataupun izin usaha lainnya jika bangunan tersebut bukan bangunan bertingkat. “Mulai tahun 2010 ini untuk bangunan baru seperti ruko atupun rumah di sepanjang jalan kota ini wajib bangunan bertingkat de-
n Diterapkan Tahun 2011
SRIPO/SYAIFUDDIN
BERTINGKAT — Bangunan di sepanjang jalur Kota Pangkalanbalai Tahun 2011 wajib bertingkat. Hal itu untuk menciptakan kota ini lebih tertata. Nampak sejumlah bangunan di depan pasar Pangkalanbalai, Senin (28/6).
ngan jarak bangunan dengan bibir jalan sejauh sembilan meter, kalau tidak maka IMB tidak akan diterbitkan,” jelasnya. Dalam melakukan proses pembangunan, terang Ami-
Kami Menuntut Kesejahteraan n Pekerja PT BBA Aksi Mogok MUSIRAWAS, SRIPO — Pekerja perusahaan pengolahan karet, PT Bumi Beliti Abadi (BBA) di Desa Remayu Kecamatan Tuahnegeri, Senin (28/6) menggelar aksi mogok kerja. Pekerja mendesak perusahaan agar mengabulkan enam tuntutan mereka. Agustomi, kordinator pekerja yang melakukan aksi mogok mengatakan, tuntutan mereka antara lain perusahaan mengabulkan premi kehadiran (disesuaikan oleh perusahaan) dan uang tunggu (jika karyawan diliburkan oleh perusahaan), selain itu menuntut agar perusahaan mengabulkan uang pisah/ penggantian hak atau penghargaan jasa jika pekerja mengundurkan diri
atas kemauannya sendiri dengan masa kerja minimal satu tahun. Tuntutan selanjutnya adalah uang makan, yaitu jika pekerja masuk kerja wajib delapan jam sehari, dan ada uang makan tambahan atau uang makan lembur jika pekerja bekerja lebih dari tiga jam pada hari tersebut. Tuntutan lainnya adalah uang transportasi yang disesuaikan dengan pekerja jarak terjauh, dan terakhir adalah menuntut adanya bantuan untuk isteri melahirkan atau keguguran yang disesuaikan oleh perusahaan. Setelah melakukan aksi, perwakilan pekerja terdiri dari 12 orang akhirnya diterima oleh pihak perusahaan. Hadir dalam perte-
muan tersebut antara lain dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Musirawas, Disnakertrans, serta instansi terkait lainnya. Dikesempatan ini General Manager PT BBA, Ruddy R Naulibasa menyatakan, sejauh ini pihak perusahaan telah melakukan pertemuan internal dengan para pekerja, berkaitan dengan tuntutan kesejahteraan itu. “Perusahaan telah berupaya mengabulkan tiga tuntutan pekerja antara lain memberikan uang tunggu atau jika pekerja diliburkan yang besarannya masih dalam tahap negosiasi. Sedangkan untuk premi kehadiran akan diberikan Rp 1.000 per hari, dan untuk uang kerajinan Rp 20 ribu per bulan,” katanya. (zie)
ruddin memang selalu menimbulkan dampak positif dan negatif, namun demikian dirinya berharap masyarakat Banyuasin terutama warga yang akan terkena dampak pembangunan
itu agar dapat mendukung rencana tersebut. Karena tanpa dukungan masyarakat maka rencana untuk mewujudkan kota ini sebagai Kota Metropolis, maka akan terhambat. (udn)
Minta Pilkades Diulang BANYUASIN, SRIPO — Proses pemilihan kepala desa (Pilkades) Pancamukti Kecamatan Muaratelang, Kabupaten Banyuasin, dinilai cacat hukum karena ditemukan satu pemilih bukan warga Pancamukti. Karena itu warga menuntut Pilkades tersebut diulang. Hal itu disampaikan perwakilan warga yang mendatangi DPRD Banyuasin, Senin (28/6). Isnandar, salah satu calon Kades di hadapan Komisi I mengatakan, dugaan pemilih dari lain desa ini ada sekitar 4 kepala keluarga (KK) atau
9 mata pilih, namun dari hasil penelusuran hanya ditemukan satu bukti saja yakni atas nama Bambang, asal Desa Upangceria Jembatan 1 RW 05. Pilkades Pancamukti dengan 1.736 mata pilih itu digelar 19 April diikuti M Jalaluddin meraih 449 suara, Isnandar (439), Sujarno (282), Alfantri Widodo 264 suara. Anggota DPRD Banyuasin dari Dapil Muaratelang, Sukardi SP meminta agar instansi terkait menindaklanjuti persoalan ini dengan menurunkan inspektorat. (udn)