SRIWIJAYA POST Rabu, 7 Desember 2011
11
Kadis Kominfo Kecewa ■ Undangan tak Dihadiri Kepala SKPD Ini kan sudah ada aturannya tapi mengapa semua Kepala SKPD tidak ada yang hadir, malah mengirimkan utusan saja
”
”
SYAIDINA ALI Kepala Dinas Kominfo Palembang
PALEMBANG, SRIPO — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Palembang, Syaidina Ali mengaku kecewa kepada seluruh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkot Palembang. Pasalnya undangan rapat penyusunan E-Goverment tak satupun dihadiri kepala dinas. Mereka hanya mengirimkan perwakilan saja sebagai peserta. Padahal menurut Syaidina, kegiatan
SRIPO/STS
la SKPD tidak ada yang hadir, malah mengirimkan utusan saja,” ungkap Syaidina Ali kepada media di Ruang Parameswara, Selasa (6/12). Dia mengaku kewenangan penyusunan e-government malah sudah dikuatkan dengan Perwali No 92 tahun 2011. “Jadi landasan hukumnya sudah sangat kuat,” katanya. Ini berarti Dinas Kominfo berhak
lam wadah website tiap SKPD yang kemudian diakumulatifkan dengan website Pemkot secara umum pada www. palembang.go.id. Dia menilai selama ini pengembangan e-government di lingkungan Pemkot Palembang sudah berjalan lumayan baik. Namun perlu penajaman dan peningkatan lagi agar menyentuh ke sasaran yang tepat. “Ya, salah satu poin penting dari Perwali No 92 Tahun 2011 adalah kewenangan pengaturan e-government ada di Dinas Kominfo Palembang yang kelak bertanggung jawab untuk penataan dan pengembangan, serta penyebarluasan informasi pemerintah melalui saluran teknologi informasi yang tersedia,” katanya. Selain juga menyerap informasi, SPKD juga perlu berdialog
untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, serta transparan dan profesional,” ujar Syaidina. Masih kata Syaidina, dalam waktu dekat bakal me-
ngundang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Bakohumasda, operator e-gov, dan jurnalis untuk berdialog. “Kita akan duduk bersama,” katanya. (sta)
Kolom: M Husni Thamrin Sekda Kota Palembang
Wewenang Penuh SAAT ini Dinas Kominfo Palembang berwenang penuh menyusun rencana induk pengembangan e-gov di lingkungan Pemkot Palembang. Jadi semua SKPD wajib berkoordinasi. Dengan berkoordinasi, akan ada keterpaduan dan keseragaman pengelolaan dan penyebarluasan informasi kepada publik. Selain penggunaan teknologi informasi, pemerintah juga bakal menyebarluaskan informasi melalui saluran komunikasi yang lain. SRIPO/STS Seperti media cetak, media tradisional, radio dan televisi. Dengan begitu informasinya lebih menyeluruh. (sta)
Coba Kalau yang Ngundang Pak Walikotanya Rcokro Menggolo salah anda pak saidina,,,coba kalau yang ngundang pak walikotanya,,,, Erwan Armada contoh yg tdk terpuji.Tdk layak di perlihat kan Kepada publik Hendra Hs Nah retinyo itu tuh bukan E-Goverment tapi BadGoverment....
ini begitu penting untuk menyusun e-Government atau skala pengembangan informasi publik ke media. “Bagaimana teknis pelaporan, apa saja yang harus disampaikan, tata cara menyampaikan informasi, bagian mana saja yang perlu diketahui masyarakat. Ini kan sudah ada aturannya tapi mengapa semua kepa-
menegur semua Kepala SKPD yang tidak mau memberikan keterangan kepada media menyangkut keterbukaan informasi publik. Kondisi apapun yang terjadi di Pemkot seharusnya bisa cepat diketahui masyarakat jika Kepala SKPD mau terbuka. Semua sistem penyajian dan informasi itu juga wajib dituangkan da-
dengan masyarakat. Pihaknya juga a k a n memfasilitasi SKP D k e media. “Pengembangan e-gov itu adalah
Andri Irawan mungkin salah satu bentuk protes. Kalau warga mengajukan protes dengan cara aksi demo, kalau pejabat, ya begini. Kalau demo, mungkin mereka takutmenjadi TSK n digeser dari kursi empuk... Hengki Putra kalo betumburan undanganyo mang Sriwijaya Post Budi Save Begitulah kita belom siap menerima pendapat dan pemikiran maju dari lainnya
Ny Suzana Eddy Yusuf DOK SRIPO
Semangat Bela Negara
H
J Suzana Eddy Yusuf sangat concern dengan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi generasi muda. Menurutnya hal itu harus dimulai dari internal keluarga tercermin dari pola asuh orang tua. PKK secara organisatoris sudah mengakar hingga sampai ke desa-desa. Suzana menilai posisi PKK memiliki nilai strategis mewujudkan rumah tangga ideal. “Pengurus PKK provinsi akan terus mensosialisasikan konsep pendidikan bela negara dengan pola asuh anak dan remaja,” katanya usai membuka Sosialisasi PKBN yang diikuti 150 pengurus PKK di Sumsel di Gedung Rajawali, Selasa (6/12). Sosialisasi kesadaran bela negara ini akan disampaikan ke desa-desa secara langsung dengan kader PKK. Pengaruh media massa diyakini turut mempengaruhi tatanan hidup bermasyarakat anak bangsa, antara lain masuknya budaya asing ke ranah budaya asli Indonesia, maka perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap hukum dan cinta tanah air. “PKK harus memiliki adaptabilitas dengan perubahan zaman. PKK harus terus dikembangkan dengan berbagai program yang mampu mengakomodir dan memperjuangkan pemberdayaan kesejahteraan keluarga,” katanya. (husin)