SRIWIJAYA POST Kamis, 5 Agustus 2010
Anggota DPR RI As’ad Syam Ditangkap JAKARTA, SRIPO — Anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Muarojambi As’ad Syam ditangkap dalam operasi intelijen gabungan Kejaksaan dan KPK di rumahnya, Pondok Cabe, Rabu (4/8) malam. Penangkapan dilakukan karena As’ad yang sudah divonis empat tahun penjara dalam kasus korupsi penggunaan dana Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Unit 22 Sungaibahar, menolak dieksekusi setelah berulangkali dipanggil oleh Kejati Jambi. “Terpidana ditahan tanpa perlawanan. Dia ditangkap di rumahnya di daerah Pondok Cabe pada 21.30,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khori Harahap kepada wartawan. Menurut Babul, terpidana As’ad yang juga anggota Komisi VIII dari Fraksi Demokrat tersebut kerap berpindah-pindah di tempat selama di Jakarta. Ia sudah ditetapkan sebagai buronan atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Jambi beberapa bulan yang lalu. Selama ditetapkan buron, Kejati Jambi berkoordinasi dengan Kejati DKI Jakarta
dan Kejagung untuk menangkap As’ad Syam. As’ad Syam muncul terakhir kali ketika dipanggil oleh Badan Kehormatan DPR RI pada Kamis, 22 Juli 2010. Anggota BK DPR Nurdiman Munir ketika itu menjelaskan, As’ad dipanggil terkait statusnya sebagai terpidana dalam kasus PLTD Sungai Bahar, Jambi. Seusai diperiksa BK DPR, As’ad enggan menjawab. Semalam As’ad dibawa tim gabungan untuk ditahan di Rutan Kejagung. “Pagi ini kita akan serahkan terpidana ke Jambi,” terangnya. Dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti, pada 3 APril 2008, As’ad divonis bebas. Jaksa penuntut umum melanjutkan proses hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya, MA memutus As’ad bersalah dan memvonis empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan. Putusan MA ini lebih rendah dari tuntutan penuntut umum enam tahun penjara. As’ad dijerat dengan dakwaan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor
20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat 1 KUHP, atau Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan hukuman empat tahun penjara dikurangi masa penahanan sebelumnya. Sementara itu dalam waktu dekat, Partai Demokrat akan melakukan rapat pengurus pusat untuk membahas perihal As’ad Syam ini. Bukan hanya diproses di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, nasib As’ad akan dibahas di Dewan Kehormatan Partai Demokrat. “Saya kira ini sudah sangat serius untuk membahas itu,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua. Menurutnya, rapat pengurus pusat belum sampai membahas nasib As’ad Syam selaku anggota Dewan asal partai Demokrat. Partai Demokrat akan menanti langkah aparat penegak hukum dalam menangani perkara hukum As’ad Syam. “Kita menunggu apa yang dilakukan oleh lembaga hukum. Dan kami tidak harus segera mencabut dia begitu saja,” ujarnya. (tribunnews/yog)
Lolos dari Serangan Bom
kata sumber itu. Ia menanggapi berita-berita di laman internet konservatif bahwa sebuah granat tangan meledak dekat sebuah kendaraan yang membawa wartawan yang ikut rombongan presiden itu di kota Hamedan, Iran barat. Stasiun televisi Al-Alam berbahasa Arab milik Iran memberitakan petasan itu dibakar untuk menyambut presiden itu. Ahmadinejad kemudian menyampaikan pidato yang
disiarkan langsung oleh televisi pada masyarakat lokal yang berkumpul di sebuah stadion dan tidak menyebut tentang insiden itu. Pemimpin berhaluan keras itu pekan ini menyatakan pihak “Zionis” ingin membunuh dia. Meskipun dibantah patut diperhitungkan insiden dapat menimpa Ahmadinejad. Presiden Iran ini mendapat kritikan keras dari anggota parlemen. Khususnya dari tokoh-tokoh politik sayap kanan. (Ant)
gelar Piala Indonesia untuk yang ketiga kalinya. Namun bonus sudah dapat diterima sejak para pemain mampu lolos ke semifinal. Bonus diberikan ketika SFC lolos ke babak Semifinal, mereka menerima Rp200 juta plus bonus Rp 80 juta di laga home dan Rp 100 juta di laga away, sehingga total Rp 380 juta. Selanjutnya jika lolos ke babak final, maka akan mendapatkan Rp 250 juta plus
100 juta. Maka total bonus Rp 350 juta. Kemudian, jika Zah Rahan cs menjadi juara PI, diberi bonus sebesar Rp 500 juta plus 60 persen dari hadiah PI (Rp 1 miliar) yakni 600 juta. Maka total hadiah di final mencapai Rp 1,1 miliar. “Total Rp 1,83 miliar bagi pemain dan pelatih. Hadiah ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan bagi pemain,” jelas putra sulung H Alex Noerdin itu. (Ant/ndr)
dari halaman 1 mobil Presiden Mahmoud Ahmadinejad tidak diserang granat. Seorang pejabat di kantor media setempat mengatakan kepada AFP ledakan itu berasal dari sebuah “petasan.” “Itu adalah sebuah petasan, dan sebuah pernyataan akan segera dikeluarkan”
Alex Sudah Beri Bonus dari halaman 1 bang sehingga masyarakat bisa melihatnya. Rp 1,8 Miliar Presiden Klub SFC, H Dodi Reza Alex sebelumnya menjanjikan total bonus sebesar Rp 1,8 miliar untuk para pemain, jika mampu mempertahankan
Gardu PLN Meledak dari halaman 1 Rabu (4/8). Akibat listrik padam otomatis aktivitas di kantor walikota tidak itu terhenti. Termasuk KPPT. Untuk memberi pelayanan kepada warga Pemkot mengambil suplai listrik dari instalasi/jaringan lain. Namun demikian website kantor pelayanan itu be-
BI Harus Transparan dari halaman 1 pertanggungjawabannya secara tidak langsung juga kepada publik serta berbicara pada wilayah publik harus ada check and balance. “Yang steril dari kebijakan BI sesuai aturan yang ada adalah kebijakan moneter dan redenominasi ini (kebijakan) non moneter,” papar Harry. Politisi Partai Golkar ini sekadar mengingatkan BI jangan sampai kasus pencetakan uang polimer pecahan Rp 100.000 di Australia beberapa waktu lalu mengagetkan semua pihak terjadi lagi. Kasus ini diduga melibatkan suap senilai kurang lebih 1,3 juta dolar AS kepada pejabat BI waktu itu. Uang haram itu diterima dari Reserve Bank of Australia (RBA) atau Bank Sentral Australia dalam proyek pencetakan uang pecahan Rp 100.000 pada 1999 silam. Mengenai keinginan Gubernur BI terpilih Darmin Nasution agar redenominasi dimasukkan dalam rancangan undang-undang (RUU) Mata Uang yang sedang digodok DPR RI, itu bisa saja dilakukan sebab kebijakan sensitif seperti redenominasi harus punya kekuatan hukum tetap mengikat. (tribunnews/aco)
lum bisa difungsikan. Sementara hotspot di sepanjang di Jalan Merdeka, Kambang Iwak (KI), dan Benteng Kuto Besak (BKB) tak berfungsi sama sekali. Sampai kemarin dari PLN belum juga datang untuk memperbaiki gardu dan travo yang terbakar. Ia memperkirakan hotspot baru dapat digunakan, Kamis (4/8) hari ini. Tergantung suplai listrik. “Mudah-mudahan besok (hari ini) beres. Teman-teman di Pemkot dan warga bisa menggunakan internet kembali,”
ujarnya. Kepala KPPT, Sadruddin Hadjar, S.Sos. MSi mengungkapkan, terbakarnya gardu listrik menghambat sistem pendataan secara elektronik yang berlangsung Selasa pukul 15.00 hingga Rabu pukul 09.00. Selama gangguan terjadi pencatatan dilakukan secara manual. “Teman-teman dari bagian sudah memperbaiki aliran listrik. Kalau tidak sistem tetap tak dapat difungsikan. Konsultan pun terus memantau jaringan,” tutur Sadruddin. (sep)
Dari Gurita Sampai Obama dari halaman 1 dinejad menyebut Paul sebagai simbol kemerosotan dan kerusakan moral dunia Barat. Begitu pula pada Piala Dunia 2006 --belum setahun ia menjabat presiden, ketika ia berniat nontom tim Iran tampil di Piala Dunia di Jerman, ia tak diizinkan masuk ke Jerman. warga Yahudi di Jerman menentang kehadirannya mengingat pernyataannya seputar Holocaust.
Susno Minta Edmon Diusut dari halaman 1 “Kenapa Edmon dan Raja Erizman tidak disidang. Kenapa hanya Arafat dan Sumartini,” tegas Ari menirukan Susno saat membesuknya kemarin. Kepala Pusat Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Brigjen Pol Budi Waseso berjanji akan menindaktegas jika aparatnya terlibat dalam mafia kasus Gayus. “Selama ada bukti dan faktanya, pasti (ditindak). Nggak mungkin lah (tidak ditindak),” ujar Budi. 100 Ribu Dolar Dalam kesaksiannya un-
Kader Parpol Otak Aksi Anarkis dari halaman 1 taranya adalah RM (35), IM (70), DD (24), AL (35), SU (35), FZ (30), JN (24), HM (26), SY (35), AM (40) dan DR (26), Khusus DR diketahui berstatus kader salah satu partai politik. DR saat ini menjadi buruan utama lantaran diduga menjadi penggerak massa. Ia juga diduga terlibat dalam aksi perusakan dan pembakaran aset milik negara tersebut. Kapolres Banyuasin AKBP Drs Susilo Rahayu Irinto kepada Sripo mengatakan, penetapan 15 tersangka de-
Gaji ke-13 PNS OI Cair Hari Ini dari halaman 1 purna dewan, kemarin mengatakan Pemkab OI akan segera membayar gaji ke13 PNS dalam waktu dekat ini. Mungkin paling lama 5 hari lagi. “Sesuai janji saya sebelum masuk puasa,” tegasnya. Disinggung soal oknum LSM yang ribut-ribut di DPR RI mempermasalah-
7
Penolakan ini dipicu oleh pernyataannya di hadapan mahasiswa pada akhir 2005 yang menyerukan Israel dihapus dari peta dunia. Ini menjadi kontroversi, baik Presiden Shimon Peres (ketika itu), sejumlah pemimpin dunia, menuntut agar Iran dikeluarkan PBB. Mitos Holocaust Serangan langsung terhadap Israel, berlanjut. Pernyataan serupa diulang 14 Desember 2005, ketika ia mengatakan bahwa Holocaust (peristiwa pembantaian Yahudi oleh rezim Nazi Jerman pada masa Perang Dunia II) hanyalah sebuah mitos. Bukan hanya menuai
musuh dari luar. Lawan politiknya di dalam negeri mengkritik kebijakan domestik dan luar negeri. Terutama dari tokoh ulama besar Ayatollah Hossein Ali Montazeri. Montazeri menilai pernyataan Ahmadinejad terhadap AS dinilai tidak logis dan memprovokasi karena tidak akan berdampai baik bagi rakyat Iran. Ahmadinejad tetap keukeuh dengan niat pengembangan teknologi nuklir, alasannya setiap negara merdeka berhak melakukan itu meskipun Dewan Keamanan PBB menuntut program itu dihentikan. Pasukan sekutu pimpinan
AS, nyaris melakukan tindakan militer atas isu nuklir ini. Awal pekan ini, ia menantang debat Obama terkait isu nuklir. Sehari kemudian (Rabu, 4/8 malam WIB) Mahmoud selamat dari serangan bom atas konvoi kepresidenan di Iran. Bagaimana dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Ketika berkunjung ke Indonesia Maret 2008 lalu, ia mengatakan bahwa ia dan SBY bersaudara dan akan bertindak menciptakan perdamaian dunia internasiona; Dan menguntungkan Indonesia dan Iran. (tris/berbagai sumber)
tuk Sri Sumartini, Selasa (3/8) lalu, Gayus mengaku mengeluarkan uang untuk Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Kombes Pol Pambudi Pamungkas sebesar 100 ribu dolar Amerika. Uang itu diberikan melalui pengacaranya, Haposan Hutagalung. Rincian uang yang dikeluarkan Gayus selama tersangkut perkara di Bareskrim Polri melalui Haposan yakni untuk Haposan sebesar 20 ribu dolar AS, 100 ribu dolar AS untuk penyidik agar tidak melakukan penahanan, 100 ribu dolar AS untuk penyidik tidak menyita rumahnya di Kelapa Gading, dan 500 ribu dolar AS untuk mengatur penyidik, jaksa, hakim, dan Haposan. Kendati demikian, Budi
menanggapi apa yang disampaikan Gayus di persidangan baru sebatas pengakuan saja. “Belum ada faktanya. Itu pengakuan belum tentu benar,” sergahnya. Katanya, secara internal, jajarannya akan melakukan pengawasan internal di tubuh Polri ke depan lebih ketat lagi. Peneliti senior ICW Febri Diansyah meminta agar Arafat dijadikan whistle blower agar bisa mengungkap siapa saja yang terlibat kasus Gayus. “Posisi yang tepat bagi Arafat adalah saksi terlibat, jadi dia bisa minta perlindungan ke LPSK asalkan dia mau mengungkap semuanya,” tegas Febri. Anggota Komisi Kepoli-
sian Nasional (Kompolnas) Adnan Pandu Praja meminta agar Polri tidak diskriminatif dalam pengusutan kasus Gayus. Adnan mengungkapkan, sejak Kompolnas ikut menjadi pengawas penyidikan kasus Gayus, pihaknya sudah meminta penyidik untuk menyeret atasan-atasan Kompol Arafat. Namun hal itu tidak dipenuhi oleh tim independen. “Sejak awal saya terlibat dalam masalah ini banyak nama-nama yg terperiksa dari Kompol sampai Pati. Saya pun mendesak agar diproses, tapi nampaknya kebijakan pimpinan (Polri) tetap (pada) level itu. Dan ini memang akan menjadi desakan kita kemudian,” tegasnya. (Tribunnews/yog)
ngan 11 DPO itu hasil penyelidikan dan bukti rekaman saat aksi berlangsung. “Saat kami konfrontir dengan empat tersangka yang terlebih dahulu kita tahan, mereka mengakui 11 DPO itu ikut serta dalam aksi anarkis tersebut,”katanya. “Mereka berlari keluar Banyuasin namun sebagian lagi bersembunyi, di hutan dan kebun,”katanya. Sementara itu pihak Polres sudah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat Rantaubayur melalui kegiatan reses DPRD Banyuasin untuk minta bantuan menenangkan suasana. Juga membantu aparat polres dalam mengungkap kasus tersebut. “Kami minta tokoh masyarakat untuk memberi pengertian agar dalam penyampaian aspirasi tidak melakukan tindakan anar-
kis. Aspirasi bisa disampaikan secara santun dan baik,”katanya. Dijelaskan tiga tersangka dijerat dengan pasal 170 jo 406 KHUP subsider pasal 160 jo 55 dan 56 KUHP. Masing-masing dengan ancaman hukuman 5 sampai 6 tahun penjara. “Khusus tersangka Rapiudin diancam enam tahun penjara lantaran merusak, menggerakkan, memprovokasi massa,”katanya. Pantauan Sripo, suasana Desa Tanjungmenang Musi yang berada di penggiran sungai musi atau sekitar 20 kilometer dari Jalan lintas Timur Desa Sembawa terlihat sepi. Tidak ada aktivitas yang mencolok. Ketua Badan Perwakilan Desa Hasibuan saat dihubungi mengatakan, sejuah ini masih ada beberapa warganya yang belum pu-
lang ke rumah setelah aksi tersebut. Didampingi LBH Sementara itu, empat warga yang telah ditetapkan menjadi tersangka didampingi tiga kuasa hukum dari LBH Palembang. Mereka adalah Yudianto SH, M Nuramin SH dan Andri Meliansyah. Yudianto menegaskan, pihaknya akan mendampingi empat warga itu sampai ke jejang pengadilan. Selain minta tanda tangan kuasa hukum, kedatangan mereka juga guna mempertanyakan status keempat warga Desa Tanjungmenang Musi dan Seinaik yang saat ini mendekam di Sel tahanan Mapolres Banyuasin. “Mereka yang ditahan ini belum ada surat penahanan. Kami akan mempertanyakan hal itu,”katanya. (udn)
kan gaji ke-13 PNS OI, Mawardi dengan santai menyebutkan biar saja. “Biarlah, itukan orang yang mau cari top,” katanya sambil menyunggingkan senyum. Seorang warga OI bernama Hendri, Selasa (3/8) tiba-tiba masuk ke lobi gedung DPR RI sambil menjerit-jerit histeris. Ia meneriakkan gaji ke-13 Pemkab OI yang belum dibayar. Hendri kemudian diamankan petugas. Siap Tuntut Sementara itu, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Cabang Kabupaten Ogan Ilir, siap melakukan
penuntutan hukum atas perbuatan Hendri di DPR RI. Asisten II Setda Kabupaten OI Rusdi Malika didampingi Sekretaris KORPRI. H Darjiz, Rabu (4/8) menegaskan yang dilakukan Hendri, telah masuk dalam kategori pembohongan publik, merusak nama baik Pemkab OI dan fitnah. “Dalam tayangan di televisi jelas, dia mengatasnamakan sebagai PNS OI, padahal bukan PNS, TKS atau pekerja yang makan duit gaji dari APBD dan menuduh Pemkab OI mengorupsi dana gaji ke-13 PNS OI. Itu tidak benar sama sekali,” jelas Rusdi Malika se-
raya menegaskan pihaknya sudah menyiapkan berkas untuk melaporkan perbuatan Hendri ke Polres OI. “Kami sudah dimintai keterangan oleh polisi tetapi kami tidak melakukan korupsi seperti apa yang dituduhkan,” ungkap Rusdi Malika. Dia menambahkan masalah gaji ke-13 PNS itu sudah ada dalam anggaran dan pembayarannya juga ada aturannya. Dijelaskan, sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan RI No PER-22PB/2010 pada pasal 15 ayat 1, pembayaran gaji ke-13 dibayarkan pada bulan Juni. (trs)