S A M B U N G A N
7 Rabu, 21 Desember 2011
Sriwijaya Tergelincir, 5 Orang Luka
SRIWIJAYA TERGELINCIR — Sejumlah petugas berjaga di dekat pesawat Sriwijaya Air yang tergelincir saat mendarat di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, Selasa (20/12). Pesawat asal Jakarta itu tergelincir keluar landasan pada saat hujan deras mengguyur Yogyakarta pada Selasa (20/12) sore. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut.
YOGYAKARTA — Meski tak ada korban meninggal dunia, tergelicirnya pesawat Sriwijaya Air di landasan Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, Selasa (20/12), menyebabkan lima orang penumpang mengalami luka-luka dan trauma. Para penumpang terluka dari maskapai dengan rute penebangan Surabaya-Yogyakarta itu, telah menerima perawatan di Rumah Sakit Panti Rini, Kalasan, Yogyakarta. "Ada 5 penumpang yang lukaluka dan trauma. Sekarang sudah dirawat di rumah sakit," ujar Manager Operasional PT Angkasa Pura I Bandara Adisucipto, Agus Tugiarto saat dihubungi.
ANTARA
Sambungan dari hal.1 minimal 1 tahun serta maksimalnya 5 tahun hukuman penjara," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Adi Toegarisman melalui Kepala Humas Penerangan dan Hukum Bambang Panca, Selasa (20/12). Terkait komisaris PT Karisma Troposindo Makmur Abadi Syang Prayogo, Bambang mengatakan hingga kini belum diperiksa oleh tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Tapi, lanjut Bambang, itu bukan berarti Syang Prayogo sudah pasti tidak ikut terjerat dalam kasus ini. "Saya tidak tahu kapan dia diperiksa. Yang pasti, itu tergantung tim penyidik nanti. Yang jelas, apabila terbukti ikut bersalah, didukung dengan alat bukti yang cukup, tentu dia ikut terjerat. Yang pasti, kita juga menunggu perkembangan terbaru dari tim Pidsus sendiri. Nanti kita kabari hal itu," katanya. Tidak Diistimewakan Terpisah, Kepala Rumah Tahanan (Karutan) Tanjungpinang Agus Sofyan mengungkapkan, pihaknya tidak memberikan perlakuan istimewa terhadap ketiga tahanan titipan Kejati Kepri itu. Menurut Agus, ketiganya diperlakukan sama dengan tahanan lainnya. Agus mengatakan, ketiga tersangka menempati sel yang sama dengan empat tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kapal speedboat untuk puskesmas pada Dinas Kesehatan Natuna, yakni
Sambungan dari hal.1
na rumahnya terendam air. Salah seorang ibu yang baru saja melahirkan terpaksa harus dievakuasi dari rumahnya dengan cara digotong beramai-ramai untuk melewati daerah banjir. "Tadi yang dievakuasi itu ibu-ibu yang rumahnya terkena banjir. Dianya baru saja melahirkan anak kembar dengan cara dioperasi seminggu yang lalu. Tadi kita pindahkan dia dengan kendaraan ambulan ke rumah salah satu keluarganya di Kebun Nyiur. Hal ini kita lakukan mengingat lingkungan banjir rawan terhadap kesehatan bayi yang baru saja berumur satu minggu," terang Kepala Dinas Kesehatan Lingga Ignasius Luti yang mengaku berada di lokasi bersama timnya semenjak pagi hari. Menurut penuturan beberapa warga, air mulai naik dan masuk ke rumah-rumah sejak Selasa pagi. "Hujannya dari semalam (Senin-red) pagi. Namun air mulai naik ke pemukiman warga semenjak jam 5 pagi tadi dan sampai saat ini terus naik, belum ada tanda-tanda surut," kata Ricky, warga Bukit Abun lainnya. Sementara itu, warga mengeluh-
Sambungan dari hal.1
juga disarankan untuk meminta bantuan kepada pihak lain yang kompeten dalam melakukan audit," kata Abdul Farid kepada wartawan di kantornya, Selasa (20/12). Dengan tidak bisanya BPK Batam membantu melakukan audit, kata Abdul Farid, pihaknya akan meminta bantuan kepada BPK Pusat di Jakarta. "Kami akan minta bantuan untuk mengaudit dana hibah yang diberikan kepada KPU Batam kepada BPK Pusat," terang Farid. Kata Farid, Kejari telah menyiapkan surat permintaan kepada BPK Pusat untuk membantu menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemko Batam ke KPU Batam. Surat itu, lanjut dia, akan segera dikirim. Ketidaksediaan BPK Batam membantu melakukan audit, ujar Farid, memperlambat pengusutan kasus ini. "Karena mau tidak mau kami harus menunggu data riil, berapa sebenarnya kerugian uang negara yang ditimbulkan. Kalau tidak ada hasil audit keaungan nantinya kami hanya meraba-raba saja," terang dia. Dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan bukti-bukti yang dikumpulkan Kejari, lanjut dia, sebenarnya pihaknya telah yakin
Sambungan dari hal.1
menilai kandasnya hubungan cinta putrinya dengan Bara adalah hal yang biasa terjadi di kehidupan remaja. "Putus nyambung itu biasa, tidak perlu dibesar-besarkan, biar-
3 Tersangka di ruang Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). "4 tersangka koruptor dari Ranai juga masuk ke sini persis di hari yang sama dengan masuknya ketiga tersangka tahanan titipan Kejati itu. Semuanya kita tempatkan dalam satu ruang tahanan di ruang Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) di Rutan. Semua tersangka korupsi itu tidak kita perlakukan khusus, mereka kita sama ratakan dengan tahanan lainnya," kata Agus Sofyan. Selain ketujuh tahanan itu, ruang Mapenaling juga dihuni sekitar 20 tahanan lainnya yang terlilit beragam kasus. Semua tahanan itu mendapat pelayanan sama, termasuk soal makanan dan penggunaan fasilitas yang ada di dalam rutan. "Khusus untuk tahanan titipan Kejati, menurut pantauan kita, belum ada pihak keluarga maupun pejabat terkait datang menjenguk mereka. Sampai saat inipun juga tidak ada. Semua fasilitas, baik makan dan lainnya, kita sama ratakan dengan tahanan lain dan tidak ada kita beda-bedakan," ujar Agus Sofyan. Namun, Agus Sofyan tidak memberi izin ketika wartawan koran ini meminta izin masuk ke dalam Rutan melihat kondisi ketiga tersangka. Ia meminta agar percaya saja dengan informasi yang disampaikannya, tanpa perlu melihat langsung ketiganya di dalam sel. "Mereka ada di dalam sel. Percaya dengan saya.
Apalagi mereka itu kan tersangka korupsi. Tidak usah masuklah, cukup keterangan dari saya saja ya. Yang jelas mereka berada di sel tahanan Mapenaling di sini. Dan itu sudah cukup kan," kata Agus yang juga enggan menyebutkan nomor blok ruang sel tahanan yang dihuni ketiga tersangka tersebut. Ketiga tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga roro Dompak tahun 2010 yang merugikan keuangan negara Rp3,5 miliar itu ditahan di Rutan Tanjungpinang, Senin (19/12) pukul 17.45 WIB. Sebelum ditahan, ketiganya terlebih dulu menjalani pemeriksaan selama delapan jam dari pukul 10.00 WIB di Kejati Kepri. Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Kepri Eko Bambang Riadi mengatakan penahanan ketiganya dilakukan untuk kepentingan penyidikan. "Ketiga tersangka langsung kita tahan untuk kepentingan penyidikan. Mereka (tersangka) kita titipkan ke Rutan Tanjungpinang," kata Eko. Eko menjelaskan, proyek pembangunan dermaga penyeberangan ini dibiayai dengan menggunakan APBN tahun 2010 sebesar Rp18 miliar. Proyek tersebut sebetulnya belum selesai dikerjakan atau baru berjalan 90,4 persen. Namun dalam laporannya, pengerjaan proyek itu disebut sudah selesai 100 persen. Akibatnya negara dirugikan Rp3,5 miliar. (cw40)
Banjir Rendam kan minimnya bantuan, termasuk makanan dan minuman dari pemerintah. Hingga Selasa sore, mereka mengaku baru mendapat bantuan ala kadarnya. "Banjirnya dari pagi tadi namun sampai saat ini kita baru dapat bantuan indomie 4 bungkus per kepala keluarga. Ada juga yang hanya dapat pop mie satu orang satu bungkus. Kita mau masak tidak bisa, alat-alat dapur basah semua bahkan ada juga yang tidak bisa diselamatkan," ungkap Asri, warga Bukit Abun yang rumahnya terendam sampai selutut orang dewasa. Hal senada disampaikan Mita, warga lainnya. "Sampai dengan sore ini kami hanya dapat pop mie 6 bungkus untuk 3 orang. Tadi siang dapat tiga dan sore ini dikasih lagi tiga bungkus pop mie. Hanya itulah yang bisa kita konsumsi," ujarnya. Camat Singkep Kisan Jaya yang berada di lokasi bersama petugas Dinas Kesehatan, Tagana dan beberapa anggota DPRD Lingga mengatakan, pihaknya masih fokus pada penyelamatan dan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir sehingga pemberian bantuan belum
maksimal. "Sampai saat ini kita fokuskan untuk melakukan pertolongan dan evakuasi terhadap korban banjir. Ada beberapa posko pengungsian yang kita sediakan di beberapa titik. Warga yang rumahnya terendam parah kita ungsikan sementara beserta barang-barangnya. Bantuan makanan yang kita berikan seadanya dahulu," katanya. Ia belum bisa memberikan keterangan berapa jumlah korban banjir karena masih didata. "Kita masih data berapa jumlah rumah yang terendam. Belum tahu jumlahnya. Nanti data-data itu akan diteruskan ke pihak kelurahan," ujarnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, Sungai Dabo yang melintasi daerah yang terkena banjir itu sudah tidak tampak lagi karena sudah berubah menjadi lautan air. Saluran drainase yang dibangun pemerintah dengan menghabiskan dana miliaran rupiah nyatanya tidak mampu untuk mengatasi banjir. Sampai berita ini dirilis air masih mengenangi rumah-rumah warga, padahal hujan mulai berhenti ketika memasuki waktu petang hari. (jfr)
BPK Tolak bahwa tersangka dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. "Cuma sekarang terkendala akan data-data valid atas kerugian negara yang ditimbulkan." Sementara itu, Filpan Dermawan, salah satu jaksa penyidik, mengatakan pihaknya kembali memeriksa tiga orang saksi yang merupakan rekanan KPU Batam pada Pilwako lalu, Selasa (20/12) kemarin. Kata dia, ketiga saksi yang dipanggil adalah dua dari media yaitu Batam TV dan Semenanjung TV. "Kita hanya mempertanyakan sosialisasi yang dilakukan pada saat pemilu yang melalui media itu," ungkap Filpan. Satu saksi lagi yang dimintai keterangan adalah perusahaan pencetak surat suara. Perusahaan ini, lanjut Filpan, adalah subkon dari perusahaan pemenang tender pencetakan kertas suara Pilwako Batam. Sesuai skedul yang dibuat Kejari, ujar Filpan, pemeriksaan terhadap saksi yang berasal dari rekanan KPU Batam dijadwalkan rampung Desember ini. Tapi jadwal itu terpaksa molor karena sejumlah rekanan KPU tidak memenuhi panggilan yang dilayangkan Kejari. "Sekarang ada beberapa rekanan yang kita
panggil mangkir. Ini membuat kita mesti mundur dari waktu yang telah dibuat. Pada bulan Januari nanti, kita akan memanggil kembali saksi yang mangkir itu," ujarnya. "Alasan ketidakhadiran rekanan karena pada saat sekarang ini akhir tahun sehingga mereka harus bekerja lebih ekstra karena harus tutup buku atau lain sebagainya. Kita berharap dengan rekanan yang dipanggil oleh pihak kejaksaan agar dapat hadir sesuai jadwal. Kita telah memiliki skedul siapa-siapa saja yang mesti dipanggil setiap harinya, jadi kalau ada yang tidak hadir membuat skedul menjadi molor," imbuhnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Batam telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Sekretaris KPU Batam Saripuddin Hasibuan dan Bendahara KPU Batam Dedy Syahputra. Meski telah berstatus tersangka, keduanya hingga kini belum ditahan. Dalam kasus ini, Kejari juga telah memeriksa seluruh komisioner KPU Batam, yaitu Hendriyanto (ketua), Ngaliman, Netty Herawati, Zeindra Yanuardi dan Abdul Rahman. Namun, belum satu pun dari mereka yang berstatus sebagai tersangka. (cw57)
Merasa seperti kan itu semua berjalan, dan menjadi pembelajaran," kata Yora. Meski akhirnya hubungan Nikita dan Bara terpaksa kandas di tengah jalan pada 1 Desember 2011, Yora
berharap keduanya bisa tetap menjadi teman. "Semua jadi teman ya sama Niki, enggak ada musuh atau apa. Apalagi Niki masih SMA, itu biasa," ujar Yora. (kom)
Agus mengatakan, Bandara Adisutjipto memang sempat ditutup pada pukul 14.30-15.15 WIB akibat cuaca buruk. Namun pihak pengelola bandara kemudian memutuskan untuk kembali membuka jalur penerbangan tersebut. Namun dengan tergelincirnya pesawat Boeing 737-300 milik Sriwijaya Air itu, pengelola bandara akhirnya memutuskan menutup kembali operasional bandara. "Bandara sempat ditutup karena cuaca buruk dan dibuka, lalu ditutup lagi setelah pesawat Sriwijaya tergelincir hingga sekarang," kata dia. Para penumpang yang mengalami luka-luka tersebut di anta-
ranya, Candrawati, 70 tahun, warga Metro Lampung dan Silviana 43 tahun, warga Jakarta. Keduanya mengalami luka-luka akibat terinjak ketika berebut keluar dari badan pesawat. Menurut Silviana, sesaat setelah pesawat tergelincir, dirinya mencium bau asap dari belakang pesawat. Kala itu, Silviana memang duduk di barisan bangku bagian belakang pesawat. Akibat bau asap tersebut, para penumpang langsung mengalami kepanikan dan berebut keluar dari pesawat. "Saat itulah tubuh saya terinjak-injak penumpang lain," ungkapnya. (vvn)
Dana Kunker DPR Rp251 Miliar JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat menghabiskan dana hingga Rp 251 miliar untuk kegiatan di masa reses selama tahun 2011. Sikap anggota Dewan itu dinilai hanya menghambur-hamburkan uang negara. Hal itu dikatakan Uchok Sky Khadafi Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/12). Uchok menjelaskan, ada tiga kategori kunjungan kerja (kunker) sesuai tata tertib yakni enam kali dalam setahun, empat kali setahun, dan sekali setahun. Nilai dana untuk anggota Dewan di setiap kategori berbeda-beda. Untuk kategori pertama, kata dia, setiap anggota Dewan mendapat sebesar Rp10 juta di setiap kunjung-
Sambungan dari hal.1
yang berlangsung sejak 24 Desember 2011 hingga 2 Januari 2012 itu akan dilakukan terhadap 32.232 gereja di seluruh Indonesia. "Dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif, kita fokus pengamanan terutama untuk gerejagereja di seluruh Indonesia saat Natal, dan tempat-tempat wisata yang akan mulai ramai dikunjungi saat musim libur ini," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/12). Program pengamanan akhir tahun ini dibagi dalam dua ketegori, yaitu prioritas I dan prioritas II. Program prioritas I berlangsung di wilayah Polda Papua, Polda Maluku, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Utara, Polda NTT, Polda Kalimantan Barat, Polda Bali, Polda Jatim, Polda Jateng, Polda DIY, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, dan Polda Sumut. Sementara wilayah operasi prioritas II adalah Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Riau, Polda Kepulauan Riau, Polda Jambi, Polda Bengkulu, Polda Bangka Belitung, Polda Sumatera Selatan, Polda Lampung, Polda Kalimantan Timur, Polda NTB, Polda Kalimantan Selatan, Polda Sulawesi Selatan, Polda Gorontalo, dan Polda Maluku Utara.
Sambungan dari hal.1
pemerintah terhadap pembangunan di Kepri terus meningkat," kata Misbardi. Misbardi menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan menjaga perhatian pemerintah pusat tersebut dengan bekerja lebih keras lagi serta bertekad menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan bersih. Dengan demikian, kata dia, seluruh pembangunan yang ada di kabupaten/kota di daerah ini tepat sasaran dan lebih terarah. "Ke depan tentu kita dituntut bekerja keras agar dana-dana tersebut dapat terealisasi dan bisa mensejahterakan masyarakat," katanya. Dengan penambahan DIPA ini, ucap Misbardi, alokasi dana pembangunan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri akan semakin luas dan banyak. Berdasarkan data yang diperoleh Haluan Kepri, total nilai DIPA Kepri tahun 2012 sebesar Rp6.585.390.396.731. Alokasi DIPA itu terbagi dua, yakni DIPA kementerian dan dana transfer. DIPA kementerian terdiri DIPA Pusat sebesar Rp322.611.930.000 dan DIPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPBN) sebesar Rp2.494.250.278.000. Total DIPA kementerian sebesar Rp2.816.862.208.000 atau naik hampir Rp1 triliun dibanding tahun 2011 yang nilainya Rp1.942.349.578.000. Total dana transfer sebesar Rp3.768.528.188.731 yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak sebesar Rp1.037.781.902.587, DBH sumber daya alam Rp83.616.064.144, dana alokasi umum (DAU) Rp 2.158.221.170.000, dana alokasi khusus (DAK) Rp174.234.450.000 dan dana penyesuaian sebesar Rp314.674.602.000. Tahun 2011, total dana transfer sebesar Rp2.965.540.657.637. SBY Belum Puas DIPA kepada kementerian dan lembaga negara secara simbolis diserahkan SBY kepada enam pim-
an. Kategori kedua, setiap anggota mendapat dana sebesar Rp79 juta dalam setiap kunjungan. "Kategori tiga, kunjungan kerja perorangan dialokasikan anggaran Rp38 miliar. Setiap anggota Dewan akan menerima anggaran sebesar Rp69 juta untuk satu kali kunjungan kerja. Jadi setiap anggota Dewan mendapat total anggaran sebesar Rp449 juta untuk kunjungan setahun," papar Uchok. Dikatakan Uchok, kegiatan kunjungan kerja di masa reses tidak terlalu signifikan dalam menyerap aspirasi masyarakat atau mengubah kondisi di masing-masing daerah pemilihan. Kunjungan kerja itu, menurut dia, hanya dimanfaatkan anggota untuk menemui para pengurus partai. "Kunjungan kerja hanya untuk setor muka saja kepada pengurus partai di daerah dan 'pulang kampung' dengan mempergunakan
anggaran negara," pungkasnya. Bukan Pemborosan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Refrizal menyebut alokasi anggaran itu bukan pemborosan. Refrizal menjelaskan, anggaran sebesar Rp251 miliar didistribusikan untuk alat kelengkapan di DPR. "BURT hanya menerima masukan rasionalisasi disesuaikan budget yang ada di Bappenas. Saya rasa semuanya efektif dan bukan merupakan pemborosan," kata Refrizal saat dihubungi wartawan. Dia menegaskan, Dewan telah melakukan efisiensi anggaran terkait kegiatan anggotanya. "Kunker ke luar negeri dibatasi tidak terlalu mahal. Jadi pasti banyak efisiensinya. Pemakaian di kuartal III tahun 2011 saja baru terpakai 40 persen," sebutnya. (kom/oke)
Natal, Polisi Dalam operasi ini, kata Boy, polisi juga akan merazia petasanpetasan yang memiliki daya ledak tinggi dan membahayakan masyarakat serta arus mudik liburan. "Akan dilakukan razia petasan dan penjagaan ketat menjelang liburan, terutama arus mudik selama musim liburan," pungkas Boy. Sementara itu, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan telah menginstruksikan seluruh kepala kepolisian daerah (kapolda) untuk mengamankan perayaan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012. Timur mengatakan, kapolda seluruh Indonesia telah mengidentifikasi titik-titik kerawanan. "Kepala polda juga sudah melaksanakan operasi. Nanti kita sampaikan ke masyarakat," kata Kapolri singkat kepada para wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/12). Sebelumnya, menjelang perayaan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012, Kota Palu, Sulawesi Tengah, diwarnai dua teror bom. Pertama, bom rakitan ditemukan pada Senin (19/12) pagi di dekat Pasar Babi. Kedua, rangkaian bom juga ditemukan tak jauh dari Gereja Bethel, Selasa (20/12) pukul 01.30 Wita. Sejumlah warga resah akibat penemuan rangkaian bom ini. "Tentu saja kami khawatir karena teror-
nya dua kali dalam waktu yang tidak lama. Apalagi warga di sini punya trauma soal bom karena pada 31 Desember 2005, bom pernah meledak di Pasar Babi," kata Marthen, warga Jalan Pattimura. Presiden Berharap Natal Aman Kemarin di Kantor Presiden, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat kabinet paripurna yang salah satu agendanya adalah persiapan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Hadir dalam rapat ini semua menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, anggota Wantimpres dan pejabat lainnya. "Umat Kristiani akan melaksanakan Natal pada tahun 2011 Masehi, lalu bangsa Indonesia akan merayakan Tahun Baru, maka sebagaimana lazimnya negara dalam hal ini pemerintah, lebih khusus jajaran aparat keamanan perlu memberi bantuan keamanan," kata Presiden saat memberi pengantar. SBY berharap dengan pengamanan yang maksimal, umat Kristiani bisa beribadah dengan tenang. Selain itu, perayaan Tahun Baru seluruh rakyat Indonesia juga bisa berjalan lancar. "Saya minta Kapolri dan menteri terkait untuk melaporkan perkembangan terakhir," tegasnya. (kom/dtc/oke)
DIPA Kepri pinan kementerian dan lembaga negara dengan penggunaan anggaran dan penyerapan pagu belanja modal tertinggi sampai tanggal 10 Desember 2011. Mereka yang terbaik dan mendapat penghargaan adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Jaksa Agung Basrief Arief, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta. Setelah menyerahkan DIPA kepada enam pimpinan kementerian dan lembaga negara, Presiden kemudian menyerahkan DIPA ke 33 gubernur di seluruh Indonesia. Dalam laporannya sebelum penyerahan DIPA, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menyatakan penyerahan DIPA dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan agar pelaksanaan anggaran bisa dilakukan tepat waktu. "Agar masyarakat bisa langsung merasakan dampak pembangunan," kata Agus. Total belanja negara pada APBN 2012 yang sudah disepekati pemerintah dengan DPR sebesar Rp1.435,4 triliun, atau naik 8,7 persen dibanding tahun 2011. Anggaran sebesar Rp1.435,4 triliun inilah yang dibagi-bagikan jatahnya kepada para menteri, pimpinan lembaga negara, dan 33 gubernur kemarin. Presiden SBY dalam sambutannya mengaku tidak puas dengan penyerapan anggaran tahun 2011 yang hingga bulan November hanya mencapai 71 persen sesuai data Kementerian Keuangan. Penyerapan ini terdiri atas belanja barang sebesar 59% dan belanja modal 46%. "Angka ini bagi saya tidak menggembirakan," ujar SBY. "Saya yakin kalau belanja rutin, belanja pegawai akan teserap habis, bagus. Tetapi jauh lebih bagus apabila belanja barang dan belanja modal ini juga diserap habis. Apa artinya potret seperti ini? Dengan situasi seperti ini, di tahun pembangunan 2011 kita sebenarnya kehilangan
peluang untuk ekonomi kita tumbuh lebih tinggi lagi. Ada opportunity loss. Mestinya lebih banyak lagi hasil dan sasaran yang dapat kita capai," lanjutnya. Dalam kesempatan itu, SBY juga mengakui penggunaan anggaran negara seringkali belum tepat sasaran dan banyak penyimpanganpenyimpangan. Tahun depan SBY meminta jajarannya untuk melakukan perbaikan. "Mari kita melakukan evaluasi sekaligus tekad rencana aksi di tahun mendatang melakukan perbaikan-perbaikan atas penggunaan anggaran yang belum tepat," kata SBY. SBY memercayakannya kepada BPK dan BPKP untuk mencari adanya penyimpangan penggunaan anggaran. "Sebagai pejabat publik kita akan segera mengemban tugas yaitu untuk mengunakan anggaran negara yang dipertanggungjawabkan kepada kita mari kita laksanakan tugas itu penuh tanggung jawab agar semua sasaran pembangunan baik di pusat maupun di daerah dapat dicapai," tegas SBY. Harus Disupervisi Ketua DPD RI Irman Gusman yang diminta tanggapannya soal kurangnya penyerapan anggaran tahun 2011, menilai bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan Presiden sebesar 6,5 persen, sebenarnya sudah cukup menggembirakan. "Coba kalau anggarannya terserap semua, pertumbuhannya mungkin lebih dari itu," kata dia di tempat yang sama. Tentang ketakutan para pengguna anggaran dalam melakukan pelelangan proyek sehingga menyebabkan penyerapan anggaran rendah, Irman meminta agar pemerintah, terutama Kementerian Keuangan melakukan supervisi terhadap proposal proyek yang ada. "Selama ini kan proposalnya copy paste saja dari tahun ketahun, asalasalannya saja, sehingga banyak kelemahan. Itu yang harus disupervisi," kata Irman mengingatkan. (cw55/ant/dtc)