Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
B I N T A N SEPUTAR BINTAN
Disdikpora Akan Tertibkan Pelajar BINTAN— Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2011 ini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bintan berencana akan melakukan penertiban pelajar di tiga kecamatan yakni Bintan utara, Bintan Timur dan Gunung Kijang. Penertiban dilakukan terhadap para pelajar yang suka keluyuran di jam pelajaran sekolah serta di malam hari pada jam-jam belajar di rumah. Demikian disampaikan Kepala Disdikpora Bintan Makhfur Zurachman melalui sekretarisnya Naharuddin, Jumat (14/1) di ruangannya. "Kita segera akan menggelar razia pelajar jelang pelaksanaan UN. Kitab harapkan ini dapat didukung oleh semua pihak baik guru, sekolah, dan orang tua siswa," katanya. Kata Nahauddinr, pihak nya akan melakukan penyisiran ke lokasi-lokasi yang selama ini banyak didatangi para pelajar di saat jam sekolah seperti di warnet. Bagi pelajar yang kedapatan membolos di saat jam sekolah, akan diberikan sanksi tegas. Nahar berharap, para orangtua siswa bisa memotivasi, membimbing dan mengarahkan anak agar lebih berkonsentrasi kepada UN yang akan berlangsung sebentar lagi. "Ini bukan tugas dinas atau sekolah saja, tapi juga tugas orangtua agar anak sukses menghadapi UN nanti,"ujarnya. Selain penertiban, lanjut Nahar, Disdikpora Bintan juga akan mengelar pertemuan rutin dengan pihak sekolah guna memberi motivasi sebelum datangnya waktu UN. Disinggung persiapan UN, Nahar menjelaskan, Disdikpora telah menggelar uji coba atau try out pertama untuk pelajar SMP dan SMA. Tahun 2011 ini, try out dijadwalkan berlangsung tiga kali. (hk/25)
19
Anggota Satpol PP Pertanyakan Uang Makan BINT AN BINTAN AN— Menjelang perayaan hari ulang tahun (HUT) Satpol PP ke-59 Maret mendatang, anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kabupaten Bintan berharap pemerintah daerah memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka. Salah satunya menyangkut uang makan (lauk pauk) sebesar Rp250 ribu yang tak lagi mereka terima sejak tahun 2006 silam. Padahal, sebagai satuan khusus yang melaksanakan tugas dalam rangka penegakan peraturan daerah (perda), sudah selayaknya pemerintah memberi penghargaan atau reward selayaknya seperti pegawai negeri lainnya. Harapan tersebut disampaikan sejumlah anggota Satpol PP usai upacara mendengar pengarahan dari Wakil Bupati Bintan Khazalik di halaman Kantor Bupati, Rabu (13/1). Selain uang lauk pauk yang biasanya diterima setiap akhir bulan tersebut, anggota Satpol PP juga mengeluhkan sistem pergantian lokasi tugas (rolling) yang dinilai hanya bersifat suka atau tidak suka dari pimpinan. “Seingat kami, uang lauk pauk sudah dihentikan sejak 2006
lalu. Padahal uang itu sangat berarti bagi kami. Begitu juga sistem rolling tugas. Hanya orangorang itu saja yang ditempatkan, tidak pernah diganti-ganti. Padahal seharusnya tiap tiga bulan ada pergantian,” kata seorang anggota Satpol Bintan didampingi rekannya yang lain. Sementara, anggota Satpol PP lainnya, Tabrani, meminta pemerintah menambah personel baru di Satpol PP untuk regenerasi menimbang luasnya wilayah tugas Satpol PP akibat pemekaran sejumlah kecamatan. Selain itu dia juga berharap pemerintah memperhatikan kendaraan operasional mereka. “Kendaraan operasional itu satu-satunya yang kita miliki. Itupun peninggalan pemerin-
Nelayan Keluhkan Kontruksi Gudang Ikan
HK/YENDI
WARGA Kampungbaru menunjukkan lokasi konstruksi gudang di atas laut yang dianggap mengganggu penambatan kapal nelayan, Jumat (14/1). BINTAN— Kerangka kontruksi pembangunan gudang ikan di perairan Tanjung Umut Kampungbaru Keke, Kecamatan Bintan Timur dikeluhkan masyarakat nelayan. Pasalnya, kontruksi tersebut dirasa mengganggu tempat sandaran kapal-kapal kecil milik nelayan. Abdul Halim (32), warga setempat menyampaikan, konstruksi yang masih dalam bentuk pondasi itu sudah dibangun oleh toke ikan di daerah ini bernama
Sabtu, 15 Januari 2011
Andi Botak sejak sebulan lalu. Bangunan yang bakal digunakan untuk memperbesar gudang ikan itu dibangun di atas air laut sekitar 20 meter dari bibir pantai. “Selama ini warga sudah cukup mengalah atas tindakannya dalam memanfaatkan lokasi pinggiran pantai. Tapi bangunan yang ada sekarang benar-benar sudah merugikan dan mengganggu nelayan kecil seperti kami. Warga minta agar bangunan di atas laut itu segera dibongkar,” ujar Halim, Jumat (14/1). Kata Halim, tuntutan pembongkaran bangunan gudang di atas laut tersebut
sudah disampaikan warga kepada pemerintah kecamatan dan kelurahan, hari Senin (10/1) dan Kamis (13/1) kemarin. Pemerintah pun sudah meninjau lokasi dan menjanjikan akan memproses masalah tersebut. “Gudang itu jika sudah siap, pompong nelayan kecil seperti kami tidak bisa masuk ke tempat tambatan. Sementara, di tengah laut arus sangat kuat. Kami yakin bangunan itu tidak memiliki izin. Karena pemerintah juga menyatakan bangunan di atas laut itu masih status quo. Kami berharap agar bangunan itu dibongkar saja,” katanya. Warga lainnya, Raimah (38) menambahkan, di daerah pembangunan gudang tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk sandar kapal nelayan warga sekitar tapi juga kelompok nelayan dari kampung lain. “Di daerah kami aja ada sekitar 50 KK yang terganggu. Kami berharap pemerintah bijak menangani masalah ini. Toke ikan itu memang punya uang banyak, tapi soal kepentingan dan dampak terhadap masyarakat sekitar harus dipikirkan juga. Toh selama ini, Andi Botak dalam mengelola gudang yang sudah ada tidak pernah memberdayakan masyarakat sekitar,” sebutnya. Hingga berita ini ditulis, pemilik (Andi Botak, red) belum berhasil dimintai keterangan. Saat coba dikonfirmasi ke kediamannya, Andi sedang berada di luar rumah. “Saat ini Pak Andi sedang menjalankan ibadah di salah satu tempat sembahyang orang Cina di Galang Batang,” kata penjaga rumahnya. (hk/yn)
Please purchase VeryDOC PS to PDF Converter on http://www.verydoc.com to remove this watermark.
HK/AZWARDI
RELIEF SEJARAH—Para pekerja menggesa pembuatan relief sejarah PT Antam di Kijang, Rabu (12/1) lalu. Relief dan monumen ini 'bercerita' tentang sejarah kejayaan pertambangan bauksit di wilayah Kijang.
tahan Kabupaten Kepri dulu. Bandingkan dengan (Satpol PP, red) kota dan provinsi yang kendaraan operasionalnya sudah banyak,” kata Tabrani. Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP Bintan Hasfarizal Handra mengatakan masalah uang lauk pauk yang sebelumnya diterima akhir bulan, sudah diganti dengan uang makan yang diterima sesuai hari kerja pegawai. Karena itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Sedangkan soal rolling tugas, kata Handra, bulan Februri
pihaknya mendatang akan melakukan mutasi untuk penyegaran. Karena itu dia membuka kesempatan kepada anggota Satpol PP yang ingin pindah tugas ke SKPD (satuan kerja perangkat daerah) lain. “Kita sudah membuka kesempatan bagi anggota yang ingin pindah ke SKPD lain. Karena itu kita masih menunggu pengajuan dari anggota. Pengajuan itu nanti kita rekap. Mutasi akan kita laksanakan Februari nanti,”katanya. Untuk penambahan perso-
nel, menurutnya itu bersifat relatif. Hal itu tak terlepas dari anggaran yang dimiliki pemerintah mengingat biaya pendidikan anggota Satpol PP cukup besar sehingga perlu pembahasan lebih mendalam. Sementara, terkait gaya kepemimpinannya, menurut Handra, sebagai seorang pimpinan, dia lebih mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Karena itu, wajar jika dia memberikan perhatian lebih kepada anggota yang dinilainya lebih rajin dan bertanggung jawab dalam bekerja.(hk/25)
Ansar Minta DAU Bintan Minimal Rp300 Miliar BINTAN— Bupati Bintan, Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Bintan minimal sebesar Rp300 miliar. Jumlah tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap daerah ini sebagai kabupaten pengumpul pendapatan asli daerah (PAD) yang tergolong besar dibandingkan daerah lain. “Selama ini, DAU untuk Bintan sangat kecil dibandingkan kabupaten/kota yang setingkat, padahal Bintan sebagai kabupaten penghasil PAD yang cukup besar. Seharusnya, pemerintah pusat memberikan
apresiasi atau reward bagi daerah penghasil PAD besar. Namun nyatanya terbalik karena pembagian keuangan dengan sistem pemerataan. Kami menilai ini tidak adil,” ujar Ansar, Jumat (14/1) di Kantor Bupati Bintan. Menurut Ansar, DAU yang merupakan dana penyeimbang keuangan daerah semestinya diberikan dalam jumlah besar kepada daerah yang sedang berkembang speerti Kabupaten Bintan. Sementara untuk kotakota besar seperti DKI Jakarta yang memiliki PAD triliunan tidak perlu diberikan DAU yang besar.
Kata Ansar, DAu tersebut bisa dimanfaatkan untuk menambah anggaran pembangunan perkantoran serta membangun daerah pesisir dan pulaupulau terluar. “Selama ini tidak pernah ada reward bagi daerah yang menghasilkan PAD besar. Jika kita lihat, lebih enak bagi pemerintah yang hanya menghasilkan PAD kecil. Toh keuangan daerahnya dibantu pusat lebih besar melalui DAU. Kami berharap DAU yang sekarang hanya berkisar Rp184 miliar dinaikan minimal Rp300 miliar untuk tahun mendatang,” katanya. (hk/yn)