Gaperssinews edisi 2 29 maret

sorot

aspirasi PERUBAHAN

edisi 2 / 2014 / tahun I

a s p i r a s i p e r u b a h a n

nasihin:

Gaperssi Lakukan Gerakkan Aku Cinta Tertib Berlalu Lintas

Diberhentikan SBY, Jumhur Ucapkan Terima Kasih

jangan bunuh kami

dengan Trayek Fider GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

5

sorot g:

H hur

aspirasi PERUBAHAN

t, aya

id

S

e

So os, y o ap

n , , nto K ndu . Jum , AK i a i l t S e . e P M oh pe So .M os, iusep elly ono t y n o Ir.H hat : , ,G lia tin ap ase ko Ju asihin pe K asihin e Mar n e p P :N ,N se lsy y Jo err Umum m: Giu amad , Hj.E F .

Ir uh in tan mu imp pin U honi M ail Lu m Pe mim Ant , Ism lk . Pe daksi : atman W r e an R tno, Su w e D yi Pra s u Ag

to, tan

d

a

k

s

i

, iles r d , An do) E ( my ah, Hel ily Fat , i id urs tie, La M r l rifu Suka A y rl ra i, a, ard utr , Hend aja, Ea p p i e j So idj de zT dy , Dia di, De noew n a : d, D a a t : mono Ahma an lfikar ey Ta a s h k r : a a la fr a u a B dhi Pr ambi b r Pe na, Z in, Je u w t J a u k a d ,A ,J li, r Yu eda erm e gus ntoso t : Fad A ti, R nny P ing : M , p a a rik i ra e tS aw et s end : Sigi ra Ba hm ter : D Mark a a H , R r te a or i& yo ur i Nin , Rep irkulas rto n Tim Suma o, : a p H o , , a s k n in um ,S a nny imant ahuru s Aqu Um Beeso ahan e s i D r t b a l , u a a m reta tyo em afin rno, K abar H : Tho Sek to, Se i Pan R i , t a r p an tS ud an i, La : Soe Alber sef, NTT , z naw upriy tak : B d u h : u KM G S le Yo a : U n s m Y . a g r t P a u B n kat KO a Tu a Te , Med di, NT si : M eh, Ag in & Ta a k y 8 r a 0 a u . w a n sy es :M Red /XI Sal ati , Ja rma Ma an BH pin dwan aya, D ten hardi ng : Y li : A / n 0 m n i a n i a a a J /5 diri tata Pem tur : R ahdi g, B rrjo, R ampu adi, B n 518 n . a e m L o h k M a m a : u la ug g, ah RI N Red pher a Ke di) Da ng : ai, S Eko R li Iman Deslim ilan M j y i a K d u n r s a a S u U g d , i E y i g e o i V k m ju an g, i& an Aja Fot wu enge portas n ber uh ras r ar, Bamb angan uherm e o e p m T P a ir bnu U mur : arngi dri S Ko ir ( trans atis d r selur n B p e o n I i – ico, a T g, M , He S stri mokr sopi epm o u n a w K R r u d r , a : t i) in n,de tuan Bi karta isnu, J ay imp to, Alfi um a a g d a n W a am a pers J K U rma i, I : ( d K i a a r D ert nesia. uly Utar ni Da ndi s a M i o M j o a Yad antan RA, D Ind sah kat U t m r i D g a l 0 l n H a Ka airu 00 at : atkan an erb 4111 :Z i day G i s i u 3 H i s k M ning sial d ur Ria k era 057 mh M.A n u Kop .31481 J a : Me ajat so para at h. to SE l it No o e b S n r der nomi ya H. M Julia MI rta . ne s a r I o e k : a P AGU oy rry eko gotan ru J PK : Fe sihin e Kap H

a B a W ang bin NP ran : Na usepp SH M om o c . em y l i o P ba n ma : Gi etant , Ke @g ewa i a o s r D o S s a r : e ua on Ut Ket ehat gap Sut z Tjip ria

g : a i n s i d s t a a ra an : : Di media partner arke Pen Kope a lan o.5, G m k I / a h / a u N t s m

o H 82 Ke ina U uksi an ail.c b rod ngadu Blok 1 25053 m m g 9 e P i@ P ina an Pe re 21 b euang erss ha / Squa / +62 p m a a e s g P jer K U m 82 si dak Tata o Dala 50 53 na Bisnis e / r a / i n M jer d 92 ra m asa ko Ra 62 21 na il.co m a e Ma u gm /+ ,R i/P aks Raya 2 4905 4904 news@ d e t R alam 1 72 1 722 erssi p 2 ma Ala adio D . + 62 + 62 2 ail : ga .

R p x Jl. Fa Tel E-m

u

s

u

n

a

n

R

e

www.pjminews.com

4

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

sorot

aspirasi PERUBAHAN

us Kota Terintegrasi Busway (BKTB) kembali bermasalah. Diduga ka­ re­na trayek Monas-Pantai Indah Ka­ puk, bersinggungan rutenya dengan Koperasi Wahana Kalpika U 11.

Tak puas dengan hasil aksi ke Balai Kota yang tidak membuahkan ke­ simpulan, sejumlah sopir angkot Ko­ perasi Wahana Kalpika melempari BKTB di Tambora dengan batu. Akibatnya, bus mengalami pecah kaca di samping kemudi sopir, dan pintu masuk sebelah kiri.

Kehadiran Bus Kota Terintegrasi Bus (BKTB) Transjakarta jurusan Pan­ tai Indah Kapuk-Monas ternyata meng­­ ganggu operasional angkutan kota Koperasi Wahana Kalpika U11. Ala­ sannya, sebagian trayek BKTB sama dengan trayek KWK U11, PIK hingga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Kami rugi banget. Bagaimana enggak rugi, wong jalurnya sama persis.

Pemasukan berkurang banyaklah, bisa 50 persenan,” ujar Kepala Operasional KWK Jakarta Utara Farid Effendi.

Farid mengatakan, dengan pema­

BKTB Versus KWK sukan yang berkurang banyak, sekarang pihaknya kesulitan untuk menanggung dana operasional 80 armada KWK U11.

Dana operasional yang dimaksud terma­ suk uang jalan, uang bensin, uang makan sopir, dan uang perawatan.

Meski terganggu, Farid akan tetap menjalankan 80 armada KWK U11 itu. Namun, sembari beroperasi, pihaknya akan memprotes keras operasional BKTB. Protes itu berupa demo yang bakal digelar di dua tempat dimulai pukul 09.00 nanti. Pertama, di depan pintu masuk Pantai Indah Kapuk.

“Di sana kami akan memberhentikan setiap BKTB,” ujarnya.

Demo kedua di Balai Kota

untuk meminta pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ihwal pengoperasian BKTB. Ditanyai apakah memang tak ada diskusi soal pengoperasian BKTB ini dengan KWK Jakarta Utara, Farid mengatakan tak ada.

Ia berkata, diskusi hanya berlangsung dengan KWK Pusat.

“Tahu-tahu saja sudah berope­ rasi, seharusnya yang di wilayah diberi tahu juga, dong,” ujar Farid marah. Ia berharap, ke depannya, operasional BKTB jangan menggunakan trayek yang sepenuhnya sama dengan trayek angkutan kota.

Secara terpisah, Agus, 30 tahun, sopir KWK U 11, menuturkan dirinya kelimpungan mencari penumpang semenjak BKTB beroperasi. “Ini saja sepi banget. Biasanya masih ramai,” katanya.

Ia juga kebingungan untuk memenuhi setoran mobilnya yang per hari Rp 130 ribu. “Gimana mau mikirin pendapatan kalau ngejar setoran saja sulit,” ucapnya. (gn)

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

3

sorot

aspirasi PERUBAHAN

Sopir KWK Protes Trayek BKTB opir angkot Koperasi Wahana Kalpika (KWK) yang memprotes beroperasinya bus kota terintegrasi busway (BKTB) geram pada Joko Widodo. Mereka menilai Gubernur DKI Jakarta itu tega.

“Kita membawa aspirasi sopir

KWK karena rutenya tumpang tindih dengan KWK maka penumpang yang ujungnya setoran jadi sulit,” kata Wakil Sekjend Gabungan Persatuan Sopir Seluruh Indonesia (Gaperssi), Sutanto.

Kenapa mendatangi Balai Kota DKI, tanya Sutanto, karena kita meyakini jika ketemu Jokowi masalah akan selesai.

Pemprov DKI Bakal Kembalikan Bus Rusak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan opsi untuk mengembalikan bus baru transjakarta ataupun bus kota terintegrasi busway yang mengalami kerusakan. Opsi itu ditempuh jika pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa bus-bus tersebut tidak sesuai spesifikasi yang diminta.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhammad Akbar mengatakan, Inspektorat DKI tengah melakukan investigasi terhadap semua bus baru yang didatangkan oleh subkontraktor PT Saptaguna Dayaprima, yakni PT San Abadi. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memastikan apakah bus itu sesuai spesifikasi atau tidak. “Kalau memang hasil penelitian busnya tidak sesuai spek (spesifikasi), tentu tidak akan diterima,” kata Akbar di Balaikota Jakarta.

Jika investigasi Inspektorat menunjukkan bahwa kerusakan onderdil masih dapat ditoleransi dan secara umum sesuai spesifikasi, maka bus-bus tersebut bakal dikembalikan ke agen pemegang merek (APM) untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum dioperasikan.

Pengoperasian 90 unit baru dari 310 transjakarta dan 18 unit baru dari 346 BKTB mulai tahun ini tidak berjalan mulus. Sebanyak 5 transjakarta dan 10 BKTB mengalami kerusakan di sejumlah komponen, misalnya berkarat, berjamur, tidak dibaut, mesin cepat panas dan kepala aki berkarat. (lis/ gn)

44

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

Awak angkutan berharap Pemkot segera mennyelesaikan masalah ini untuk tidak berlarut .“ Ternyata setelah datang ke Balai Kota Jakarta, kita tidak ketemu Jokowi. Persoalan menjadi berlarut,” Keluhan serupa dirasakan awak angkutan, seperti Didih dan Wanto.

“Ya, gubernur sekarang mah tega. Awak angkutan KWK jalurnyanya diambil semua. “ kata Didih (43), salah seorang sopir angkot B-01 jurusan Grogol-Muara Angke Didih mengatakan, kalau BKTB ini membuat angkot U-11 jurusan Muara Baru-Muara Angke menjadi mati.

Sebab, jalur BKTB dengan angkot U-11 bersinggungan, yaitu dari Pantai Indah Kapuk ke arah Kota.

“Ini busway kecil (BKTB) harusnya ada haltenya gitu. Ini malah main naik turunin penumpang sesuka dia, kan kita yang rugi,” katanya singkat.

Sopir angkot yang lain, Wanto mengatakan bahwa petugas transjakarta sempat meneriakkan nama jalurnya kepada penumpang di pinggir jalan.

Menurutnya, hal tersebut tidak etis.

Dengan begitu, BKTB tersebut dianggap mirip dengan metromini. “ Ya habis sewa kita diambil mereka,“ tandas Wanto (gn)

sorot

aspirasi PERUBAHAN

jangan bunuh kami

dengan Trayek Fider P

uluhan sopir angkot yang biasa mangkal di terminal bayangan Muara Angke, Jakarta Utara menggelar unjuk rasa.

Mereka merasa dirugikan dengan kehadiran Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) yang melintasi Muara Angke.

Salah satu pengurus angkot jurusan KWK U-11 Kapuk-Muara Karang Udin (31) mengatakan, adanya BKTB yang melewati trayeknya itu membuat sopir angkot jurusan U-11 dirugikan.

Sebab, seluruh penumpang akan lebih memilih BKTB ketimbang angkot.

"Kalau untuk sewa pasti berkurang, pasti nanti kelamaan penumpang lebih memilih BKTB. Kita bisa-bisa kekurangan pemasukan," kata Udin di terminal bayangan Muara Angke, Selasa (11/2/2014).

Udin meminta kepada pemprov agar BKTB tidak melewati trayek U-11

maupun trayek-trayek angkot lain.

"BKTB ini jangan sampai masuk ke dalam PIK. Kami minta BKTB ini dari Pluit langsung ke Green Bay. Jadi tidak usah masuk ke PIK," ucapnya.

Dia khawatir, adanya BKTB membuat pendapatan sopir angkot menjadi berkurang. "Sopir BKTB ada gajinya, sedangkan kita kan tergantung setoran. Kalau setorannya sedikit, ya kita juga dapat sedikit," keluhnya.

Keluhan berkurangnya setoran itu juga disetujui sejumlah sopir angkot.

Parono, misalnya, sopir angkot jurusan U-01 jurusan Grogol-Muara Angke mengaku sudah 3 hari ini pendapatannya berkurang dengan adanya BKTB yang juga melewati trayeknya.

"Ini saja sudah berasa, padahal baru 3 hari BKTB beroperasi. Tapi sedikitsedikit penumpang kita lebih milih naik BKTB. Jangan bunuh kami dengan trayek fider pak," keluhnya.

Sementara itu, puluhan sopir angkot tersebut kini telah bergerak ke kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yaitu di Balaikota untuk menyampaikan protes mereka dengan adanya BKTB ini.

BKTB jurusan Pantai Indah KapukMonumen Nasional (Monas) mulai beroperasi pada 5 Februari 2914.

Titik-titik pemberhentian BKTB 01 PIK-Monas ini di antarannya Fresh Market Pluit-Ruko CordovaRS. PIK-Taman Suaka Margasatwa Angke-Jembatan Muara Angke-Green Bay-Pantai Mutiara-SMKN 54-LandmarkPakin-Gedong Panjang-Museum Fatahillah-Kota-Harmoni-MonasBalaikota-Gambir-Tugu Tani-Telkom.

Tarif tiket yang diterapkan untuk

BKTB 01 adalah sebesar Rp 6.000 dan beroperasi selama 17 jam, dari pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menghiraukan aksi demo sopir angkutan kota Koperasi Wahana Kalpika (KWK) jurusan Muara Karang-Pantai Indah Kapuk dan bus Kopami B 02 jurusan Senen-Muara Karang. Ahok--sapaan akrab Basuki--berdalih ada perbedaan segmen penumpang antar busway dengan angkot.

“Jelas sekali ada segmen yang berbeda. Jangan kamu memaksakan orang untuk naik angkot jelek kamu,” ujarnya di Kapuk Muara, Selasa, 11 Februari 2014.

Menurut Ahok, busway diperuntukkan bagi kaum kelas menengah ke atas, sedangkan angkot memiliki kelas tersendiri. Selain itu, ucap Ahok, seharusnya sopir sadar bahwa penurunan jumlah penumpang bukan disebabkan adanya busway.

“Orang yang punya duit tidak mau angkot lagi karena mereka beli mobil dan motor,” katanya.

Ratusan sopir angkot menggelar demonstrasi menuntut penghentian pengoperasian busway.

Mereka menganggap bus tersebut telah menurunkan jumlah penghasilannya.

“Sebelum ada busway penghasilan kami lumayan, sekarang ini jadi turun,” ucap Farid Effendi, koordinator angkot KWK. Ia mengatakan sebagian besar sopir berangkat ke Balai Kota untuk menggelar aksi. Sisanya menggelar aksi pencegatan BKTB di depan pintu masuk Pantai Indah Kapuk. (**)

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

5

sorot

aspirasi PERUBAHAN

Kejaksaan Agung Selidiki Mark Up Pengadaan Bus Transjakarta

K

ejaksaan Agung mulai menye­lidiki kasus peng­ gelembungan da­na pe­­nga­daan bus Transjakarta. Penye­li­ dikan ini didahului oleh laporan dari Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

"Penyelidikan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-43/F.2/Fd.1/02/2014, tertanggal 26 Februari 2014," tutur Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi, Kamis (13/3).

Kendati surat perintah penye­ lidikan telah keluar, penyidik Kejaksaan Agung belum memanggil satu pun pe­ jabat terkait kasus tersebut. Penyidik masih mendalami apakah kasus pe­nga­ daan ini bisa naik statusnya menjadi penyidikan.

"Semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut akan dimintai keterangan. Tim jaksa penyelidik ma­ sih mencari dan menemukan suatu pe­ ristiwa yg diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU," tukas Untung lagi.

Seperti diketahui, LSM FAKTA

46

melapor ke KPK terkait adanya indikasi korupsi dalam proyek pengadaan 656 bus TransJakarta tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.Menurut Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan, pihaknya menemukan beberapa keganjilan dalam pengadaan itu.

Di antaranya, bus TransJakarta yang didatangkan seperti terlihat bekas dan banyak karat, tidak adanya serah terima barang, pemenang cenderung mengarah hanya ke satu pabrikan, serta spesifikasi tabung bahan bakar gas (BBG) yang tidak sesuai rekomendasi Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT). Azas sendiri menduga ada permainan antara PT San Abadi selaku Agen Pemenang Merek (APM) bus Ankai di Indonesia dengan Pejabat Pembuat Komitmen di Dishub DKI. Kepala Dishub DKI saat itu dipegang oleh Udar Pristono yang oleh Gubernur DKI Joko Widodo sudah dilengserkan belum lama ini. Selain itu, FAKTA juga menemukan indikasi kerugian negara yang mencapai Rp 3,8 miliar dalam proyek pengadaan bus Transjakarta.

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

indikasi penyimpangan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya in­ dikasi penyimpangan terkait masalah pengadaan sejumlah unit armada bus Transjakarta.

“Memang ada indikasi penyim­ pangan. Tapi, saya tidak mau mendahului hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, indikasi penyim­ pangan tersebut muncul berdasarkan hasil investigasi yang menemukan ada­ nya kerusakan pada sejumlah kompo­ nen bus-bus tersebut.

“Saya tidak mau banyak komentar dulu. Saya juga tidak ingin terburuburu untuk mengambil kesimpulan inves­tigasi. Makanya, saya minta BPKP melakukan audit kembali sampai betulbetul rampung,” ujar Jokowi.

Mantan Walikota Solo itu pun mengaku siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila dimintai keterangan terkait pengadaan 310 bus Transjakarta jenis gandeng (articulated) dan 346 bus

sorot

aspirasi PERUBAHAN sedang untuk Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) itu.

“Kalau dipanggil KPK, ya saya siap saja. Memang harus siap,” tutur Jokowi.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan pihaknya tidak akan melunasi pembayaran atas pembelian

yang ditemukan dalam keadaan rusak dan berkarat.

“Sampai dengan saat ini kita masih mengumpulkan seluruh bahan serta keterangan terkait kasus tersebut,” kata Ketua KPK Abraham Samad usai acara penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi bersama

Kendati demikian, dia menuturkan seluruh proses tersebut tidak akan disampaikan kepada publik, karena pengusutan dugaan korupsi termasuk dalam kegiatan intelijen.

“Laporan memang sudah kita terima. Tapi, ketika KPK melakukan penyelidikan, kita tidak akan Kerjasama Pemberantasan Korupsi Ketua KPK Abraham Samad (kiri) didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (tengah) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) ketika menghadiri penandatanganan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta. KPK menggandeng Pemprov DKI untuk bekerjasama dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

ratusan bus bermerek Ankai yang didatangkan dari China tersebut.

“Kita baru bayar uang muka sebesar 20 persen. Kalau pihak importir atau Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tetap melakukan penagihan, maka kita juga tidak akan tinggal diam,” ungkap Basuki.

Sebanyak lima unit bus Transjakarta articulated (gandeng) dan sepuluh unit Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) ditemukan dalam keadaan berkarat. Diduga penyebabnya adalah penggunaan suku cadang bekas atau rekondisi.

KPK Kumpulkan bukti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menerima laporan terkait masalah pengadaan sejumlah unit armada bus Transjakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa. `Menurut dia, kasus dugaan korupsi bukanlah delik aduan, sehingga untuk mengusutnya tidak perlu ada laporan.

Permasalahan bus Transjakarta yang berkarat itu, kata dia, telah dilaporkan oleh Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) kepada KPK dan kini tengah didalami. Apabila ditemukan dua alat bukti, maka prosesnya bisa meningkat ke penyidikan.

“Prosesnya cukup panjang.

Mulai dari unit pengaduan masyarakat, lalu akan dilakukan investigasi.

Jika memenuhi syarat, maka akan ditingkatkan ke penyelidikan.

Selanjutnya, jika ada dua alat bukti yang cukup, maka akan jadi penyidikan,” ujar Samad.

menyampaikannya kepada publik karena merupakan kegiatan intelijen. Lagi pula, prosesnya juga masih panjang,” ujar Samad.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Hasil investigasi Inspektorat Provinsi DKI sudah diserahkan kepada BPKP untuk diaudit. Kalau sudah keluar hasilnya, baru kita bisa mengungkap kasus tersebut,” kata Jokowi.

Dia mengaku siap memenuhi panggilan KPK apabila dimintai keterangan terkait pengadaan 310 bus Transjakarta jenis gandeng (articulated) dan 346 bus sedang untuk Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) itu. (tim gpr)

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

7

bn2tki

aspirasi PERUBAHAN

Moh Jumhur Hidayat

Diberhentikan SBY,

Jumhur Ucapkan Terima Kasih

J

akarta, Gaperssinews- Moh Jumhur Hidayat berterima kasih telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Presiden memberhentikan saya sebagai Kepala BNP2TKI dan digantikan oleh Bapak Gatot Abdullah Mansur per 11 Maret 2014,” kata Jumhur di Jakarta, Senin, menanggapi pemberhentian dirinya dari jabatannya.

“Secara khusus saya berterima kasih kepada Presiden RI yang telah mempercayakan saya untuk menjadi Kepala BNP2TKI selama ini,” katanya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Jumhur juga memohon maaf atas semua hal yang barangkali selama dia menjabat sebagai Kepala BNP2TKI belum dapat memenuhi harapan.

“Namun demikian, saya tahu bahwa Bapak Gatot Abdullah Mansur memiliki kredibilitas dalam mengurus TKI dan Insya Allah akan lebih baik dari saya,” katanya.

Jumhur juga berterima kasih kepada para sahabat dan masyarakat yang telah memberikan saran dan kritik yang tajam demi perbaikan pelayanan kepada TKI.

8

Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39/M Tahun 2014 tertanggal 11 Maret 2014.

Sebagai pengganti Jumhur, Presiden Yudhoyono menugaskan mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Gatot Abdulah Mansyur.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam menjelaskan salah satu pertimbangan Presiden dalam memberhentikan Moh Jumhur Hidayat itu Ayala dalam rangka penyegaran organisasi. “Jumhur Hidayat sudah menjabat sebagai Kepala BNP2TKI selama lebih dari tujuh tahun,” katanya.

Jumhur ditunjuk sebagai Kepala BNP2TKI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2/M Tahun 2007 tanggal 11 Januari 2007.

Selain itu disebutkan Menakertrans Muhaimin Iskandar sudah meminta penggantian ini sejak beberapa bulan lalu.

Kepala BNP2TKI merupakan jabatan struktural eselon I yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) jabatan eselon I disebut sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi. Dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 antara lain diatur bahwa jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun.

Oleh karena itu, pejabat eselon I

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

yang sudah lebih dari 5 tahun menduduki jabatan yang sama harus dimutasikan ke jabatan lain atau diberhentikan.

Menurut Seskab, Surat Keputusan Presiden tentang pemberhentian tersebut mulai berlaku sejak ditetapkan pada 11 Maret 2014.

Dengan demikian, jabatan Ke­ pala BNP2TKI harus segera diserah­ te­ri­makan kepada pejabat baru yang menggantikannya, yaitu Gatot Abdulah Mansyur.

Mengenai pengangkatan Gatot Abdulah Mansyur sebagai Kepala BNP2TKI itu, menurut Seskab Dipo Alam, dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan selama bertugas sebagai Duta Besar RI di Riyadh, dan Konsul Jenderal RI di Jeddah, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri.

“Pengalaman selama bertugas di Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam menangani berbagai masalah TKI,” tuturnya.

Seskab Dipo Alam juga mengemukakan, pejabat baru Kepala BNP2TKI itu diharapkan mampu mengembangkan potensi dan peluang penempatan TKI dan perlindungan TKI di wilayah lain, seperti Hong Kong dan Korea Selatan.(ant)

bn2tki

aspirasi P E R U B AHAN

D

BNP2TKI didesak untuk melaporkan Konsorsium Asuransi nakal

esakan terhadap BNP2TKI itu dis­ ampaikan dalam salah satu butir kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Gedung Nusantara DPR Senayan, Ja­ karta Selatan, Senin siang (10/2/2014).

Mayoritas suara anggota Komisi IX DPR RI yang hadir didalam forum RDP itu mendesak agar BNP2TKI melaporkan Konsorsium TKI yang tidak menyele­ saikan klaim-klaim asuransi TKI kepada OJK dan Polri, dikarenakan masih ban­ yaknya tunggakan atau sisa klaim asur­ ansi pada TKI yang belum terbayarkan.

Didalam catatan Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI Tahun 2013 - dari periode Januari sampai dengan Desember - jumlah klaim asuransi TKI pada Konsorsium Proteksi sebanyak 268.293 klaim, 3.776 klaim di antaranya sudah direalisasi. Sedangkan 264.517 klaim sisanya sampai sekarang baik yang lama maupun yang baru belum dilaporkan ke BNP2TKI. Jumlah santunan Konsorsium Proteksi yang disetujui dari 3.776 klaim, adalah sebesar Rp 14.296.896.353 - untuk lebih

menunjukkan bukti pembayaran untuk verifikasi dokumen. BNP2TKI memberikan kesempatan yang sama kepada tiga konsorsium di Kantor BP3TKI/BKPTKI/LP3TKI dan P4TKI. Konsorsium Asuransi harus berperan menjelaskan program asuransi kepada calon TKI/TKI (pada forum Pembekalan Akhir Pemberangatan atau lembaga pelatihan). Kemudahan syarat klaim terhadap TKIB - seperti yang meninggal, penganiayaan, pemerkosaan, dan lain-lain - yang sudah berada di tanah air. Adanya kecepatan pelayanan dan pembayaran tagihan TKI sakit, dalam hal ini BNP2TKI telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Polri dan Rumah Sakit lain di daerah. Adanya laporan produksi premi dan klaim asuransi yang sudah dibayar per bulan atau triwulan secara teratur melalui layanan data secara online.

Intinya, masukan program kerja yang disampaikan BNP2TKI ini dimak­ sudkan agar pelayanan dari Konsorsi­ um Asuransi TKI terselenggara dengan transparan dan bertanggungjawab. (bnp2tki)

jelasnya bisa dilihat tabel di bawah.

Sedangkan santunan Konsorsium Jasindo yang disetujui dari 53 klaim dan direaliasasi sebanyak 53 klaim, adalah sebesar Rp 574.156.313. Kemudian untuk Konsorsium Astindo yang disetujui 71 klaim dan direalisasi sebanyak 71 klaim adalah, sebesar Rp 541.892.334.

Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hi­ dayat dalam forum RDP dengan Komisi IX DPR RI mengatakan, terkait pen­ anganan klaim asuransi TKI, BNP2TKI menyampaikan masukan program kerja Konsorsium Asuransi TKI. Diantaranya, Kemenakertrans agar menerapkan Per­ menakertrans No. 07/Men/V/2010 jo No. 01 Tahun 2012 dalam penerimaan premi dan pembayaran klaim, pemben­ tukan Kantor Cabang di kabupaten/kota, asuransi perpanjangan/re-entry, Perwa­ lu. Kemenakertrans memastikan polis asuransi sesuai dengan Permenaker­ trans dan disetujui oleh Menakertrans.

Berikutnya, BNP2TKI menjamin TKI menandatangani dan memegang polis asuransi. Pembayaran premi asuransi secara non-tunai (melalui bank yang ditunjuk konsorsium) hanya

Tabel : Perkembangan Klaim Konsorsium Asuransi TKI No.

Konsorsium

Klaim

Realisasi

Sisa

1.

Proteksi

268.293

3.776

264.517

2.

Jasindo

53

53

-

3.

Astindo

71

71

-

4.

Mitra TKI

-

-

-

Jumlah

268.471

3.900

264.517

Sumber : Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

9

bn2tki sorot

aspirasi P E R U B AHAN

Kepala BNP2TKI Puji Sistem Penempatan TKI G to G ke Korea Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat memuji skema program kerjasama penempatan TKI Government to Government (G to G) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Korea Selatan (Korsel).

Pemerintah Korsel dalam mempekerjakan tenaga kerja asing yang ingin bekerja di negaranya menerapkan sistem melalui mekanisme Employment Permit System dan diharuskan lulus ujian EPS-TOPIK (Test of Proficiency in Korean) yang dilaksanakan HRD Korea (Human Resources Development Service of Korea) dan disetujui Kementerian Tenaga Kerja Republik Korea (The Ministry of Employment and Labor Korea/MOEL).

“Sistem EPS-TOPIK yang dilaksanakan oleh HRD Korea dan MOEL ini sebagai sistem kerja tenaga kerja asing yang paling bagus di seluruh negara yang memperlakukan tenaga kerja asing sama dengan tenaga kerja Korea sendiri dari semua persyaratan termasuk gaji, hak asasi pekerja, dan hak-hak pekerja terkait lainnya,” kata Jumhur menjawab pertanyaan Direktur EPS Center HRD Korea untuk Indonesia, Mr Min Kyung Il, saat berkunjung ke Kantor BNP2TKI Jakarta.

Dalam kesempatan itu, Mr Min Kyung Il – yang mendampingi kunjungan kerja Atase Tenaga Kerja Korea pada Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia, Kim Dohyung - mengatakan, wawancara dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat terkait mengenai “Happy Return Program EPS” ini selain untuk publikasi dan juga laporan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

10

Jumhur mengatakan, HRD Korea dan MOEL didalam memberdayakan tenaga kerja asing ada beberapa jenis program yang sangat bagus, khususnya terkait dengan pemberdayaan bagi mantan TKI Korea yang sudah pulang ke tanah air. Di antaranya program pelatihan selama 6 (enam) minggu untuk mantan TKI Korea yang nantinya dipekerjakan kembali di perusahaanperusahaan Korea yang ada di Indonesia.

Menurut Jumhur, pemberdayaan mantan TKI Korea yang dibangun HRD Korea di Indonesia dengan BNP2TKI

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

itu mempunyai makna yang sangat positif bagi kedua negara (Indonesia dan Korea). Bagi Indonesia, setidaknya dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan mengurangi jumlah pengangguran. Sedangkan bagi Korea akan menggerakkan roda perekonomiannya.

BNP2TKI mencatat, terkait pemberdayaan mantan TKI Korea ini, pada acara Job Fair Tahun 2013 di Depok, Jawa Barat, terdapat 89 mantan TKI Korea yang terseleksi mengikuti pelatihan. 46 orang di antaranya mendapatkan kesempatan bekerja di 18 perwakilan perusahaan Korea yang ada di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek).

Selain itu, terkait pemberdayaan mantan TKI Korea ini pula, BNP2TKI juga mencatat terdapat 1.708 mantan TKI Korea dari hasil seleksi kecakapan Bahasa Korea berbasis komputer (Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean Computer Based Test/EPS-TOPIK CBT) yang ditempatkan kembali bekerja di Korea. (bnp2tki)

bn2tki sorot

aspirasi P E R U B AHAN

Layanan Penempatan Program G to G

L

ayanan Penempatan Pro­ gram G to G (Government to Governement) adalah penempatan TKI ke luar negeri oleh pemerintah yang hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan TKI. Layanan Penempatan Program G to G Korea Selatan dilakukan oleh pemerintah atas dasar Perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 13 juli 2004 dan Diperbaruhi pada tahun 2006 dan 2008, layanan penempatan TKI Program G to G Korea Selatan

pemerintah atas dasar perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Timor Leste. Pada saat ini penempatan pemerintah hanya menempatkan TKI dengan jabatan Bidan.

Layanan Penempatan Program G to P Malaysia Layanan Penempatan Program P to P, TKI Perorangan adalah TKI yang berkerja di Luar Negeri tanpa melalui perantara baik dari pemerintah maupun perusahan-perusahan swasta pengerah Tenaga kerja Indonesia tetapi merupakan inisiatif sendiri yang telah mendapatkan peluang kerja di luar

Layanan Informasi BNP2TKI Layanan Penerbitan KTKLN, Layanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) di BNP2TKI, BP3TKI dan P4TKI. Layanan Pendataan dan Kepulangan TKI, Kegiatan Unit Layanan adalah melakukan pendataan kepulangan TKI serta melakukan penanganan TKI bermasalah di 8 debarkasi kepulangan TKI yaitu BPK-TKI Selapajang Tangerang , Bandara Adi Sumarmo- Solo, Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, Bandara Achmad Yani,

selengkapnya di Preliminary Training dan info; Prosedur; Sending; SLC Layanan Penempatan Program G to G Jepang dilakukan oleh pemerintah atas dasar perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang yang di tanda tangani pada tanggal 19 Mei 2008. Pada saat ini penempatan pemerintah hanya menempatkan TKI dengan jabatan Nurse dan Carewoker, layanan penempatan TKI Program G to G Jepang.

Layanan Penempatan Program G to G Timor Leste dilakukan oleh

negeri yang sesuai dengan keahliaannya.

Pencarian lowongan kerja luar negeri ini dapat dilakukanm melalui Internet, email maupun korenspondesi, layanan penempatan TKI Program P to P:Layanan Info Kerja - BNP2TKI, Layanan Informasi bagi pencari kerja yg berminat untuk bekerja di luar negeri. Akses Layanan InfoKerja melalui:http://infokerja. bnp2tki.go.id . Dalam infokerja BNP2TKI pencari kerja bisa mendapatkan informasi peluas kerja di luar negeri serta mendaftar untuk bekerja di luar negeri, serta daftar PPTKIS ( Pelaksana

Semarang, Bandara Juanda, Surabaya , Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Pintu Perbatasan, Entikong, Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Layanan Pengaduan Call Center BNP2TKI, Merupakan Layanan pengaduan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan nomor telpon BEBAS PULSA 0800 1000 . Pusat pelayanan pengaduan TKI yang didirikan BNP2TKI dan diresmikan pendiriannya pada 27 Juni 2011. Call Center TKI ini disebut pula dengan Call Center BNP2TKI. Layanan Call Center Informasi

Penempatan TKI Swasta) pusat dan daerah dengan alamat lengkap.

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

11

bn2tki

aspirasi P E R U B AHAN

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia dengan nomor telepon “Halo TKI” 0800 1000 merupakan pusat pelayanan pengaduan TKI yang didirikan (BNP2TKI dan diresmikan pendiriannya pada 27 Juni 2011. Call Center TKI ini disebut pula dengan “Call Center BNP2TKI” .

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (LPSE), menyelenggarakan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik.

Perusahaan Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/ jasa.

Layanan PPID - BNP2TKI , Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi , adalah unit layanan Informasi di Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jenis-jenis layanan meliputi: a)

Layanan Informasi Tatap Muka di BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Jl MT b) Haryono Kav 52 Gedung A Lt 1

Jakarta Selatan 12770, Telepon: (021) 7981205, Faximili: (021) 7981205, PO BOX 4451 JKTM dan BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja); Layanan Informasi AIM (Anjungan Informasi Mandiri) di BNP2TKI

(Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Jl MT Haryono Kav 52 Gedung A Lt 1 Jakarta Selatan 12770, Telepon: (021) 7981205, Faximili: (021) 7981205, PO BOX 4451 JKTM dan BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja)

Tata Cara Memperoleh KTKLN 1. Dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan dibidang penempatan dan perlindungan TKI serta untuk memastikan bahwa TKI yang bekerja ke luar negeri telah memenuhi persyaratan maka setiap TKI wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagaimana diamanatkan dalam UU No.39 Tahun 2004 dan Permenakertrans Nomor PER-14/ MEN/X/2010 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

2. KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur untuk bekerja ke luar negeri.

3. Persyaratan untuk mendapatkan KTKLN bagi TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS harus melampirkan dokumen

12

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

sebagai berikut : 1) Paspor 2) Visa Kerja 3) Kartu Peserta Asuransi TKI (KPA) 4) Surat keterangan telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan 5) Perjanjian Kerja 4. Jangka waktu berlakunya KTKLN sesuai dengan lamanya perjanjian kerja/kontrak kerja TKI yang bersangkutan.

5. Adapun biaya untuk memperoleh KTKLN dibebankan pada Pemerintah (APBN) 6. Pengaduan terhadap penyimpangan pelayanan pener­ bitan KTKLN disampaikan melalui 0800-1000 atau 02129244800.

bn2tki

aspirasi P E R U B AHAN

TKI Bermasalah, BN2TKI Seperti Guru Bantu

P

eran yang dilakukan BNP2TKI didalam mena­ ngani permasalahan TKI se­la­ma ini tidak ubahnya seperti guru bantu di sekolah. Ia diperbolehkan mem­berikan pengajaran kepada siswa, berikut juga diperbolekan memberikan penilaian baik dan buruknya raport sis­ wa. Namun giliran penentuan siswa un­ tuk naik atau tidak naik, tidak bolah cawe-cawe.

“Iya. Itulah keberadaan dan peran dari BNP2TKI sedari awal berdiri tahun 2007 lalu sampai dengan sekarang. Urusan TKI bermasalah (TKIB) bagiannya BNP2TKI. Disilahkan mengawasi dan menilai perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) maupun perusahaan Asuransi TKI yang tidak beres kerjanya. Namun giliran penjatuhan sanksi, BNP2TKI tidak boleh cawecawe. Penjatuhan sanksi kepada PPTKIS dan perusahaan Asuransi TKI. itu tupoksi dari Kemenakertrans,” ungkap Djamal Aziz, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, didalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI di Gedung Nusantara DPR Senayan, Jakarta Selatan, Senin siang (10/2/2014).

“Didalam penanganan TKIB dan yang terkait dengan pelayanannya, posisi BNP2TKI itu seperti guru bantu di sekolah. Dikarenakan semua yang berhak menentukan sanksi PPTKIS maupun perusahaan Asuransi TKI adalah Kemenakertrans,” kata Djamal menambahkan.

Lebih jauh Djamal mengatakan,

bahwa permasalahan TKI itu adanya di luar negeri. BNP2TKI sama sekali tidak berperan dikarenakan tidak memiliki perwakilan di luar negeri. Permasalahan TKI di luar negeri ditangani Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI dalam hal ini KBRI maupun KJRI. “Namun parahnya lagi setiap ada permasalahan TKI masyarakat kita mengklaimnya

selalu kepada BNP2TKI,” katanya.

Djamal kemudian menyinggung mengenai anggaran perlindungan TKI. BNP2TKI didalam laporannya menyebutkan, didalam Pagu DIPA 2013 sebanyak Rp 409.120.556.000 (Empat Ratus Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Anggaran tersebut tersebut sudah termasuk gaji pegawai di pusat maupun di daerah, berikut pula didalamnya termasuk anggaran penanganan TKIB dan anggaran perlindungan TKI lainnya.

“Saya tidak bermaksud membela BNP2TKI. Jumlah anggaran yang dikelola BNP2TKI ini berbeda jauh lebih

tinggi dengan anggaran perlindungan TKI yang diterima Ditjeb Binapenta Kemenakertrans maupun dana perlindungan TKI di luar negeri yang diterima Kemenlu,” ungkap Djamal.

Menurut Djamal, kalau Negara atau Pemerintah ini mau serius menangani TKI mustinya keberadaan BNP2TKI harus diperkuat. Ditjen Binapenta di Kemenakertrans sudah seharusnya ditiadakan begitu lembaga ini (BNP2TKI) dibentuk. “Tetapi yang terjadi apa yang dikerjakan Ditjen Benapenta Kemenakertrans tidak berbeda jauh dengan yang dikerjakan BNP2TKI, Bahkan perannya melebihi BNP2TKI, karena urusan SIP, berikut sanksi pencabutan SIUP pada PPTKIS maupun sanksi pada perusahaan Asuransi TKI yang ‘nakal’ berada ditangannya,” papar Djamal.

Djamal mengaku tahu persis permasalahan penangan TKI ini.

Karena dirinya juga turut-serta terlibat didalam pembahasan-pembahasan proses pembentukan BNP2TKI. BNP2TKI dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tahun 2006 sebagai amanat dari Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Di Luar Negeri. (bnp2tki) “BNP2TKI merupakan mitra kerja dari Komisi IX DPR RI. Karenanya Komisi IX DPR RI turut serta bertanggungjawab terhadap keberadaan BNP2TKI. Apakah perannya perlu diperkuat atau tetap seperti guru bantu yang ada sekarang ini,” kata Djamal. (*)

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

13

bn2tki

aspirasi P E R U B AHAN

14 Tahun Di Arab Saudi,

H

arto Warsono (50 tahun), terbilang sebagai TKI yang sukses. Pengalamannya menjadi sopir selama 14 tahun (1998 – 2012) di Arab Saudi, sekarang dia wujudkan sebuah minibus yang digunakan untuk usaha travel di rumahnya di Dukuh Bandung, Desa Karangudi, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Tidak hanya sebuah minibus. Dari jerih payah Harto Warsono bersama isterinya, Giyanti (40 tahun) selama belasan tahun menjadi TKI di Arab Saudi itu, mereka mampu membeli tanah dan mendirikan rumah. Berikut mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anaknya.

Harto Warsono bersama Giyanti, isterinya, melakoni sebagai TKI bekerja pada satu pengguna atau majikan di Riyadh, Arab Saudi. Harto Warsono sebagai sopir. Sedangkan Giyanti bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Kedua TKI pasangan suami isteri ini – seperti dilansir Solopos.com (Rabu, 12/2/2014) – mengaku berangkat ke Arab Saudi pada tahun 1998. Harto menuturkan, faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong ia dan isterinya jadi TKI bekerja di Arab Saudi.

“Sebelum menjadi TKI, di rumah jadi petani. Kadang bekerja sebagai buruh bangunan. Pekerjaan yang dilakoni tidak menentu, tetapi yang terpenting ada pendapatan untuk kebutuhan rumah tangganya,” ungkapnya.

Harto kemudian menceritakan pengalamannya menjadi TKI. Ia dan isteri berangkat ke Arab Saudi

14

Kini Harto Warsono Buka Usaha Travel

Harto Warsono

pada tahun 1998 melalui salah satu perusahaan jasa penyalur TKI di Sragen.

Harto tidak merinci mengenai besaran biaya yang dibutuhkan untuk berangkat ke luar negeri waktu itu. “Persyaratan menjadi TKI cukup mudah. Syaratnya KTP dan KK. Kemudian sambil menunggu diberangkatkan, ada proses belajar Bahasa Arab untuk bekal bekerja ,” katanya. Setelah sekitar enam bulan menanti, Harto bersama istrinya kemudian diberangkatkan bekerja ke Arab Saudi.

Di Arab Saudi, mereka bekerja selama dua tahun masa kontrak kerja.

Sebagai sopir, Harto Warsono digaji 800 Riyal per bulan. Sedangkan Giyanti yang bekerja sebagai PLRT digaji 600 Riyal per bulan. Pada saat habis masa kontrak, mereka manfaatkan pulang ke tanah air untuk sekadar melepas rindu kepada anak, keluarga dan kampung halaman.

Berikut mereka pergunakan pula untuk memperpanjang kontrak kerja baru.

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

Menurut Harto, gaji tersebut termasuk rendah terutama untuk biaya hidup selama di Arab Saudi. Dari pengalamannya itu, Harto kemudian berpesan kepada calon TKI/TKI. “Selama di tanah perantauan para TKI hedaknya pandai-pandai mengelola penghasilan.

Sisihkan untuk menabung sebagai modal usaha pada saat tidak lagi menjadi TKI. Karena melakoni sebagai TKI itu tidak untuk selamanya,” tuturnya. Pada tahun 2012 TKI suami isteri ini memutuskan pulang ke tanah air.

Harto menambahkan, dari upayanya mengelola penghasilan selama menjadi TKI itu, ia mampu membiayai kebutuhan hidup keluarganya di kampung, serta membiayai sekolah putrinya yang dirawat salah satu keluarganya selama jadi TKI. Kemudian dari tabungannya pula, selain dibelikan minibus untuk usaha travel, kini ia juga membuka kecil-kecilan di rumahnya. (bnp2tki)

pos ronda

aspirasi P E R U B AHAN

Pemerintah Diharap Serius Ratifikasi Konvensi ILO 189 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berharap Pemerintah serius dengan niat untuk segera meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Kerja Layak Pembantu Rumah Tangga (PRT).

“Selama ini Pemerintah tidak serius ratifikasi konvensi ini. Upaya untuk mendorong Konvensi ILO 189 ini diratifikasi sudah dilakukan 10 tahun, tapi belum juga terlaksana,” kata Sekjen KSPSI, Subianto, di Jakarta..

Karena itu, ia mengatakan pernyataan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) terkait rencana meratifikasi konvensi tersebut harus benar-benar terwujud dan segera

diwujudkan dalam bentuk undangundang (UU).

“Karena ratifikasi di Indonesia itu harus diadopsi dalam bentuk UU, maka kita harus dapat memastikan RUU PRT segera disahkan,” ujar dia.

Tanpa UU PRT, menurut dia, maka pekerja sektor informal ini berada di wilayah abu-abu sehingga tidak memperoleh perlindungan, dan kerap diperlakukan semena-mena.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi PRT (Jala PRT) Lita Anggraini mengatakan substansi dari Konvensi ILO 189 ini banyak berisi tentang hak-hak pekerja rumah tangga, seperti waktu libur mingguan, asuransi,

upah layak, jam kerja, hingga inspeksi kerja sama antar pemerintah suatu negara.

Menurut dia, saat ini memang masih ada kekhawatiran masyarakat terkait kemampuan untuk membayar upah standar yang layak kepada PRT. Solusi yang ditawarkan jika tidak mampu membayar untuk “full time” PRT tentu dapat mempekerjakannya secara paruh waktu.

“Majikan dapat mempekerjakan paruh waktu, seperti hanya untuk mencuci dan membersihkan rumah saja dengan demikian lebih ringan membayar PRT,” ujar dia. (lis/te)

DPP OMAN (Organisasi Mantan Narapidana) Dukung Mantan Napi Ikut Nyaleg Noorkhaidillah Nasution adalah satu pelopor perubahan bagi mantan napi yang membentuk organisasi man­ tan narapidana (OMAN) dengan visi tunggalnya adalah mencintai NKRI dan mengamalkan pundi-pundi ideologi pancasila.

Pria kelahiran Jakarta, 45 tahun lalu ini merasa terpanggil melihat pan­ dangan miring nasib para mantan napi di mata publik, apalagi jika mau di te­ lu­suri persoalan sebab akibat seorang anak bangsa yang terjebak dan menjadi narapidana tentunya ada sebagian per­ soalan hukum yang sebenarnya berlawanan dengan hati nurani mantan napi itu sendiri Dirinya melihat banyak juga para mantan napi yang kini hidupnya lebih berkualitas memiliki profesi bagus dan terhormat, bahkan tak sedikit napi yang usahanya terbilang sukses

dapat memberikan peluang kerja bagi kepentingan orang banyak.

Ketika KPU menelurkan Keten­ tuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 namun akhirnya diubah menjadi Nomor 13 tahun 2013 tentang Pen­ calegan. Dirinya urung melakukan pe­ ngerahan massa guna meloloskan mantan-mantan napi. “Dimana dalam satu peraturan itu tertuang napi boleh menjadi caleg asalkan secara terbuka dan jujur menyampaikan kepada publik jika caleg yang dimaksud adalah mantan napi, Saya ambil bagian dalam perjuangan mereka”. Ucap Dilla yang menjabat sebagai Ketua Umum OMAN. ”Terlalu naif jika menilai mantan napi itu tidak bisa berbuat yang terbaik bagi negeri ini, Mantan Tapol, dan mantan Napi biasa pun manusia punya hati nurani untuk berbakti dan mengabdi bagi ibu pertiwi”.yang ditemui di

kediamannya dibilangan kampung utan, Tangerang Selatan. “ Saya yakin mantan preman dan napi bisa menjadi seorang ulama besar adalah hal luar biasa, apalagi bisa bekerja untuk rakyat sebagai wakil rakyat sebab banyak saat ini terbalik! wakil rakyat menjadi napi dan ini terlalu pagi untuk menilai dia pantas atau tidak untuk negerinya,” kata Dillah sapaan akrabnya.

“Seharusnya KPU membuat aturan dengan definisi yang jelas.

Jangan semua dipukul rata,” dan Saya mendukung aktivis atau mantan tapol dan mantan napi lainnya menjadi caleg.

Itu spirit baru dan mampu meminimalisir dinasti politik yang saat ini menguasai parlemen. Ketangguhan mereka tidak akan diragukan saat menjadi legislator Senayan,” Pungkas Dillah. * Kasmudiaz

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

15

driver

aspirasi PERUBAHAN

“Mimpi Angkutan Umum Yang Nyaman” Mengapa angkutan umum yang nyaman masih sekadar mimpi di Republik ini? Mengapa penjualan mobil terus meningkat sebaliknya layanan angkutan umum menurun? Sejumlah pertanyaan muncul dari Ketua Umum Gaperssi, Nasihin.

Bayangkan, terjadi penurunan tingkat keterisian penumpang atau passenger load factor antara 2%-3% setiap tahun. Pemerintah juga tidak memberikan dukungan dalam bentuk insentif bagi angkutan umum melainkan justru membebani pengusaha angkutan umum.

“Misalnya biaya uji KIR ditarik biaya retribusi bukan diberikan insentif.

Nasihin menilai mobil low cost green car (LCGC), cerminan ketidak sensitifnya pemerintah terhadap kebutuhan angkutan umum. Masyrakat saat ini butuh transportasi publik yang efisien bukan hanya program mobil murah.

Keterisian angkutan umum yang rendah berakibat pada pendapatan sopir yang rendah. Itu katannya,” jawab Nasihin saat ditanya kaitan antara mobil LCGC dengan sopir.

Kebohongan Mobil Murah LCGC

Aprilyani sumringah bukan kepalang, harapannya memiliki mobil tercapai sudah. Bagaimana tidak, membeli sebuah unit mobil murah ramah lingkungan atau LCGC. Hatinya begitu kesengsem melihat mobil Daihatsu Ayla. “ Begitu kompak,” alasan Aprilyani yang akrab dipanggil Yani saat ditanya kenapa memilih mobil jenis ini.

Kehadiran mobil murah ini

16

sudah menjadi polemik. Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyayangkan kehadiran mobil-mobil murah yang dinilai tetap mahal itu karena murah dengan hanya fasilitas minim. Setidaknya ada 10 kebohongan terkait keberadaan LCGC; harga murah, ramah lingkungan, mobil akan diekspor, merupakan prototipe mobil nasional, akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak akan memacetkan kota-kota besar, tidak boleh pakai BBM bersubsidi, akan memakai gas, dan mobil LCGC untuk kalangan berpenghasilan menengah bawah.

“Mobil murah itu kebohongan pemerintah dan produsen mobil ,”kata Tulus Abdi,” Harga yang murah tidak juga karena apabila dilengkapi dengan fasilitas standar, harga mobil akan mencapai Rp100 juta juga. Belum lagi jika dibeli secara mencicil atau kredit melalui multifinance, ujung-ujungnya lebih dari Rp100 juta. “Mana mungkin layak disebut ramah lingkungan jika masih meminum bahan bakar minyak, bahkan bersubsidi,” tanya Tulus ?

Menurut Tulus, LCGC kebijakan predator yang bakal mematikan sektor lain secara sistematis salah satunya transportasi publik. Baginya tak ada cara lain selain menghentikan produksi mobil LCGC dengan mencabut atau membatalkan regulasi yang mengatur LCGC, khususnya PP No.41/2013.

sejumlah daerah, khususnya DKI Jakarta dan kota-kota besar lain di Tanah Air, macet seolah menjadi hal lumrah. Bukan Jakarta kalau enggak macet.

Pembenahan sistem transportasi yang utama di DKI Jakarta utamanya dilakukan melalui transportasi darat karena di situlah pokok persoalan kemacetan. Faktanya, macet tetap menjadi persoalan yang tak kunjung tuntas. Sejumlah upaya untuk segera mewujudkan transportasi massal yang ideal terus dilakukan oleh pihakpihak terkait yang berkepentingan mengembangkan angkutan umum massal. Mulai dari MRT Jakarta, monorel, busway, Damri, dan sejumlah perusahaan-perusahaan penyedia jasa angkutan umum massal lain terus bersaing.

Mobil Murah Murah atau Angkutan Massal ?

Menjadi alternatif utama bagi masyarakat bertransportasi dan meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi. Booming mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC), menjadi tantangan yang tidak mudah bagi para pelaku industri yang bergerak dalam bidang transportasi massal. Termasuk operator jalan tol yang harus mengambil langkah antisipatif menyikapi keberadaan LCGC yang dapat menambah jumlah kendaraan di jalan raya.

Pihak PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Jasa Marga), sebagai operator tol yang Benahi Angkutan Umum menguasai sekitar 80 persen pengelolaan Membenahi sistem transportasi jalan tol di Tanah Air, mengaku agar tidak semerawut, ibarat mengurai mengharapkan pemerintah lebih fokus benang kusut. Sulit sekali diurai. Di mengembangkan angkutan massal

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

DRIVER

aspirasi PERUBAHAN

ketimbang mengedepankan produksi mobil murah yang akan menambah padat lalu lintas di jalan tol. Direktur Operasi Jasa Marga, Hasanudin, mengatakan, di negara-negara maju yang sistem transportasinya sudah baik, yang utama dilakukan adalah me-ngendepankan perpindahan orang yang ditampung oleh jaringan angkutan massal secara massive.

“Sistem transportasi di DKI Jakarta, pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta harus mengombinasikan mass rapit transit yang memadai dengan sistem jaringan jalan yang mendukung seperti urban tol maupun ring road,”kata Hasanudin.

Agar masyarakat memiliki minat menggunakan angkutan massal memulainya dengan kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat berpikir ulang menggunakan kendaraan pribadi.

Mulai dari kebijakan parkir yang

pada akhirnya menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam bertransportasi di negara-negara yang sistem transportasinya baik.

Keyakinan inilah yang membuat Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, mewujudkan dan mengebut proyekproyek angkutan umum massal. Di tengah upaya penciptaan transportasi massal yang digalakan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, insentif yang diberikan pemerintah untuk memasarkan dan memroduksi mobil murah seolah kontraproduktif.

Pada akhirnya masyarakat da­ pat secara arif memilih apakah meng­

Saat ini, kata Hasanudin, angkutan massal di Indonesia masih belum saling terpadu satu sama lain. Alhasil, timbul kemacetan di sana sini. Ketika terjadi intersection, yakni jalan ke luar tol bertemu dengan persimpangan, pada akhirnya kemacetan parah berdampak pada jalan tol.

Pihak lain yang berkepentingan terhadap pengembangan angkutan massal adalah MRT Jakarta yang diberi tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk membangun jaringan

tinggi, persyaratan memiliki kendaraan pribadi seperti bukti adanya sewa parkir atau tempat parkir untuk kendaraan pribadi, denda mahal untuk pelanggaran lalu lintas, pembuatan surat izin mengemudi yang sangat berat, sampai pembatasan lahan parkir kendaraan pribadi di lokasi umum, dan kebijakan sejenis lain.

Kebijakan tersebut juga didukung dengan pemberian fasilitas yang nyaman dalam menggunakan angkutan umum massal. Alhasil, angkutan umum massal

gunakan angkutan umum massal atau menggunakan angkutan pribadi. Selain DKI Jakarta, kota-kota besar di Indonesia juga harus mempersiapkan angkutan massal seperti MRT. Penambahan pen­ duduk termasuk soal perubahan pen­ dapatan masyarakat yang memicu pe­ nambahan jumlah mobil pribadi seperti mobil LCGC tanpa diimbangi dengan tersedianya transportasi umum massal, pada akhirnya hanya akan menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di sektor transportasi.(gn)

MRT di DKI Jakarta. Pihak MRT Jakarta sangat berkepentingan mengebut pro­ yek MRT Jakarta agar dapat menyedia­ kan alternatif angkutan umum massal yang nyaman dan aman bagi masyarakat dan me-ngurangi penggunaan kendaraan pribadi dalam bertransportasi.

Kebijakan Pro Angkutan Umum

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

17

aspirasi

aspirasi PERUBAHAN

Gaperssi Lakukan Gerakkan Aku Cinta Tertib Berlalu Lintas Tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Jakarta terus menjadi pekerjaan rumah bagi Jajaran Kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Untuk memperkecil angka kecelakaan lalu lintas Gaperssi, Forwani dan Ditlantas Polda Metro Jaya berikhtiar melakukan gerakan tertib lalu lintas. Gerakan tertib lalu lintas berupa pendidikan harus dilakukan kepada masyarakat sejak dini.

Gerakan Aku Cinta Tertib Berlalu Lintas disosialisasikan kepada pengemudi.

“Gerakan Aku Cinta Ter­tib Berlalu Lintas merupakan upaya per­baikan mental berlalu lintas yang taat aturan,” kata ketua Gaperssi, Nasihin di Jakarta.

Sabtu (29/3).

Menurut Nasihin, Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun

2009, tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

“Kegiatan se­perti ini meru­pa­ kan kegiatan ber­ ke­lanjutan dalam upaya meminimalisir pelanggaran serta ke­cela­kaan lalu lin­ tas,” kata Nasihin di Jakarta.

Kegiatan ini bagus dan sa­ngat positif. Kita harus memulai sejak dini tentang berdisiplin berlalu lintas, agar pelanggaran yang dapat berujung pada kecelakaan dapat diminamilisir,”

tambah Nasihin Harapannya, kegiatan ini akan me­ lahirkan generasi yang berdisiplin ber­lalu lintas. Sehingga, nantinya para pengemudi memberi contoh bagi ma­sya­ rakat dan keluarganya tentang penting­ nya budaya disiplin dalam berlalu lintas. (gn)

Zulfikardi ;

Jadi Sopir itu Ibarat Malaikat

“Sopir itu profesi tapi anak cucu harus jadi orang pintar dan lebih baik hidupnya,” cetus Zulfikardi (50) spontan mengatakan itu saat ditanya bagaimana dengan pekerjaannya sebagai sopir.

Hidup menjadi sopir itu sangat berat, bisa dibayangkan jika angkot yang

18

ditariknya bukan angkot sendiri, belum bayar kontrakan, belum bayar anak sekolah, belum bayar setoran per hari “Pemilik angkot tahunya cuma besaran jumlah setoran tanpa memberikan perlindungan jaminan kesehatan bukan Cuma menguntungkan bagi pemilik angkotnya tapi juga sopirnya”.kata bapak enam anak ini.

Sopir itu gak boleh salah bawa pe­num­pang. “ Makanya sopir ibarat ma­ laikat,” kata Zulfikardi yang pernah jadi boss Angkot, namun akibat krisis 1998 kini tinggal 1 unit angkot saja yang ma­ sih menjadi sahabatnya mengais rezeki.

Ia berharap, Gaperssi menjem­

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

batani antara berbagai kepentingan itu. “ Gaperssi sebagai organisasi sopir dan Dinas Perhubungan Tangsel membantu sopir,” kata Koordinator Gaperssi Wilayah Tangsel. Gaperssi ini lebih melihat nasib sopir, sebab banyak nasib sopir yang hidup­nya pas-pasan tanpa adanya ja­minan kesehatan dan pendidikan bagi keluarganya.

Kedepan, “ Angkot di seragamkan sehingga tidak ada tumpang tindih jumlah trayek satu hal penting segeralah dipercepat keberadaan terminal ang­ kutan kota sebab hingga kini Tangsel be­ lum punya terminal,” Pungkas Zulfikardi. (diaz)

jaminan

aspirasi PERUBAHAN

Bermasalah, DPR Akan Evaluasi Pelaksanaan BPJS Banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang diluncurkan pada 1 Januari 2014 di Istana Bogor oleh SBY di masa akhir jabatannya yang tinggal beberapa bulan lagi mengundang reaksi dari berbagai kalangan termasuk DPR. Beberapa hal yang dikeluhkan antara lain mengenai obat untuk pasien dan penerapan tarif INA CBGs yang masih belum selesai dengan manajemen RS swasta.

“Berdasarkan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPJS Kesehatan, sedikitnya ada 26 hal yang masih terhambat. Diantaranya masalah obat,” kata Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah di Jakarta.

Menurut Poempida, banyaknya permasalah dikarenakan peralihan sistem dari Askes ke BPJS kesehatan belum berjalan secara maksimal. “Satu bulan terakhir setidaknya ada banyak keluhan dari masyarakat di tahap awal

ini, ibarat bayi yang baru lahir, tidak dapat lansung berjalan, apalagi berlari, ujarnya.

Meski begitu Komisi IX DPR RI yang menaungi BPJS kesehatan memberikan batas waktu perbaikan kepada manajemen BPJS. Waktu yang diberikan dalam rangka evaluasi tersebut adalah tiga bulan ke depan. Setelah itu Komisi IX akan melakukan RDP kembali terkait keluhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta mengatakan keluhan peserta BPJS terkait kesediaan obat, hal ini disebakan karena tidak ada regulasi yang jelas.

“Formulasinya masalah ini ti­ dak jelas, tidak ma­ suk akal, tidak ada pedomannya. Ba­gai­ mana bisa dilak­ sa­ nakan, yang ada Cuma Perpres (Peraturan Presiden), Permenkes

(Peraturan Menteri Kesehatan), dan surat edaran. Waktu saya tanyakan mana pedomannya, jawabnya selalu akan-akan saja.” Keluhnya.

Marius menyesalkan regulasi yang sebelumnya disusun Askes sebe­ lum berganti menjadi BPJS kesehatan di­ rombak total. Padahal, menurut Marius, perusahaan plat merah itu menciptakan sistem yang hampir sempurna, dan tinggal diperbaiki seperlunya.

“Seharusnya, sekarang ini BPJS kesehatan meniru PT Askes dalam menyusun obat, misalnya dulu ada namanya DPHO (Daftar Harga Obat).

Kemudian kolegium diundang semua, ada dari dokter anak, bidan, pekerja dan sebagainya,” jelas Marius. (ris)

7 Fasiltas Peserta BPJS Ketenagakerjaan 7 Fasiltas Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah : Perluasan akses pelayanan melalui Kantor Cabang dan outletoutlet pelayanan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Perluasan akses pelayanan melalui jaringan perbankan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (saat ini sedang dalam tahap piloting dengan BRI dan Bank Jabar – Banten).

Perluasan akses pelayanan melalui kanal electronic (e-Channel) untuk fitur e-registration, e-payment dan e-claim (saat ini sedang dalam pengembangan patform) Kemudahan proses administrasi data kepesertaan melalui pemanfaatan Sistim Infomasi Pengelolaan Peserta

(SIPP).

Kemudahan pembayaran iuran dengan mekanisme Virtual Account dengan perbankan yang sudah bekerjasama (Bank Mandiri, BNI 46, BRI dan Bank Bukopin).

Kemudahan akses informasi program BPJS Ketenaga­ kerjaan melalui wibsite, sms, call center, dan jaringan perbankan (Kantor Cabang, ATM dan Mobile access).

Peningkatan akses manfaat (value creation) dari progaram BPJS Ketenagakerjaan melalui pengembangan kartu peserta dengan konsep smart card (saat ini sedang dalam tahap piloting dan akan diimplementasikan secara bertahap kepada seluruh peserta).

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

19

ini orangnya

aspirasi P E R U B AHAN

Masa depan Itu, Bagi Orang yang Percaya dengan Mimpi Indahnya

I

ndonesia memiliki momentum yang sangat penting di tahun 2010-2030 dimana dependency rasio (beban usia produktif) semakin kecil. Masa tersebut akan menjadi era keemasan bagi anak-anak yang saat ini duduk di bangku SMA dan pendidikan tinggi. Kita pastikan anak-anak tersebut dibekali ilmu danakhlak yang baik.

Ungkap Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko Kesra Prof. Dr. Agus Sartono MBA di kantornya Menko Kesra, Jakarta.

Momentum emas itu akan hadir jika sejak awal kita memelihara keyakinan akan masa depan yang lebih baik. “Ada kalimat mutiara, masa depan Itu, Bagi orang yang percaya dengan mimpi indahnya,” kata alumnus Fakultas Ekonomi UGM (1987), S2 Western Carolina University, North

Carolina (1993) dan S3 University of Innsbruck, Austria (2004).

Dalam bahasa kakek moyang kita, gantungkanlah cita cita setinggi langit.

“Menanamkan cita cita dan opitimisme masa depan cara positif membentuk karakter bangsa,” kata bapak dua anak, kelahiran Purworejo tahun 1961.

Pengalaman negara lain yang lebih maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau China, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi yang berkualitas berkorelasi secara signifikan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara keseluruhan yang pada akhirnya membentuk kompetensi bangsa yang tinggi dalam persaingan global.

Agus menjelaskan, tiga tahun terakhir secara terus-menerus bangsa

Chocolate Brings Lifestyle 20

Prof. Dr. Agus Sartono MBA

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

Indonesia menghadapi kelemahan di bidang innovation, technological readiness dan research and higher education. Ketiga masalah tersebut pada dasarnya disebabkan karena ketiadaan penjajaran (alignment) antara pendidikan tinggi dan riset.

Agus mengusulkan pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dapat memberikan pe­ nu­­gasan kepada perguruan tinggi un­ tuk melakukan riset dasar unggulan berkelanjutan. Dari sisi perguruan tinggi, hibah riset juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong program doktor sekaligus menjawab rendahnya publikasi di jurnal ilmiah. “Tentu saja semua ini memerlukan blue book research nasio­ nal berjangka panjang,” pungkas Agus. (gun)

sudut kota

aspirasi P E R U B AHAN

RJB Terpanggil Bersihkan Jakarta

B

anjir yang melanda jakarta beberapa waktu lalu te­lah usai. Orang telah melu­ pakan banjir, warga Jakarta hanyut dalam rutinitas macet. Bagi korban yang tinggal diwilayah langganan banjir msih ada.

Sampah dan lumpur belum bersh benar dari lingkungan. Kondisi ini tidak menyurutkan warga Jakarta yang tergabung dalam Relawan Jakarta Bersih (RJB).

Mereka kerja bakti membersih­ kan lingkungan pasca banjir. RJB mem­ bersihkan dan mengangkat kotoran dan sampah pada sejumlah wilayah langganan banjir.

“Kami terpanggil membersihkan Jakarta. Tidak ada cara lain pasca banjir adalah mengangkat sampah. Ber­ tanggung jawab terhadap lingkungan kita tinggal dan berupaya menciptakan budaya bersih,” kata Koordinator Jakarta Bersih, Ratu R. Jannah yang biasa disapa Rara di Bukit Duri, Kecamatan Tebet.

Menurut Rara mengangkat sampah dan membersihkan lingkungan menjadi perhatian utama karena paska banjir sampah yang berserakan akan menimbulkan penyakit. “ Kami tidak sendiri, berbagai komponen masyarakat Jakarta ter­ pang­gil untuk kerja bakti khususnya Ke­­camatan Tebet. Mereka antaranya, Relawan Edelweis SMAN 78, Relawan Param – SAAJA , dan Karang Taruna,” kata Rara.

Segayung sependaringan, Rela­ wan RJB, Susan mengaku terharu dengan kepedulian masyarakat pada wilayah korban banjir. “ Ternyata warga Jakarta memiliki solidaritas yang tinggi,” kata Susan. “ Ini kebersamaan yang harus dijaga terus,” katanya. “ RJB tetap akan melanjutkan bersih bersih Jakarta hingga selesai,” jawab Susan saat ditanya hingga kapan

RJB melakukan kerja bakti di Kecamatan Tebet.

Dalam perbincangan usai kerja bakti di pos Rw 10 Bukit Duri Camat Tebet Mahludin mengungkapkan di wilayahnya memang Bukit Duri satusatunya yang masih menghadapi problem Banjir terberat. “ saya berterima kasih kepada RJB yang telah membantu warga ngangkutin sampah,” kata Mahludin Seakan tidak ingin ketinggalan untuk komentar, aktivis Param, Helmy Edo yang ikut dalam kerja bakti di Bukit Duri mengatakan, “ Banjir dan sampah adalah masalah kita. Tidak perlu saling menyalahkan, musti action dengan membersihkan lingkungan. Semua berawal dari kita dan untuk kita,” tandas lelaki berparas putih ini.

Pasca Banjir, RJB Luncurkan Gerakan Biopori

Usai penanganan banjir, Relawan Jakarta Bersih (RJB) berniat meluncurkan gerakan budaya bersih dan biopori. Hal yang mendasar diadakannya program ini muncul karena permasalahan lingkungan seperti bencana banjir.

“Gerakan ini merupakan kegiatan gotong royong warga Jakarta untuk membuat lubang resapan biopori dengan

harapan mengurangi genangan air yang menyebabkan banjir, menyuburkan ta­ nah, mengelola sampah organik dan sekaligus menabung air,” kata Aktivis RJB Beesono.

Beesono menambahkan, pem­ ­ buatan biopori dipilih karena penger­ jaannya sederhana untuk mengatasi permasalahan lingkungan. “Biopori ada­ lah cara yang paling murah dan mudah.

RJB mengundang warga Jakarta untuk menggalakan biopori,” kata Beesono.

Untuk mengatasi banjir, kata Beesono , harus dilakukan gerakan yang lain seperti, membuat danau, memperbanyak pembuatan goronggorong, membuat sumur resapan, dan mendaur ulang air hujan.

“Dengan modal Rp 150.000, kita telah membuat biopori kemudian jika alat bor-nya tidak dipakai, bisa dipinjamkan juga kan sama yang lain,” kata Beesono.

Menanggapi niatan RJB itu, pejabat Dinas Kebersihan DKI, Dudi Kusmayadi mengatakan mendukung penuh. “ Program yang baik melibatkan warga tentu kita dukung,” kata Dudi Saya berharap, kata Dudi, tindak lanjut RJB membersihkan sampah dengan gerakan kebersihan bagi warga kota. (gn)

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

21

ragam

3 Artis Cantik Seputar Wawan N

ama artis kembali disebut dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tubagus Chaery Wardana kerap disapa Wawan tersang­ ka kasus pencucian uang di Komisi Pem­ berantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut mengalirkan sejumlah uang kepada artis cantik.

Suami Walikota Tangerang Sela­ tan Airin Rachmi Diany itu juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Ke­ sehatan Pemkot Tangerang Selatan dan Pemprov Banten. KPK telah menyita 17 mobil mewahnya. Lamborghini, Fer­ rari, Bentley yang nangkring di rumah Wawan kini terparkir di halaman KPK. Siapakah artis yang diduga terima aliran dana Wawan ?

Aura Kasih Terkejut

KPK menerima Laporan Hasil Audit (LHA) atas rekening milik Tuba­ gus Chaery Wardana dari Pusat Pelapo­ ran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Aliran dana dari Wawan kemu­ dian dikabarkan mengalir ke sejumlah artis. Salah satunya yang ramai diberita­ kan menerima aliran dana dari Wawan adalah penyanyi Aura Kasih.

Pelantun lagu Mari Bercinta itu kaget namanya dikaitkan dalam kasus yang kini ditangani KPK itu. “Aura kaget, saat saya tanya mengenai kabar itu. Dia

22

aspirasi PERUBAHAN mi­liki hubungan istimewa dengan Wawan. Jennifer menegaskan kalau di­ rinya tidak memiliki hubungan istime­ wa dengan Wawan. Meski dicecar per­ tanyaan hubungannya dengan Wawan, dengan tegas artis yang pernah terkait kasus narkoba itu mengatakan hanya se­ batas teman.

“Kalau mau yang kuat adalah, ti­ dak ada hubungan pacara, iya kan?” tan­ ya Hotman. “Nggak ada,” jawab Jennifer dengan tegas. Hotman pun kembali ber­ tanya, “Nggak ada hubungan kekasih?” dan masih dijawab sama oleh Jennifer, “Nggak ada.”

Hubungan Jennifer dan Wawan Tubagus Chaery Wardana sejauh ini masih seputar pekerjaan kare­ terkejut,” ujar manajer Aura Kasih, Heru. na posisi Jennifer sebagai karyawan di Pemain film Asmara 2 Diana itu rumah produksi milik Wawan. juga mengaku tidak kenal dengan so­ sok Wawan. Maka dari itu, Aura heran Catherine Wilson Belum namanya dikait-kaitkan dengan adik Penuhi Panggilan KPK Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.

(KPK) menjadwalkan pemeriksaan mod­ Heru juga mengatakan, Aura ha­ el Catherine Wilson terkait penyidikan nya mengetahui nama Wawan karena kasus dugaan tindak pidana pencucian seringnya pemberitaan di televisi. “Yang uang yang menjerat Tubagus Chaeri kenal (Wawan) itu bukan Aura, tapi man­ Wardana alias Wawan, Chaterine akan tan pacarnya yang terakhir. Bekas pacar dimintai keterangan sebagai saksi. sebelum yang sekarang kan anak Lam­ “Sebagai saksi untuk tersangka borghini juga. Selama masih pacaran sih TCW (Tubagus Chaeri Wardana),” kata tahu, tapi nggak kenal,” kata Heru.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Infor­ masi KPK Priharsa Nugraha.

Jennifer Dunn Membantah Sahabat Catherine Wilson, Aline KPK telah menyita mobil Toyota Adita menyarankan Keket panggilan Alphard Vellfire B 510 JDC dari kediaman Catherine agar memenuhi panggilan Jennifer Dunn di jalan Bangka, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gu­ Selatan. Mobil tersebut diduga berkai­ na mengungkap kasus pencucian uang tan dengan Tindak Pidana Pencucian yang dilakukan oleh tersangka Tubagus Uang (TPPU) yang dilakukan Wawan.

Chaeri Wardana alias Wawan.

Artis cantik Jennifer Dunn tidak Menurut Aline, setiap masalah memungkiri kalau dirinya kenal de­ngan pasti ada jalan keluarnya. Pun dengan Wawan yang merupakan tersangka ka­ masalah yang kini tengah dialami. “Un­ sus korupsi alat kesehatan provinsi Ban­ tuk Keket (panggilan Catherine) ini pasti ten. Menurut kuasa hukum Jennifer, ada jalan keluar. Kalau memang harus Hotman Paris Hutapea, kliennya men­ diperiksa, untuk kebaikan ya jalani saja,” genal Wawan pada bulan Juni 2013. “Dia ujar Aline. kenal Wawan baru kenal Juni 2013, mo­ “Untuk Keket ini pasti ada jalan bil itu dikasih September 2013. Jadi ma­ keluar. Kalau memang harus diperiksa, sih sangat baru,” ujar Hotman. untuk kebaikan ya jalani saja,” ujar Aline Jennifer Dunn membantah me­ (gn)

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

ragam

aspirasi PERUBAHAN

Elsye Martinelly ;

Hidup Memberi Arti untuk Sesama

Elsye Martinelly

HARGA IKLAN MAJALAH GAPERSSI

Sepenggal lirik lagu “Siapa suruh datang Jakarta, siapa suruh datang Jakarta... “ menggambarkan kerasnya hidup di ibukota. Kerap kali perempuan di Jakarta terpinggirkan karena tak memiliki akses pada sumber daya kota.

Ditengah kondisi itu, tumbuh so­ sok sederhana yang peduli dan melaku­ kan pendampingan bagi perempuan.

Sepak terjang Hj. Elsye Martinelly men­ dampingi dan membesarkan hati perem­ puan yang terpinggirkan.

Suatu hari terbetik kabar, seo­ No

Advertising

1

Back Cover (25,5 cm x 12,6 cm) a. Liputan Khusus Profile b. Liputan Berita Event,

Produk dsb

2

1/6 Halaman ( 9,3 cm x 8 cm) Liputan Khusus Profile

3

¼ Halaman ( 9,3 cm x 12,6 cm)

rang perempuan yang terlunta tanpa sanak famili tinggal di Polsek Bintaro, Tangerang Selatan. Selidik punya seli­ dik, perempuan ini seorang isteri yang tertimpa KDRT suaminya. Dalam peristi­ wa berbeda, Fatiah, (9 tahun), bocah perempuan yang kabur dari rumahnya ditemukan dalam kondisi sekujur tu­ buhnya kotor, dan alat kelaminnya ter­ luka dan mengeluarkan nanah. Diduga, bocah malang tersebut merupakan kor­ ban pemerkosaan.

“Saat diserahkan anaknya terlihat masih trauma. Saya beriniasitif mendampingi mereka,” kata Elsye.

Menyadari kenyataan itu, hnatinya terpanggil medampingi dan memperjuangkan perempuan dengan membentuk Ormas Forum Wanita Indonesia (Forwani). Melalui Forwani ia berkiprah mendampingi persoalan perempuan.

“Beberapa waktu lalu, Satpol PP Tangsel melakukan razia pada PSK. Jika razia ini tidak ada tindak lanjutnya

Frequensi 2 bulan Tayang

Price Rp

1 bulan Tayang di online 1 bulan tayang di cetak 2 bulan Tayang

Rp

1 bulan Tayang di cetak 1 bulan Tayang

4.000.000

Total Price Rp

Bonus

Bonus

Bonus Rp

Bonus Rp

4.000.000

Bonus

3.500.000

2.000.000

maka akan sia- sia. Saya dampingi mereka dengan mendengar keluhan dan kesulitannya. Sesungguhnya yang diperlukan oleh mereka adalah teman yang bersedia mendengar keluhan akan kesulitannya,” kata Elsye.

Perempuan kelahiran Jakarta, 14 April 1958 ini berdarah Banten, Ayahnya bernama Mochamad Chaidir seorang ulama dan Ibunya asal Serang bernama Tb.Hj. Rosadah, kakeknya Tb.H.Salam - neneknya Hj.Umamah dan Buyutnya H.Mugeni adalah juga seorang ulama di Jakarta. Jiwa perjuangannya menetes dari dari eyang buyutnya mantan Menteri Agama era Orde Baru, KH.Hasan Basri.

Sebagai isteri yang juga pernah aktif di Bhayangkari (Organisasi Wanita di Kepolisian) memiliki jiwa sosial yang tinggi dan penuh tanggung jawab atas apa yang diperbuat untuk perempuan.

Elsje kerap teringat dengan amanah dari kakek dan buyutnya agar hidup memberi arti bagi sesama. (diaz)

1.500.000 Bonus

Rp

2.000.000

Catatan : • Harga paket dapat negotiable • Penempatan Berita dan iklan akan kami atur sedemikian rupa sehinggadekat atau berdampingan • dengan hasil liputan wartawan kami, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi di 021.92505382 • dengan Sdr.Diaz Tjiputra. Demikian penawaran ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I

23

sorot figur

aspirasi PERUBAHAN

Nuri Maulida,

Pantang Ikut Partai Politik Saat ini tidak sedikit selebritis yang terjun ke dunia politik. Namun tidak untuk Nuri Maulida. Nuri lebih memilih fokus menekuni karirnya di dunia entertainment.

“Nggak tertarik berpolitik, Saya bukan membenci dunia politik, tapi tidak ada ketertarikan luar biasa,” ungkap Nuri di Kawasan Cipayung, Jakarta Timur.

Diakui Nuri, tak sedikit parpol yang meminang menjadikannya kader, namun pinangan itu ditolaknya. “Banyak yang menawarkan untuk ikut, tapi saya hanya mau diprofesi saya saja. Dalam tugas kategori yang menghibur saja,” jelasnya.

Kendati demikian Nuri mendukung artis yang ikut percaturan politik Indonesia.

Dia berharap para artis itu bisa memenuhi tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat.

“Kalau ada banyak banget teman terjun ke dunia politik, saya senang banget. Mudah-mudahan mereka dapat memenuhi tanggungjawabnya.

Tapi kalau saya pribadi nggak,” pungkasnya.

(Selebritis/ris).

24 4

GAPERSSI NEWS / edisi 2 / 2014 / tahun I