kedu raya
Radar Semarang Jumat 18 Maret 2011
hasil laut
Harga Ikan Laut Melambung TEMANGGUNG—Cuaca buruk yang terjadi selama beberapa pekan terakhir di kawasan perairan Laut Jawa dan Samudera Hindia memengaruhi harga jual ikan laut di Temanggung. Dalam beberapa hari terakhir, harga ikan laut terus melambung, bahkan para pembeli cukup kesulitan untuk mendapatkan menu makanan yang kaya akan protein ini. Menurut informasi dari pedagang, kenaikan harga lantaran para nelayan enggan melaut menyusul angin kencang dan tingginya ombak di perairan laut Jawa. Akibat jarang melaut, pasokan ikan air laut semakin menipis di pasaran dan menyebabkan melonjaknya harga, khususnya di daerah sentra distribusi ikan air laut seperti di Temanggung. ”Nelayan jarang melaut akibat tidak bersahabatnya cuaca. Pasokan ikan pun menurun dan harga melambung,” kata Hasan, 37, pedagang ikan laut di Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan, Temanggung. Disebutkan, harga udang dari Rp 20 ribu per kg naik menjadi Rp 23 ribu per kg; harga lumedang naik menjadi Rp 15 ribu per kg dari harga sebelumnya Rp 12 ribu per kg, harga ikan cucut naik dari Rp 14 ribu per kg menjadi Rp 17 ribu per kg, kepiting dari Rp 17 ribu per kg menjadi Rp 20 ribu per kg, sedangkan tengiri naik dari Rp 26 ribu per kg menjadi Rp 30 ribu per kg. Diceritakan, kulakan ikan laut di Semarang sekitar pukul 24.00 dan pukul 02.00 dinihari telah sampai di tempatnya jualan, dan dipasarkan pada warga dan pedagang di sejumlah pasar tradisional. Ahmad pedagang lainnya mengatakan, pedagang atau masyarakat harus berebut untuk mendapatkan ikan saat membeli di pasar lelang ikan laut di Semarang. ”Hasil tangkapan ikan menurun, nelayan yang melaut juga menurun, maka kami harus berebut, harga pun naik,” katanya. (zah/aro)
reklame
Baliho Rapuh, Pedagang Waswas PURWOREJO—Diduga rapuh, rangka baliho yang dipasang oleh perusahaan jasa iklan ruang terbuka yang berada tepat di halaman Pasar Induk Baledono Purworejo ambruk saat diterpa angin kencang kemarin. Beruntung, tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Rangka baliho itu ambruk saat lokasi sepi dari para pedagang. Informasi yang berhasil dihimpun Radar Jogja, rangka baliho itu roboh Senin (14/3) sore. Rabu (16/3), kerangka baliho yang roboh itu sudah dipotong. Sedangkan sisa rangka baliho masih tergantung di tiang tinggi penyangga baliho. Kondisi itu justru membuat para pedagang tambah khawatir. Mereka kebanyakan cemas dan takut jika rangka baliho yang rapuh itu akan roboh lagi, dan mengancam keselamatan mereka. Satpam Pasar Baledono Edy P menuturkan, rangka baliho roboh Senin (14/3) sekitar pukul 15.15 saat hujan deras turun disertai angin kencang. ”Yang roboh rangka atas panjangnya sekitar 10 meter dengan lebar 6 meter. Masih beruntung, baliho roboh tidak sampai ke bahu jalan,” ujarnya. Lebih lanjut diungkapkan, sedianya baliho hanya tinggal memasang materi iklannya saja. Diduga baliho itu roboh karena kerangka yang terlalu panjang, sementara tepat di ruas sebelah barat tidak ada penyangga yang kokoh. ”Tinggi tiangnya sekitar 8 meter, ya cukup besar. Pemasangan kerangka baliho itu dimulai sekitar sepuluh hari yang lalu,” bebernya. (tom/aro)
sosialisasi
Perlu Lembaga Sosialisasi Pancasila TEMANGGUNG—Dalam rangka membumikan kembali Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat luas, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefudin mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan lembaga khusus yang bertugas menyosialisasikan empat pilar negara itu kepada masyarakat. Hal itu menjadi penting lantaran selama ini negara belum memiliki perangkat khusus ABAZ ZAHROTIEN/RADAR KEDU yang membidangi mengenai Lukman Hakim Saefudin pengenalan unsur dasar negara tersebut kepada masyarakat, sehingga dalam teknisnya dilakukan oleh DPR, DPD dan MPR RI . Hal tersebut diungkapkan Lukman saat menjadi pembicara dalam sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Tap MPR RI yang digelar di Pendopo Pengayoman Temanggung siang kemarin (17/3). Dalam kesempatan tersebut, Lukman mengatakan pihaknya terus berupaya agar pemerintah mendirikan lembaga baru tersebut dalam waktu dekat. “Saya sudah bicara dengan presiden mengenai hal ini. Karena pilar negara kita saat ini banyak dilupakan oleh masyarakat,” katanya. Dalam seminar yang dipandu wartawan Radar Kedu Abaz Zahrotien itu, Lukman meminta kepada masyarakat, khususnya pengamat dan pemerhati kenegaraan agar membantu tugas negara dalam sosialisasi perundang-undangan. Sebab, di tengah masyarakat pilar negara ini sudah sangat mempriha tinkan. “Terbukti banyak warga, khsususnya di pedesaan yang sama sekali tidak mengenal undang-undang dan Pancasila sebagai dasar negara kita,” papar polistisi PPP ini. Pascareformasi 1998 lalu, lanjut dia, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia justru dinilai semakin luntur. Adanya berbagai persoalan yang selalu saja menghimpit negeri ini, menurut dia, ditengarai karena semua elemen telah lupa akan tujuan awal berdirinya NKRI. Menurutnya, kisruh di Indonesia seperti terorisme, korupsi, konflik agama, dan pelanggaran hukum lainnya dikarenakan lunturnya pemahaman terhadap empat pilar bangsa, seperti Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal empat pilar tersebut sangatlah vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, harus segara dibentuk lembaga tersendiri yang secara khusus bertugas menyosialisasikan empat pilar, pada semua lapisan masyarakat. Sehingga bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya, terutama di tengah-tengah gempuran arus globalisasi. “Di sisi lain, kita hidup di era globalisasi. Secara langsung atau tidak kadang berbenturan dengan nilai-nilai yang ada dalam empat pilar itu,” katanya. Ia berharap presiden segera merespons pembuatan badan khusus itu. Nantinya, lembaga tersebut tidak hanya di pusat saja, tapi mempunyai kaki-kaki sampai tingkat grassroot, dan terus melakukan upaya sosialisasi secara masif. Cara yang dilakukan bisa dengan berbagai metode, seperti diskusi, ceramah seminar, atau menggunakan lembaga kebudayaan kesenian. Intinya, empat pilar itu bisa termasyarkatkan. (zah/aro)
9
Luhur-Supangat Divonis 1 Tahun Sidang Korupsi Mobil PMK WONOSOBO–Dua terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (PMK) 2003, Luhur Suseno dan Supangat divonis hukuman satu tahun penjara serta denda sebesar Rp 50 juta. Vonis kepada kedua mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Wonosobo ini dijatuhkan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo Kamis (17/3), setelah keduanya dinyatakan bersalah dalam proyek yang merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah tersebut. Sidang dengan agenda pembacaan vonis terhadap kedua terdakwa itu dipimpin majelis hakim Sapto Supriyono didampingi hakim anggota Cokro Casmito dan Sugeng Sudrajat, dengan jaksa penuntut umum (JPU) Anto Widi Nugroho. Selama persida ngan, Luhur Suseno didampingi penasehat hukum Heri Mulyono dan Hantoro Hilarius Nuturpele. Sedangkan terdakwa Supangat didampingi penasehat hukum Fuad Hasyim. Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim membacakan amar putusan setebal 140 lembar secara bergantian. Majelis hakim menyampaikan bahwa berdasarkan fakta persidangan dari para saksi dan bukti yang dihadirkan dalam persida ngan, Luhur Suseno dinyatakan bersalah karena telah terlibat dalam kasus yang merugikan negara mencapai ratusan juta rupiah tersebut. Luhur dinyatakan bersalah, karena pada saat proyek PMK
SUMALI IBNU CHAMID/RADAR KEDU
DIGANJAR 1 TAHUN—Terdakwa Luhur Suseno (baju batik) langsung mengajukan banding setelah divonis 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta saat sidang di PN Wonosobo kemarin.
bergulir menjadi Wakil Kepala DPU yang bertandatangan pada surat pemesanan mobil PMK ke PT Nasmoco Magelang. Hal ini dibuktikan dengan surat pemesanan tertanggal 24 Januari 2003. Padahal, terdakwa sudah mengetahui bahwa untuk pelaksanaan proyek sesuai aturan harus dilakukan melalui lelang. Selain itu, terdakwa juga meminta bukti pemesanan palsu dari PT Nasmoco tertanggal mundur pada 2007 setelah proyek ini dalam penyidikan. “Berdasarkan keterangan saksi dan bukti pada proyek PMK, terdakwa juga menjadi panitia pemeriksa barang, dan
ikut menandatangani laporan proyek seolah-olah proyek di tender,”katanya. Dijelaskan hakim, berdasarkan keterangan saksi dan bukti, terdakwa juga secara aktif memeriksa proses perakitan mobil pemadam kebakaran di KMA Ungaran, KabupatenSemarang. Namun berdasarkan fakta persidangan terdakwa tidak ikut menerima uang sepeser pun dari proyek yang telah me rugikan negara mencapai Rp 324.775.000. Untuk itu, dakwaan primer yakni pasal 2 ayat 1 jo No 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi,
tidak terpenuhi untuk terdakwa Luhur Suseno. “ Untuk itu, terdakwa sesuai dengan pasal 3 No 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP dinyatakan bersalah, karena ikut memperkaya orang lain secara berkooperasi, dan telah merugikan negara, dengan hukuman satu tahun penjara, serta membayar denda sebesar Rp 50 juta, atau digantikan kurungan penambahan selama dua bulan,”ujarnya. Sementara dalam sidang kedua dengan terdakwa Supangat, majelis hakim juga menyatakan pensiunan mantan Kepala DPU
Tim Gabungan Gencar Razia Pekat TEMANGGUNG—Untuk menciptakan ketertiban, ketenangan dan kenyamanan masyarakat Temanggung, jajaran Satpol PP Kabupaten Temanggung membentuk tim gabungan bersama Polres Temanggung, Kodim 0706 Temanggung, serta unsur terkait lainnya. Mereka melakukan penyisiran sejumlah tempat yang menjadi pusat penyakit masyarakat (pekat). Operasi ini dilakukan secara serentak setiap hari dengan tempat yang berbeda-beda. Sasaran razia adalah para pengemis, preman, serta pengamen di jalan-jalan protokol. Juga sejumlah hotel yang dinilai menjadi sarang transaksi prostitusi. “Kami akan terus melakukan razia. Kenyamanan bagi masyarakat juga dapat dirasakan apabila bebas dari berbagai bentuk penyakit masyarakat,” kata Kasatpol PP Kabupaten Temanggung Cakra Yudha Subrata kepada Radar Kedu. Dipaparkan Cakra, pihaknya setiap hari mengadakan razia dalam rangka cipta kondisi ketertiban masyarakat. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya jam kerja saja, tetapi juga dilakukan di luar jam kerja, karena biasanya para pelaku tindak pidana ringan ini
ABAZ ZAHROTIEN/RADAR KEDU
DIDATA—PSK yang terjaring razia di hotel saat diintrogasi petugas.
beraktivitas saat jam kerja usai. “Jangan sampai kecolongan. Kami juga rutin melakukan penertiban reklame liar agar terlihat bersih,” paparnya. Dalam dua hari terakhir, tim gabungan melakukan penyisiran di sejumlah lokasi. Pada Rabu (16/3) lalu, petugas berhasil mengamankan dua pekerja seks komersial (PSK) saat tengah melayani dua pelanggannya di salah satu hotel di Temanggung.
Kedua PSK yang masih berusia belasan tahun itu diamankan petugas, dan diberikan pembinaan. Setelah dibekali dengan pembinaan dari petugas, kedua PSK berinisial Sus dan Cup itu dilepaskan kembali. “Kami hanya melakukan pembinaan, dua wanita yang terjaring selanjutnya dilepas,” kata Kasat Pembinaan Masyarakat Polres Temanggung AKP Yanu Fajar S. (zah/aro)
ini bersalah. Sebab, berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti selama proses persidangan, pada saat proyek PMK bergulir pada 2003, Supangat telah terlibat dalam proses penyelewengan. Yakni, saat itu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) ikut menandatangani adminitrasi dari proses perencanaan, peme riksaan barang hingga laporan proyek yang dinilai fiktif. Hakim membeberkan, dengan tindakan tersebut, berdasarkan Keppres No 18 tahun 2000 diatur bahwa nilai proyek di atas Rp 50 juta harus melalui tender. Namun dalam pelaksanaan proyek ini, terdakwa terlibat membuat penentuan proyek dilakukan melalui penunjukan langsung yang disetujui oleh bupati waktu itu Trimawan Nugrohadi. Dengan demikian, lanjut hakim, meski terdakwa dalam persida ngan terungkap tidak menerima uang dari proyek ini, namun karena telah secara bersamasama memperkaya orang lain melalui tindak korupsi, maka dikenakan tuntutan subsider pasal 3 No 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 KUHP. “Untuk itu, terdakwa atas nama Supangat dijatuhi vonis satu tahun penjara serta membayar denda sebesar Rp 50 juta,” pungkasnya. Mendengar keputusan sidang, Luhur Suseno maupun Supangat akan mengajukan banding. Keduanya menilai vonis itu tidak sesuai dengan kenyataaan yang terjadi. “ Saya akan banding,” tandas Luhur. (ali/aro)
Penambang PuraPura Jadi Petani WONOSOBO—Lagi, razia galian C ilegal oleh jajaran Satpol PP tak membuahkan hasil. Pasalnya, sebelum petugas sampai di lokasi, telah diketahui oleh para penambang. Bahkan, saat petugas tiba di lokasi, banyak penambang yang pura-pura menjadi petani cabai. Alhasil, petugas pun kesulitan membedakan antara penambang pasir dan petani. Razia kemarin (17/3) dengan sasaran tiga lokasi penamba ngan pasir golongan C Dusun Gondang dan Kalikuta Desa Candi Mulyo, serta di Desa Kapencar, Kecamatan Kertek. Saat melakukan razia di lokasi galian C Dusun Gondang, tim menemukan sejumlah penambang pasir liar yang langsung kabur begitu mengetahui kehadiran petugas Satpol PP. Selain itu, ada beberapa penambang pasir yang berpura-pura menjadi petani di lahan cabai tak jauh dari lokasi galian C. Kepala Seksi Operasi Satpol PP Wonosobo Yuwono kepada para petani menyampaikan imbauan agar tidak menambang
di lokasi tersebut, karena melanggar Perda. “Di samping itu, melakukan penambangan pasir bisa menimbulkan bahaya yang dapat merenggut nyawa, seperti kejadian hari kemarin,” ungkapnya. Dijelaskan dia, pihaknya sengaja melakukan operasi tidak seperti biasanya, yaitu melalui jalan utama Kertek Kledung, melainkan mengambil jalan alternatif di desa. Maksudnya agar keberadaan mereka tak diketahui penambang. Namun, tetap saja hasilnya para penambang tidak ditemukan di lokasi. “Strategi ini rupanya belum mampu menjerat para pelaku penambangan liar,”katanya. Dengan bocornya razia tersebut, saat sampai di lokasi galian C, yakni di Kalikuta dan Kapencar, tim tidak menemukan penambang, dan hanya menemukan peralatan penambangan pasir, seperti linggis, bethel besi, serta beberapa alat angkut batu yang terbuat dari kayu. Peralatan tersebut kemudian diangkut dengan kendaraan Satpol, serta beberapa di antaranya dibakar di lokasi. (ali/aro)
Dewiyanti, Perempuan Purworejo yang Baru Sebulan Dinikahi Warga Jepang
Cemas Jadi Janda, Setiap Hari Ikuti Berita Tsunami Jepang Saya tidak mau menjadi janda, lindungilah hubby dan saudarasaudaraku ya Allah. Begitulah status yang ditulis Dewiyanti, 32, warga Doplang, Kabupaten Purworejo pada akun jejaring sosial Facebook-nya. Kegelisah melandanya setelah terjadi gempa bumi disertai gelombang tsunami yang melanda Jepang belum lama ini. HENDRI UTOMO, Purworejo OTIA TAKAYUKI adalah orang yang sangat dikhawatiran Dewiyanti saat ini. Maklum, pria 42 tahun itu merupakan warga Jepang yang baru menikahinya sebulan lalu. Saat didatangi sejumlah wartawan di rumahnya, Dwi memasang muka cemas yang teraduk dengan kekhawatiran. Telepon genggamnya terus ada di tangannya, menekan tombol-tombol untuk menghubungi suaminya yang akrab disapanya hubby yang kini masih di Negeri Sakura. ”Beberapa kali saya coba menelpon suami saya tapi selalu gagal, saya sangat cemas dengan keadaannya juga saudara-saudara disana,” terangnya. Layar kaca televisi yang rajin menayangkan berita tentang gempa bumi dan tsunami di Jepang telah menyita perhatiannya, termasuk serakan lembar koran yang menyajikan berita yang menggemparkan dunia itu. ”Saya terus memantau dan memperbaharui informasi tentang perkembangan musibah yang disebut terbesar melanda Jepang sejak perang dunia (PD) II itu. Tapi kepastian nasib suami saya tidak kunjung
saya dapatkan,” imbuhnya risau. Dewi pun berkeluh kesah melalui situs jejaring sosial facebook kendati hanya mendapatkan simpati, semangat, dan dukungan untuk sedikit memompa kondisi kejiwaannya yang diakuinya ikut terguncang bencana dahsyat itu. ”Saya baru saja menikah, belum genap sebulan kami ijab kabul di Purworejo tepatnya pada tanggal 15 Februari 2011 lalu. Suami sekarang ada di Jepang bekerja. Saya sementara masih tinggal di Indonesia untuk merampungkan pengurusan paspor dan visa saya yang belum selesai,” paparnya. Rencanya Dwi akan segera mau nyusul suaminya setelah paspor dan visanya jadi. Namun baru saja mengurus proses pembuatan paspor dan visa kabar benca besar telah lebih dulu datang. ”Pastinya kakak saya sangat khawatir,” ucap Deni, adik Dewi, saat ditemui di rumahnya, kemarin. Dijelaskan Dewi, suami dan keluarganya tinggal di Distrik Osaka (sekitar 250 Km lebih dari wilayah terparah yang dilanda gempa, Red). Belum reda kekhawatiran terkait guncangan gempa 8,9 SR dan tsunami yang menghempas sebagian daratan negeri Sakura itu, kabar bocornya radioaktif PLTN kembali menghantui Dewi. ”Semoga saja tidak terjadi bencana yang lebih parah, saya akan teru mencoba menghubungi suami saya, sampai kapanpun,” katanya berharap. Minggu (13/3) kecemasan Dewi akhirnya terkikis, suaminya berhasil dihubungi melalui telepon genggamnya. ”Alhamdulillah suami saya dan keluarga di Jepang selamat dan keadaanya baik-baik saja. Kami nampaknya masih diberi kesempatan untuk mengukir kebahagiaan,” terangnya lega. Saat kembali ditemui koran ini , sangat kebetulan Dewi kembali bisa bercakap dengan suaminya. Dituturkan, kondisi perekonomian di Jepang kini masih lumpuh total. Suaminya juga libur kerja setelah jaringan listrik di Jepang belum bisa dinyalakan.
redaktur aro • GRAFIS DJATI
JPNN
KHAWATIR— Dewiyanti (kiri) sempat cemas dengan kabar suaminya di Jepang.
”Banyak warga Jepang yang mengalami krisis dasar seperti listrik dan air bersih. Tapi, dia menenangkan saya bah wa keluarga di Jepang baik-baik saja,” bebernya plong. Tekadnya kini semakin bulat, setelah paspor dan visanya jadi, Dewi berencana akan segera mungkin menyusul suaminya ke Jepang. ”Kalau kondisi sudah memungkinkan dan penerbangan kesana sudah normal, saya akan segera nyusul suami. Apapun kondisinya kalau bersama suami bisa lebih tenang,” tandas pasangan pengantin baru itu. (*/aro)