JATENG
6
Radar Semarang
SOCIETY Perusahaan Keluarga Sulit Go Public SEMARANG—Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia disebabkan oleh lemahnya corporate governance atau tatakelola perusahaan yang lemah. Kelemahan itu karena Indonesia mempunyai karakteristik yang unik. Hampir sebagian besar perusahaan di Indonesia didirikan atau dimiliki oleh keluarga. Pasar modal juga belum berkembang pesat. Ditambah dengan sistem hukum yang penerapannya masih belum maksimal dan kontrol pemerintah masih lemah. Hal itu dikatakan oleh Dekan JOHN WAHIDI/RASE Fakultas Ekonomi Unissula DR DR Indri Kartika MSi, Akt Indri Kartika MSi, Akt dalam promosi doktor Ilmu Ekonomi Bidang Akuntansi di Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (Undip) kemarin (11/8). Indri memaparkan disertasinya berjudul “Corporate Governance pada Perusahaan Keluarga dan Manajemen Laba Persektif Teori Keagenan.” Dikatakan, perusahaan yang dikelola oleh keluarga meskipun mendaftar go public, tetap tidak maksimal, karena kepemilikan yang dimiliki oleh pihak luar terbatas. Kepemilikan oleh luar hanya sebesar 5 persen. ”Meskipun lainnya hanya sekadar atas nama perusahaan tetap milik keluarga,” ungkapnya. Perusahaan yang mempunyai anak perusahaan, lanjut dia, tentunya mempunyai dampak lain, karena ada pihak lain yang ingin memberikan kucuran dana, misalnya dari pihak bank. Selain itu, bentuk yang dapat digunakan untuk manipulasi dalam perusahaan itu adalah tentang kualitas laba. Karena laba itu sendiri merupakan informasi yang sangat penting bagi pengambil keputusan, apakah akan memberikan investasi atau tidak? Selain itu, pemilik modal dapat mengendalikan perusahaan itu, walaupun mereka merupakan kaum minoritas, tetapi mereka menduduki jabatan yang strategis. Dalam penyajian laba, tambah Indri, manajer bertindak opotunistik karena mereka dikendalikan oleh pemilik modal dalam bentuk mereka tidak memberikan informasi laba yang kredibel. Tetapi mereka menyajikannya dalam bentuk mark up laba itu sendiri, atau dilakukannya manipulasi laba. ”Yang sering terjadi adalah meninggikan laba dalam perusahaan yang dikelola oleh keluarga,”katanya. Hal itu sangat merugikan bagi negara karena berhubungan dengan pajak. Kalau laba ditinggikan, maka mereka menghindari pemeriksaan pajak karena borok perusahaan menjadi tahu apabila dilakukan pemeriksaan oleh pajak, sehingga ada pihak lain yang dirugikan dalam pengambilan keputusan.(hid-50/aro)
ORGANISASI KAI Ajak Peradi Kongres Bersama SEMARANG—Perselisihan dua organisasi advokat, antara Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) tampaknya akan happy ending. Ini setelah KAI berencana mempersiapkan kongres bersama dengan mengundang Peradi. Di Kongres tersebut akan ditentukan apakah tetap akan mengunakan bendera KAI, Peradi atau bisa saja melebur ke satu nama baru. “Itu yang akan dilakukan KAI ISMU/RASE untuk menyelesaikan pertikaian John Richard L yang selama ini terjadi. Kita berharap Peradi bersedia melaksanakan kongres seperti yang amanatkan undang-undang tersebut. Kalau (Peradi) tidak mau ya tidak masalah, tapi kami sudah punya itikad baik untuk menyelesaikan konflik internal advokat ini yakni dengan menyelenggarakan kongres bersama,” tandas Ketua DPD KAI Jateng John Richard Latuihamallo, kemarin. Diakui John Richard, ide penyelenggaraan kongres bersama ini, setelah para pengurus inti DPP KAI diterima oleh para pimpinan Mahkamah Agung (MA) RI di Gedung MA Jakarta, Jumat (7/8) lalu. Pihak MA dipimpin langsung oleh Ketua MA Harifin A Tumpa disampingi dua Wakil Ketua MA, yakni Ahmad Kamil dan Abdul Kadir Mapong. Sedangkan KAI dipimpin Presiden KAI Indra Sahnun Lubis didampingi Sekjen KAI Roberto Hutagalung, serta pengurus lain. Dari pertemuan tertutup tersebut, MA meminta agar KAI dan Peradi melakukan kongres bersama. Sebab, undang-undang memang mengamanatkan para advokat untuk membentuk organisasi advokat tunggal dengan melalui sebuah kongres. Sementara menunggu kongres berlangsung, maka MA menyatakan tidak melarang advokat manapun untuk beracara di pengadilan. Ketua MA Harifin A Tumpa menegaskan bahwa seluruh advokat yang telah memiliki identitas advokat boleh beracara di pengadilan manapun. Legalitas advokat dalam beracara tidak tergantung lagi pada soal sumpah menyumpah seperti yang dipermasalahkan beberapa pengadilan selama ini. “Jadi tidak ada lagi pengadilan di Indonesia ini baik itu pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan pengadilan manapun menolak advokat KAI beracara. Itu sikap Ketua MA yang harus dipatuhi semua pengadilan di Indonesia,” tegas John. (smu/aro)
HUT WONOSOBO Muspida Wonosobo Bergoyang Ska WONOSOBO—Puncak peringatan hari jadi Kota Wonosobo yang ke-184 Senin (10/8) malam berlangsung meriah. Dikemas dalam pesta musik dan kembang api, acara ini mampu mengundang ribuan warga Wonosobo untuk memadati alun–alun selama hampir lima jam. Sejak pukul 19.00 warga Wonosobo dari berbagai penjuru sudah memadati alun-alun Wonosobo. Acara ini dimeriahkan dengan penampilan grup band beraliran ska yakni Tipe-X. Band yang mengeluarkan album pertama pada tahun 1999 manggung dengan formasi Tresno (vokal), Micky (bass), Yoss (gitar), Ari (Drum) serta Irul (rhytm gitar) ini mampu mengajak warga Wonosobo berjingkrak. Tak hanya anak muda, Bupati Wonosobo A Kholiq Arief bersama para pejabat Muspida tak ingin ketinggalan dengan ikut bergoyang ska. Secara beruntun Tresno dan kawan-kawan membawakan 12 lagu hits mereka sejak album pertama. Diantaranya Genit, Angan, Selamat Jalan, Salam Rindu, Sakit Hati dan satu lagu baru yang akan diluncurkan pada awal September mendatang bertajuk Ciuman Pertama. (ali/ton)
SUMALI IBNU CHAMID/RASE
GOYANG SKA—Jajaran Muspida tidak ketinggalan ikut bergoyang Ska dengan vokalis Tipe X Tresno pada puncak peringat HUT Kota Wonosobo.
Rabu 12 Agustus 2009
Nur Alamsyah Divonis 15 Bulan Korupsi BLK
MUKHTAR LUTFI/RASE
BARANG HARAM—Ribuan botol minuman keras saat dimusnahkan dengan dilindas road roller.
Puluhan Ribu Botol Miras Dimusnahkan MAGELANG—Sedikitnya 10 ribu botol minuman keras dari berbagai merk yang berhasil diamankan selama operasi pekat tahun 2009 oleh Polwil Kedu dimusnahkan. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya pembersihan barang haram itu menjelang bulan suci Ramadhan. “Miras yang dimusnahkan saat ini hanya sebagian dari hasil sitaan kepolisian di wilayah Kedu. Hasil operasi pekat 2009 cukup banyak. Sebagian disita di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri masingmasing,” kata Kapolwil Kedu Kombes Agus Sofyan Abadi. Dia mengungkapkan, jajaran-
nya mengadakan operasi empat hari dalam sepekan. Sasarannnya mulai dari gudang hingga ke pengecer. Hasil yang paling banyak didapatkan, katanya, yakni dari gudang penyimpanan miras. Pemusnahan ini, lanjutnya, dilakukan untuk memusnahkan kejahatan di masyarakat. Menurutnya, miras menjadi embrio terjadinya berbagai kejahatan. Orang yang minum miras, akan tergoda untuk melakukan berbagai kejahatan lain. “Harapan kami masyarakat mengerti bahwa miras ini adalah awal kejahatan. Karenanya, jangan minum miras. Apalagi lebih lanjut akan menimbulkan kor-
ban jiwa seperti yang terjadi pada kasus miras oplosan,” tutur Agus. Untuk pemberantasan kejahatan, ia juga meminta bantuan dari segenap masyarakat. Menurutnya, tanpa bantuan masyarakat, Polri tidak bisa berbuat banyak. Ia juga meminta barang bukti di berbagai instansi lain segera dimusnahkan. Terkait bulan puasa yang akan datang beberapa hari lagi, Agus mengatakan pemusnahan miras ini agar menjadi semacam simbol untuk melawan segala bentuk kejahatan. Diharapkan, masuk awal Ramadhan masyarakat tersingkir dari pengaruh miras. (vie/ton)
MUNGKID—Satu persatu kasus korupsi di Kabupaten Magelang dituntaskan. Kemarin, bos Firma Sumber Rejeki, Nur Alamsyah, selaku rekanan dalam proyek pengadaan bahan latihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Magelang dijatuhi hukuman selama 15 bulan penjara dikurangi masa tahanan. Dalam sidang yang dipimpin oleh Binsar Siregar SH MH itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara. Selain itu juga membayar uang pengganti sebesar Rp 126.431.635 subsider lima bulan kurungan. ”Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama yang merugikan keuangan negara dalam pengadaan bahan teori dan praktek pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Magelang,” kata hakim ketua Binsar Siregar. Putusan yang dijatuhkan ini lebih ringan dari tuntutan jaksa Jojot Dwi Apriyanto SH dan Kristanti Yuni Purnawanti SH, yang meminta terdakwa dijatuhi hukuman penjara 18 bulan, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan dan membayar uang pengganti Rp 126.431.635 subsider enam bulan penjara. Dalam perkara ini, terdakwa dinilai bersalah sesuai dakwaan subsider yaitu melanggar pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU 20/2001. Dalam memutuskan hukuman, majelis hakim memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang
memberatkan, perbuatan terdakwa dinilai menghambat pembangunan nasional, merugikan negara dan telah menikmati hasil kejahatan tindak pidana korupsi tersebut. Sedang hal-hal yang meringankan, ia berlaku sopan, menyesal dan masih mempunyai tanggungan keluarga. Hakim menyatakan, sebagai pemenang lelang, terdakwa tidak membelanjakan sendiri pengadaan barang peralatan pelatihan BLK. Uang Rp 525 juta dari BLK, sebagian diserahkan bagi para instruktur pelatihan untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, terdakwa memberikan nota kosong yang diisi secara fiktif oleh pihak BLK dalam proses belanja bahan pelatihan yang dimaksud. Sehingga unsur menyalahgunakan wewenang dalam perkara ini dapat dibuktikan. Menanggapi vonis itu, tim jaksa penunut umum (JPU), Jojot Dwi Apriyanto SH dan Kristanti Yuni Purnawanti SH menyatakan pikir-pikir. Sedangkan Nur Alamsyah, setelah konsultasi pada kuasa hukumnya, Sukoco Budi Arto SH, menyatakan banding. ”Putusan majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan nota pembelaan kami. Misal, sebagai rekanan, terdakwa tidak berwewenang menentukan perkiraan harga satuan barang. Klien kami hanya mengikuti prosedur yang ada. Jika memang ada kesalahan seharusnya ada pejabat yang mengoreksi,” kilah Sukoco. Dia mangatakan jika pihaknya akan berpikir untuk melakukan banding atas keputusan tersebut. ”Kita masih akan berpikir dulu untuk melakukan banding,” katanya. (vie/ton)
WONOSOBO—Jajaran reskrim Polres Wonosobo terus menyelidiki kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Mustofa, 51, warga Dusun Bakalan Desa Tlogo Dalem Kecamatan Kertek Sabtu (1/8) lalu. Setelah memeriksa 38 orang warga satu dusun korban yang sempat ditahan, diketahui hanya ada 8 orang diduga ikut mengeroyok Mustofa. Pria naas ini harus kehilangan nyawanya gara-gara dituduh telah mencuri pisang. Kasatreskrim Polres Wonosobo AKP Suyatno melalui Kaur Bin Ops Ipda Wiyono kepada Radar Semarang kemarin (11/8) menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap 38 orang tersebut berlangsung cukup lama. Karena harus diperiksa satu persatu dan sejak awal warga Dusun Bakalan mengaku semuanya ikut melakukan pengeroyokan. “Pemeriksaan awal, semua warga Bakalan mengaku ikut terlibat, alasannya supaya tidak ditahan karena dilakukan secara bersama,” kata Wiyono. Namun setelah dilakukan pemeriksaan ulang, lanjut Wiyono, dengan mengacu pada sejumlah barang bukti meliputi kayu, bambu serta lentis (tongkat Linmas) muncul bukti baru bahwa hanya 8 orang yang terlibat, sedangkan lainnya hanya mengaku ikut-ikutan dan tidak terlibat. “Dalam proses pemeriksaan kita lakukan pemisahan peran, siapa yang menggunakan alat dalam penganiayaan, siapa yang memukul dengan tangan kosong, disimpulkan hanya 8 orang yang terlibat,” katanya Wiyono menambahkan, dari 8 orang tersebut terdapat satu orang yang diduga terlibat penganiayaan merupakan anggota Linmas. Pengungkapan ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti yakni lentis (tongkat linmas) yang digunakan untuk menghajar Mustofa hingga tewas. “Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para pelaku, ter-
nyata benar bahwa yang menggunakan alat tersebut merupakan anggota Linmas” katanya Selain itu, lanjut Wiyono, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi dan pelaku menyebutkan bahwa Mustofa tidak hanya sekali itu mencuri, namun yang bersangkutan dikenal sering mencuri barang milik warga. Barang yang dicuri beragam dari sandal, buah-buahan, serta kayu. Ia menambahkan sebelumnya Mustofa juga pernah diberi pembinaan oleh aparat desa karena dinilai sering meresahkan masyarakat. “Berdasarkan keterangan saksi bahwa Mustofa ini memang sering mencuri dan meresahkan masyarakat, tapi memang belum pernah dilaporkan oleh warga ke polisi,” katanya. Belajar dari kasus ini, tambah Wiyono, pihaknya menyarankan kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri dalam menangani segala hal. Apalagi yang berhubungan dengan kriminal. Seperti diberitakan sebelumnya, para pelaku penganiayaan menyampaikan bahwa pada Jumat (30/7) malam korban mencuri pisang milik salah satu warga di dusun tersebut. Pagi harinya korban menjual pisang curiannya ke Pasar Kertek. Mendengar keluhan salah satu warga yang mengaku buah pisangnya hilang, warga kemudian menghadang Mustofa di jalan kampung menuju rumah Mustofa. Puluhan warga sudah menunggu sejak pukul 07.00 namun korban baru pulang sekitar pukul 09.00. Wiyono menjelaskan, sepulang dari pasar Mustofa berjalan menuju rumahnya. Namun warga yang sudah geram dan menunggu nampaknya tak mampu menahan emosi. Secara bersamaan, warga menghakimi Mustofa dengan menggunakan kayu, bambu serta tangan kosong sampai babak belur. Setelah mengetahui korban tak berdaya, warga kemudian membawa Mustofa ke RSUD Wonosobo. Namun naas, nyawa Mustofa tak tertolong, korban tewas sebelum sampai di RSUD. (ali/ton)
Joko Akan Kembali Pimpin Pengeroyok Mustofa DPRD Wonosobo Berjumlah 8 Orang
WONOSOBO—Joko Wiyono anggota dewan terpilih dari PDI Perjuangan diperkirakan akan tetap memimpin DPRD Kabupaten Wonosobo periode 20092014. Hal ini mengacu pada UU susunan dan kedudukan (susduk) DPRD yang sudah ditetapkan bahwa kursi ketua DPRD diberikan kepada partai peraih kursi serta suara terbanyak. “Selain berdasarkan UU Susduk, juga berdasarkan SK No 411 dewan pengurus pusat (DPP) PDIP, bahwa apabila ketua DPC terpilih menjadi anggota dewan dan PDIP mendapat suara terbanyak, maka ia berhak menjabat sebagai ketua DPRD,” papar Afif Nurhidayat, Sekretaris DPC PDI Perjuangan kepada Radar Semarang usai pelantikan anggota dewan 2009-2014 di Gedung Sasana Adipura kemarin (11/8). Afif yang saat ini juga mendapat mandat menjadi ketua Sementara DPRD Kabupaten Wonosobo menambahkan, dalam waktu dekat akan dilakukan serangkaian rapat untuk memenuhi alat kelengkapan DPRD. Meliputi, seorang ketua serta 3 orang wakil ketua. Menurutnya, beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk mengisi alat kelengkapan DPRD
SUMALI IBNU CHAMID/RASE
WAKIL RAKYAT—Bupati Wonosobo A Kholif Arief memberikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD periode 2009-2014 yang baru saja dilantik kemarin.
tersebut meliputi penyusunan tata tertib, keuangan DPRD serta protokoler. “Sesuai dengan UU susduk tahun ini, maka kedudukan wakil ketua diperkirakan akan ditempati PKB, PAN dan Partai Golkar,” katanya Sementara itu Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arief yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyampaikan bahwa posisi antara eksekutif dengan legislatif
adalah sejajar dan mempunyai peran masing-masing. Kepada para anggota dewan yang baru saja dilantik, ia berharap agar dalam melakukan kerja bisa menerapkan pola yang profesional. Selain itu juga menjunjung keputusan bersama. “Jangan sampai Perda yang telah diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif, di kemudian hari muncul pertentangan dalam pelaksanaanya,” katanya. (ali/ton)
Pimwan Bertambah, Anggaran Membengkak SEMARANG—Komposisi pimpinan DPRD Jateng masa jabatan 2009-2014 dipastikan akan menjadi lima orang. Jumlah tersebut terdiri atas Ketua DPRD Jateng dan empat wakil ketua. Perubahan komposisi berimplikasi adanya penambahan anggaran untuk fasilitas pimpinan dewan baru. Komposisi tersebut berubah setelah UU MPR, DPR, DPD dan DPRD disahkan. Dengan aturan tersebut, pimpinan DPRD Jateng yang semula empat orang akan menjadi lima orang. Sebab, pada UU menyebutkan ada tiga kluster untuk komposisi pimwan DPRD provinsi. Kluster pertama, untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 sampai dengan 100 orang, pimwan terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua. Kedua, yang beranggotakan 45 sampai dengan 84 orang, pimpinan terdiri satu ketua dan tiga orang wakil ketua. Ketiga, beranggotakan 35 sampai dengan 44 orang, pimpinan terdiri satu ketua dan dua wakil ketua. Jumlah anggota DPRD Jateng
sendiri mencapai 100 orang. Secara otomatis jumlah pimwan menjadi lima orang. Sekretaris DPRD Jateng Priyo Anggoro mengaku sudah mengetahui adanya perubahan jumlah tersebut. “Aturannya sudah saya baca. Kemungkinan memang jadi 5,” ujar dia sembari mengatakan dewan baru akan dilantik pada 3 September mendatang. “Segala persiapan sudah dilakukan, termasuk soal pengamanan,” tambahnya. Anggota Komisi A DPRD Jateng HM Syahir mengatakan perubahan komposisi tersebut akan berimplikasi pada penambahan fasilitas pimpinan dewan. “Harus ada rumah dinas, mobil, dan ruang kerja satu lagi untuk pimpinan dewan,” ungkapnya. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap penambahan anggaran yang cukup besar. Penambahan mobdin misalnya, akan berkonsekuensi terhadap perawatan dan sopir. Sementara penambahan rumah dinas akan berpengaruh pada penambahan anggaran perawatan. Namun penambahan fasilitas tersebut belum dibahas oleh deREDAKTUR PRATONO • LAYOUTER NTW
wan. “Susduknya kan baru saja keluar. Mungkin akan dibahas pada anggaran tahun depan. Untuk saat ini fasilitasnya bisa dipinjami dulu,” ujarnya. Lalu, siapa saja yang akan menduduki kursi pimpinan dewan Jateng? Berdasarkan tata cara pemilihan pimpinan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang didasarkan pada urutan perolehan kursi terbanyak, lima parpol besar berkesempatan mendudukkan kadernya. Dari PDIP yang menjadi pemenang pemilu di Jateng, Ketua DPRD Jateng saat ini, Murdoko, diperkirakan akan menjabat kembali. Sementara di kursi wakil ketua dewan, santer beredar nama Bambang Sadono (Partai Golkar), dan Bambang Priyoko (Partai Demokrat). Dari PKS sendiri kabarnya mengajukan tiga nama, yakni Abdul Fikri Faqih, M Harris, dan Mahmud Mahfudz. “Keputusannya akan tergantung DPP. Saya ikut DPP saja,” ujar Fikri Faqih saat dikonfirmasi. Sementara di PAN beredar dua calon, yaitu Jayus dan Khafid Sirotudin. (ric/aro)
Forum Kerjasama Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren (FKMD-FPP) Kabupaten Wonosobo Sekretariat: Jalan Pakuwojo Sumberan Barat Wonosobo
MENGUCAPKAN ”Selamat dan sukses atas dilantiknya DPRD Kabupaten Wonosobo periode 2009-2014 Semoga Wonosobo ke depan lebih baik serta lebih maju” Ketua Akhmad Fadlun SY
Sekretaris Ahmad Mufid, SAg