Issuu on Google+

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

Surat Kabar

www.suratkabarrbn.co.cc EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Alamat Redaksi/Tata Usaha Gedung Kuning Lt. II R 101 Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square Jakarta Telp. 021 7278 1504

BERSATU KITA TEGUH DENGAN MOMENTUM PERS

Bicara Rakyat Terkait Keberadaan Tanah PT Sahang

Joyo Winoto Bersama Kakanwil Lampung Diharapkan Dapat Memberikan Solusi Sesuai Prinsip UUPA

Harga Rp. 10.000 (luar kota + ongkos kirim)

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranews

EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Pengakuan Joyo Winoto Perlu Pengkajian

Selama SBY Masih Presiden Saya Tidak Akan Diganti ““Patut diduga Joyo Winoto takut kepada

Kantor Pertanahan saat rapat dengan instansi terkait di Kota Lampung (Foto: Candra) Bandar Lampung, Kantor Berita RBN Selaku pejabat pertanahan dan pejabat publik profesional dengan kebijakan yang pro terhadap kebenaran dan keadilan di Bumi Persada Indonesia khususnya di bidang pertanahan, terkait keberadaan tanah PT

Sa ha ng di Provinsi Lampung, Kepa la Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Joyo Winoto, PhD bersama Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan soluBersambung ke hal. 06

Vonis Bebas Terhadap Terdakwa Nana Wijaya

Probosoetedjo, karena sejak semula turut serta merencanakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat terkait tanah Hambalang Bogor diselesaikan dengan cara tidak perlu membayar ganti rugi garapan tanah kepada masyarakyat yang nilainya ditaksir Rp. 2.117.500.000.000.” Jakarta, Kantor Berita RBN Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ( BPN RI), penga kuan J oyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI perlu pengkajian oleh Presiden Bersambung ke Hal. 07

Kepala BPN RI, Joyo Winoto

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono

Demi Keadilan Yang Tak Kusdinar Machmud Disomasi Akibat Gunakan “Data Palsu” Mencerminkan Keadilan Ahli Waris IS Memohon Perlindungan Hukum Kepada Walikota Jaksel Jakarta, Kantor Berita RBN Tugas hakim memang sangat mulia , ma ka ket ika menjalankan tugasnya memeriksa dan mengadili sebuah perkara di ruang persidangan disebut yang mulia. Ucapan itu terlontar dari pihak yang terkait dalam perkara yang sedang disidangkan, diantaranya Jaksa Penunt ut Umum, t erda kwa maupun tergugat atau penggugat, serta pengacara. Misalnya seorang terdakwa dalam permohonannya mengatakan Yang Mulia mohon hukuman yang seringan ringannya. Kemudian seorang

pengacara menyampaikan, Yang Mulia, atas tuntutan Ja ksa ka mi menga juka n Pledoi. Selain Yang Mulia, Hakim juga menyandang predika t wakil Tuhan. Dengan adanya ungkapan, Tuhan itu Maha Adil, karena selain Tuhan, hakim menjadi tempat orang terperkara mencari keadilan, maka disebut juga wakil Tuhan. Bahkan hakim dalam memeriksa dan mengadili setiap perkara yang disidangkan, mengawali persidangan selalu menguBersambung ke hal. 06

Indikasi Korupsi Joyo Winoto Terkait Pekerjaan Arsip Modern TA 2011

Bangunan terindikasi langgar Perda DKI tentang IMB yang dibangun di atas tanah diduga menggunakan sertifikat hasil pemalsuan data. Insert penasehat hukum ahli waris I. Sihombing. (foto: Minggus)

Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terwujudnya penyelesaian secara kekeluargaan maupun dengan musyawarah dan mufakat, para ahli waris Iskandar Sihombing (IS, alm) memohon perlindungan hukum dan untuk mediasi kepada Walikota Jakarta Selatan (Jaksel) agar permasalahan tanah mereka dapat difasilitasi oleh Walikota Jaksel, demi terciptanya penyelesaian yang baik sebelum menempuh jalur hukum untuk berperkara, karena kemampuan Anas Effendi selaku nomor wahid sudah tidak diragukan lagi sebagai pejabat yang peduli terhadap masyarakatnya. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menambah perkara pertanahan yang sudah banyak terjadi, berarti merupakan suatu prestasi dari pejabatnya selaku pejabat publik. Hal itu disampaikan para ahli waris IS di Jakarta Minggu lalu terkait tanahnya yang belum pernah diperjualbelikan ke-

pada siapa pun, tetapi Kusdinar Machmud dapat menerbitkan sertifikat atas tanahnya dengan riwayat tanah yang sangat dipertanyakan asal usulnya, dan saat ini di atas tanah tersebut sedang dibangun rumah tiga lantai yang sudah mau rampung. Akibat diduga gunakan data palsu untuk terbitkan sertifikat karena data luas tanah yang digunakan pemohon merupakan praktek “mark up” sehingga luas di dalam sertifikat tidak sesuai dengan luas tanah yang dibelinya, serta diduga terjadi penyerobotan tanah dan “pemalsuan data” oleh pensiunan pejabat Pertamina Kusdinar Machmud, Kusdinar Machmud telah disomasi oleh Pengacara ahli waris IS. Dalam surat somasinya kepada Kusdinar Machmud, Kantor Hukum Dicky Sia ha an dan Associa tes mema pa rkan,

Rekam Jejak Positif Jamintel Kejagung Diminta Turun Tangan Untuk Penyelidikan Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Hazaddin Tende Sitepu:

Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan Kepala Bada n Pertanaha n Na sional Republik Indonesia ( BPN

RI), Joyo Winoto, PhD diduga “doyan duit dan seto ran” dari jajarannya, penyelidikan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) diminta turun tangan untuk periksa Joyo Winoto terkait dengan indikasi korupsi dan atau gratifikasi yang dilakukan dari pekerjaan arsip modern tahun anggaran 2011 lalu, ujar sumber RBN yang tak bersedia namanya ditulis dalam berita di Jakarta baru baru ini. Bersambung ke hal. 06

Bersambung ke hal. 09

Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Sehat Berkelanjutan Jakarta, Kantor Berita RBN “Terwujudnya perumahan dan kawasan pemukiman yang sehat, aman, serasi, terencana, terpadu dan berkela njuta n di wilayah

Negara Kesatuan Republik Indo nesia sudah merupakan target Deputi Bidang Pengemba ngan Kawasan Kementerian Perumahan Rakya t sesuai dengan visi dan pro-

gram yang sudah dijalankan dan sebagian lagi a kan dija lankan tahun ini” imbuh Deputi Bidang Pengemba ngan Kawasan Kementerian Bersambung ke hal.08

Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Ir. Hazaddin Tende Sitepu, MM. (Foto: Polman).

Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS

Akses Baca Tabloid RBN

Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews Website : www.suratkabarrbn.co.cc Email : rakyatbicara_news@yahoo.co.id

Online: http//issuu.com/rakyat_bicara Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc Email : tabloidrbn@yahoo.co.id

Bidik Korupsi 2 EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Kinerja Kejati DKI Sangat Dinantikan Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu (Kantor Berita Rakyat Bicara News) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Purn) Hadiman Irjen Pol. (Purn). Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal, Drs. Budiman Siringo-ringo, Ismet Fauzie, Drs. Dolok F. Sirait, M. Suprapto, S.Sos, Lingge Nainggolan, M. Suprapto, S.Sos PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, SPd.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung

KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

REDAKTUR PELAKSANA: Dicky Siahaan, SH. Polman Sianturi

MANAGER UMUM & SIRKULASI: L. Sianturi

REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait Benhard MR Sinaga KOORDINATOR LIPUTAN: Minggus S. REDAKTUR: Rodeo Sujana Marbun, Vicdien Nasution

MANAGER IKLAN: Syamsudin Sihombing ASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji Sihombing, SH . Sahat Tumanggor

SEKRETARIS REDAKSI: Miranda

MARKETING/IKLAN: Ayu Supinah Sri Wulandari Condro Pranoto

LAYOUT/DESIGN: Pahotan SnG

STAF REDAKSI: Syamsudin Sihombing, Lelo Pamuji Sihombing, Minggus S., Sutisno, Polman Sianturi, Bernhard Silaban, SPd., Monang S, Ahmad Nurlisan, Ujang, Eko Budiono, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV, Adam Parningotan S., Sahat Tumanggor, Yulianto Effendi, Yunani, Abdul Aziz Bulex, MA, Benhard MR. Sinaga, Erik Simorangkir, Hotman Gurning, E. Supriyatna

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC. Tamba SH (Kepala), Binsar Rajagukguk, Gamot Manalu, Edward Panjaitan SE, Abas ST Simbolon BIRO MEDAN KOTA: - BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: - PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan, James Samosir BIRO KOTA TANGERANG: Victor Edison S BIRO KAB. TANGERANG: Erwin Sinaga, Lamhot S BIRO TANGERANG SELATAN: - BIRO KOTA BEKASI: Sutisno, Hotman Gurning BIRO KAB. BEKASI: Gurningi BIRO BOGOR: Yunami BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: Erik Simorangkir BIRO BALI: - PERWAKILAN SULTRA: Muhamad Azhar PERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M BIRO PADANG SIDEMPUAN: Maraiman Rambe PERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto BIRO PROBOLINGGO: Muhammad Syafii (Kabiro), Misnaji REKENING: Bank BCA Cabang Cipulir : 4761070121 a.n.: Laspen Sianturi ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Gedung Kuning R 101 Jl. Melawai III No. 28, Kawasan Blok M Square. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan TELP.: (021) 72781504, (021) 94705665 FAX: (021) 72781504 e-mail: rakyatbicara_news@yahoo.co.id online http://issuu.com/rakyatbicaranews website: www.suratkabarrbn.co.cc Percetakan: PT. Meridian Mega Indah Jl. Bungur Besar 6 No. 31 C. Jakarta Pusat DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1 Halaman 1/2 Halaman 1/4 Halaman 1/8 Halaman 1/16 Halaman

Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour Full Colour

: : : : :

Rp Rp Rp Rp Rp

20.000.000,10.000.000,5.000.000,2.500.000,1.250.000,-

1 Halaman hitam putih : Rp 16.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 8.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/8 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/16 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 72781504, 94705665

Syahrul Effendi, Mangara Pardede dan Sotar Harahap Diduga Perkaya Diri Jakarta, Kantor Berita RBN Supaya terciptanya supremasi hukum dengan tujuan membuat efek jera terhadap pela ku korupsi, Keja ksaa n Tinggi (Kejati) DKI Jakarta diminta untuk lakukan penyelidikan terhadap “borok warisan” indikasi korupsi yang ditinggalkan Syahrul Effendi bersama dengan kro ninya terhadap walikota penggantinya. Dugaan perkaya diri oleh Syahrul Effendi, Mangara Pardede dan Sotar Harahap terkait anggaran Tahun 2010 lalu perlu dituntaskan demi t ercipt anya pemerinta ha n yang bersih di Jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Disebabkan indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan grat ifikasi Syahrul Eff endi ketika menjabat Walikota Jakarta Selatan menjadi “borok warisan”, dan terjadinya “borok warisan” tersebut diduga juga setoran kepada Gubernur DKI J aka rta , Fauzie Bo wo (Foke) dan akibatnya terjadi “setor dan menyetor”. Kelihaian penyelidikan maupun penyidikan Kejati DKI sangat dina nt ikan, supa ya dugaa n perkaya diri secara bersama sama tersebut dan hubungannya dengan setoran terhadap Foke dapat dituntaskan demi terciptanya supremasi hukum dan pembenahan diri, khususnya da la m menya mbut pilkada DKI Jakarta yang sudah semakin dekat. Fo ke diha rapkan unt uk menjelaskan kepada publik terkait indikasi “borok warisan” tersebut. Adapun “borok warisan” itu disebabkan aliran dananya juga disinyalir ikut dinikmati oleh Fauzi Bowo selaku Gubernur DKI Jakarta. Akibatnya, penegakan supremasi hukum di wilayah hukum DKI Jakarta khususnya terkait indikasi “borok warisan” Syahrul Effendi terkesan “status quo” dan disinyalir terjadi dibalik peristiwa terjadi peristiwa, Syamsudin Noor selaku Seko Jaksel bantah keras terkait indikasi korupsi Syahrul Effendi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi Syamsudin Noor sendiri belum menjabat sebagai Seko Jaksel, dan saat ini menjaba t sela ku Wakil Walikota Jakarta Selatan. Ket ika Syahrul Ef fendi menjabat Walikota Jaksel merupakan Jajaran dari Muspiko Jaksel, dan sekarang Syahrul

Syahrul Effendi Effendi sudah menjabat Deputi di Jajaran Gubernur DKI Jakarta yang merupakan tingkat Muspida DKI Jakarta. Mantan Walikota Jaksel Syahrul Effendi terindikasi tinggalkan “borok warisan” terkait setoran setoran untuk perkaya diri, mulai dari urusan sepeda ontel, urusan proyek proyek dengan mark up, setoran dari honor panitia pelaksana kegiatan dengan Norek 5.2.1.01.01 dan setoran dari kegiatan lainnya maupun da ri indikasi “upeti” pengangkatan pejabat di lingkungan Pemkot Jaksel. Harta kekayaa n Syahrul Ef fendi bersama Sotar Harahap perlu “diperiksa”, apakah ada hartanya ada yang berasal dari hasil “perselingkungan” dengan uang negara yang mengakibatkan kerugian negara. Selama Syahrul Ef fendi menjabat Waliko ta J aksel, Syahrul Effendi terindikasi “doyan setoran” dan “doyan duit” untuk perkaya diri, serta diduga pelihara mafia proyek da la m melakuka n pra kt ek korupsi, kolusi, nepo tisme dan gratifikasi. Sebab akibat dari hal tersebut, pelayanan masyarakat di kota administrasi Jaksel menjadi “bobrok” karena semarak dengan pungli serta penuh dengan indikasi praktek praktek kotor un-

tuk merugikan Negara dan masyarakat. Selaku walikota “terlama” maupun walikota “terkaya” ketika menjabat Walikota Jaksel bila dibandingkan dengan lima walikota lainnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Syahrul Effendi terkesan kurang menghormati keterbukaan informasi publik da n sering mengo rbanka n anak buahnya maupun jajarannya, disebabkan Syahrul Effendi dapat melakukan indikasi korupsi dengan pintar untuk “cuci tangan” serta seolah olah bersih dari praktek indikasi korupsi. Penuturan tersebut disampaikan sumber RBN yang tidak berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Selaku pejabat pemerinta h, Syahrul Eff endi seharusnya menjaga nama baiknya serta dapat berperan aktif untuk antisipasi dan membasmi korupsi, demi terwujudnya pelaksanaan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Unda ng Nomor 2 0 Ta hun 2001. “ Begitu sih…. selama Syahrul Effendi jadi walikota, indikasi korupsinya seperti memelihara po ho n duit .

Fauzi Bowo Berlaku sistem setor dan setoran. Diduga Syahrul perkaya diri bersama dengan kroninya. Mereka seperti pelesetkan a ma na h Gubernur DKI, karena lebih mementingkan pengurusan sepeda ontel dan jalurnya daripada mengurusi pelayanan masyarakat” ujar sumber. Diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri serta terindikasi “selingkuh terhadap negara” terkait dengan indikasi setoran setoran, baik dari setoran setoran proyek perawatan cleaning service, proyek pemeliha ra an, dan set oran dari honor panitia pelaksana kegiatan. Praktik korupsi, kolusi, nepotisme di Kantor Walikota Jaksel tersebut diduga mulai terjadi sejak tahun anggaran 200 7, 2 008, 200 9 da n 20 10 lalu, tanpa dapat tersentuh hukum untuk terciptanya supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih maupun transparan. Contohnya, anggaran perawatan gedung, genset, AC, lift dan splingker juga diduga pakai sistim setoran. Adapun proses tender untuk proyek cleaning service terindikasi sudah diatur sedemikian rupa dan melanggar Keppres 80/2003 serta Perpres per-

ubahannya. Bila dilakukan pengkajian dengan honor panitia pada proyek cleaning service dimana a nggarannya “dipecah” padahal dapat dikerja ka n dengan satu panitia, diduga suda h terjadi pemborosan uang negara. Tetapi, kenapa pada anggaran 2009 dan 2010 proyek tersebut dipecah sedangkan pada tahun anggaran 2011 baru baru ini tidak “dipecah”, sangat dipertanyakan keberadaannya, tandas sumber. Sotar Harahap dan Syahrul Effendi juga disinyalir konspirasi untuk perkaya diri secara bersama sama dengan melakukan mark up terhadap honorarium panitia pela ksana kegiatan dengan nomor rekening 5.2.1.01.01 senilai miliaran rupiah yang belum dapat tersentuh hukum sampai saat ini. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Walikota Jaksel saat Sya hrul Eff endi menja ba t Wa liko ta , Sekret aris Kot a Jaksel yang menjabat saat itu Syamsudin Noor menjawab sura t ko nf irma si denga n memba nt ah keras, ba hwa Syahrul Effendi tidak ada melakukan korupsi, padahal ketika indikasi korupsi tersebut terjadi, Sya msudin Noo r belum menjabat Seko Jaksel.

bahwa proses sudah dilalui melalui proses perencanaan oleh unsur dinas teknis, proses pelelanga n dila kuka n oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta proses pela ksanaa n di lapanga n diawasi juga oleh unsur Suku Dinas Teknis begitupun proses penagihan atau pencairan dila kuka n sesuai denga n aturan dan sebelum pencairan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa serah terima pekerjaan. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sifatnya terus menerus sesuai dengan Pergub 23 tahun 2008 sistem kontraknya menggunakan kontrak tahun jamak selama 12 bulan sehingga sejak penandatangan kontrak sampai dengan berakhirnya

masa kontrak kegiatan tersebut ma sih ta nggungja wa b pihak Penyedia Jasa. Bahwa perawatan Mobil Dinas tahun anggaran 2008, 20 09 , 20 10 diduga terjadi Mark Up dan fiktif itu juga tidak benar, dapat dijela skan bahwa pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional perbaikan service besar dan kecil telah diatur oleh Peraturan G ubernur Kepa la Daera h Khusus Ibukota Jakarta No. 38 tahun 2010 tentang Pemberian Jatah Uang Service Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana Bab II pelaksanaan service dalam pasal 2 ba hwa Service Kendaraa n bermotor dinas operasional sebagaimana dalam pasal 1

Syamsuddin Noor Diduga Lindungi Indikasi Korupsi Syahrul Effendi Wa la upun Sya msuddin Noor baru menjabat Sekretaris Kota (Seko) Administrasi Jakarta Selat an pada ta hun 2011, dan indikasi korupsi yang diko nf irma si a da la h anggaran t ahun 2 00 9 da n 2010 lalu, namun Syamsuddin Noor “berani” membantah keras indikasi korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Effendi, seolah olah pada saat indikasi korupsi tersebut terjadi, Syamsuddin Noor mengetahui dengan jelas, dan ikut mendengar, atau ikut melihat dan atau menyaksikan sehingga dari surat bantahan tersebut, seolah olah Syamsuddin Noor sudah siap menjadi saksi bila dipanggil penyidik bahwa indikasi korupsi tersebut tidak benar, padahal surat konfirmasi ditujukan kepada Syahrul Effendi sela-

ku Walikota dengan tembusa n sura t Seko ket ika it u. Syamsudin Noor diduga lindungi indikasi korupsi Syahrul Effendi. Sesuai dengan surat jawaban konfirmasi dari Seko Jaksel Nomor 1123/-078.24 tertanggal 6 Oktober 2011, yang tersura t denga n jelas, menanggapi surat Saudara Nomor 035/KF-SK/11 tanggal 19 September 201 1 perihal konf irmasi/klarif ikasi, dengan ini dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut; Terkait dengan Angga ra n Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 lalu dengan angga ra n kegiat an Rp 143.799.000.000,- dan total rekening Rp 135.983.149.600,dan dikembalikan ke Kas Da-

erah Rp 7.815.850.400,- dapat kami jelaska n bahwa Anggaran Kegiatan maupun total Rekening Pengeluaran serta jumlah pengembalian ke Kas Daerah tidak sesuai dengan lapo ran realisasi anggaran yang ada di kota Administrasi Jakarta Selatan, sehingga kami tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan adanya dugaan tentang Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Gratifikasi. Ba hwa a da nya indika si Mark Up dan fiktif terhadap anggaran perawatan lift, ac dan genset adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut di atas sudah dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Secara bertahap dan berjenjang

Bersambung ke hal 04

Hukum 3 EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Kakantor Pertanahan Jakut Layak Untuk “Pengkajian”

Sekda DKI Fadjar Panjaitan Berikan Saran Untuk Gugat ke Pengadilan Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk menjawab surat terhadap M. Wilmaryanto Marpaung selaku pemegang kuasa dari Wasim bin Dadjad, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan memberikan jawaban dengan disarankan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Adapun surat Sekda DKI dengan Nomor surat 914/1.711.32 tanggal 4 Mei 2012, periha l ta ngga pa n ta na h Girik C Nomor 1206/DKI Eks Jawa Barat C Nomor 485 Persil 48 D.II seluas 12.500 m2 dan Persil 36 D.II seluas 5.550 m2 atas nama Wasim Bin Dadjad. Dalam isi suratnya, Fadjar Panjaitan memaparkan, “Sehubungan dengan surat saudara tanggal 14 Februari 2012 hal mohon petunjuk dan ketegasan atas G irik C Nomor 1206/DKI Eks Jawa Barat C Nomor 485 Persil 48 D.II seluas 12.500 m2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dan Persil 36 D.II seluas 5.550 m2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.” Bahwa sesuai hasil penelitian dan berdasarkan penjelasan Ketua Panitia Pangadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administra si Ja karta Uta ra No mor 1 15 8/-1 .7 11 .1 t anggal 2 9 Februari 2012 pada intinya menjelaskan bahwa Girik C 1206/Marunda tercatat atas nama Dul bukan atas nama Wasijam (Wasyim) bin Djadjad, maka permohonan Saudara untuk memohon pembayaran ganti rugi tanah Girik C Nomor 1206 /DKI seluas 18.050 m2 (delapan belas ribu lima puluh meter persegi) berasal dari Girik C Nomor 485/ Jawa Barat Persil 48 D.II seluas 12.500 m2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi) dan Persil 36 D.II seluas 5.550 m2 (lima ribu lima ratus lima puluh meter persegi) atas nama Wasim bin Dadjad tidak dapat dipertimbangkan. “Terkait hal tersebut pada angka 1 apabila Saudara keberatan, disarankan untuk menyelesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Demikian atas perhatian saudara, saya ucapkan terima kasih” jelas surat Sekda DKI. Adapun tembusan Sekda

DKI tersebut ditujukan kepada: Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Set da Provinsi DKI Jakarta, Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Di lain sisi, sumber RBN yang kurang bersedia namanya dibawa dalam pemberita an, mengat akan, Kepa la Kant or Pertanaha n Jaka rta Utara (Jakut) “layak” lakukan pengkajian terhadap permasalahan Tanah Marunda disebabkan HPL dapat terbit tanpa dasar hak yang kurang jelas alias diduga tidak memiliki girik tetapi sertifikat HPL dapat terbit. Terkait dengan delik tanah Marunda Jakarta Utara (Jakut) yang sampai saat ini menjadi delik pertanahan yang belum dapa t diselesaikan dengan baik oleh instansi pertanahan maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, karena adanya indikasi penerbitan sertifikat tanpa memiliki dasar hak berupa girik, dan girik asli dari ta na h ya ng sudah terbit HPL tersebut juga masih mempunyai girik yang masih berada di tangan masyarakat. Pada kondisi lain, sumber RBN lain yang juga meminta supa ya namanya janga n ditulis dalam berita, mengatakan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajarannya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara diharapkan lakukan penyelidikan terkait indikasi salahgunakan jabatan dalam penerbitan sertifikat HPL, karena penerbitan HPL terindikasi merupakan permainan “mafia pertanahan” bersama dengan calo yang tak jelas tujuannya, sehingga sert if ikat HPL diduga dapat terbit berdasarkan Akte Jual Beli (AJB) Palsu dan berdasarkan “data palsu” ujar sumber. Akibatnya HPL dapat terbit karena oknum pegawai diduga secara bersama sama untuk bekerja sama dengan oknum “mafia tanah” dalam penerbitan sertifikat. Oknum pegawai pertanahan dan pegawai pemda yang terindikasi ikut “bermain” juga sudah sudah mutasi dari Jakarta Utara dan mafianya juga sudah ada

P2T tahun 200 9 tanah atas nama WASIM BIN DADJAD Girik Nomor C 1 206 tidak terdaftar, sedangkan peta P2T tahun 2005 ada terdaftar, sesuai dengan peta di Kecamatan Cilincing, peta di Kantor Perta na ha n Ja ka rt a Ut ara maupun di Peta Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Disinyalir terjadi pemalsuan dan penipuan data serta penyalahgunaan jabatan oleh oknum di P2T Jakarta Utara. Ketika hal tersebut dipertanyakan kepada Seko Jakut selaku Ketua P2T, menurutnya stafnya yang meminta supaya namanya jangan ditulis dalam berita, mengatakan, data yang ada di dalam peta P2T merupakan data kiriman dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara. “Memang sih…… ada HPL yang tidak memiliki Girik. Untuk lebih jelasnya silahkan dipertanyakan kepada kantor Sekda DKI Fadjar Panjaitan pertanahan” imbuhnya. Situa si ya ng lain, pa da yang meninggal dunia. Ada Minggu lalu di Jakarta memyang masih di Jakarta dan ada berikan komentar terkait ta- ha sil risalah ra pat di Biro juga yang sudah bertugas di nahnya yang sudah BKT dan Hukum Setda Provinsi DKI daerah. Disinyalir mantan sebagian lagi sudah terbit ser- Jakarta tanggal 6 Desember kakantornya juga sudah tifikat atas nama PT Kawasan 2011 lalu, bahwa rapat telah disimpulkan supaya Kepala pindah ke Tasikmalaya. Berikat Nusantara (KBN). Supaya terciptanya pemSumber menamba hkan, Biro Hukum Setda Provinsi benahan dibidang pertana- terkait dengan tanah Marun- DKI Jakarta membuat surat ke han khususnya di wilayah da a tas nama WASIM BIN P2T Jakarta Utara untuk dihukum Ko ta a dministrasi DADJAD Girik Nomor C 1206 ajukan pembayaran kepada Jakut, Kakantor Pertanahan seluas 1,8 Hektar Alamat Kam- ahli waris. Tetapi, setelah diJakut diminta untuk peneli- pung Kebon Kelurahan Ma- telusuri kembali kepada Biro tian terhadap SK dan sertifi- runda RT 00 7 RW 0 1 Ke- Hukum DKI terkait hasil rakat yang diterbitkan oleh ke- ca ma ta n Cilincing Ja ka rt a pat, terjadi sebab akibat yang pa la kanto r sebelumnya , Utara, dimana sampai saat ini diduga “aneh bin aneh” yaitu tandas sumber. ganti rugi atas tanah tersebut surat “hasil rapat” tidak diDi lain sisi, Gubernur DKI belum diselesaika n wa - buatkan ke P2T Jakut dan maJakarta Fauzie Bowo (Foke) laupun tanah tersebut sudah lah disarankan supaya ahli dinilai kurang mampu untuk menjadi sungai BKT (banjir waris mengajukan gugatan ke menjalankan tupoksinya se- kanal timur). Sekretaris Kota pengadilan dengan tergugat laku Gubernur DKI terkait de- (Seko) Administrasi Ja kut PT Kawasan Berikat Nusanlik maupun permasalahan ta- selaku Ketua Panitia Penga- tara (KBN). Dalam hal ini, P2T Jakut nah Marunda Jakarta Utara da an Tanah ( P2 T) diduga (J akut ), disebabka n seja k mempersulit dengan berbagai bersa ma sama dengan PT menjabat wakil gubernur alasan yang kurang masuk KBN terindikasi “rampok” tanah masyarakat dan lakukan (wagub) dan sampai jabatan- akal sehat, ujarnya. nya selaku Gubernur DKI Sesuai dengan surat Seko “pembodohan” terhadap mamau selesai, delik pertanahan Jakut Nomor 6697/1.71 1.1 syaraka t disebabkan tanah tersebut menjadi delik hanya tanggal 5 Oktober 2011 yang masyarakat sudah menjadi tinggal delik, dan janji juga menyaranka n supa ya a hli BKT tanpa mendapat ganti tinggal janji, karena tidak ada waris Wasim bin Dadjad me- rugi atas tanahnya. P2T juga realisasi dari hasil pertemuan ngajukan gugatan klaim ke- diduga merugikan negara kadan musyawarah yang dis- pada PT Kawasan Berikat Nu- rena membuat rapat dengan posisinya diberikan oleh Foke santara (BKN), padahal yang anggaran dari negara, tetapi kepada stafnya supaya tanah menggunakan tanah adalah hasil rapat tersebut tidak diretersebut diselesaikan secara Pemda DKI Jakarta melalui a lisa sika n teta pi menya mufakat dan arahannya ter- P2T Jakut dan tanah tersebut rankan supaya masyarakat membuat gugat an kepada indikasi “o mdo” ( omong sudah menjadi BKT. doang). Diduga terjadi pemalsuan pihak ketiga yaitu PT KBN. Sesuai dengan surat KepaHal itu disampaikan oleh peta oleh oknum di P2T disesumber RBN yang juga me- ba bka n ada nya perbeda an la Kantor Pertanahan Kabuminta supaya identitasnya ja- data di dalam peta lama dan paten Bekasi Nomor 050-609ngan dit ulis dalam berit a peta baru. Dalam peta baru 05 .2 00 2 kepa da Kepala

Disomasi Karena Diduga Lakukan Penipuan

PT Wismamas Citraraya Tidak Bertanggung Jawab Atau “Pailit”? Jakarta, Kantor Berita RBN Kebera daa n PT Wismamas Citraraya sangat dipertanyakan keberadaannya sa at ini t erkait dengan tanggung jawabnya atau apa sudah pailit kondisinya sehingga hak salah seorang wa rga berinisial RS di Jakarta belum lama ini tidak diberikan. Diduga lakukan penipuan terhadap warga berinisial RS ka rena PT Wismamas Citraraya terindikasi “janji tinggal janji” terhadap kekurangan pemba ya ra n ga nt i rugi a ta s rumah dan tanah yang telah dibeli kemba li, PT Wismamas Citraraya disomasi penga ca ra DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES yang berkantor di Gedung Kuning Lt . II R. 105 Ka-

wasan Blok M Square Jl Melawai III No. 28 Kebayoran Baru Jakarta baru baru ini. “RS adalah konsumen di Perumaha n Wismama s Cinere Blok B4/15 Type 36/90 yang telah melakukan peluna sa n at as segala kewa jibannya kepa da PT. Wisma ma s Citraraya. Karena Perumahan Wismamas Cinere merupakan daerah yang terkena proyek jalan o leh pemerintah sehingga t idak bisa dihuni maka kemudian PT Wismamas Citraraya melakukan pembelian kembali (buyba ck) terhadap unit tersebut, akan t etapi pembayaran belum t erma suk kelebihan luas tanah yang dimiliki klien mereka” ujarnya. Terhadap kelebihan tanah tersebut PT. Wismamas Cita raya melalui sura t ket e-

rangan No. 064/Dir-KC/SK/ IX/2011 tertanggal 21 September 2011 telah menjanjikan dan menyanggupi akan membayar sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah per meter persegi dan paling lambat diselesaikan hari Rabu tanggal 30 November 2011. Namun demikian, “Bahwa terhadap dokumen-dokumen asli milik klien mereka, kami menghimbau agar PT. Wismamas Citrara ya dan pihak terkait lainnya termasuk tapi tidak terbatas kepada Notaris agar tidak melakukan tindakan hukum apapun yang dapat merugikan hak klien mereka sebelum dilakukannya pembayaran atas kelebihan lua s ta nah yang telah dijanjikan karena perbuatan tersebut da pat berpotensi sebagai perbuat an pida na

sebagaimana dimaksud da lam Pasa l 3 78 t enta ng Penipuan dan Pasal 372 tentang Penggelapan serta lainlain perbuatan sebagaimana dimaksud dengan UndangUndang No. 30 Tahun 2004 tentang Notaris dan peraturan lainnya” imbuhnya. “Bahwa akumulasi kerugian yang diderita oleh klien mereka sampai saat ini adalah sebesar, kerugian materi Rp.49.140.000,- ditambah kerugian imma terial Rp. 36.310.400,- sehingga total kerugian klien mereka adalah sebesar delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah” tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi untuk pemberitaan berimbang, PT Wismamas Citraraya tidak bersedia memberikankomentar. (Minggus/Deo)

Kant or Pertanaha n Jaka rta Utara tanggal 9 Juli 2002 yang memberikan inf orma si, bahwa SK KINAG No mo r 206/VIII-D/51/1965 tanggal 16 Maret 1 965, a tas na ma: Anang, Atja As, A. Suhara, Tarta, Bibin, Mastra, Tjotjo, Sutisna, D. Hidayat, Utja, Isti Komah, Marta, Meang, Roup, Djanan dan SK KINAG Nomor 134/VIII-D/51/1964 tanggal 10 Desember 1964 atas nama: Sumajo, Noto dan SK KINAG Nomor 47/VIII/InspC/51/1964 atas nama Emad tanggal 21 September 1964 terdaftar di dalam BUKU PENG ELOMPOKAN PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH PERDESA KABUPATEN BEKASI (Buku A). Setelah dilakukan penelitian di lapangan ternyata lokasi yang yang dimaksud yang semula secara administrasi berada di Desa Segaramakmur Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi, dan sekarang sudah berada dalam wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan surat dari Direktur Utama PT KBN kepada ahli waris untuk menjawab suratnya, “1. Bahwa lokasi tanah tanah yang saudara maksudkan tidak mempunyai bukti alas hak yang kuat, dan tidak jelas keberadaannya, baik dalam batas batas, lokasi maupun bloknya. 2. Tanah milik PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) seluruhnya telah memiliki sertifikat HPL, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Kodya Jakarta Utara, dimana pembebasannya dilakukan oleh Panitia IX yang terdiri dari unsur Kantor Walikota Jakarta Utara, Kantor BPN Jakarta Utara, Kecamatan dan Kelura ha n. Selain it u penerbitan sertifikat HPL dimaksud telah melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku dan didahului dengan penelitian yuridis dan fisik terhadap tanah tersebut. 3. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, maka permohonan ganti rugi yang saudara ajukan adalah tidak beralasan dan tidak dapat kami proses, ka rena kami tela h membebaskan tanah tersebut melalui Panitia IX”. Demikian isi surat Direktur Utama PT KBN, Raharjo Arjo siswoyo kepa da Ahli waris. Terkait dengan surat

Direktur Utama PT KBN tersebut, disinyalir Jajaran Pemda DKI Jakarta “sekongkol” untuk perdaya masyarakat terkait tanahnya yang tidak da pa t diselesa ikan sesua i perintah Gubernur DKI tetapi malah disuruh untuk berperkara kepada PT KBN. Sehubungan dengan surat KESEPAKATAN PEMBATALAN atas perjanjian dasar antara TNI Angkata n Laut dengan PT Kawasan Berikat Nusa nt ara (d/h PT Pusa t Perkayuan Marunda) tentang t ukar menukar ( Rutlslag) Tanah/ Bangunan TNI AL di Marunda Jakarta Utara Nomor BA/09/II/2001/Faslan/ 04/PJ/DIRUT/II/2001, dan Surat Direktur Operasi PT KBN, Soetrisno , SE bahwa “Tanah tanah tersebut sudah dibebaskan oleh PT KBN dalam rangka proses rutlslag dengan pihak TNI AL unt uk pembanguna n Pa ngka la n KOLINLAMIL.” Diduga PT KBN menyalahgunakan/mengunakan nama TNI AL dan Panitia IX untuk lakukan dugaan “perampokan” terhadap tanah masyarakyat dan kurang menjaga nama baik instansi pemerintah, ujarnya. Selaku Gubernur DKI Jakarta yang masih menjabat sampai saat ini, sangat diharapkan Gubernur dapat memberikan solusi terbaik untuk delik tanah tersebut terlebih dalam menyambut Pilkada DKI tahun 2012 ini, imbuhnya. Pemberia n da sa r ha k sertifikat HPL kepada PT KBN juga dipertanyakan dari mana da sa r alas haknya da n SIPPT atas tanah tersebut diterbitkan pada masa siapa menjabat Gubernur DKI, sangat dipertanyakan keberadaannya. Dalam hal ini jajaran perta na ha n juga harus bertanggung jawab, baik Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Kepala Kanto r Pert anahan Kot a Administrasi Jakarta Utara, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo belum bersedia memberikan komenta r terka it ta na h tersebut. Seda ngka n Kepa la Kanto r Pertanahan Jakarta Utara saat dikonfirmasi sedang berada di luar kantor. (Minggus/W. Hutagalung/Rodeo Sujana)

160 Senpi Polisi Ditarik Jakarta, Kantor Berita RBN Banyaknya senja ta a pi (senpi) beredar di tangan warga sipil mulai dari penjahat, pengusaha hingga polit isi, membuat polisi “berbenah diri”. Polri juga tidak ingin anggo tanya t eledor dalam pengurusan izin senpi yang digunakan. Hasil pemeriksaan internal, ternyata ada 160 senpi anggota Polres Jakarta Utara yang kedaluarsa ditarik. Pemeriksaan internal dilakukan oleh Polres Jakarta Utara pada 859 senpi yang beredar di tangan anggota. “Ternyata 160 senpi izinnya sudah mati sehingga ditarik dari tangan anggota. Senjata akan dikembalikan bila anggota mengurus izinnya dan lolos mengikuti tes psikologis,” jelas Kasubag Humas Polres Jakarta Utara, Kompol Maskur B Chaniago Minggu lalu di Jakarta. Selain razia senpi, polres juga melakukan tes urine secara mendadak terhadap anggotanya . Dari 200 a nggota

yang diperiksa, empat anggota berpangkat Brigadir positif mengandung zat psikotropika da la m da ra h da n urinenya. Kompol Maskur B. Chaniago mengatakan, pemeriksaan urine dan tes darah itu wajib diikuti oleh seluruh anggota. “Kami menemukan kandungan zat psikotropika dalam darah dan urinenya milik empat anggota, masing-masing KA, AG, DP dan DW. Mereka akan dikenakan hukuman disiplin berupa teguran hingga penundaan kenaikan pangkat,” kata Maskur. Razia tersebut dipimpin Waka polres AKBP CH Patoppoi. Indonesia Police Wat ch (IPW) menyesalkan sikap Polri yang mengumbar pemberian izin senpi bagi warga sipil. Sebab selama tahun 2012, polri sudah menerbitkan IKSA (Izin Kepemilikan Senjata Api) sebanyak 18.030 unit. “Ternyata sudah gila-gilaa n. Pa dahal berdasarkan

ketentuan pemerintah, untuk tahun 2012, Polri hanya diizinka n mengelua rkan iz in senjata bagi warga sipil sebanyak 2.608 unit, tapi faktanya polri sudah keluarkan izin senjata sebanyak 18.030 unit,” kata Ketua Presedium IPW, Neta S. Pane. Menurut Neta, Polri telah mela ngga r ketent ua n pemerintah. “Ini kelebihan hampir 700 persen dari ketentuan yang diberikan pemerintah, IPW sa ngat menyesa lkan,” ungkapnya. Berdasarkan UU No. 22/ 2011 tentang APBN 2012, kata Neta, pemerintah telah mematok nilai Rp 2.608.425.000 untuk pendapatan penerbitan surat izin senpi dan bahan peledak. Sesuai PP 50 Tahun 2010 tentang Pajak Negara Bukan Pajak (PNPB), setiap senpi dikenai biaya Rp 1 juta. Artinya, di tahun 2012, Polri hanya boleh mengeluarkan izin 2 .6 08 pucuk senja ta bagi warga sipil. (Witman H)

Serba Serbi

4

EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Pencari Keadilan Berunjuk Delapan Sindikat Pengedar Rasa di Depan PN Jakarta Utara Shabu Terancam Hukuman Mati Jakarta, Kantor Berita RBN Sindikat jaringan narkoba yang diringkus pihak kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok dengan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25,5 kg pada pertengahan Mei lalu. Delapan terdakwa dihadirka n oleh J aksa Penuntut Umum (JPU) Supriyanto, Yuli dan Dodi ke persidangan di Pengadilan ( PN) Ja ka rt a Utara. Kedelapan t erda kwa yang dihadirkan oleh JPU, terdakwa Karunagaran Warga Negara Malaysia, terdakwa Raju alias Nanden Warga Negara India, terdakwa Muhamad Suud, terdakwa

Johari, terdakwa Bobby, terdakwa Zulisa n, terdakwa Abdul Kadir dan terdakwa Mutrianto. Oleh JPU Supriyanto dan Yuli serta Dodi mempersalahkan para terdakwa melakukan tindak pida na penya la hgunaa n dan peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25,5 kg, sebagaimana diatur dalam pasal 114, UU No. 35/2009 tentang narkotika. Dalam dakwa an J PU, para terdakwa dinyatakan telah melakukan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman dari Malaysia ke Kepulauan Riau, selanjutnya sha bu-shabu seberat

25,5 kg tersebut diangkut menggunakan kapal laut ke Pelabuhan Tanjung Priok. Namun saat kapal bersandar, terdakwa Abdul Kadir dan t erda kwa Mutria nt o yang membawa dua koper shabu- shabu dita ngka p petugas kepolisian Polres Pelabuhan. Dari pengakuan oleh kedua terdakwa diketahui barang itu milik Muhamad Suud selaku bandar ya ng berkedo k seba ga i pengusaha pengerah tenaga kerja dari Riau. Sementara Muhamad Suud mengaku memperoleh shabushabu tersebut dari terdakwa Raju dan terdakwa Karunagaran.(W. Hutagalung)

Gubernur BI, Ketua BPK dan Dirjen Pajak Diminta Untuk Menjawab Surat Konfirmasi Dari Media Pencari keadilan

dan tidak mampu menjalankan tugas serta tanggung jawabnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut, katanya. Namun sebaliknya, kata pembicara FMPH dan FMHJ menambahkan, ketika terlapor Candra G unawan, Bunian Leo dan Andreas Sulaiman balik melaporkan The Tiau Hok (selaku pelapor). Aparat penegak hukum selaku pelindung, penganyom dan pelayan masya ra ka t la ngsung menindaklanjuti, bahka n berupa ya menja dika n The Tiau Hok seba gai t ersangka, karena diduga melakukan perbuatan tindak pidana. “Kan…. Aneh”, ucap pembicara FMPH dan FMHJ. Terjadinya sengketa tanah ant ara The Tiau Hok alias Ahok dengan Candra Gunawa n Bunian Leo , da n Andreas Sulaiman, berawal dari ketika pihak The Tiau Hok alias Ahok membeli sebidang tanah yang terletak di wilayah Ka puk Muara Penjaringan Jakarta Utara dari 22 orang ahli waris Niman bin Daru pada tahun 1999 dengan luas tanah kurang lebih 6885 meter persegi, berdasarkan Girik

Keluarga Besar SMP NEGERI 11 KOTA TANGERANG SELATAN

C.40, atas nama Niman bin Daru porsil 119 yang akta jual belinya, ditanda tangani diatas materai yang cukup. Dan diserta Surat Pernyataan Ahli Waris yang isi pernyataannya, “bahwa tanah tesebut belum pernah diperjualbelikan kepada pihak lain, yang diketahui aparat kelurahan”. Setelah terjadinya transaksi jual beli antara pihak The Tiau Hok dengan para ahli waris Niman bin Daru, tidak berapa lama setelah terjadi transaksi jual beli, pihak lain mengata ka n, ba hwa t anah tersebut adalah milik Candra Guna wan, Bunian Leo dan Andreas Sulaiman berdasarkan Sertifika t Ha k Milik (SHM) No. 1071 atas nama Candra Gunawan, SHM No. 1072 atas nama Bunian Leo, dan SHM No. 1073 atas nama Andreas Sulaiman. Namun setelah dicermati, tanah atas nama Candra Guna wa n, Bunia n Leo da n Andreas Sulaima n buka n berasal dari persil No. 119, melainkan SHM atas nama Ca ndra G unawan selua s 2.100 meter persergi berasal dari persil 118, SHM No. 1072

atas nama Bunian Leo seluas 426 meter persegi berasal dari persil 118, dan SHM No. 1073 atas nama Andreas Sulaiman seluas 2.100 meter persegi berasal dari persil 160. Namun, Cadra Gunawan, Bunian Leo dan Andreas Sulaiman, memanipulasi data agar seolah o la h ba hwa ta na h milik mereka berasal dari persil 119, da n menunjuk ta nah ya ng dibeli The Tiau Hok adalah milik mereka. Mengetahui bahwa SHM atas nama Candra Gunawan, SHM atas nama Bunian Leo dan SHM atas nama Andreas Sulaiman, bukan berasal dari persil 119 atas nama Biman bin Daru. Agar tidak terjadi permasalahan kepemilikan, pihak The Tiau Hok melaporkan telah terjadinya tindak pidana pemalsuan dan manipula si. Na mun la po ra n The Tiau Hok kurang mendapat respon dari pihak aparat penegak hukum. Pihak The Tiau Hok alias Ahok dengan didampingi FMPH dan FMHJ melakukan unjuk rasa di depan PN Jakarta Utara denga n tujuan meminta keadilan. (W. Hutagalung)

Keluarga Besar RUMAH MAKAN SITU GINTUNG

Tangerang Selatan

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SEMOGA SISWA/SISWI SMP

SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL

NEGERI 11 TANGERANG

(20 Mei 2012)

SELATAN LULUS SEMUANYA

Drs. Nindin Komaruddin Kepala Sekolah

d.t.o. Pengelola

Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik da n t ercipta nya pemberitaan yang berimbang sesuai dengan tupoksi pers selaku penga wa l kebena ra n da n keadilan di Negara Kesat ua n Republik Indonesia (NKRI), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Repu-

blik Indonesia (BPK RI) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak diminta untuk menjawab surat konfirmasi dari media. Hal tersebut disampaika n Pemimpin Redaksi Kantor Berita RBN, Laspen Sianturi untuk menanggapi sura t ko nfirmasi ya ng suda h dikirimka n oleh redaksi beberapa minggu

lalu. Selaku pejabat negara dan pejabat publik, alangkah lebih baik bila pejabat publik juga menja lankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang sudah tersurat di dalam Unda ng Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (Rodeo/Polman)

Syamsuddin Noor Diduga Lindungi......................................dari hal. 02 terdiri dari service besar dan kecil pasal 3: service kecil kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) ta hun, sedangkan roda 2 (dua) dila kukan 1 0 ka li dalam 1 (satu) tahun, dan service besar kendaraan bermotor dinas roda 4 (empat) dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, sedangkan roda 2 (dua) dilakukan 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam pasal 4: jatah service kecil dan service besar diberikan setiap 3 bulan dalam bentuk uang jenis kelompok I dan II yang besarnya dari perkalian jenis service, jumlah bulan dengan patokan harga service yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jaka rta. Ada pun perbaikan Kendaraan Dinas Operasional melalui bengkel-bengkel yang telah ditetapkan oleh Kepala Ba dan Pengelo la Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendy, SH, MM terindika si perkaya diri dengan melakukan konspirasi bersama Sotar Harahap dari setoran-setoran hal

STOP PRESS

Jakarta, Kantor Berita RBN “Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah milik orang lain, Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi”. Hal itu diungkapkan seorang wanita paruh baya yang bertindak selaku pembicara dari Forum Masyarakat Peduli Hukum (FMPH) dan Forum Mahasiswa Hukum Jakarta (FMHJ) di depan pintu gerbang masuk Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Uta ra pada pertengahan Mei lalu, saat melakukan unjuk rasa untuk menuntut keadilan. Anggota FMPH dan FMHJ yang berjumlah sedikitnya 40 orang, dalam orasinya di depan pintu gerbang masuk PN Jakarta Utara, menghimbau aparat penegak hukum terutama para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tana h antara Ny. The Tiau Hok alias Ahok melawan Candra Gunawan, Bunian Leo, dan Andreas Sulaiman agar bersikap adil, arif dan bijaksana, serta menjalankan tugas mengedepankan kepentingan kepastian hukum. Kebena ra n ja ngan dipelintir menjadi komoditi kepentingan priba di, da n sekaligus melontarkan pertanyaan, “masih adakah aparat penegak hukum yang mampu bertindak dalam kejujuran?” Ungkapan “masih adakah aparat penegak hukum yang mampu bertindak dalam kejujuran”, yang dilontarkan para pengunjuk rasa, karena menilai dalam perkara sengketa tanah antara The Tiau Hok alias Ahok dengan Candra Gunawan, Bunian Leo, dan Andreas Sulaiman banyak kejanggalan kejanggalan. Menurut pembicara FMPH dan FMHJ, kejanggalan itu terlihat dari adanya keberpihakan maupun diskriminasi hukum. Dengan adanya laporan The Tiau Hok alias Ahok, yang melaporkan adanya perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan Candra Guna wan, Bunian Leo dan Andreas Sulaiman, tapi aparat penegak hukum selaku penerima laporan enggan, takut

ini tidak benar sama sekali bahwa semua kegiatan sudah dilakukan sesuai prosedur, kegiatan yang dipihak ketigakan telah dilaksanakan sesuai Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pela ksanaan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. Berkembangnya opini bahwa rehab Rumah Dinas Wa likota Jakart a Selat an tahun anggaran 2009, 2010 dimana kontraktor pelaksana adalah Saudara (kerabat) dari Walikota itu tidak benar, perlu kami jelaskan bahwa pada tahun anggaran 2008 terdapat biaya pemeliharaan Rumah Dinas Walikota Rp 434.508.433,- . Set elah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT. HEXADAYA PUTRA SEJATI namun setelah pelaksanaan ternyata ditemukan do kumen ( SBU) da ri Penyedia Jasa tersebut palsu sehingga terhadap penyedia barang jasa tersebut terjadi pemutusan kontrak sepihak dan anggaran tersebut tidak dibaya rka n at au direalisasikan dan dikembalikan ke Kas Daerah. Atas perhatian saudara saya ucapkan terima kasih.

Adapun surat jawaban konfirmasi tersebut dibuat tembusannya kepada: Walikota Ja karta Selata n, Inspektur Pembantu Kota Adm J akarta Selat an, Asisten Perekonomian dan Administrasi Seko Adm Jakarta Selatan. Ketika dikonfirmasi apaka h Syamsuddin Noo r menget ahui denga n jela s indika si ko rupsi Sya hrul Effendi, karena saat indikasi ko rupsi tersebut t erja di, Syamsuddin Noo r belum menjabat Seko Jaksel, Syamsuddin Noor sedang berada di luar kantor. Saat Manga ra Pardede dikonfirmasi untuk pemberiatan berimbang juga belum bersedia memberikan komentar. Di lain sisi, saat indikasi “bo rok warisan” tersebut dikonfirmasi secara tertulis kepada Deputi Gubernur dengan tembusan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Syahrul Effendi juga belum bersedia memberikan komentar. Sedang Syamsudin Noor yang sekarang menjabat Wakil Walikota Jaksel ketika dikonfirmasi sedang acara rapat. (Polman/ Minggus/W. Hutagalung)

KANTOR BERITA RBN Membutuhkan:

1. Kepala Perwakilan 2. Kepala Biro 3. Wartawan-Wartawati

Korupsi 5 EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Sestama & Irtama BPN RI Diminta Untuk Menuntaskan

Kinerja Ir. Alim Bastian Diduga “Bobrok” Kota Tangerang, Kantor Berita RBN Akibat kinerja Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang diduga “bobrok” dan arogan, Inspektur Utama (Irtama) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia diminta untuk sege ra tuntaskan indikasi kebobrokan kinerja Ir. Alim Bastian selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, supaya terciptanya pelayanan masyarakat yang profesional di bidang sertifikasi tanah di Kota Tangerang, dan semakin terwujudnya administrasi pertanahan untuk legalitas tanah sesuai dengan visi misi UUPA (Undang Undang Pokok Agraria) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai sendi sendi pertanahan Bumi Pertiwi Indonesia. Sekretaris Utama (Sestama) BPN RI juga diharapkan turun tangan untuk lakukan pengkajian maupun cek dan recek ke lapangan tentang kinerja Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan Kota Tangerang yang diduga arogan dan pilih kasih, maupun untuk segera “pencopotan” Ir. Alim Bastian selaku Kakantor bila sudah layak untuk ditindak tegas, disebabkan Kakantor “doyan duit” dan terindikasi lakukan gratifikasi. Pasalnya, Kakan Pertanahan Kota Tangerang Ir. Alim Bastian terindikasi arogan serta gaya kepemimpinan “pilih kasih”, dan se ring ser ing otorite r, baik te rhadap urusan ekternal maupun dalam urusan internal, serta cara cara memberikan arahan kepada bawahan maupun c ar a me nindak bawahannya, ser ing keterlaluan dan kurang manusiawi. Salah satu contoh gaya menindak te rhadap bawahannya, bila ada pegawai yang te rlambat masuk kantor, walaupun hanya lima menit, pegawai tersebut dijemur di terik matahari seperti anak sekolahan. Pe gawai dipe rmalukan di depan umum. Akibatnya pegawai sering sakit dan menimbulkan rasa stres di dalam lingkungan kerja. “Memang… .. tujuannya demi penegakan aturan, tapi apa pada zaman re formasi ini masih ada pemimpin yang begini? Walaupun kami bawahan, kami juga kan… .. manusia. Tolong kami diperlakukan secara manusiawi. Sebenarnya kita takut untuk menyatakan hal seperti ini, karena dapat dikatakan membocorkan rahasia seorang atasan, tapi demi tujuan yang baik, mau tidak mau kita harus terbuka agar terciptanya pembenahan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, terlebih dengan adanya pembinaan dar i Sestama maupun penindakan dari Irtama. Tidak ada tujuan yang lain dalam hal ini kecuali untuk pembenahan dan berbenah diri yang diawali dari diri sendiri.” Hal tersebut disampaikan oleh sumber Kantor Berita RBN yang tidak be rse dia namanya ditulis dalam pemberitaan di Tangerang belum lama ini, dengan maksud dan tujuan supaya terciptanya pembenahan ke arah yang baik di lingkungan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, maupun dengan pengawasan dari BPN Pusat, agar pelayanan administrasi pertanahan di Kota Tangerang semakin profesional. Di lain sisi, sumber RBN yang lain dan juga tidak berkenan identitasnya dipublikasikan, tapi siap menjadi saksi di pengadilan bila dibutuhkan jika hak tolak wartawan harus dibuka se telah diputuskan ole h putusan hukum untuk dibuka, mengatakan, “Setiap pegawai di Kantor Pertanahan Kota Tanger ang yang ber agama muslim diwajibkan untuk sholat subuh di Mesjid Kantor Pertanahan Kota Tangerang setiap hari Jumat tanpa pilih kasih, yaitu wajib hukumnya terhadap pegawai. Tetapi dalam menindak bawahannya, Kakantor diduga pilih kasih karena lain aturannya terhadap pegawai si A, si B, si C dan pegawai lainnya. Bila pegawainya seseorang yang memiliki peran se bagai ibu rumah tangga, menjadi merepotkan pada setiap hari Jumat karena subuh sudah harus be rangkat dari r umah. Jadinya menelantarkan anak dan suami.” Sumber juga me ngatakan, “Apakah perintah Kakan Pertanahan

Kota Tangerang supaya pegawai BPN Kota Tangerang yang beragama Muslim wajib sholat subuh di Mesjid BPN Kota Tangerang pada setiap hari Jumat merupakan arahan atau perintah Kepala BPN RI atau Sestama BPN RI? Sangat dipertanyakan keberadaannya, kare na kantor pertanahan kota/ kabupaten yang lain setahu kita tidak begitu” imbuhnya. Sedangkan sumber RBN lain yang juga tidak mau namanya dibawa dalam pemberitaan, mengeluarkan isi hatinya yang paling dalam, mengutarakan, Ke pala Kantor Pertanahan Kota Tangerang diduga kurang mengerti tugas pokok dan fungsinya selaku kepala kantor, yang me ngakibatkan pe layanan masyarakat terindikasi “bobrok” dan penuh dengan calo yang berkeliaran karena gaya kepemimpinan Kepala Kantor seperti ada pembiaran kondisi demikian, dan tujuannya disinyalir untuk dapat delapan enam. Bila kita menjawab pertanyaan masyarakat sudah se jauh mana keberadaan berkasnya, perasaan kita menjadi serba serbi. Bila pertanyaan dijawab benar, jadi bisa dikatakan tidak menjaga nama baik atasan, tetapi bila kita jawab “bohong” demi menjaga nama baik atasan, kita menjadi merasa berdosa terhadap masyarakat kare na sudah membohongi masyar akat Tange rang. Padahal pelayanan pertanahan adalah pelayanan masyarakat untuk administrasi pertanahan masyarakat. Kepala kantor juga me mbuat suasana kerja menjadi kurang nyaman dan te rlalu se ring mar ah mar ah terhadap bawahannya. Kadang tidak ada angin dan tidak ada hujan, kita bisa kena semprot kemarahannya dan se ring menge luar kan ancaman terhadap bawahannya akan dipindahkan ke kantor pertanahan ke pelosok tanah air, seperti ucapannya yang sering kita dengar, “Apa kamu mau saya pindahkan dari sini ke kampung sana?” ujar sumber meniru ucapan kakantor. Sesuai dengan pantauan Kantor Berita R BN, salah seorang warga Tangerang yang juga kurang berkenan namanya dibawa dalam pembe ritaan membe rikan kome ntar , “Maksud dan tujuan pemajangan gambar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejajar dengan gambar Kepala BPN RI, Joyo Winoto dan gambar Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, seperti menunjukkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang juga sejajar haknya dalam selaku pengambil keputusan, agar kepala kantor kelihatan hebat dan wah dalam pandangan yang melihat pajangan gambar tersebut. Diduga maksudnya supaya masyarakat tahu bahwa kakantor adalah orang dekatnya SBY dan Joyo Winoto, dan dalam hal ini diminta Sestama dan Irtama BPN RI lakukan pengkajian terhadap pemasangan gambar gambar itu, apakah hal itu merupakan arahan dari BPN Pusat atau tidak” imbuhnya. Pada situasi dan kondisi berbeda, seorang narasumber RBN yang juga tidak bersedia namanya ditulis dalam berita, mengutarakan, “Berkas urusan sertifikat ditumpuk di meja kakantor. Berkas juga lama ditanda tangani oleh kakantor. Bisa berbulan bulan berkas di ruangannya. Notaris yang mau mengurus sertifikat kliennya dipersulit bila tidak ada setorannya. Itupun harus menghadap sendiri kepada kepala kantor secara langsung. Seperti bukan kantor pertanahan saja kondisinya, tapi menjadi mirip dengan kantor biro jasa, dimana setiap jasa yang dilakukan harus dibayar secara dua tarif. Satu tarif resmi dan satu lagi tarif pribadi. Kakantor diduga rakus terhadap yang namanya duit, dan semua urusan harus mendapatkan duit. Tanda tangannya selaku kepala kantor memiliki harga yang tinggi” ujarnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke pada Kantor Per tanahan Kota Tangerang, Ir. Alim Bastian sangat sulit untuk dite mui dan surat konfirmasi yang dikirimkan secara te rtulis juga belum dijawab oleh Kakantor sampai ber ita ini diturunkan. (TIM TIGA)

Kinerja Sudin P2B Jaksel Terindikasi “Bobrok”

Dinas P2B DKI Terkesan Menutup Mata Terhadap Pelanggaran Bangunan Jakarta, Kantor Berita RBN Kinerja Suku Dinas (Sudin) Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Selatan (Jaksel) terindikasi “bobrok” dan akibatnya Dinas P2B DKI Jakarta terkesan menutup mata terhadap pelanggaran bangunan. Walaupun bangunan tersebut terindikasi melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 7 Tahun 2010 namun proses pembangunan dari bangunan dapat berlangsung terus menerus. Berawal dar i surat konfir masi Kantor Berita RBN No. 807/Kf-RBN/ 2012 tentang bangunan di Komplek Simprug Golf Ke lurahan Gr ogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana surat konfirmasi tersebut ditolak oleh pamdal Kasudin P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan bernama Lukman, dengan alasan setiap surat konfirmasi harus me lampir kan fotokopi KTP pengantar surat, dan aturan tersebut adalah perintah dari Kasudin P2B Kota Administr asi Jakarta Selatan pada tanggal 9 April 2012 lalu. Setelah fotokopi KTP dilampirkan, baru surat konfirmasi tersebut diterima oleh staf tata usaha bernama Dewi. Sewaktu dikonfirmasi terkait fotokopi KTP ter sebut, Ibu Dewi mengatakan bahwa perintah untuk melampirkan fotokopi KTP adalah merupakan arahan dari Kepala Tata Usaha Sudin P2B Kota Administrasi

Bangunan Rumah Deret di Komplek Simprug Golf Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ada bangunan 15 unit dengan ijin rumah tinggal tetapi dibangun ruko tiga lantai (foto: Deo)

Jaksel, sedangkan menurut pamdal bernama Lukman bahwa hal tersebut merupakan perintah Kasudin. Ketika surat konfirmasi yang telah dikirimkan ke Kasudin P2B Kota Administrasi Jaksel ditindaklanjuti, menurut pamdal bahwa surat konfirmasi tersebut sudah dijawab ke Kepala Dinas P2B DKI Jakarta di Jatibaru sesuai pesan dari salah satu staf Tata Usaha Sudin P2B Jaksel bernama Holi. Surat konfirmasi dikirimkan oleh Kantor Berita RBN ke Kasudin P2B

Jaksel, tetapi menurut Holi hal tersebut sudah dijawab ke Kepala Dinas P2B DKI Jakarta di Jatibaru. Setelah ditindaklanjuti kepada Dinas P2B DKI, Kepala Dinas P2B DKI Jakarta, membuat disposisi ke bagian kepegawaian di Dinas P2B DKI Jakarta di Jatibaru. Setelah surat konfirmasi ditindaklanjuti ke bagian kepegawaian, salah satu staf Bagian Kepegawaian bernama Agung mengatakan bahwa meminta fotokopi KTP diperbolehkan menurut Pusat Pengelolaan In-

formasi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketika ditanyakan kepada Agung dasar hukum yang memperbolehkan meminta fotokopi KTP tersebut, menurut Agung bahwa aturan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 dan ketika Peraturan tersebut ditelaah pasal demi pasal dan dicari apa yang dimaksud oleh Agung, jadinya menimbulkan hal yang layak untuk dipe rtanyakan kembali. (Polman/Deo)

Bangunan Industri Farmasi Tunggal Group di Jl. A. Yani No 7 Jakarta Timur yang diduga melanggar Perda DKI Jakarta (Foto: ist).

Dewan Pimpinan Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP KEWADI)

Keluarga Besar Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS

Sekretariat: Jl. Balap Sepeda IV No. 22 Rawamangun Jakarta

Surat Kabar-Tabloid-Media online

Mengucapkan:

Mengucapkan:

SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL SELAMAT HARI KEBANGKITAN NASIONAL (20 Mei 2012)

M. Suprapto, S.Sos Ketua Umum

(20 Mei 2012)

Laspen Sianturi Pemimpin Redaksi

Sambungan 6 EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Joyo Winoto Bersama Kakanwil Lampung ......................................................................................dari Hal. 01 si yang baik dengan prinsip prinsip dan kebijakan yang sesuai Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni UU Nomor 5 Tahun 1960. Sesuai dengan pantauan RBN, aksi ratusan masyarakat dari 3 kampung di Kabupaten Lampung Tengah yaitu Kampung Sendang Ayu, Kampung Pa dangra tu dan Ka mpung Surabaya merasa tidak puas atas sengketa lahan mereka serta merasa kebijakan pejabat pertanahan kurang pro terhadap kebenaran, akibatnya masyarakat menuntut keadilan terhadap Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung. Mereka membuat a ksi menduduki pelataran sekitar komplek Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung dengan mendirikan tenda sejak 20 Maret 2012 lalu, dimana area tersebut berhada pan langsung dengan kantor DPRD Kota Bandar Lampung.  Maksud dan tujuannya supaya anggota Dewan dapat melihat langsung penderitaan masyarakat. Tidak hanya para kaum lelaki tua muda, tetapi para wanita serta anak anak juga ikut dalam berbagai aksi orasi tersebut. Umumnya mereka berasal dari kaum petani yang menuntut legalisasi soal hak kepemilikan lahan mereka karena sedang sengketa ataupun konflik dengan PT Sahang (PT SBL). Aksi demo terhadap Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung tersebut didukung oleh berbagai pihak, baik dari gerakan kesatuan mahasiswa juga masyarakat simpa tisa n da ri berba ga i penjuru, dan selain itu diback up sepenuhnya oleh  Komite Pimpinan Wilayah Parta i Ra kyat Demokra tik (KPWPRD) Lampung. Saat ditemui secara terpisah, Rahmad selaku Koordinator Umum KPWPRD mema pa rkan kronologi delik

perta na ha n. Sebagai a wa l munculnya konflik a dalah ada nya perampasa n pa ksa tanah milik masyarakat sepanjang tahun 1970 sampai era 1980 lalu, dimana tanah t ersebut merupa ka n milik warga 475 KK, tetapi tanah t ersebut diklaim oleh PT Sahang dengan taktik pola sewa tanpa perjanjian apapun. Sewa tersebut senilai Rp 2 50 0/ha unt uk 2 5 ta hun dengan dipotong pajak. Hal itu berlangsung sampai tahun 1995. Kemudian, surat izin membuka lahan termasuk surat t anah yang didaftarkan kepada kepala desa diduga diperoleh dengan merampas paksa dari tangan penduduk. Sedangkan masyarakat yang melawan masih memiliki do kumen sebagai bukti kepemilikan tanahnya. Selanjutnya, tahun 1995 masyarakat meminta kembali hak tanahnya tetapi tidak diberikan oleh PT Sahang. Barulah kemudian tahun 1998 para pemilik tanah mengadukan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah beserta instansi terkait agar tanah tersebut bisa kembali, namun hal itu tidak dapat terealisasi. Sedangkan pajak tanah tersebut dibayar oleh warga sepanjang tahun 1985 hingga 2006. Tetapi pada tahun 2000 masyarakat mendapat informasi bahwa tanah tersebut diperjua lbelikan kepada pihak lain seluas lebih dari 65 Ha. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Polres Lampung Tengah, tanah dengan legalitas HGU tersebut dijual kepada PT La mbang Sawit Perkasa (G rup La mbang Jaya). Belakangan diketahui dokumen yang dipakai oleh PT Sahang untuk mendapatkan HGU adalah dengan cara memalsuka n ta ndat anga n warga. Adapun luas tanah

yang tertera di HGU yang diperjualbelikan dan sertifikat diterbitkan BPN RI adalah seluas 238,0630 Ha.  Untuk memperkuat strateginya, PT Sahang kembali menggulirkan permainan manuver intimidasi terhadap masyarakat dengan membent uk Pamswakarsa. Selain itu PT Sahang juga tidak melaksanakan usahanya sesuai dengan ijin HGU maupun peruntukkan sesuai HGU. Adapun ijin peruntukan adala h untuk menanam rempah rempa h. Tetapi PT Sahang lakukan penanaman holtikultura dan komoditas sawit. Walaupun ijin usaha untuk budidaya (IUP-B) PT Sahang sudah dicabut, namun perusahaan tersebut masih melakukan aktivitasnya. PT Sahang  diduga melanggar UU Perkebunan No 18/2007 pasal 46 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1. Sedangkan pihak Pemkab Lampung Tengah memberikan alasa n kepa da masyarakat bahwa tanah tersebut belum dikembalikan kepada masyarakat  karena BPN RI belum mengeluarkan surat keputusan bahwa tanah tersebut kembali menjadi milik negara, dan diserahkan kepada Pemkab  menjadi objek Land Reform, sesuai dengan surat Bupa ti Lampung Tenga h ta ngga l 17 J anua ri 2 01 2 No mor 59 0/0 066 /03 /20 12 perihal penerbitan keputusan Kepa la BPN RI tent ang Penetapan eks HGU PT Sahang Bandar Lampung sebagai tanah yang dikuasai Negara (Tanah Negara). PRD sendiri mendampingi masyarakat ketiga kampung ini dengan mengusung aspirasi melalui 3 substansi. Yaitu soal untuk tidak diperpanjangnya HGU. Kemudian, ta na h tersebut dikemba likannya dengan segera.. Yang ketiga adalah pola pengembalian dengan cara diaktif-

kannya Panitia Land Reform merujuk terbitnya surat nomor 4 0 3 1 /2 5 . 2 .6 0 0 /x/2 0 1 1 tertanggal 26 oktober 2011 oleh BPN RI kepada Bupati Lampung Tenga h periha l penjelasan kriteria dan bentuk penyelesaian kasus tanah eks HGU PT Sa ha ng Banda r Lampung. Dalam isi suratnya, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi La mpung, Drs. Syafriman, SH, M.Hum 09 April 2012 kepada Gubernur Lampung, mengatakan, Menindak lanjuti Surat Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanggal 29 Maret 25012 No. 1082/25.2-500/III/ 2012 perihal yang sama dengan pokok surat diatas, yang ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah tembusannya pada Gubernur dan dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: Bahwa Tanah Bekas HGU No. 1/Lampung Tengah dapat dikategorikan tidak termasuk objek Penertiban Tanah Terlantar berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010, agar penanganan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, diharapkan agar penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sehubungan hal tersebut Pemerinta h Provinsi La mpung perlu membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait dijajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta melibatkan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Kami juga informasikan kepada Bapak, mulai tanggal 20 Maret 2012 sampai saat ini demonstrasi yang menamakan masya ra ka t ka mpung Sendang Ayu, Surabaya, Padang Ratu yang didampingi oleh Partai Rakyat Demokratik

Demi Keadilan ...................................................................................................................................dari Hal. 01 capkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dalam mengambil keputusan, diawali dengan ucapan demi keadilan. Kemungkinan hal itulah yang membuat hakim sebagai wakil Tuhan. Dengan predikat tertinggi yang disandang sebagai wakil Tuhan, namun yang menjadi pertanyaan, ketiga seorang hakim Yang Mulia serta wakil Tuhan dalam pertimbangan untuk mengambil keputusan yang diawali dengan sebuta “Demi Keadilan”, kepada siapa keadilan itu diberikan? Apakah diberikan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara ya ng bertujuan sama mencari keadilan, atau keadilan itu diberikan hanya kepada sepihak, atau keadilan itu diberikan kepada kedua belah pihak pencari keadilan? Meskipun keadilan yang diberikan tanpa mencerminkan keadilan. Yang menjadi pertanyaan

lagi, pernahkah hakim yang menyandang gelar Yang Mulia serta wakil Tuhan menyadari keputusan yang diberikan kepada penca ri keadilan dengan didasari sebutan Demi Keadilan? Berdampak menambah penderitaan si penerima keadilan. Karena keadilan yang diberikan tidak sesungguhnya lahir dari sebutan Demi Keadilan untuk memenuhi azas mengedepankan kepentingan kepastian hukum. Kenapa keputusan yang didasari Demi Keadilan berdampak menambah penderitaa dan kesengsaraan bagi si penerima. Karena sebutan Demi Keadilan hanya dijadikan sebagai salah satu alat menjembatani agar terwujudnya suatu kepentingan yang telah dirancang sejak awal dengan berlindung dibalik sebutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar kandungan kepentingan pribadi sedikit tertutupi.

Hal itu pun terlihat dalam penanganan sebuah perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dengan terdakwa bernama Nana Wijaya pada beberapa waktu lalu. Hakim I. Gede Komang Adinatha, S.H., yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana penggelapan tersebut, menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Nana Wijaya. Sebelum membacakan ama r putusa nnya , Ha kim I Gede Komang Adinatha, S.H., pa da a wa l pembukaa n sidang mengucapkan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sidang dibuka dan terbuka untuk umum”. Hakim I. Gede tidak lagi mempertanyakan kesehatan terdakwa, karena terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan. Hakim menganggap kalau terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu mengikuti persidangan untuk mendengarkan

pembacaan putusan hakim. Dalam amar putusannya, setelah mengatakan pertimbangan pertimbangan dan demi keadilan, serta menyatakan bahwa terdakwa Nana Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbua ta n tindak pidana penggelapan. Oleh ka rena tidak terbukti bersalah, terdakwa Nana Wijaya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum maupun dari dakwaan J asa, serta dipulihka n nama baik dan martabatnya dan biaya perkara yang timbul selama persidangan dibebankan kepada negara. Sedang sebelumnya oleh Jaksa Harold Marison, S.H., dari Kejaksaan Negeri Jakarta Uta ra dalam dakwa annya mempersalahkan terdakwa Nana Wijaya melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 371 KUHP. Karena perbuat an terdakwa pihak

Jamintel Kejagung Diminta .................................................................................................................dari Hal. 01 Diduga ke tua lelang dan kuasa pe ngguna anggaran sudah diintervensi oleh Kepala BPN RI terkait perusahaan yang menjadi pemenang te nder , akibatnya walaupun penawaran sudah secara LPSE (layanan penawaran sistim elektronik), namun gaya permainan perebutan proyek terindikasi masih menggunakan “cara lama” alias “setor dan menyetor’ supaya bisa menjadi pemenang tender ser ta disinyalir telah terjadi monopoli. Pe ngumuman pe me nang tender juga berubah berubah saat dilihat sec ar a online , akibatnya kine rja panitia

terindikasi kurang profesional dan diduga sarat dengan berbagai kepentingan dan berbagai intervensi. Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern Lokasi I Kate gori Jasa Konsultansi Agency BPN-RI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 8.718.017.200,00 HPS Rp 8.717.975.000,00 Nama Pemenang PT. Bennatin Surya Cipta Alamat Jalan Raya Pasar Minggu km 18 Jakarta Selatan Har ga Penawar an Rp 7.809.702.395 diduga sarat de ngan kor upsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sedangkan pelelangan pekerjaan Jasa Konsultasi Pembangunan Manajemen Arsip Mode rn (Lokasi II) S atke r Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI dengan Pagu Rp 7. 687. 229. 200, 00 HPS R p 7.687.187.000 Nama Pemenang PADMADUTA CIPTA Alamat Jl. Batan No. 32C, Lebak Bulus Har ga Penawar an Rp 7.005.338.175 juga diduga pemenang tendernya sudah diplot terlebih dahulu, tandasnya. Terjadinya indikasi panitia lelang langgar Perpres 54/2010 pada le lang peker jaan Jasa Konsultansi Pe mbangunan Manajemen Arsip Moder n

(Lokasi III) Kate gori Jasa Konsultansi Agency BPN RI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 13. 989. 860. 200, 00 HPS R p 13.989.818.000,00 dengan nama pemenang PT. PRANATA POLA CIPTA Alamat Jl. Samali No. 79 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan Harga Penawaran Rp 12.816.635.986 juga terindikasi pemenang sudah diatur sedemikian rupa. Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi IV) Kategori Jasa Konsultansi Agency BPN RI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp

(PRD) masih berlangsung di kantor Wilayah Badan Pertana ha n Na sional Pro vinsi Lampung. Demikian untuk menjadi maklum, tandasnya dalam surat. Sedangkan Suwandi selaku Plt. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 29 Maret 2012 kepada Bupati Lampung menyebutkan, “Setelah dilakukan pengkajian terhadap masalah sebagaimana perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa Tanah Negara Bekas HGU No. 1/ Lampung Tengah dapat dikategorikan tidak termasuk objek Penertiban Tanah Terlanta r berdasarka n Pa sa l 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiba n da n Pendayagunaa n Tanah Terlantar, dengan pertimbanga n ba hwa ta na h tersebut masih diusahakan, dipergunakan atau dimanfaatkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan tentang Ijin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) No. 52 2/01 /D.4 /BU/200 9 tentang tanggal 26 Juni 2009 dan sesuai laporan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi lampung tanggal 25 Februari 2011 No. 7 96 /1 8- 18 /II/20 11 , penggunaan lahan sawit seluas 183,40 Ha, penggarapan ma syaraka t seluas wh 4 40568954,6 Ha.” Agar penanganan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka dengan ini kami harapkan agar penanganannya dilaksanakan oleh Pemerinta h Provinsi Lampung. Sehubungan denga n ha l tersebut kiranya Pemerintah Provinsi Lampung membentuk Tim dengan melibatkan inst ansi t erka it di ja ja ra n Pemerinta h Provinsi La mpung, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, serta mel-

ibatkan Kantor Wilayah BPN Pro vinsi La mpung da n Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah. Untuk mempermudah komunikasi, dengan ini kami menunjuk Saudara Siswantoro, SH, MH, Kepala Sub Direktotat Konflik Kelompok Masyarakat, Direktorat Konflik Pertanahan BPN RI. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih, tandasnya. Sedangkan isi dari KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENG AH NOMOR: 44 / KPTS/D.5/2012 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (IUP-B) PT. SAHANG BANDAR LAMPUNG NOMOR: 522/01/D.4/BU/ 20 09 BUPATI LAMPUNG TENGAH Menimbang: bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 2/G /2011/PTUN- BL, tanggal 27 April 2011 yang memerintahkan kepada Tergugat berdasarkan kewenangan yang ada padanya untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pencabutan Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Nomor: 522/01/D.4/ BU/20 09 , ta ngga l 26 J uni 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 114/B/2011/ PT.TUN-MDN, ta ngga l 15 Sept ember 20 11 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 2/G/ 2011/PTUN-BL, tanggal 27 April 2011 dipandang perlu mencabut Izin Usaha Perkebunan Usaha Budidaya (IUPB) PT. Sahang Bandar Lampung Nomor: 52 2/01 /D.4 / BU/20 09 , ta ngga l 26 J uni 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. “Mengingat:1. UndangUnda ng Nomor 2 8 Ta hun 1959 tentang Penetapan Un-

dang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selat an sebagai undang- unda ng; 2. Undang- Unda ng Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 3. UndangUnda ng Nomor 3 2 Ta hun 2004 tentang Pemerintahan Da era h sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denga n Unda ng-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka n Perat ura n Perundangundangan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah; 6. Peratura n Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenanga n Pemerint ah Daera h Kabupaten Lampung Tengah; Memperhatikan: 1.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 114/B/2011/PT.TUN-MDN 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 2/G/20 11 / PTUN-BL MEMUTUSKAN Menetapkan: KESATU: Mencabut Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) Nomor: 522/01/D.4/BU/2009 yang diberika n kepa da : Nama: WINARTA Ja batan: Direktur PT. Sahang Bandar Lampung Alamat: Jl. Raya Hajimena No. 14 Lampung Sela ta n Lo ka si: Ka mpung Surabaya dan Sendang Ayu, Keca ma ta n Pa da ng Rat u Luas: 238 Hektar Komoditi: Kelapa Sawit. KEDUA: Keputusan ini muali berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gunung Sugih Pada tanggal 17 Januari 2012 Bupati lampung Tengah, Apairin” tandas SK. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto sangat sulit untuk ditemui. (Chandra M/Minggus)

CV. Mulia Jaya Sejahtera, Ujang Suhendar, Jamsone Jaya, dan Sanjaya, serta 24 orang penyewa kio s menderit a kerugian sebesar lebih kurang Rp 5 miliar. Sehingga Harold Ma rison menilai terdakwa Nana Wijaya terbukti bersalah sebagaimana diatur dan dianca m da la m pa sa l 37 4 KUHP. Sehingga Jaksa Harold Marison, S.H., dalam tuntuta nnya kepada Ma jelis Hakim Pimpinan I. Gede Komang Adinatha, S.H., meminta agar terdakwa Nana Wijaya dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun enam bulan serta meminta agar terhadap terdakwa Nana Wijaya dilakukan penahanan. Atas putusan hakim I. Gede Komang Adinatha yang membebaskan terdakwa Nana Wijaya, mendapat protes kera s da ri pengunjung sidang, yang sekaligus menghimbau Pihak Komisi Yudisial (KY) dan Pihak Mahkamah Agung (MA) memeriksa Hakim I. Gede Komang Adinatha

terkait vonis bebas yang dijatuhkan. Karena pengunjung sidang menilai vonis yang dida hului denga n ungkapan “Demi Keadilan” justru tidak mencerminkan keadilan. Selain mementa hkan t untuta n dan dakwaan Jaksa, Hakim I. Gede Komang juga membuyarkan harapan para korban untuk mendapatkan uangnya kembali. Vonis I. Gede Komang juga berdampak menamba h penderit aa n da n kesengsa ra an bagi piha k korban yang berjumlah sekitar 28 Kepala Keluarga. Selain menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa Nana Wijaya, I. Gede Komang Adinatha, dalam perkara lain juga menjatuhkan vonis hukuman percobaan terhadap terdakwa Oei Lusiana, salah satu pemimpin Bank Swasta yang melakukan tindak pidana penipua n penggela pa n uang nasabah sebesar Rp 15 miliar. Dalam amar putusannya hakim I. Gede Komang menya ta kan terda kwa Oei

Lusiana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana penipua n da n penggela pa n uang nasabah. Sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Taupan Zakaria dan Siswandono dalam tuntutannya kepada Majelis Hakim Pimpinan I. Gede Komang Adinatha, meminta agar terdakwa Oei Lusiana dijat uhi hukuma n penjara selama enam tahun penjara. Atas putusan I Gede Komang yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Nana Wijaya dan vonis percobaan terhadap Oei Lusiana, selain menambah penderitaan dan kesengsaraa n terhadap para korban, putusan itu juga menambah volume pekerjaan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang harus mengajukan kasasi atas putusan terhadap terdakwa Nana Wijaya dan mengajukan banding atas putusan terhadap terdakwa Oei Lusiana tersebut. (Wit man Hutagalung)

3.542.858.200,00 HPS Rp 3.542.815.000,00 Nama Pemenang PT. BAHANA NUSANTARA Alamat JL. KEMAJUAN NO. 34 PETUKANGAN SELATAN Harga Penawaran Rp 3.233.412.600 sangat dipertanyakan terkait dugaan sarat dengan pengaturan terlebih dahulu, imbuhnya. “Dugaan pemenang tender sudah diatur terlebih dahulu juga dilakukan terhadap Lelang Peker jaan Jasa Konsultansi Pembangunan Manajemen Arsip Modern (Lokasi V) Kategori Jasa Konsultansi Agency BPNRI Satker Kantor Pusat Badan Pertanahan Nasional RI Pagu Rp 7. 687. 229. 200, 00 HPS R p 7.687.187.000,00 Nama Peme-

nang PADMADUTA C IPTA Alamat Jl. Batan No. 32C, Lebak Bulus Harga Pe nawaran Rp 7.005.338.175” serunya. Sumber juga mengatakan, pemenang tender terindikasi bermain “monopoli” dari pekerjaan tersebut, karena nama badan usaha berbeda tetapi pemain indikasi mafia proyeknya adalah satu orang dan setelah pemenang ditelusuri, bidang usahanya juga kurang sesuai dengan bidang tende r yang diikuti, tetapi terkesan seolah dipaksakan menjadi pemenang. Akibatnya, pemenang tender dapat berubah ubah. Terjadinya antara Panitia, Pejabat Pembuat Komitmen,

Kuasa Pengguna Anggaran dan kontraktor pemenang tender yang terindikasi “sekongkol” untuk merugikan Negara serta diduga melanggar Undang Undang No 31/Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/tahun 2001 tentang tipikor, yaitu “untuk melakukan atau tidak melakukan” disebabkan dugaan intervensi Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI perlu dituntaskan dengan penyelidikan demi terciptanya supremasi hukum di Jajaran BPN RI, katanya. Ke tika hal ter se but dikonfirmasi kepada Ke pala BPN RI, Joyo Winoto kurang berminat untuk memberikan komentar. (Minggus/Deo)

Pertanahan 7 EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Selama SBY Masih Presiden .............................................................................................................dari Hal. 01 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) supaya Joyo Winoto dapat menjaga “etika jabatan” sela ku pejabat negara da n pejabat publik. Pasalnya, sesuai pengakuan Joyo Winoto kepada Deputi V BPN dan Ruhut Sitompul, “Selama SBY masih Presiden, saya tidak akan diganti”. Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI juga takut kepada Probosoetedjo (PT Buana Estate). Ketika PT Genta Prana bersama Ruhut Sito mpul, SH dat ang menghadap Joyo Winoto di Kantor BPN RI untuk memohon supaya putusan MA yang sudah berkekuata n hukum tetap tersebut dilaksanakan, maka Joyo Winoto memberi jawaban yang sangat mengharukan, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosoetedjo” Hal tersebut disampaikan sumber RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini memberikan komentar terkait pertanahan. “Patut diduga Joyo Winoto takut kepada Probosoetedjo, karena Joyo Winoto sejak semula turut serta merencanakan supaya penyelesaian penguasaan garapan masyarakat terkait tanah Hambalang Bogo r diselesaikan dengan cara tidak perlu membayar gant i rugi ga ra pa n t a na h kepa da masyarakya t ya ng nila inya dit a ksir Rp. 2 .1 1 7 .5 0 0 .0 0 0 . 0 0 0,- (dua rat us sebela s miliar t ujuh ratus lima puluh juta rupiah). Hal itu dari perhit unga n 2.117.500 m2 x Rp.100.000,-/ m2. Tet a pi penyelesa ia n supaya dilaksanakan dengan cara mema sukkan para penggarap ke penjara dan hal tersebut dapat dikatakan berhasil, yaitu masyarakat Hamba la ng empat o ra ng masuk penja ra sesua i putusan PN Cibinong No. 207/Pid.B/PnCbn dan 207/ Pid.B/PnCbn t anggal 12-62007” ujar sumber. Selain itu, Joyo Winoto, PhD selaku BPN RI juga terindikasi “cuek bebek” terhadap surat Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara terkait arahan Presiden Republik Indonesia, serta Joyo Winoto

disinya lir kura ng menja ga nama baik dan nama besar SBY selaku atasan langsung dari Joyo Winoto. Dalam hal ini, Presiden SBY diharapkan untuk melakukan pengkajian terhadap keberadaa n Jo yo Winoto, apakah masih layak dipertahankan selaku Kepala BPN RI. Selain “cuek bebek” terhada p arahan Presiden RI, pengakuan Joyo Winoto juga terindikasi “aneh bin aneh” karena pernyataannya serta kebijakan maupun keputusan yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI bert olak bela ka ng dengan arahan Presiden. Adapun arahan SBY sesuai isi surat yang disampaikan secara tertulis oleh Sudi Silalahi selaku Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan kop surat MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA kepa da Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI agar hukum tetap ditegakkan, namun sampai berita ini diturunkan, Joyo Winoto disinyalir kurang menghormati arahan Presiden tersebut, karena Joyo Winoto belum bersedia menerbitkan SK terkait penerbitan Sertifikat Hak G una Ba ngunan a ta s nama PT Genta Prana tetapi malah tanahnya menjadi status quo. Dan surat pemba ta la n yang diterbitkan untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat Sura t Keputusan (SK) pembatalan yang dapat dika takan “jauh panggang dari api” karena status tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Padahal berdasarkan penetapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana Kepala BPN RI dan Kepala Ka ntor Pertana han Bogor telah dihukum untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT Genta Prana, tetapi Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membuat SK Pembatalan yang akibatnya

tanah PT Genta Prana menjadi status quo. Isi Putusan Ha kim da ri Mahka ma h Agung RI juga seperti “dicuek bebek”. Apa karena Joyo Winoto mantan Dosen dari SBY, sehingga arahan Presiden tak diindahkan, namun demikian pejabat yang bersangkutan “belum dicopot” walau kurang menghormasti hukum, sa ngat diperta nyakan a pa sebenarnya yang sedang terjadi di negeri ini. Kenapa putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap belum dapat dijalankan oleh Jo yo Winot o sebagaima na mestinya. Dalam hal ini diminta ketegasan SBY selaku Presiden RI agar menindak tegas jajarannya atau pejabat perta na ha n ya ng kurang menghormati hukum. Untuk terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta semakin nyatanya aplikasi dan pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria bahwa bumi, air, udara adalah milik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan serta dikelola demi keadilan dan kesejahteraan ra kyat , ketega sa n Ka po lri Timur Pradopo selaku figur harapan yang dicintai masyarakat sangat dinantikan, supaya penyelidikan terhadap indika si penya la hgunaa n jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) terkait Tanah Hambalang Bogor dan indikasi korupsinya dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku ta npa pilih kasih. Joyo Winoto selaku pejabat penyelenggara Negara dan pejabat publik yang mengemba n t uga s dan seharusnya setia kepada Negara dipertanyakan kinerjanya maupun kesetiaannya terhadap Bumi Persa da Indonesia , karena kurang menghormati hukum dan SK yang diterbitkan Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI terindikasi kurang profesional dan diduga salahgunakan jabatan. Pasalnya, Joyo Winoto diduga kurang menghormati

hukum t erka it denga n keberadaan delik pertanahan Ha mbalang Ka bupa ten Bo go r sert a terindikasi salahgunakan jabatan selaku Kepa la BPN RI. Demi tercipta nya supremasi hukum di bidang pert anahan, Ma bes Po lri dimint a la kuka n penyelidikan terhadap indikasi tersebut dan Kejaksaan Agung selaku pengacara Negara “layak” turun tangan unt uk lakukan penelit ia n terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi serta penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh Joyo Winot o sela ma menja ba t kepala badan terkait SK yang diterbitkan terindikasi sarat dengan pelanggaran. Disebabka n penerbit an dan pembatalan Surat Keputusan (SK) terhadap Tanah Hambalang Kabupaten Bogor diduga terjadi penyalahguna an jabat an o leh Jo yo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto dilaporkan kepada Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di Bumi Persada Indo nesia, khususnya di instansi pertanahan. Dalam isi suratnya kepada Kepala Kepolisian Republik Indo nesia ( Kapo lri) , sumber mengatakan, sesuai denga n sura t PT G ent a Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011 perihal po ko k sura t, dan sura t tersebut telah berada pada KANIT II PIDKOR BARESKRIM unt uk dila kukan penyelidikan terkait dugaan salahgunakan jabatan oleh Joyo Winoto. Sumber juga memaparkan, Polisi tidak perlu lagi takut memeriksa Joyo Winoto selaku orang dekat Presiden RI, disebabka n Presiden sendiri telah memberi arahan kepada Jo yo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, dan Joyo Winoto harus melaksana ka n Put usan MA No . 482K/TUN/2007 tgl 20-022008 dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden RI, sesuai surat Menteri Sekreta ris

Negara RI No. 92/M.SesNeg/ D4-4/ PU10.01/05 /2011 tanggal 02 Mei 2011. Beberapa bukt i ba hwa Joyo Winoto, PhD telah melakukan tindak pidana korupsi UU RI No. 31 tahun 1999 yaitu dengan adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20- 02-2 008 J o No. 72/PK/ TUN/2008 tanggal 16 September 2009 yaitu membatalka n SK BPN No. 9 /HG U/ BPN ta ngga l 01 -0 6- 20 06 , yang diterbitkan oleh Joyo Winoto, PhD dengan menyalahgunakan wewenangnya, dan menghukum Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, serta diperintahkan untuk menerbitkan antara lain sertifikat HGB a ta s na ma PT Gent a Prana seluas 211, 75 ha. Akan tetapi hal tersebut tidak diinda hkan o leh Jo yo Winot o PhD. Ketua PTUN Jakarta juga telah mengeksekusi dan memerint ahka n Jo yo Winot o PhD selaku Kepala BPN RI untuk melaksanakan putusan MA t ersebut sebagaima na mestinya, karena suda h mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan PK Joyo Winoto sudah ditolak, namun demikian, putusan tersebut belum juga dilaksanakan oleh Joyo Winoto, PhD. Aryanto Sutadi ketika Deputi V BPN RI juga telah membua t ko nsep surat t enta ng pelaksanaan Putusan MA dimaksud, atas dasar perintah Ketua PTUN Jakarta dan atas pertimbangan teknis dan hukum dari Kepala Kantor Pert anahan Bogor serta dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, akan tetapi pelaksa na an put usan diduga digantung oleh Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI. “Saya telah bertugas di Kepolisian RI selama 32 tahun, seka ra ng sedang tertindas a ta s kesewena ngan dari Joyo Winoto, PhD. Kiranya tidaklah berlebihan apabila sa ya meminta t olong kepada Bapak KAPOLRI dan Staf untuk menindaklanjuti laporan saya No. 35/GP/IV/ 2011 tanggal 18-04-2011, atau sebagaimana mestinya yang terbaik menurut Bapak KAPOLRI dan Sta f” t anda s sumber dalam suratnya. Masih menurut sumber,

“Presiden SBY adalah Presiden pilihan rakyat, dan saya sendiri termasuk salah seorang dari masyarakat Indonesia yang menggantungkan masa depan terhadap pemerintahan SBY. Saya berharap supaya masa depan bangsa ini dapat terwujud sebagaima na mestinya, sesua i dengan cit a cita para pahla wa n kita unt uk t erwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di NKRI”. “Supaya tercipta nya supremasi hukum, maka Joyo Wino to saya la po rkan ke Mabes Polri dengan dugaan menyalahguna ka n ja ba ta n terkait dengan penerbita n Surat Keputusan (SK) Nomor 9 ya it u SK perpa njanga n HGU PT Buana Estate dan penerbitan SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 t erha da p SK Nomor 9 ” ujarnya. Sumber juga mengatakan, “Patut diduga bahwa Joyo Winoto, PhD selaku pejabat Negara yang menjabat Kepala BPN RI adalah individu yang tidak patuh hukum, bahkan “kebal hukum”. Tidak peduli terhadap arahan Bapak Presiden RI, apalagi terhadap surat Bapak Bupati Bogor.” Surat Ketua PTUN JKT juga tidak dilaksanakan, bahkan surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, dan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat, yang pada intinya memohon supaya putusan MA No 4 82K/ TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, juga tidak diperhatikan maupun didengar sebagai masukan yang baik. Sehingga sampai saat ini Kepala BPN RI belum menerbitkan SK BPN tentang penerbitan sertifikat HGB atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 m2, sesuai dengan apa yang dimaksud pada putusa n MA No 482K/TUN/2007 jo. 72 PK/ TUN/2009 yang sudah mempunyai kekua ta n hukum tetap. Disebut kebal hukum karena Ketua PTUN JKT sudah membuat surat kepada Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN RI, dan kepada Presiden RI ma upun kepada Ketua DPR RI yang pada intinya supaya Joyo Winoto, PhD melak-

sa na ka n putusa n MA No 482K/TUN/2007. Akan tetapi putusan tersebut belum dilaksa na ka n seba ga imana mestinya, antara lain belum menerbitkan SK penerbitan HGB an PT. Genta Prana atas tanah 2.117.500 m2. Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 116 ayat(6) UU No 51 tahun 2009, Presiden RI telah memberi arahan kepada Kepala Badan Pertana_han RI, akan tetapi tetap saja belum menerbitkan SK penerbitan sertifikat HGB atas tana h 2.11 7.500 m2 an PT. Genta Prana sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila Kepala BPN tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut, maka Presiden RI dapat memberi sanksi berupa hukuman sesuai pa sal 116 tersebut. Akan tetapi Joyo Winoto, PhD selaku kepala BPN, tetap saja tidak melaksanakan arahan Presiden RI tersebut sebagaimana mestinya. Joyo Winoto, PhD tidak merasa takut akan sanksi yang akan timbul dari Presiden. Mungkin karena Joyo Winoto mengetahui bahwa selama Susilo Bambang Yudhoyono masih Presiden RI, tidak akan mengganti Joyo Winoto selaku kepala BPN RI (sesuai kesaksian Joyo Winoto kepada Deputi V BPN). Patut diduga bahwa sesungguhnya Joyo Winoto takut kepada Proboso et edjo a da la h ka rena da na yang ditaksir ratusan milliar yang seharusnya dibayarkan kepada masyarakat sebagai ganti rugi garapan tanah rakyat, dan pat ut diduga juga bahwa dana tersebut t elah menga lir t erha da p Jo yo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI. Sehingga ma t i matian Joyo Winoto membela Probo soet edjo dan sampai tega ha tinya memasukkan ma sya raka t ke penjara , bahkan tidak takut lagi akan sanksi dari Presiden RI. Hal tersebut dapat diterima akal seha t , ka rena sa nksi da ri Presiden tidak seberapa dibanding kalau Joyo Winoto masuk penjara, apabila sampai ada laporan dari Probosoetedjo dengan laporan indikasi “suap menyuap” lirih sumber.

KESATU:Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepa la Badan Perta na ha n Na sional No mo r 9/HG U/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA:Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomo r 9/HG U/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estate a ta s ta na h sisa selua s 4.460.815 M2. KET IG A:Me mba t a l ka n Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, sura t ukur Nomor 7 /Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2 00 6 seba gian selua s 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.97 5 M2 a tas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa selua s 2.36 9.47 5 M2 a ta s nama PT. Buana Estate.

KEEMPAT:Menet apka n tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaa n sta tus quo sampai perkara perdata Nomo r 14 6/Pdt.G/20 09 / PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimba ng huruf “ g” , tela h memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: a . Mencat at bat alnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Bua na Esta te seba ga imana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha

Sertifikat “Aspal” Dijual Terhadap Kementerian Pertahanan Selaku pejabat publik yang seharusnya patuh terhadap undang undang yang mengatur ket erbukaa n inf orma si publik karena merupa ka n kebijakan publik, terlebih unt uk menja la nkan Undang Undang Pokok Agraria yaitu UU No. 5 Tahun 1960 sebagai sendi sendi dan awal pertanahan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno ketika itu, Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) diharapkan untuk dapat “sadar diri” terhadap sebab akibat penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait pertanahan yang terindikasi merugikan masyarakat Indonesia dan bahkan menimbulkan korba n jiwa, dan penerbitan SK juga terindikasi sarat gratifikasi maupun dugaan sa lahgunakan jabatannya. Disinyalir terjadi hal yang sangat unik yaitu tanah negara dibeli oleh negara dengan menggunakan uang negara, akibatnya PT Buana Estate mendapatkan hak atas tanah terindikasi “pilih kasih” dan diduga terjadi perkaya diri dan atau orang lain akibat penerbitan SK dan pembatalan SK. Dimana kedua SK tersebut dit anda tanga n oleh orang yang sama yaitu Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI.

Agar pemasalahan tanah Hambalang dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, keberanian penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat dinantikan, karena permasalahan indikasi korupsi tanah Hambalang yang membawa nama orang besar di NKRI seperti nama Nazarudin, Angelina So ndakh, Ana s Urba ningrum, maupun delik pertanahan antara PT Buana Estate dengan PT Genta Prana, lokasi tanahnya berdekatan dan asal tanahnya juga sama sama bekas hak dari perkebunan Ciderat i ya kni beka s HGU Nomor 1. Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme terhadap pemerinta ha n NKRI, Menteri Pertahanan Republik Indonesia (RI), Purnomo Yusgiantoro diminta untuk dapat menjelaskan kepada publik terkait keberadaan SK Pembatalan No 1/ Pbt/BPN RI/2011 yang membawa nama kementerian yang dipimpinnya, demi untuk menjaga nama baik Kementerian Pertahanan RI. Selain itu, akibat SK 1/ Pbt/BPN RI/2011 yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dalam menjalankan putusan hukum

yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, Joyo Winoto diduga lakukan salahgunakan jabatan dan perlu dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan demi terciptanya supremasi hukum di bidang pertanahan khususnya indika si salahguna ka n ja ba ta n oleh Joyo Winoto. Hal tersebut juga disampaikan sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan di Jakarta baru baru ini. Menurut sumber, SK Pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/201 1 oleh J oyo Wino to selaku Kepala BPN RI dilakuka n untuk menjalanka n putusan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 482 K/TUN/ 2007 tanggal 20 Februari 2008, yang menyatakan batal SK Joyo Winoto sebagai Kepala BPN RI untuk perpanjangan HGU kepada PT Buana Estate dengan SK Nomor 9/HGU/ BPN/2006. Dalam putusan tersebut juga disebutkan, “Memerintahkan tergugat I dan tergugat II yaitu Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, untuk mencabut keput usa nnya ma sing masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dan menerbitkan putusan baru tentang perpanjangan hak guna

usaha (HGU) atas nama PT Bua_na Estate dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh PT Genta Prana seluas 2.117.500 meter persegi.” Juga memerintahkan kepada Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI untuk mempro ses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT G enta Pra na selua s 2.117.500 meter persegi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. “Menghukum para tergugat, yaitu Kepala BPN RI selaku tergugat I dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diteta pkan Rp. 4 00 .0 00 ,- ” imbuhnya. Sedangkan perkara tersebut dalam tingkat Peninjauan Kembali (PK) telah diputus MA RI denga n No 72 PK/ TUN/2009 tanggal 16 September 2009 dengan amar putusannya, menolak peninjauan kembali dari pemohon I: PT Buana Estate, pemohon II Kepala BPN RI dan pemohon III Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan menghukum pemohon I, II, III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.000,- Dan berdasarkan putusan PK terse-

but PTUN Ja ka rt a tela h memberitahukan kepada para pihak tanggal 4 Nopember 2009 lalu, ujarnya. Untuk menindak lanjuti putusan hukum tersebut, Joyo Winoto membuat surat pembatalan terindikasi “aneh bin aneh” karena isi inti dari SK selain membatalkan SK juga terdapat melepaskan hak dari PT Buana Estate kepada Kementerian Pertahanan RepubliK Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Adapun isi inti SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011, Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAG IAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE.

Bersambung ke hal 10

Rekam Jejak 8 EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

LAMPIRAN BERITA

Terwujudnya Perumahan dan Kawasan.................................................dari Hal. 01 Perumahan Rakyat (Ke menpera), Ir. Hazaddin Tende Sitepu, MM, Dr memulai pembicaraan kepada RBN di ruang kerjanya di Jakarta Minggu lalu. Hazaddin Tende Sitepu juga memaparkan, “Deputi Bidang Penge mbangan Kawasan Kemenpera mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan pe rumusan ke bijakan dan koordinasi pe laksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan yang secara administratif dikoor dinasikan oleh Sekretaris Kementerian Per umahan R akyat, sesuai Permenpera No. 21 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Permenpera No. 31 Tahun 2011” paparnya. Adapun kebijakan dan program pengembangan kawasan memiliki bebe rapa fungsi, yaitu:1.Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; 2.Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan; 3.Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau ke giatan di bidang pengembangan kawasan; 4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat, tandasnya. S edangkan inti tupoksi penugasan terhadap Deputi Bidang Pengembangan Kawasan tersebut adalah, menyiapkan, me ngembangkan dan

menata kawasan perumahan dan kawasan pemukiman melalui kebijakan, strategi dan program serta operasionalisasi melalui bantuan stimulant PSU, dana alokasi khusus (DAK), kumuh, dan lain sebagainya. “Yang pasti,…. misi kami sebagai De puti Bidang Pe ngembangan Kawasan untuk 2010 sampai dengan 2014 adalah: me ningkatkan r egulasi dan kebijakan penge mbangan pe rumahan dan kawasan per mukiman, meningkatkan pe nyelenggar aan pe ngembangan pe rumahan dan kawasan pemukiman, meningkatkan sinergi pusat daerah te rmasuk meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan te rkait pe rumahan rakyat” ujarnya. De ngan lugas Hazaddin Tende Sitepu juga menyampaikan, untuk mencapai Target Re nstr a Kementer ian Per umahan Rakyat 2010-2014 tersebut, Bidang Pengembangan Kawasan harus menyelesaikan tantangan pengembangan kawasan, yakni: lahan bagi pe nge mbangan kawasan perumahan dan permukiman semakin langka dan mahal, oleh karena itu perlu pengembangan ke bijakan Land Banking (pencadangan lahan) di perkotaan, khususnya untuk pemanfaatan lahan lahan idle

yang dikuasai oleh BUMN/ BUMD/Pe mer intah/Pe mda, lingkungan kumuh di perkotaan cenderung meluas (54.000 ha tahun 2004 menjadi 59.000 ha tahun 2009), untuk itu perlu penanganan lingkungan kumuh berbasis kawasan. Kemudian, dengan semakin padatnya lahan perkotaan, maka dibutuhkan alter natif pe ndekatan penge mbangan kawasan bukan skala be sar. Perencanaan perumahan dan pemukiman di daerah belum ter se le nggara dengan baik. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas ke le mbagaan dan perencanaan di daerah melalui Re ncana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP). Penge mbangan kawasan skala besar masih sering terkendala dengan pe mbentukan Badan Pengelola. Untuk itu, pe rlu dilakukan pe ninjauan ter hadap PP 80/1999. Pe ngembangan kawasan perumahan untuk mendukung fungsifungsi khusus (industry, perbatasan, nelayan, dll) perlu untuk terus ditingkatkan. Progr am Pemer intah untuk mempercepat pembangunan rumah perlu didukung dengan penyediaan PSU perumahan dan kawasan pemukiman yang memadai. Setelah itu, kerjasama swasta/ masyarakat dan pemerintah dalam

Target Renstra Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014 Bidang Pengembangan Kawasan (dalam Rp. Milyar) PSU KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

TAHUN 2010

90.374

Unit

2011

117.010

Unit

Rp. 731,31

2012

145.000 152.675*) 90.954*)

Unit

Rp. 906,25 Rp. 985,87*) Rp.653.935**)

2013

161.616

Unit

Rp. 1.010,10

175

2014

186

Unit

Rp. 1.162,50

TOTAL

700

Unit

Rp. 4.375,00

Program Pembangunan Rumah Khusus

pengembangan kawasan, dapat dikatakan masih relatif terbatas. Perlu kebijakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan swasta melalui kebijakan insentif dan disentif serta pemberdayaan komunitas, ujarnya. Bidang pengembangan kawasan mempunyai program utama sampai dengan 2014 mendatang, yaitu, “Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

KAB/ KOTA

NO

Renc unit

Realisasi

Program Perumahan Swadaya Rumah Baru Swadaya

PSU Kawasan *) Renc

Realisasi

Renc

%

unit

Realisas

unit

unit

unit

300

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kab. Kupang 1.000 550

55

1.000

-

0

750

750

100

-

-

-

750

750

100

Kab. TTU

500

200

40

500

-

0

500

500

100

-

-

-

500

500

100

4

Kab. TTS

500

300

60

500

-

0

500

500

100

-

-

-

500

500

100

5

Kab. Belu

2.800

49 5

40

2.800

-

0

1.800

1.800

10 0

1.000

1.000

10 0

2.800

2.780

99.3

6

Kab. Alor

500

200

17.7

500

-

0

500

500

100

-

-

-

500

500

100

JUMLAH

5.600 2.000 35.7

5.600

-

0

4.050

4.050 100

1.000

1.000 100

5.050

4.050 99.6

3

unit %

Realisasi

85.00

2

unit

Renc

255

Kota Kupang 300

%

PSU Swadaya

Pening. Kualitas Swadaya

unit %

1

unit

Renc Realisasi

564,84

DAK BIDANG PKP

50

Ha

Rp. 75,00

100

Ha

Rp. 160,00

80.000 24.000*)

Unit

Rp. 240,00 Rp.250,00*)

80.000 30.6000*)

Unit

Ha

Rp. 280,00

80.000

Unit

180

Ha

Rp. 288,00

80.000

Unit

655

Ha

Rp. 1.043,00

320.000

Unit

150

Ha

Catatan perubahan : *) Terdapat perubahan target disesuaikan alokasi anggaran yang tersedia **) Pengurangan target, dana dialihkan untuk program perumahan swadaya sesesar Rp 318 milyar = 50.880 unit

Tabel Rencana dan Realisasi Kegiatan Per Kabupaten/Kota APBN-P Tahun Anggaran 2011 Rumah Khusus

Rp.

PENATAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

unit

%

Permukiman (RP3KP/RP4D), Penanganan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK), DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman, Program Penyediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Provinsi NTT, Program Kota Baru dan Penanganan Demplot, Penyelenggaraan Adiupaya Puritama, Hunian Berimbang” . Adapun pe nger tian dari RP3KP adalah skenario penyelenggaraan pengelolaan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administrasif dan jabaran pengisian rencana pola ruang perumahan dan kawasan per mukiman dalam RTRW, dengan ruang lingkup RP3KP Provinsi, RP3KP Kota, RP3KP Kabupaten. S edangkan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) adalah untuk terciptanya rumah tinggal yang layak karena merupakan hak dasar bagi masyarakat Indonesia. Luas per mukiman kumuh semakin meningkat, dari 54.000 ha di tahun 2004 menjadi seluas 57.800 ha di tahun

2009 dan salah satu indikator MDG’s dan pemenuhan tujuan UU Nomor 17 Tahun 2007 yang mengisyar atkan pe rkotaan bebas kumuh pada tahun 2025 mendatang, imbuhnya. Dan karakteristik PLP2K-BK adalah, pende katan tridaya (manusia, lingkungan dan e konomi), menata kawasan perkim yang terintegrasi dengan tata ruang. Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui integrasi dengan sistem kegiatan kota. Me lengkapi kebutuhan PSU agar terpenuhi lingkungan pemukiman yang layak. Dan menginte gr asikan pende katan sektor lainnya. PLP2K-BK juga memiliki komponen yakni dengan penyusunan PLP2K-BK; Pembentukan tenaga penggerak masyarakat; Melaksanakan Community Action Plan; Menyusun DED; Pe laksanaan Bantuan Stimulan Fisik PSU; Supervisi; Mone v. Besar nya alokasi PLP2K-BK pada Tahun Anggaran (TA) 2010 sebanyak 21 lokasi (Rp 75 milyar), TA 2011 se banyak 25 lokasi (Rp 160 milyar), tahun anggaran 2012 se banyak 44 lokasi (Rp 250 milyar), tandasnya. Adapun hal hal yang perlu dipersiapkan dalam pengusulan

Bantuan PLP2K-BK dengan memahami konsep PLP2K-BK melalui buku panduan dan sosialisasi, menyiapkan data lokasi dan data pendukungnya, mengisi kuisioner PLP2K-BK per lokasi, menyampaikan surat usulan per mintaan bantuan PLP2K-BK, surat pernyataan untuk mendukung dan sharing dalam program PLP2K-BK. Langkah penyiapan pengusulan bantuan PLP2K-BK dengan cara, Pemerintah Kota/ Kabupaten mengusulkan ke Pemerintah Provinsi dengan tembusan Kemenpera daftar lokasi yang perlu mendapat stimulan PLP2K-BK. Pemerintah provinsi berkoordinasi dan mengusulkan kepada Kemenpera terkait lokasi yang perlu dibantu, serunya. “Dalam hal ini kerja sama yang baik dengan koordinasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan sesuai r encana demi te rwujudnya masyarakat adil dan makmur di Bumi Persada Indonesia. Baik antara Kemenpe ra dengan Gubernur, Walikota maupun Bupati di wilayah, jalur koordinasi yang baik sangat menentukan keberhasilan program tersebut” ujarnya menutup pe mbic ar aan ke pada R BN. (Polman/STR)

Tabel Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2011-2012  

NO URAIAN

TARGET

TA 2011

1

Rumah Khusus

9.762 unit

5.600 unit

4.162 unit

TA 2012

2

Rumah Baru Swadaya

6.070 unit

4.050 unit

2.020 unit

3

Peningkatan Kualitas Swadaya

14.160 unit

1.000 unit

13.160 unit

4    

Kegiatan Pendukung JUMLAH ANGGARAN

LS 29.992 unit Rp. 1 trilyun

LS 10.650 unit Rp 300 milyar

Cat : *) PSU Kawasan tidak dilaksanakan karena tidak ada dispensasi perpanjangan waktu dari Kemenkeu

Kota Dengan Pengembangan Kawasan Permikiman Baru Mendukung MP3EI KORIDOR EKONOMI

NO

1

2

3

4

5

6

Sumatera

Jawa

Kalimantan

Sulawesi

Bali & Nusa Tenggara

Papua & Kep. Maluku

PERKOTAAN DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU

1. Medan 2. Padang 3. Riau 4. Batam 5. Palembang 6.Bandar Lampung 7. Jakarta Raya (incl Maja) 8. Bandung 9. Semarang 10. Surakarta 11. Surabaya 12.Yogyakarta

KEGIATAN EKONOMI YANG AKAN DIDUKUNG

- Perkebunan Karet - Perkebunan Kelapa Sawit - Pertambangan Batubara

*) TA 2012 termasuk kegiatan Fasilitas Pendampingan Pra-Sertifikasi untuk kepastian kepemilikian lahan bagi seluruh rumah sebanyak 29.992 bidang.

Alokasi Kegiatan Per Kabupaten/Kota APBN TA 2012 NO Kabupaten/Kota

Industri (transportasi, makanan/ minuman, perkapalan, telematika)

LS*) 17.342 unit Rp 700 milyar

Program Pembangunan Rumah Khusus (unit)

Program Perumahan Swadaya

Rumah Khusus

PSU Kws

Rumah Peningkatan PSU Baru Kualitas Swadaya Swadaya Swadaya

1

Kota Kupang

500

755

-

500

500

2

Kab. Kupang

1.112

1.662

300

1.000

1.300

13. Pontianak 14. Banjarmasin 15. Balikpapan

- Perkebunan Kelapa Sawit - Pertambangan Minyak, Gas, Batubara - Industri Perkayuan

3

Kab. Timor Tengah Utara

600

800

300

1.000

1.300

4

Kab. Timor Tengah Selatan

500

800

250

1.000

1.250

16. Makassar 17. Manado

- Pertambangan Nikel, Minyak dan Gas - Pertanian (padi, jagung, kedelai) - Industri Perikanan

5

Kab. Belu

3.750

4.245

720

6.160

6.880

6

Kab. Alor

600

800

250

2.000

2.250

7

Kab. Ngada

300

300

200

500

700

8

Kab. Flores Timur

200

200

-

500

500

9 Kab. Sumba Tengah   JUMLAH

200

200

-

500

500

7.762

9.762

2.020

13.160

15.180

18. Denpasar 19. Kupang 20.Mataram 21. Jayapura 22. Ambon 23. Monokwari 24. Sofifi

- Industri Pariwisata - Industri Perikanan - Pertambangan - Pertanian - Industri Perikanan

Bersambung ke hal 09

Estetika

9

EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Terwujudnya Perumahan dan Kawasan.................................................dari Hal. 08 Ahli Waris Is Memohon Perlindungan Hukum...................................................................................dari Hal. 01 ALOKASI DAK BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2012 NO

DAERAH

I 1 II 2 III 3 IV 4 V

ALOKASI (Juta Rp)

SUMATERA BARAT

 

Kota Padang

4.796.690

KEPULAUAN RIAU

 

Kota Batam

7.806.880

JAMBI

 

Kota Jambi

3.926.350

SUMATERA SELATAN

 

Kota Palembang

8.184.320

Target Pembangunan Rumah Baru (unit)   767   1.249   628   1.309

BANGKA BELITUNG

 

5

Kota Pangkal Pinang

3.625.720

580

6

Kab. Bangka Tengah

3.783.030

605

BENGKULU

 

Kota Bengkulu

3.736.570

LAMPUNG

 

Kota Bandar Lampung

3.799.250

VI 7 VII 8 VIII

 

  598   608

JAWA BARAT

 

9

Kab. Bandung

6.691.230

1.071

10

Kab. Garut

4.116.660

659

11

Kab. Majalengka

5.427.380

868

12

Kab. Sumedang

4.002.150

640

JAWA TENGAH

 

13

Kab. Karanganyar

3.481.820

557

14

Kab. Kebumen

4.644.550

743

15

Kab. Purbalingga

3.387.330

542

16

Kota Pekalongan

3.335.050

534

JAWA TIMUR

 

17

Kab. Malang

6.137.130

18

Kota Malang

10.072.610

KALIMANTAN BARAT

 

Kota Pontianak

5.773.420

IX

X

XI 19 XII

 

 

  982 1.612   924

KALIMANTAN SELATAN

 

20

Kab. Banjar

5.359.310

857

21

Kab. Barito Kuala

5.825.940

932

22

Kota Banjarbaru

3.657.450

585

23

Kota Banjarmasin

5.757.080

921

KALIMANTAN TIMUR

 

Kota Balikpapan

6.575.690

XIII 24 XIV

 

  1.052

SULAWESI UTARA

 

25

Kota Bitung

3.632.490

581

26

Kota Manado

4.839.040

774

27

Kab. Minahasa Utara

5.604.970

897

GORONTALO

 

Kab. Bone Bolango

3.940.830

XV 28 XVI

 

  631

SULAWESI TENGAH

 

29

Kab. Morowali

6.922.340

1.108

30

Kota Palu

3.809.400

610

31

Kab. Parigi Moutong

3.765.410

602

SULAWESI SELATAN

 

32

Kota Parepare

4.548.730

728

33

Kab. Luwu Timur

4.496.340

719

SULAWESI TENGGARA

 

34

Kota Kendari

5.682.800

909

35

Kota Bau-bau

3.973.520

636

36

Kab. Konawe Selatan

4.946.650

791

NUSA TENGGARA BARAT

 

37

Kab. Bima

4.013.910

642

38

Kab. Lombok Barat

3.723.460

596

39

Kota Bima

3.439.500

550

XVII

XVIII

XXI

 

 

 

 

“Bahwa Klien Kami adalah adalah Para Ahli Waris Iskandar Sihombing (Alm) hasil pernikahan dengan Pasti Siregar (Alm) yang mewarisi dan o leh karenanya secara hukum adalah para pemilik sebidang tanah yang terletak di Jl. Puri Sakti II RT.002/07, Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan Girik C No. 1094 atas nama Iskandar Sihombing berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 061 tanggal 25 Februari 1976 yang sampai saat ini belum pernah diperjua lbelikan kepada siapapun” “Bahwa berdasarkan laporan dari klien kami, saat ini di atas tanah tersebut telah terdapat hak lain yaitu Sertifikat No. 2636 yang merupakan hak milik saudara, sehingga klien kami mempertanyakan atas dasar/alas hak apa hingga saudara bisa memiliki hak tanah di atas tanah milik klien kami” tandasnya. “Bahwa a tas kehadiran sertifikat No. 2636 di atas tanah klien kami tersebut, telah menyebabkan kerugian pada klien kami sehingga tidak dapat meningkatkan status hak atas tanahnya serta tidak dapat menikmatinya, mengusahakan dan mendiami tanah miliknya sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria serta peraturan lainnya” tegasnya. “Bahwa klien kami akan mengambil segala upaya hukum yang diperlukan untuk mendapatkan kembali haknya yaitu membuat laporan kepolisian, termasuk dan tidak terbatas pada penyerobotan t anah sebagaimana dimaksud Pasal 385 KUH Pi-

dana dan pembuatan surat palsu serta keterangan palsu dan lain-lain perbuatan pidana lainnya” “Ba hwa mela lui soma si ini, kami menghimbau saudara untuk tidak melakukan aktivitas apapun terhadap tanah aquo, termasuk tapi tidak terbatas pada mengalihkan/ menjual kepada pihak lain, membuat bangunan, melakukan pengrusakan dan/atau aktivitas lainnya di atas tanah tersebut karena akan merugikan saudara sendiri” serunya dalam suratnya. “Bahwa untuk itu maka kami selaku penasehat hukum dengan ini mengundang kehadiran saudara di kantor kami untuk membahas permasalahan tersebut, pada Hari: Kamis, 4 Mei 2012 Tempat: Kantor Hukum DICKY SIAHAAN & ASSOCIATES Waktu: Pukul 16.00 WIB “ “Bahwa apabila Saudara tidak hadir, kami menganggap bahwa saudara tidak mengindahkan somasi ini. Demikian Surat Somasi/Tegura n ini disampa ika n. At as kerjasamanya diucapkan terima kasih” tandas Dicky dalam suratnya. Dicky juga menambahkan, “Na mun demikia n, walaupun somasi dan sekaligus undangan tersebut dianggap seperti angin lalu dan sudah berlalu, biarlah hukum yang akan berbicara demi kebenaran. Kebenaran selalu benar dan tetap benar….. Mari kita buktikan pengujian sebuah kebena ra n dengan pro ses hukum untuk menega kkan supremasi hukum. Diminta Walikota Jaksel turun tangan untuk memfasilitasi mediasi tersebut karena ada baiknya diselesaikan dulu di tingkat Muspiko Jaksel sebelum ma-

suk ke pengadilan demi kea dila n da n supremasi hukum” imbuhnya. “Tetapi, kalau masih ada nia t ba ik unt uk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan kekeluargaan, pintu hati kami terbuka lebar karena musyawarah adalah merupakan langkah terbaik. Tidak ada persoalan ataupun permasalahan yang tida k dapat diselesaikan bila ada niat untuk menyelesaikannya. Mari kita selesaikan secara kekeluargaan sebelum nasi menjadi bubur…. Kecuali bila tidak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, mari kita mencari keadilan di pengadilan” imbuhnya menutup pembicaraan kepada RBN. Untuk menanggapi persoalan tanahnya, ahli waris Iskanda r Siho mbing (a lm) berinisial SS mengat akan, “Permasalahan tanah tersebut sudah pernah dicoba untuk diselesaikan secara mediasi beberapa tahun lalu di Kelurahan Cipete Selatan. Tetapi, tidak ada ketemu solusi yang diberikan kepada kami selaku ahli waris dari orang tua kami, karena tanah tersebut merupa ka n wa risa n dari orang tua kami. “ SS mengatakan, jawaban Kusdinar Machmud juga menimbulkan pertanyaan. Saat it u Kusnida r menga ta ka n, “Saya akan tuntut kelurahan kalau surat tanah saya palsu. Mungkin…. hal ini bisa saja merupakan ulah anak buah saya. Jadi bukan saya yang berbuat” ujarnya. Sedangkan ahli waris lainnya berinisial LS juga menya mpaika n, “ Sela ku a hli waris kami sangat mempertanyakan kehadiran dapat terbitnya sert if ikat Kusdinar Machmud. Kusnidar Mach-

mud diduga hanya membeli tanah yang asalnya dari P. Sihombing. Kebetulan tanahnya merupakan milik bermarga sama yaitu sama sama Sihombing, tetapi orangnya sebena rnya berbeda , yait u I. Siho mbing da n P. Sihombing” imbuhnya.” Diduga terjadi “mark up” luas atas tanah tersebut ketika pengurusan sertifikatnya. Tanah kita seluas 496 meter persegi juga ikut dibuat sertifikatnya oleh saudara Kusnidar. Adapun tanah P. Sihombing dan menjadi tanah Kusdinar Machmud sekitar 504 meter persegi. Tetapi dalam penerbitan sertifikat bisa diatur dan diciptakan oleh Kusnidar sehingga luas tanahnya menjadi sekitar seribu meter persegi. Dari mana dapat muncul akte jual beli atas tanah tersebut kepada Kusdinar. Dalam hal ini, instansi terkait sehingga sertifikat dapat terbit diminta la kuka n pengka jian demi kebenaran. Awa l delik tanah terindikasi berawal dari kelurahan yang menerbitkan surat keterangan tidak sengketa atas tanah selua s seribu met er, padahal luas tanahnya yang sah sesuai girik hanya 504 meter persegi. Akibatnya terjadi delik pertanahan yang berkepanjangan. Menurut LS, “Sertifikat tersebut juga sudah perna h diblokir, tetapi karena belum didaftar ke pengadilan maka blokir tersebut dapat dicabut kembali. Kalau Kusdina r tidak bersedia menyelesaikannya secara kekeluargaan, maka kami akan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan atas penyerobotan tana h dan at au pemalsuan data terhadap akta autentik” katanya.

Bangunan Juga Terindikasi Langgar Perda Terkait IMB Selain tanahnya sebagian berasal dari dugaaan penyerobotan tanah serta indikasi pemalsuan data, bangunan tersebut juga terindikasi melanggar Perat uran Daera h (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 Ta hun 20 10 t enta ng ijin mendirikan bangunan (IMB). Sesuai dengan pantauan RBN di lapangan, IMB pembangunan dua rumah tinggal tersebut masih dalam proses dan a da pun PIMB a da la h Nomor 303/P-IMB/S/CLD/ 2/2012 dan 304/P-IMB/S/ CLD/2/2012 dengan spesifikasi teknis untuk dibangun dua lapis, tetapi secara fakta di lapanga n kedua ruma h tinggal tersebut dibangun tiga lapis sert a diduga langgar garis sepadan bangunan. Menanggapi keberadaan bangunan di atas tanahnya, ahli waris Iskandar Sihombing (alm) yang berinisial SS meminta insta nsi terkait untuk turun ke lapangan secara langsung. Baik itu Kasi P2B Kecamatan Cilandak dan Sudin P2B Jaksel diharapkan untuk lakukan tupoksi secara benar dan profesional. “Kalau bangunannya melanggar perda, ya…. seharusnya di SP4 ataupun disegel. Jangan sepele dan terkesan seperti pembiara n. Ha l seperti ini tidak boleh ditoleransi. Pemerint ah Pro vinsi DKI sudah seha rusnya pembena ha n untuk tindak tegas bangunan yang melanggar Perda DKI No mo r 7 Ta hun 2 01 0” serunya. Menurut SS, sudah tanahnya diduga ha sil “perselingkuhan” dan saat membangun juga tidak mau ikut aturan Perda. Bagaimana DKI ini bisa tertata dengan baik kalau pelanggaran seperti ini masih

dibiarkan, ujarnya. Sedangkan ahli waris Iskandar Siho mbing (a lm) yang berinisial LS menambahkan, menurut sumber yang layak diperca ya , kami sela ku a hli waris sebaiknya tidak mengungkit perso alan a ta s tanah kami tersebut. Kusnidar Machmud termasuk orang kuat da n banyak duit sehingga sangat susah untuk melawannya secara hukum walaupun untuk membuat sebuah kebenaran. “Kusnidar Machmud selain pensiunan pejabat dari Pertamina juga memiliki banyak aset dan tanah maupun ja ringan perma inan tingkat tinggi. Selain sangat dekat dengan Gubernur dan pejabat Pemda DKI juga dekat dengan pejabat pertana ha n. Terma suk untuk urusan advis planning dan IMB, Kusnida r Ma chP mud memiliki jaringan yang bagus. Ketika masih aktif menjadi pejabat Pertamina Kusnidar Ma chmud diduga banya k membeli rumah dan tanah ketika itu. Sudah banyak duit, banyak rumah dan banyak ta na h la gi. Ja dinya, kit a disaranka n untuk tida k berperkara dengan Kusnidar. Akibatnya, tanah kita sudah ada ba ngunan pro ses tiga lantai” ujarnya.

apan proyek PIMB nomor 303 dan 304 (foto:mingus) LS juga mengat akan, “ Apakah harta kekayaa n Kusdinar Machmud terkait tanah tersebut tersebut merupakan warisan atau tidak, dan t erda ft ar semua nya ketika menjabat di Pertamina, dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dimint a la kuka n penyelidikan terhadap kebera da an harta kekayaa n

Kusdinar Machmud” imbuhnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala Seksi P2B Cilandak, stafnya mengatakan akan segera untuk mela kuka n cek la pa ngan, sedang sa at dicoba untuk ditemui di kantornya, Kusnidar Machmud sedang berada di luar kantor. (TIM DUA)

Surat Keputusan 10 EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, ujar sumber. Bila dilakukan pemahaman, pengkajian, maupun telaah terhadap SK yang dibuat Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, SK pembatalan Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011 diduga kurang profesional serta terindikasi “pura pura oneng” terhadap terjadinya perbedaan angka antara isi SK Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011 dan SK Nomor 9/HGU/BPN/2006, dimana tanah sekitar 29,39 hektar terindikasi hilang dari perhitungan angka angka. Diduga tanah seluas 29,39 hektar menjadi bagian Joyo Winoto dan terindikasi gratifikasi selaku penerbit SK Nomor 9/HGU/BPN/

2006 dan SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 yang menguntungkan terhadap PT Buana Estate. Adapun perbedaan tersebut, dalam SK Nomor 9/HGU/BPN/2006, luas tanah HGU No 146 adalah seluas 637.940 meter persegi dan HGU 150 luas tanahnya 428.570 meter persegi. Tetapi di dalam SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011, luas tanah HGU No 146 menjadi 594.014 meter persegi dan luas tanah HGU No 150 menjadi 178.570 meter persegi. Selisihnya sekitar 29,3 hektar yang sangat dipertanyakan keberadaannya. Di lain sisi, dalam SK pembatalan Nomor 1/Pbt/ BPN RI/2011 dalam Diktum KEDUA terurai dengan jelas, bahwa HGU No. 149 seluas 4.486.975 meter persegi hanya berlaku sah untuk pemberian

perpanjangan jangka waktu HGU No.149 kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 meter persegi. Selisih luas tanahnya sekitar 26.160 meter persegi, sangat dipertanyakan keberadaannya. Dalam hal ini, disinyalir terjadi kontroversi nilai angka dari Diktum KETIGA bahwa HGU No.149 sebagian seluas 2.117.500 meter persegi dari luas keseluruhannya 4.486.975 meter persegi atas nama PT Buana Estate untuk diganti dengan sertifikat HGU untuk tanah sisa seluas 2.369.475 meter persegi atas nama PT Buana Estate, padahal dalam Diktum KEDUA hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu HGU No.149 kepada PT Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 meter persegi. Selisihnya sekitar

26.160 meter persegi sangat dipertanyakan beberadaannya. Perlu dilakukan penyelidikan terkait hal tersebut, tandas sumber. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala BPN RI, Joyo Winoto tak bersedia memberikan komentar. Terhadap pers yang menjalankan tugas liputan dimana pers melakukan konfirmasi untuk pemberitaan berimbang secara tertulis maupun secara lisan, Joyo Winoto belum bersedia memberikan komentar, dan JoyoWinototermasuk pejabat kurang menghormati keterbukaan informasi publik, padahal Joyo Winoto termasuk pejabat publik yang seharusnya menghormati keterbukaan informasi publik sesuai isi dimaksud dalam Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. (TIM DUA)

obyek perkara yaitu Hak Guna Usaha Nomor 146/ Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnya tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/ VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hak dan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasi Pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat di hadapan Sri Rahayu, Sh, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate, sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor 002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Buana Estate dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/ 2010 dan Nomor 3/SP/BE/ VI/2010. i.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. Buana Estate, terdapat alasan hukum untuk: -Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2. -Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana Estate seluas 4.486.975 M2. -Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalang untuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. -Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untuk kepentingan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. -Menata kembali peruntukan,penggunaan,penguasaan,

dan pemilikan tanah yang dilepaskan oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Mengingat: 1.Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104). 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) jo. Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160). 3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58). 4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 59). 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006. 6.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005. 7.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 8.Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. 9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. 10.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/ HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE. KESATU: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sepanjang atas

tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 72 PK/ TUN/2009 tanggal 16 September 2009. KEDUA: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang kepada PT. Buana Estate atas tanah sisa seluas 4.460.815 M2. KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor 7/ Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuk tanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate. KEEMPAT: Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimana Diktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk: a.Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah dan Daftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat status quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang terhadap tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha

Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf  “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM: Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/ Sukahati seluas 594.014 M2. b.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/ Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/ Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN: Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Selama SBY Masih Presiden ..............................................................................................................dari Hal. 07 Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimana dimaksud pada huruf  “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. d. Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/ Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas 2.117.500 M2 sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU. KEENAM:Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia guna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2.

KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwewenang. KEDELAPAN: Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

LAMPIRAN BERITA SK Kepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 Tentang “PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.” KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Membaca: a.Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi tanggal 6 November 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/ 2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana. b.Surat permohonan dari PT.Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/ 2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima sertifikat (Nomor 146/Sukahati, 147/Sukahati, 148/ Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil). Menimbang: a.Bahwa yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/ BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. c.Bahwa Keputusan tersebut huruf “a” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940 M2, Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/Sukahati Tahun 2006 seluas 375.110 M2, Nomor 149/Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/ Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun 2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT.Buana Estate berkedudukan di Jakarta dan berakhir haknya tanggal 30 Desember 2007. d.Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut huruf “a” di atas, telah diajukan keberatan oleh PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan PT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/ G/TUN/PTUN-JKT. e.Bahwa perkara tersebut huruf “c” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUNJKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, Putusan MARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/ 2009 Tanggal 16 September 2009, dengan ini amar putusan antara lain : - Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 Tanggal 1 Juni 2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate. - Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk mencabut keputusannya masingmasing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate. - Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanah seluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. e.Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “d” di atas sebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/ 2009 tanggal 9 Juli 2009. f.Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat

Nomor W2.TUN1.57.HK.06/ III/2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. g.Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyek gugatan kepemilikan antara PT.Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.M Sukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalam register perkara Nomor 146/Pdt.G/ 2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W 11.U20/2267/HT.04.10/ VII/2010 yang intinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftar atas nama PT.Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagai barang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. h.Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi

Bersambung ke hal 11

Lampiran Berita

11

EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Selama SBY Masih Presiden .......................................................................................dari Hal. 10

SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI REDAKSI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS KEPADA PRESIDEN RI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA Jakarta, 9 Juli 2009

Jakarta, 17 Januari 2012 No. : 187/Kf-SK/12 Perihal : Permohonan perlindungan hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.

Kepada Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (Bapak Susilo Bambang Yudhoyono) di Jakarta

Dengan hormat. Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presiden pilihan rakyat. Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggal di wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenaran dan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia. Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitan Surat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasi terkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News. Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh Joyo Winoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers dan melakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan dan pengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto diduga mengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasi menghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungan sebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winoto terhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanya supremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.” Diduga terjadi “aneh bin aneh” Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan oleh Ruhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga Pensiunan Kepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait. Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkait hal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Surat Kabar RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o. Laspen Sianturi Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu: 1. Ketua DPR RI di Jakarta. 2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta 3. Ketua Dewan Pers di Jakarta. 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta. 5. Jaksa Agung RI di Jakarta 6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta. 7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta. 8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta. 9. Kepala BPN RI di Jakarta. 10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta. 11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta. 12. Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA Kepada Yth. 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor

Jakarta, 2 Mei 2011

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat Nomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwa perkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) t elah diputus denga n Pengadilan PTUN Jakart a Nomo r 120/G/2006 /PTUN- JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/B/2007/PT TUN.JKT jo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan. Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikan kepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukum harus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden. Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o. Sudi Silalahi Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009 Lamp. : Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Kepada Yth : 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Di Jakarta 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Jalan Tegar Beriman Cibinong Di Bogor

Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat ini Tergugat belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni 2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak Tergugat I, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagai Pihak Tergugat II Intervensi : Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 2007 2. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUNJKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/ PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 3. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/ 2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut : 4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan : 5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut : M E N GA D IL I Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT. BUANA ESTATE tersebut : Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut : —— Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding : MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi : Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian : Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) : Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) : Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku : Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) : Menolak gugatan yang selebihnya : Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) : 6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negara berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu dengan mendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : 7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : Peradilan Tata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/ M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : —— Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat) diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada : 1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI : 2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR : Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut : Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikan untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukan kepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA KETUA dto H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MH NIP. 040052306 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di – Jakarta 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Di - Jakarta 3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Di - Jakarta 4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 13240 5. Arsip.

12

Surat Kabar EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

agam

EDISI 18 | TAHUN II | RABU, 23 MEI - 05 JUNI 2012

Gubernur DKI Diminta Tuntaskan

Wiriayatmoko Tinggalkan “Borok Warisan” Saat Menjabat Kadis Tata Ruang Sekaligus Plh Kadis P2B Jakarta, Kantor Berita RBN Dise babkan Wir iayatmoko tinggalkan “borok warisan” saat menjabat Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang sekaligus Plh Kadis P2B terkait bangunan mall di bawah sutet di Jakarta Timur, Gubernur DKI Jakarta diminta lakukan pengkajian ter hadap keber adaan bangunan. Sebab akibat dari Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gubernur DKI, kemudian advis planning dapat diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur (sesuai dengan jawaban surat konfirmasi dari Dinas Tata Ruang DKI-red), dan setelah itu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) juga dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas (Kadis) P2B DKI, dimana pada saat penerbitan IMB Kadis Tata Ruang DKI dijabat oleh Wiriayatmoko juga kebetulan sekaligus menjabat Kadis P2B DKI selaku plh (pelaksana harian) ketika itu dan sekarang sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup di Jajaran DKI Jakarta. Dua jabatan tersebut dijabat oleh satu orang, satu jabatan secara definitif dan satu lagi secara plh serta kedua jabatan itu mempunyai hubungan kerja secara sistemik dan bertahap dalam penerbitan IMB. Selanjutnya, IMB diterbitkan berdasarkan advis planning yang bernuansa “suap” dan juga patut disinyalir terjadi “suap menyuap” pada pe ne rbitan SIPPT dan IMB dari pembangunan mall dan fasilitasnya, dise babkan posisinya terlalu dekat dengan sutet (tegangan tinggi) tetapi SIPPT, advis planning dan IMB dapat dite rbitkan seper ti semua pengurusannya sudah dapat diatur sedemikian rupa. SIPPT dari Gubernur DKI membuat sebab akibat dampak kurang baik terhadap kinerja Kadis P2B DKI Jakarta untuk menjalankan dan menegakkan perda dengan tegas, karena di satu menjalankan tugas sesuai dengan per intah atasan adalah merupakan kewajiban bila arahannya benar. Tapi bila arahan dan kebijakannya kurang benar dijalankan, bagaimana hasilnya nanti

bila kebijakan kurang benar dijalankan dengan benar. Hal itu disampaikan warga Jakarta berinisial RJ kepada RBN baru baru ini memberikan komentar terkait keberadaan Mall dan fasilitasnya yang posisinya dekat dengan kabel tegangan tinggi serta pekerjaan proye knya sudah hampir selesai. Akibatnya, kinerja Kepala Dinas P2B DKI yang menggantikanWiriayatmoko selaku plh, I Putu Ngurah Indiana terindikasi “me le mpem” dan “culun” dalam pengkajian maupun pe ne rtiban ter hadap keber adaan pe nerbitan IMB yang sudah ter lanjur dite rbitkan, sedangkan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta disinyalir “buang badan” kepada bawahannya Sudin Tata Ruang Kota Administr asi Jakarta Timur terkait dengan penerbitan advis planning. S ebab akibatnya diduga terjadi penyelamatan diri masing masing dan saling tuding, sedangkan mantan Kadis Tata Ruang DKI Jakarta dan sekaligus plh Kadis P2B DKI DKI saat penerbitan IMB ketika itu sudah enak posisinya maupun jabatannya dengan duduk manis saat ini menjadi staf Gubernur, tetapi disinyalir tinggalkan “borok warisan” tanpa dapat tersentuh oleh hukum, walaupun pener bitan te rindikasi “suap” dalam penerbitan advis planning dan IMB yang termasuk dalam ranah korupsi serta perlu dibasmi dari Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut sudah menimbulkan delik sosial. Be rawal dari pener bitan Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) oleh Gubernur DKI Jakarta terhadap PT Inti Utama Dharma Real Estate yaitu SIPPT pembangunan mall dan fasilitasnya karena posisinya terlalu dekat dengan kabel tegangan tinggi (sutet) sangat dipertanyakan kebe radaannya, disebabkan SIPPT merupakan Surat Ijin dari Gubernur untuk penggunaan tanah bagi bangunan bila ke pe milikan tanahnya seluas 5.000 M2 atau lebih diduga menjadi sumber awal delik. Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta diminta lakukan peninjauan ke lapangan, karena keberadaan pembangunan mall di bawah sutet  tersebut dapat menimbulkan

delik hukum dan delik sosial nantinya, apalagi di atas lahan tersebut sudah terlebih dahulu dibangun sutet baru kemudian pe mbangunan ge dung mall dilakukan, tandas sumber. Me nanggapi keber adaan pembangunan mall dan fasilitasnya yang posisinya dekat kabel tegangan tinggi (sutet), Ke pala Dinas (Kadis) Tata Ruang DKI Jakarta,  Ir. M Agus Subandono, MPM dalam menjawab surat konfirmasi terkait pe ne rbitan advis planning terhadap PT Inti Utama Dharma RE membantah indikasi pelanggaran, bahwa dalam penerbitan advis planning tersebut sudah benar sesuai dengan standar prosedur dan telah mengacu pada petunjuk pelaksaan dan petunjuk teknis. Dalam isi suratnya Nomor 271/073.7 tgl 12 April 2012 untuk menjawab surat konfirmasi dari Kantor Berita RBN, Kadis Tata Ruang DKI menyampaikan: 1.Telah diterbitkan Ketetapan Rencana Kota (KRK/Advis Planning) atas nama PT Inti Utama Dharma Real Estate pada lokasi dimaksud dengan nomor: 0446/ GSB/JT/VII/2009. 2.Ketetapan Rencana Kota/ Advis Planning dimaksud diterbitkan oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur dengan mengacu pada prosedur yang berlaku. 3.Sesuai dengan Pedoman Detail Teknis Ketatakotaan tentang Bangunan Tipe Tunggal, jarak bebas antara massa bangunan dengan jaringan tegangan tinggi listrik adalah 20 meter dari as jaringan tegangan tinggi listrik. 4. Untuk hal keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang tidak berkaitan langsung dalam tugas pokok dan fungsinya, tegas Ir. M Agus Subandono, MPM dalam suratnya. Di lain sisi,  sesuai dengan pantauan RBN serta menurut sumber RBN yang kurang berkenan namanya ditulis dalam pemberitaan, mengatakan, penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  pembangunan mall dan fasilitasnya tersebut diterbitkan oleh Dinas P2B DKI berdasarkan advis planning yang diterbitkan Dinas Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan penerbitan yang bernuansa “suap menyuap” baik dari aspek penerbitan advis planning maupun penerbitan IMB. Penerbitan diduga dilakukan oleh satu orang yang menjabat dua jabatan. Satu secara definitif

Wiriayatmoko

dan satu secara plh. Setelah tanda tangan di Dinas Tata Ruang, kemudian ditanda tangan lagi oleh orang yang sama di Dinas P2B selaku plh. Diduga terjadi sebab akibat berkepanjangan yang berawal dari penerbitan SIPPT oleh Fauzi Bowo (Foke) selaku Gubernur DKI Jakarta. Bila dasarnya kurang pas maka akibatnya juga berdampak kurang pas yang berkepanjangan, karena Dinas P2B dan Dinas Tata Ruang juga menjalankan program yang kurang pas tersebut akibat penerbitan SIPPT oleh Gubernur. Dalam hal ini, Foke diminta lakukan pengkajian terhadap SIPPT yang sudah terlanjur diterbitkan karena pemberian SIPPT tersebut sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya karena dapat menimbulkan delik sosial. Sumber juga menambahkan, penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning te rhadap pembangunan mall dan fasilitasnya layak menjadi bahan pengkajian, dise babkan terindikasi langgar Per atur an Dae rah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 maupun SK Gubernur Nomor 955 Tahun 2008, dan disebabkan dasar penerbitan SIPPT, IMB maupun advis planning penuh dengan teka teki bila ditinjau dari letak dan keber adaan gedung terhadap sutet. Padahal penerbitan SIPPT, IMB dan advis planning dari sebuah gedung adalah untuk menegakkan Perda. Diduga terjadi sebab akibat dan akibat

sebab penerbitan SIPPT, yaitu penerbitan IMB maupun advis planning yang kurang te pat terhadap keberadaan gedung di dekat sutet. Dampaknya dapat dikatakan me njadi seper ti “melawan perda”. Akibatnya, satu sisi menegakkan perda tetapi di lain sisi juga melawan perda. Penerbitan juga terindikasi suap menyuap dan gratifikasi. Dalam hal indikasi suap menyuapnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Jajarannya diminta lakukan penyelidikan terhadap keberadaan penerbitan SIPPT, advis planning maupun IMB dari gedung yang terindikasi melanggar aturan teknis maupun petunjuk pelaksanaan penerbitan IMB serta diduga terjadi suap menyuap dalam penerbitannya. “Disebabkan pembangunan mall dan fasilitasnya gedung milik dari PT Inti Utama Dharma Real Estate dengan posisi mall dan fasilititasnya be rada di bawah aliran listrik tegangan tinggi (sute t), tetapi pembangunan mall tersebut memiliki IMB dan adapun penerbitan IMB adalah setelah penerbitan advis planning oleh Suku Dinas Tata Ruang Jakarta Timur, Kepala Dinas P2B DKI Jakar ta juga diminta pengkajian terhadap penerbitan IMB gedung tersebut, karena peruntukkannya juga sangat dipe rtanyakan” ujar sumber. Dengan lugas sumber juga me ngatakan, terkait dengan penerbitan IMB Nomor 5310/ IMB/2011 yaitu objek Mall dan

Fauzi Bowo

Fasilitasnya, atas nama PT Inti Utama Darma Re al Estate, dengan spesifikasi 5 (lima) lapis dan 1 (satu) basement di Jl. Raya Kalimalang Kelurahan Pondok Bambu Kec amatan Duren Sawit Jakarta Timur, pe ne rbitan IMB ter se but dipertanyakan apa sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis maupun standar operasional prosedur pener bitan IMB serta advis planningnya, juga sangat diper tanyakan keber adaan dasar penerbitan. Patut diduga terjadi konspirasi dan suap menyuap sehingga SIPPT, IMB dan advis planning tersebut dapat diterbitkan, ujarnya. “Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung, sebelum IMB Nomor 5310/IMB/2011 diterbitkan, penerbitan IMB dan penerbitan advis planningnya sudah melalui survei lapangan dan telah melewati pene litian secara fakta dan yuridis, sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah hukum DKI Jakarta, namun karena keberadaan mall tersebut juga telah diaminkan terlebih dahulu oleh Gubernur DKI, terjadi pengaturan yang sangat rapi. Tetapi se telah dilihat kondisi sekar ang, menimbulkan pertanyaan bagi orang yang melihat dan mengerti, bagaimana keberadaan mall tersebut bisa berada di dekat sutet dengan memiliki IMB, imbuhnya.

Keberadaan gedung mall yang sedang dibangun, posisi ge dungnya ter lalu dekat dengan kabel tegangan tinggi dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penghuni gedung nantinya, dimana hal tersebut sudah terurai secara tekinis dengan jelas di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 terkait bangunan maupun kontraktor bangunan supaya memberikan data yang benar dan jelas untuk menjalakan tugasnya demi keterbukaan informasi publik. Supaya terciptanya keseimbangan lingkungan di wilayah DKI Jakarta, selayaknya bangunan mall te rsebut dibangun berapa lapis dan basementnya berapa lapis, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang oleh Gubernur DKI Jakarta dan Jajarannya, baik Kepala Dinas maupun Suku Dinas diharapkan menjalankan tupoksinya secara benar demi menjaga keindahan kota Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia, tandasnya. Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Foke kurang berkenan memberikan tanggapan sedangkan Kadis P2B belum be rsedia membe rikan komentar ter kait penerbitan IMB yang juga bernuansa “suap” tersebut. Sedangkan Wiriayatmoko yang dicoba untuk ditemui dalam konfirmasi sedang berada di luar kantor. (Minggus/Polman)

Irbanko Jaksel Diharapkan Turun Tangan

Oknum Penertiban Sudin P2B Jaksel Diduga Terima Suap 300 Juta Jakarta, Kantor Berita RBN Ma ra knya banguna n bermasalah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 yang salah satunya bangunan di Jl. Kelapa Hijau/ Madra sa h RT 0 5 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jaga karsa Kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun bangunan tersebut telah dibongkar oleh Suku Dinas P2B Kota Administrasi Jakarta Selatan baru baru ini, tetapi pembangunan masih tetap berja la n seolah o la h tida k terjadi apa apa walaupun ba ngunan tersebut juga tela h mela ngga r perda. Selain itu tanah tersebut

juga merupa ka n ta na h bermasalah alias sengketa. Inspektur Pembantu Kot a (Irbanko) Jaksel diharapkan turun tangan. Hal tersebut diatas di kat akan o leh sa la h seorang sumber RBN yang mengaku warga Jagakarsa dan kurang berkenan na ma nya ditulis dalam berita. Menurut sumber, keberadaan bangunan terindikasi suap sekitar 300 juta rupiah yang diduga diterima oleh oknum Penertiban Sudin P2B Jaksel, akibatnya bangunan dapat berjalan terus dengan tindakan “bongkar cantik”, tandas sumber. Demi terciptanya pengawasan bangunan yang benar dan bersih dari KKN di wilayah DKI Jakarta sesuai yang

tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 sangat diharapkan ketegasan dari Inspektorat dan Gubernur DKI Jakarta untuk menindak oknum pejabat yang diduga menerima sua p (a lias kong kalikong). Sumber juga mengatakan, kalau di wilayah Kota Admnistrasi Jakarta Barat, bangunan yang melanggar sering dibeko untuk menindak tegas tetapi kalau di wilayah Jakarta Selatan sangat jarang alat berat yang bernama beko diturunkan, padahal banyak bangunan yang seharusnya dibeko di wilayah J aksel disebabkan bangunan yang melanggar sangat semarak di Jaksel, ujar sumber. Ketika hal tersebut mau dikonfirmasi ke Sudin P2B

Jakarta Selatan, salah seorang st af a dminist rasi berna ma Dewi dan dibantu oleh pet ugas penga ma na n da la m justru meminta foto kopi KTP bila mau konfirmasi, baik itu warta wa n at aupun LSM yang mau klarifikasi. Pengakua n mereka hal t ersebut merupakan perintah Kasudin P2B Jaksel. Untuk apa kegunaan KTP tersebut sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya. Apa ada hubungannya dengan partai sehingga fo to kopi KTP dikumpulkan, perlu dilakukan pengkajian. Sedangkan menurut Ahlak selaku Kasi Penertiban P2B Jaksel perihal KTP mengatakan, “ya...... benar, hal itu merupakan perintah kami”, imbuhnya. (Tim Tiga)

Bangunan Town House sekitar 12 unit di Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan,sudah pernah dibongkar beberapa minggu lalu . Tempat berdirinya bangunan juga diduga bermasalah. (foto: Minggus)


SURAT KABAR RBN EDISI 018