Rakyat Bengkulu z Rabu, 29 Mei 2013
BENGKULU SELATAN
SPPD, Pemda BS Pakai Sistem At Cost
TELEPON PENTING Polres Bengkulu Selatan Telkom UGD RSUD Damrah Manna PLN Ranting Manna Pemadam Bahaya Kebakaran
0811731988 (0739) 21070 (0739) 2118 (0739) 123 (0739) 23141
Juni Berlaku Untuk Penginapan
Info Pembangunan Jemput Pemilih Potensial KPU Bengkulu Selatan (BS), Selasa (28/5) menggelar rapat koordinasi (Rakor) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten BS. Dalam rakor dibahas soal verifikasi D a f t a r Pe m i l i h Sementara (DPS) berdasarkan Daftar Penduduk EMEX VERZONI Pemilih Potensial Pemilih (DP4). PPK sudah mendatangi setiap rumah untuk melakukan pendataan pemilih potensial mulai Mei-Juni. Anggota KPU Emex Verzoni, SE mengungkapkan untuk pendataan pemilih, KPU yang dibantu PPK mendatangi langsung alamat warga yang masuk dalam DP4, untuk pemutakhiran data pemilih. Bagi rumah yang sudah didata, ditunjukan adanya tempelan stiker milik KPU. Setelah pendataan, KPU akan mengumumkannya melalui media. “Mulai 10-24 Juli, KPU dan jajarannya bersifat pasif. Hanya menerima tanggapan dari Parpol, LSM, warga, pemantau pemilu kalau-kalau ada pemilih yang belum terdaftar atau ada kesalahan penulisan nama, alamat, umur,” tukas Emex. (key)
Aspirasi Nelayan Butuh Perhatian PEMDA Bengkulu Selatan (BS) dinilai belum memberi perhat ian pada nelayan di BS. Hal ini terpotret dari banyaknya usulan dari nelayan BS namun tidak pernah direalisasikan oleh pemda. Salah satu nelayan Pasar Bawah Herman Gusti (42) HERMAN mengungkapkan saat ini kondisi penghasilan nelayan tradisional hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,karena peralatan yang digunakan masih apa adanya. Modal yang digunakan para nelayan ini juga pas-pasan. “Perhatian pemda untuk kita (nelayan) masih sangat kurang. Selain membutuhkan bantuan modal, kita dari dulu sering mengusulkan untuk pendalaman muara, agar nelayan bisa keluar bebas masuk ke muara yang menjadi dermaga kecil bagi perahu nelayan,” papar Herman. (key)
33
YUNIKE/RB
WORKSHOP: Sosialisasi sistem At Cost pada perjalanan dinas untuk PNS dan pejabat BS, Selasa (28/5) di ruang Repitaloka.
Sekda Siap Penuhi Panggilan Jaksa Terkait Pengusutan Kasus BOP PAUD KOTA MANNA – Rencana pemanggilan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bengkulu Selatan (BS) Rudi Zahrial, SE oleh Kejari Manna terkait pengusutan Dana Bantuan Operasional (BOP) PAUD 2012 dinilai wajar oleh Rudi. Menurut Rudi itu kewenangan penyidik, namun Rudi yang pada waktu proses pencairan dana menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) BS mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan TK/PAUD penerima BOP 2012. “Saya tahu kalau ada dana BOP PAUD dari Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi untuk setiap kabupaten di Bengkulu. Prosedurnya, TK/PAUD yang diusulkan sebagai penerima BOP 2012 diajukan kabupaten melalui proposal ke Dispendik Provinsi,” kata Rudi saat ditemui usai membuka acara di ruang Repitaloka, Selasa (28/5). Namun untuk pengusulan itu, lanjut Rudi, dirinya selaku kadis pada saat itu tidak pernah dilibatkan termasuk untuk tanda tangan di proposal. Bahkan pengakuan Rudi, mengenai dana BOP PAUD yang merupakan program dari pusat tidak pernah ada koordinasi dari Kasi PAUD dengan kadis.
“PPTK kegiatan ini semuanya di provinsi, tidak ada koordinasi dengan kadis karena semuanya langsung ke kasi PAUD. Sampai masa akhir jabatan, saya tidak pernah menerima laporan mengenai penerima dana BOP PAUD di BS,” ujar Rudi. Rudi menambahkan, mengenai rencana pemanggilan dirinya, Rudi siap memenuhi panggilan jaksa penyidik kapanpun diminta. Hanya saja Rudi kembali menegaskan mengenai verifikasi penerima dana BOP PAUD memang dilakukan oleh disdikpora kabupaten/kota, kemudian diusulkan melalui proposal ke dispendik provinsi. Usulan ini tanpa sepengetahuan dirinya. “Mestinya kabid atau kasi memberikan laporan pada kadis, namun berapa yang diusulkan dan berapa TK/PAUID yang dapat saya tidak mengetahuinya termasuk monitoring. Bukan saya menghindar,” pungkas Rudi. Diketahui total dana BOP PAUD 2012 Rp 600 juta, ada 64 TK/PAUD penerima BOP dengan jumlah yang berbeda tergantung jumlah siswanya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejari pada pengurus TK/PAUD penerima BOP 2012 diketahui hampir semuanya mengakui adanya pemotongan atau diminta jatah preman oleh oknum pejabat Disdikpora BS. (key)
SDN 2 BS Kunjungi Graha Pena BENGKULU – Di akhir tahun a ja r a n 2 0 1 2 / 2 0 1 3 , s e l u r u h sekolah di Provinsi Bengkulu mengadakan acara perpisahan. Acaranya bermacam-macam. Mulai dari mengadakan pentas seni, jalan-jalan ke tempat wisata, hingga mengunjungi Graha Pena Rakyat Bengkulu (RB). Hal itulah yang dilakukan 43 mu r i d S D Ne g e r i 2 Bengkulu Selatan, kemarin (28/5). Bersama g ur u d an s e jumlah orangtua, murid-
murid yang masih menunggu pengumuman hasil kelulusan itu berkunjung ke ruang redaksi Koran RB dan Studio RBTV. Di ruang redaksi RB, muridmurid diterima oleh Redaktur RB Komi Kendy. Sementara di RBT V diterima oleh reporter Unga Erya Rizal. Anak-anak itu diberi penjelasan soal keredaksian, proses pencarian berita, mengelola, hingga diterbitkan dan dibaca oleh masyarakat Bengkulu. “Diakhir tahun ajaran ini, kami sengaja mengisi kegiatan per-
pisahan dengan berjalan-jalan ke Kota Bengkulu. Di Graha Pena, kami ingin mengenalkan pada siswa, bahwa inilah salah satu pusatnya penerbitan media cetak dan elektronik yang ada di Bengkulu,” ujar Kepala SD Negeri 2 Bengkulu Selatan Hj. Ika Utamiarti, S. Pd, disela kunjungan. “Selain ke Graha Pena, kami juga akan mengunjungi sejumlah tempat wisata lainnya. Seperti Pantai Panjang, Rumah Pengasingan Bung Karno dan Museum Bengkulu,” pungkasnya.(ken)
KOTA MANNA – Mencegah bentuk penyelewengan anggaran perjalanan dinas, Pemda Bengkulu Selatan (BS) menerapkan sistem at cost untuk tiket dan penginapan pada saat PNS melakukan perjalanan dinas mulai Juni 2013. Sebelumnya, awal Januari Pemda sudah memberlakukan at cost untuk tiket pesawat atau kendaraan. Sistem at cost menggantikan sistem lumpsum atau uang yang dibayarkan sekaligus. Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) BS Rudi Zahrial, SE mengungkapkan perjalanan dinas dengan menggunakan sistem at cost, akan dibayar sesuai kebutuhan PNS atau pejabat yang melakukan perjalanan dinas. Selama ini, untuk biaya perjalanan dinas diberikan tunai sesuai pagu dana yang ada. Dana yang ada dianggarkan
untuk membeli tiket pesawat, karena ingin mendapatkan uang lebih, anggaran untuk tiket pesawat diganti dengan menggunakan bus. “Sistem at cost, bisa mencegah penyelewengan anggaran. Karena pembiayaan akan menggunakan sistem pembayaran sesuai bukti yang sah. Kalau dulu biaya perjalanan dinas diberikan secara menyeluruh dan langsung, sekarang harus sesuai kebutuhan riil,” kata Rudi. Lanjut Rudi pembayaran juga akan dilakukan setelah selesai melakukan perjalanan dinas dengan menunjukkan b u kt i ku i t a n s i t ra n s p o rtasi dan akomodasi sebelum pencairan anggaran. Seperti bukti kuitansi hotel, tiket pesawat, dan lainnya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013. (key)
Pencairan Sertifikasi Tergantung Bank KOTA MANNA – Tunjangan profesi guru atau yang lebih dikenal tunjangan sertifikasi untuk triwulan pertama tahun 2013, hanya menunggu proses pencairan oleh bank yang ditunjuk. Artinya, sebanyak 1.088 guru di Bengkulu Selatan (BS) akan menerima haknya selama 3 bulan Januari-Maret tergantung proses di bank. Karena dana yang tersedia Rp 10,53 miliar di kas daerah sudah dikeluarkan Surat Perintah Pecairan Dana (SP2D) oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) BS. Kepala Disdikpora BS Sahidin Maim, M. Pd melalui Kasubbag Keuangan Isman Bair mengungkapkan SP2D yang turun dari DPPKAD ke Disdikpora sudah diserahkan pihaknya ke bank Jumat (24/5). “SP2D Kamis (23/5) sore turun dari DPPKAD, besoknya langsung kita serahkan ke bank untuk ditindaklanjuti. Pihak bank tinggal melakukan transfer ke rekening masing-masing guru. Kapan sertifikasi bisa dinikmati guru yah tergantung bank,” kata Isman.
Lanjut Isman, jika proses pencairan sertifikasi sudah di bank, maka dalam minggu ini para guru sudah mendapat haknya. Namun untuk kekurangan pembayaran tunjangan sertifikasi guru selama 2 bulan pada 2012, baru akan dianggarkan pada APBN Perubahan 2013 ini. Sementara itu Sekretaris PGRI BS Herdi Agustiar, M.Pd mengimbau untuk para guru di BS tidak perlu resah dengan proses pencairan tunjangan sertifikasi yang terlambat, karena tunjangan ini pasti akan diterima oleh para guru. “Dana itu sudah ada, sehingga guru tak perlu risau. Keterlambatan pencairan ini juga dikarenakan penggunaan sistem dapodik dan menunggu semua data selesai hingga batas waktu. Untuk pencairan sertifi kasi, PGRI BS selalu menggiringnya,” kata Herdi. Lanjut Herdi, bagi guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru untuk dapat menjalankan kewajibannya sesuai aturan, seperti melaksanakan kewajiban mengajar sebanyak 24 jam perminggu. (key)