SAMBUNGAN Pro OTONOMI
SAMBUNGAN PRO OTONOMI
Rakyat Bengkulu Selasa, 23 April 2013
Bambu Keramat Mayang Besi Sambungan dari halaman 25
Sekelilingnya dipagari dengan kawat. Rerumpunan bambu itu setahun sekali akan dibersihkan. Namun saat membersihkan rumpun bambu itu diawali dengan ritual berdoa yang dipimpin oleh sesepuh desa. Sehingga rerumpunan bambu itu selalu terlihat terawat. Warga desa pun kerap menggelar ritual doa di bawah pohon bambu itu. Terutama pada tanggal 1 syawal. Atau ketika ada hajatan untuk berdoa pada
sang pencipta. Sebagai tanda mereka masih mengingat leluhurnya telah tiada. Sebab rumpun bambu itu konon berasal dari tongkat seorang bangsawan asal Gersik Jawa Timur yang bernama Sultan Laut Tawa (Laut Tawar). Sultan tersebut menancapkan tongkatnya ke tanah sebagai tanda membuka kawasan di pinggir aliran sungai Selagan itu menjadi perkampungan. Sehingga akhirnya saat ini berubah menjadi rerumpunan bambu.
Di bawah rerumpunan bambu itu juga dibangun sebuah gubuk untuk warga menggelar doa. “Bambu itu masih dikeramatkan warga di desa kami. Karena bambu itu adalah bagian dari sejarah berdirinya desa kami yang merupakan desa tertua di Kecamatan Teras Terunjam,” ungkapnya. Rerumpunan bambu itu sendiri tidak jauh dari pemukiman warga. Berada di belakang rumah warga dan terawat. Sehingga tidak terkesan angker. (del)
Kades se Kabupaten Seluma Ancam Demo Sambungan dari halaman 25
Aksi protes kades ini sempat dipimpin langsung Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Seluma, Suardi. Yang intinya sama menuntut kejelasan pencairan honor. “Kami sudah melakukan tugas sebaik mungkin selaku kepala desa. Tapi Pemda Seluma belum kunjung memenuhi kewajibannya membayar honor kami. Kami sudah cukup bersabar,” sesal Kades Lawang Agung Kecamatan Air Periukan, Kirman Effendi, S.Sos. Beruntung aksi protes pulu-
han kades ini tidak berlangsung lama. Ini setelah Kabag Administrasi Humas dan Protokoler Setdakab Seluma, Mulyadi, S.Sos, MM dan Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMDPP dan KB) Kabupaten Seluma, Zaimi Tuhib, dapat memberikan penjelasan kepada puluhan kades. “Gaji kades sudah dialokasikan dalam dana desa, jadi pasti dibayarkan segera. Mestinya memang dibayarkan pertriwulan, tapi karena pengesahan
APBD lambat, jadi semuanya terkena imbasnya. Bukan sengaja dilambatkan. pembayarannya,” jelas Zaimi Tuhib. Kabag Aministrasi Humas dan Protokoler Setdakab Seluma, Mulyadi, S.Sos, MM menegaskan, honor kades paling lambat dibayarkan minggu ini. Hari ini 14 camat dipanggil bupati, rapat mengenai mekanisme pembayaran dan pengucuran dana desa. Dalam kesempatan itu juga, camat diminta menginstruksikan bendara kecamatan agar segera mengajukan DPA untuk pencairan.
10 ”Kartini” Korban Kebakaran Demo Pemda Sambungan dari halaman 25
Kedatangan mereka saat acara resmi yang digelar Pemda BU tersebut memprotes tindakan pemerintah yang dinilainya tidak menunjukan perhatiannya kepada korban kebakaran. Seminggu setelah api meludeskan 42 ruko milik Pemda BU tersebut, tak sedikitpun bantuan dari Pemda BU yang diterima pedagang yang menghuni ruko itu. Mereka menilai tindakan pemerintah melakukan acara seremonial hari Kartini seakan tak empati terhadap kedukaan yang dirasakan korban kebakaran. “Di sini enak-enakan mereka (Pemda,red) buat acara besar memperingati hari kartini, kami kartini juga, sekarang makan saja kami sulit,” tandas Elnaini salah satu pendemo. Ia mengakui jika sudah menerima ketegasan pemerintah yang akan membangun ulang ruko pedagang yang terbakar. Namun mereka kecewa tidak adanya bantuan Pemda BU untuk sekadar mereka melanjutkan hidup. ‘’Berdagang itu jantung kami, sekarang lokasi kami berdagang tidak ada, barang habis modal kami tidak ada lagi. Bagaimana kami mau makan. Pemda tidak ada perhatian, sebungkus mie Instans
saja sampai saat ini tidak ada,” ketusnya. Pengunjuk rasa ini sempat berteriak-teriak meminta makan di depan pagar Setda BU, saat itu halaman Pemda tengah duduk Sekda BU Drs. Said Idrus Albar, MM dan FKPD tengah menilai para ibu-ibu yang mengikuti lomba kebaya Kartini. “Pak makan siang, kami mau makan apa siang ini. Seharusnya tadi kami bawa abu kebakaran itu, kami bagikan ke sini sebagai hadiah kartini dari kami,” teriak salah satu pendemo. Spanduk yang mereka bawa diantaranya “Semua Sudah Buta, Tuli, Mana Pedulimu,”, sedangkan spanduk lainnya bertulis sindiran “Selamat Hari Kartini, tolong pikirkan nasib kami korban kebakaran,”. Tak hanya itu, mereka juga membawa kardus yang bertuliskan sumbangan bagi korban kebakaran. Mereka sempat meminta sumbangan dari para pejabat BU yang berada di kantor Setda BU. Sekitar 15 menit berdiri memajang spanduk, mereka akhirnya diperkenankan masuk ke kantor Setda BU bertemu dengan Kadis Perindag Drs. H. Yarmidal, MM dan Asisten II Ir. Untung Pramono, M.Sc. Dalam rapat tersebut mereka
juga tidak menyampaikan tuntutan. Mereka hanya menyampaikan suara hati mereka yang merasa kecewa karena menilai lambannya perhatian pemerintah. “Bahkan pedagang lain yang tidak terklena kebakaran saja sampai meminta sumbangan sesama pedagang untuk kami, tapi Pemda tidak ada perhatian,” ulang Elnaini di tengah pertemuan. Yarmidal menjelaskan jika Pemda akan memberikan bantuan dalam minggu ini melalui Dinas Sosial. Lambannya bantuan tersebut karena Pemda tengah melalui tahap administrasi untuk menyalurkan bantuan tersebut. “Kita sampai saat ini masih dalam proses, karena dalam pemerintahan harus ada pentahapannya. Yang jelas sesegera mungkin akan kita salurkan bantuan,” terang Yarmidal. Pemda BU sudah memutuskan merelokasi 35 pedagang korban kebakaran di terminal Arga Makmur. Hal ini akan segera dilakukan setelah terminal yang kini difungsikan sebagai lokasi pasar malam berakhir 25 April mendatang. Yarmidal mengatakan relokasi pedagang tersebut tidak akan mengganggu aktifitas pembangunan terminal bulan depan. (qia)
31
Pemda Seluma di-PTUN PT PSP, Segera Sidang
BENGKULU – Setelah mendaftarkan gugatan sebulan lalu, sidang perdana tergugat I Pemda dan tergugat II DPRD Seluma, akan digelar minggu depan. Gugatan ini didaftarkan PT Puguk Sakti Permai (PSP) atas nama Joresmin Nuryadin yang merupakan anak mantan Bupati Seluma, Murman Effendi ke PTUN Bengkulu. Seperti disampaikan kuasa hukum penggugat, Made Sukiade, SH di kantornya kemarin (22/4). Dikatakan Made, pihaknya sudah menyiapkan beberapa bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk dibawa ke PTUN nanti. “Kita sudah dapat kabarnya, sidang di PTUN ini akan digelar Selasa tanggal 30 April nanti. Inti pokok gugatan ada empat poin yang kita sampaikan untuk tergugat I dan II,” ujar Made. Dilanjutkannya, objek gugatan dalam perkara tersebut yakni Bupati Seluma selaku tergugat I dan DPRD Seluma sebagai
tergugat II. Ada beberapa inti pokok pekara yang masuk dalam berkas gugatan. Pertama yakni meminta surat bupati tentang pengajuan raperda dan pencabutan Perda nomor 12 tahun 2010 dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, meminta agar surat persetujuan bersama Bupati Seluma dan DPRD Seluma, tentang Raperda APBD tahun 2013 dibatalkan. Selanjutnya meminta Keputusan DPRD Seluma nomor 3 tahun 2013 tentang persetujuan Raperda APBD 2013 juga dibatalkan. Selain itu, tergugat I dan II diminta untuk melanjutkan program Multiyears, sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2010. Sekadar mengingatkan, sebelumnya Pemda Seluma bersama DPRD Seluma mengesahkan Perda nomor 12 tahun 2010. Isinya menyetujui anggaran dana untuk proyek multi years yang dikerjakan dalam
tahun jamak selama lima tahun. Pemenang proyek multiyears ini adalah PT PSP yang merupakan milik keluarga Murman Effendi yang waktu itu madis Bupati Seluma. Karena terkait multiyears ini pula Murman Effendi tersandung hingga masuk penjara dan dilengserkan dari kekeuasannya sebagai orang nomor satu di Seluma. Selanjutnya Bundra jaya yang diangkat menjadi Bupati Seluma, bersama DPRD Seluma menghentikan kontrak dengan PT PSP, tak lagi mengaggarkan pembiayaan proyek multiyear di APBD Seluma tahun 2013 serta akan mencabut Perda proyek multiyears. Padahal, dalam kontrak kerja dan juga Perda itu menyatakan kalau pekerjaan multiyears ini dilakukan selama lima tahun. Selain itu juga, utang pekerjaan proyek senilai Rp 8,8 miliar saat ini belum juga dilunasi oleh Pemda Seluma. Padahal menurut Made, pekerjaan fisik sudah selesai.(fiz)
Bupati Putus Kontrak Pemda dengan PT PSP Sambungan dari halaman 25
Menurutnya kontrak itu menyalahi, sebab dokumen anggaran belum ketuk palu namun kontrak sudah dibuat. “Tidak pernah disampaikan dan dikomunikasikan dengan saya terkait pembuatan kontrak itu. Itu menyalahi ketentuan, harusnya disampaikan dulu dengan saya. Sebab yang namanya kontrak dibuat sebelum pengesahan anggaran, itu tidak diperbolehkan dan melanggar peraturan perundangundangan,” tegas Bundra. Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma, Dr Ir H Herawansyah, MT, M.Sc membenarkan keputusan rapat yang digelar sekitar pukul 14.00 WIB, di ruang kerja Bupati Seluma. Surat resmi pembatalan kontrak baru akan dilayangkan hari ini oleh Dinas PU Seluma ke pihak PT PSP. “Tadi sudah diputuskan dibatalkan dan kami besok (hari ini) akan melayangkan surat resminya ke PT PSP,” kata Herawansyah. Beberapa dasar dibatalkannya kontrak itu diantaranya, karena kontrak dibuat semasa
Kadis PU Rukman Ramli, BE, S.Sos itu mendahului anggaran. Kemudian kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri dan KUHPerdata. “Oleh karena itu dibatalkan kontrak anak tahap 3 dan 4 tersebut, karena objek kontrak batal demi hukum. Bertentangan dengan peraturan perundang-udanngan yang lebih tinggi. Jika Dinas PU tetap melaksanakan kontrak itu, berarti Dinas PU melanggar peraturan perundang-undangan berlaku. Dari pada melanggar lebih baik kita perbaiki, evaluasi. Makanya diputuskan dibatalkan,” tegas Herawansyah yang belum 1 bulan menjabat Kadis PU Seluma ini. Lebih lanjut Herawansyah mengatakan, tidak menutup kemungkinan dikemudian hari ikatan kontrak dilaksanakan kembali. Itu tentu setelah dilaksanakan analisa hukum atas isi kontrak selanjutnya. “Kita belum memberhentikan tapi hanya membatalkan saja,” tandasnya.
Kemudian apa dasar Kepala Dinas PU yang sebelumnya, Rukman Ramli dan Kabid Bina Marga yang juga PPTK, Samidi, ST, MM berani menandatangi kontrak itu? Ditemui RB, Samidi mengatakan bahwa pihaknya dalam hal ini Dinas PU hanyalah selaku dinas teknis yang menjalankan ketentuan dalam kontrak induk dan perda multiyears. Yang dalam perda itu sudah dinyatakan bahwa pekerjaan multiyears dianggarkan selama lima tahun berturut-turut. “Makanya setiap tanggal 10 di bulan Februari setiap tahunnya, kita menandatangi kontrak. Yang tahun 2013 ini, kita melihat rekening perusahaan tidak ada permasalahan lagi, jadi tidak ada alasan kami tidak menandatangi kontrak itu,” terang Samidi. Ditambahkan Rukman Ramli, urusan dianggarkan atau tidak bukanlah kewenangan dinas PU. Penganggaran urusan Pemda Seluma dengan DPRD Kabupaten Seluma. “Kami bekerja dibawah perintah bupati yang saat itu sudah disetujui assisten II. Kan
sama saja itu instruksi bupati, kami malah membantu pemda melaksanakan perda yang itu merupakan produk hukum yang sah dan diakui,” ujarnya. Selain itu, sambungnya, hingga sekarang belum ada pencabutan perda mutiyears termasuk pembatalan kontrak induk. “Lain halnya jika misalnya DPRD saat itu menyurati dinas memberitahukan bahwa perda multiyears akan dicabut atau kontrak induk akan dibatalkan, tentu ini akan menjadi pertimbangan kami saat itu,” tambahnya. Dan menurutnya, tidak ada permasalahan kontrak ditandatangani sebelum dokumen anggaran disahkan. Sebab kontrak itu bukanlah kontrak tunggal, melainkan kontrak anak yang mana dalam kontrak induknya sudah disebutkan pembiayaan pekerjaan selama lima tahun. “Kalau kontrak tunggal, itu memang tidak boleh ditandatangani sebelum disahkannya anggaran. Kalau inikan bukan kontrak tunggal, tapi kontrak anak karena sudah ada kontrak induk sebelumya dan itu belum dibatalkan,” pungkasnya.(hue)
2 Pelajar dan 4 Pemuda Dibekuk Buser Polres RL Sambungan dari halaman 25
Dua diantara tersangka yang berhasil diringkus, yakni RA (13), pelajar SMPN di Curup Timur, warga Kelurahan Kampung Jawa, AS (17), pelajar SMK di Curup Timur, warga Kelurahan Pelabuhan Baru. Empat pemuda lainnya, AP (16), warga Kelurahan Kampung Jawa, Curup Tengah dan AE (18), warga Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, CA (17) dan YM (17), keduanya warga Kelu-
rahan Sukaraja, Kecamatan Curup. Khusus 2 nama terakhir dimungkinkan bukan sebagai eksekutor lapangan, tetapi penadah barang hasil jarahan komplotan jamor. Sehingga keduanya untuk sementara dijerat pasal 480 KHUP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan 4 tsk lainnya cukup kuat terindikasi sebagai jamor, mereka terancam 9 tahun penjara sesuai jeratan pasal 365 KUHP tentang Pencurian dengan Kekerasan.
‘’Tersangka ini 1 komplotan. Ada yang bertindak sebagai pemetik (eksekutor korban), ada yang bertindak menampung dan menjual barang hasil jambret. Aksi terbaru yang dilakukan komplotan ini pada Sabtu (13/4) pukul 12.00 WIB di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur. Korbannya, Misrawati (42), PNS, warga Kelurahan Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan,’’ ujar Kapolres RL, AKBP. Edi Suroso, SH melalui Kasat Reskrim, AKP. Margopo,
SH kepada RB. Adapun barang yang berhasil diambil kawanan jamor tersebut dari tangan Misrawati yakni tas berisi HP, kalung emas 5 gram, uang Rp 1,4 juta, SIM C dan buku tabungan. Total kerugian korban Rp 5 juta. Sementara otak pelakunya, dijelaskan Margopo berinisial CH (18), warga Desa Kepala Curup yang setahun terakhir berdomisili Kelurahan Air Putih Lama masih dalam pencarian (buron, red). Kronologis penangkapan bermula saat CA yang lebih dulu diringkus di Kelurahan Sukaraja dengan cara dipancing. CA aktifkan handphone BlackBerry hasil curian yang dibelinya dari YM. Setelah berhasil meringkus CA, polisi melakukan pengembangan hingga YM ikut dibekuk. ‘’Menyusul 4 tersangka pemetik. Dari pengakuan 4 tersangka pemetik, setidaknya mereka terlibat di 4 TKP kawasan RL. Kami masih mendalami kasus ini apakah benar keempat tersangka pemetik hanya terlibat di 4 TKP. Dugaan kami mereka ini setidaknya terlibat di 8 TKP sesuai laporan yang masuk. Namun masih kami telusuri,’’ terang Margopo. Ditemui di sela pemeriksaan, RA dan AP mengaku nekat menjambret karena terdesak ekonomi. Apalagi setiap gerakannya diatur oleh CH yang sudah jauh berpengalaman. ‘’Saya sangat menyesal pak. Apalagi saya masih sekolah. Saya ini hanya disuruh,’’ kata RA kepada RB. (sca)