NASIONAL
2 Teras SBY Nyoblos di Pilkades JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa (pilkades) di wilayah tempat tinggalnya, Cikeas, Bogor. Kemarin, presiden ikut memberikan suara didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono. Turut serta dalam kesempatan itu putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) beserta istri, Aliya Rajasa. Presiden dan keluarga tiba di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di halaman Sekolah Alam Puri Cikeas, dekat kediaman pribadi, sekitar pukul 10.45 WIB. Ketika tiba di lokasi TPS, seperti biasanya, SBY dan keluarga lebih dulu menyapa warga yang hadir. Usai memberikan suaranya di bilik suara, SBY sempat berpesan kepada keempat calon kepada desa agar jika terpilih nanti bekerja dengan sungguh-sungguh. “Siapapun yang terpilih nanti bekerja dengan baik, sesuai amanat rakyat,” ujar SBY. Kediaman SBY berada di lingkungan Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Bogor. Tercatat ada 9.473 pemilih yang terdaftar dalam pilkades tersebut. (dyn/nw)
Yulianis Tak Bisa Dituntut JAKARTA - Harapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) untuk memperkarakan Yulianis bisa jadi sia-sia. Sebab, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pasang badan untuk mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai itu. Alasannya, hingga saat ini Yulianis masih masuk perlindungan LPSK. Anggota LPSK, Lili Pintauli mengatakan, sebagai saksi, Yulianis tak dapat dituntut secara pidana, perdata, maupun administrasi. “Laporan pencemaran nama baik terhadap Yulianis bisa melanggar ketentuan UndangUndang,” ujarnya. UU yang dimaksud adalah Pasal 10 ayat 1 UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tersebut mengatakan jika saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. “Amanat UU sudah jelas. Apalagi, posisi Yulianis saat ini masih terlindung LPSK,” imbuh Lili. Menurutnya, perempuan yang selalu bercadar saat memberikan keterangan di pengadilan Tipikor itu sudah masuk perlindungan LPSK sejak Juli 2012. Status tersebut hingga kini tak berubah. Seperti diketahui, Rabu (20/3) Ibas melaporkan keterangan Yulianis yang dimuat salah satu surat kabar ke Polda Metro Jaya. Dia merasa terganggu dengan pernyataan Yulianis yang menyebut bahwa dirinya telah menerima uang senilai USD 200 pada kongres Partai Demokrat di Bandung 2012 lalu. Langkah Ibas tersebut karena tak ingin tudingan itu terus bergulir menjadi pembicaraan tidak jelas. Sejak pemberitaan itu banyak dampak merugikan dirinya dan orangtuanya selaku Presiden. (jp)
NASIONAL
Rakyat Bengkulu
Senin, 25 Maret 2013
Demokrat Daerah Ingin SBY Jadi Ketua Umum
Cikeas Kembali Kumpulkan Ketua DPD
JPNN/RB
NYOBLOS: Presiden SBY menghadiri pemilihan kepala desa (Pilkades) di puri cikeas yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2013, kedatangannya pun guna menyemangati para calon Kades agar menjadi pemimpin yang baik.
31 Peluru Tembus Empat Korban SLEMAN- Polisi menemukan 31 butir proyektil peluru di tubuh empat korban yang dieksekusi gerombolan bersenjata penyerang Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman, Sabtu dini hari (23/3). Kendati begitu tim penyidik belum bisa menggambarkan proses eksekusi yang dilakukan pasukan bertopeng terlatih tersebut. Kapolda DIJ Brigjen Pol Sabar Rahardjo menyatakan telah mengevaluasi proses penyelidikan. Tapi, perwira tinggi Polri itu enggan membeberkan hasilnya. “Tolong beri kesempatan pada kami melakukan penyelidikan ilmiah,” ucapnya kemarin (24/3). Hingga kemarin polisi belum bisa mengungkap identitas pelaku penyerangan Lapas Kelas IIB Cebongan, yang menewaskan empat tahanan pada Sabtu (23/3) dini hari.
Kapolda DIJ Brigjen Pol Sabar Rahardjo mengatakan belum bisa menyimpulkan motif dibalik pembunuhan empat tersangka kasus pengeroyokan mantan anggota Korps Kopasus Kandang Menjangan Sertu Santosa di Hugo’s Cafe, Selasa (19/3). Kapolda menepis dugaan bahwa para pelaku adalah oknum TNI yang melakukan balas dendam atas tewasnya Sertu Santosa. Kapolda berjanji mengungkap kasus secara transparan. Dan membeberkanhasilnya setelahada kepastian didukung alat bukti kuat. “(Penyelidikan) belum mengarah ada indikasi dibalik kasus itu,” jelasnya. Direktur Jogja Police Watch Asril Sutan Marajo mempertanyakan prosedur operasional standar pengawalan dan pengamanan terhadap 4 tersangka pengeroyokan Sertu Santosa.
Menurut Asril kasus itu bukan hal sederhana karena menyangkut anggota TNI sebagai korban. Asril menilai polisi tak menjaga ketat para tahanan. “Penjagaan super ketat hanya saat pemindahan dari polda ke lapas,” beber Asril yang menyesalkan pemindahan para tersangka dari Mapolda ke Lapas Cebongan. Menurut Asril lokasi pemindahan para tersangka lebih aman di lapas kelas IIA. Atau dititipkan ke markas Denpom. Asril mengingatkan bahwa kasus penyerangan lapas bukan lagi menjadi kasus nasional. Tapi menjadi sorotan internasional. Apalagi penyerang bertujuan mengeksekusi secara sadis empat tahanan. “Polisi harus bisa mengungkap tuntas kasus ini secara terbuka,” pintanya. (jp)
Tidak Ada Pungutan Komitmen Fee Bulan Depan BSM Rp 3,9 Triliun Cair JAKARTA - Pemerintah kota maupun kabupaten diminta serius mengurusi pendidikan dasar dan menengah. Kemendikbud memastikan tidak pernah merecoki dengan aneka pungutan anggaran. APBN fungsi pendidikan yang ditransfer ke daerah harus terserap efektif.
Instruksi penggunaan anggaran itu disampaikan Mendikbud Muhammad Nuh kepada kepala dinas pendidikan tingkat II se Indonesia di Jakarta tadi malam. Menteri asal Surabaya itu mengatakan anggaran pendidikan dicairkan ke daerah secara utuh. Dalam APBN disebutkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan mencapai Rp 11 triliun. “Kita tegaskan lagi, Kemendikbud tidak akan meminta commitment fee, return fee, atau fee-fee lainnya,” ujar
Nuh. Dia menambahkan, kementerian lain yang terkait dengan pencairan DAK juga tidak akan menarik pungutan. Mantan rektor ITS itu lantas merinci penggunaan DAK pendidikan. “Transfer DAK yang Rp 11 triliun ini harus aman,” ujarnya. Mulai untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Nuh menegaskan penggunaan DAK harus tepat waktu, sasaran, jumlah, dan tata kelola. DAK ini di antaranya untuk rehab sekolah dan pengadaan buku kurikulum baru khusus jenjang SMP. (jp)
JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengumpulkan para ketua dewan pimpinan daerah (DPD) se-Indonesia. Dalam pertemuan yang dilaksanakan enam hari sebelum Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Bali, 30-31 Maret, itu, mengalir deras harapan dari daerah agar SBY bersedia memimpin langsung partai sebagai ketua umum. “Ada harapan kuat yang muncul di antara kami (para ketua DPD, Red), sebaiknya (ketua umum) dari Cikeas. Desakan itu sangat keras,” kata Ketua DPD Sulawesi Tenggara (Sultra) M. Endang setelah mengikuti pertemuan di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, kemarin (24/3). Meski demikian, dia menegaskan bahwa hal tersebut masih sekadar wacana dan harapan yang muncul di antara para kader partai di daerah. “Wacana itu keluar ketika kami bicara informal sambil minum kopi sebelum pertemuan. Tapi, itulah realitasnya dan aspirasi tersebut pula yang selama ini kami serap dari masyarakat,” imbuhnya. Endang menyatakan bahwa dengan kepemimpinan lang-
sung dari SBY, partai akan lebih solid. Semua faksi yang ada selama ini tentu akan menerima tanpa terkecuali. “Kalau bukan Pak SBY, ya bisa juga Bu Ani (Yudhoyono) atau Mas Ibas. Yang penting sebaiknya dari Cikeas,” tegasnya. Selain itu, lanjut dia, pentingnya SBY memimpin langsung partai merupakan bagian dari upaya penyelamatan. Yaitu, untuk meningkatkan elektabilitas partai yang terpuruk sesuai hasil survei sejumlah lembaga belakangan ini. “Tidak ada yang membantah bahwa napas Demokrat adalah di Pak SBY. Karisma yang dimiliki Cikeas tetaplah magnet electoral,” katanya. Endang menambahkan, mekanisme pemilihan ketua umum secara aklamasi juga menjadi harapan bersama. “Walaupun voting juga tidak masalah, ada semangat dari DPD-DPD agar ketua umum bisa terpilih aklamasi,” ungkapnya. Hingga saat ini, muncul sejumlah nama kader yang dijagokan maju sebagai ketua umum dalam KLB mendatang. Di antaranya, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie, mantan Ketua Umum DPP PD Hadi Utomo, Wasekjen DPP PD Saan Mustopa, dan beberapa nama lain. Termasuk putra bungsu SBY, Ibas. (jp)
PKPI Segera Bernomor 15 Hari Ini KPU Bahas Putusan PTTUN JAKARTA - Jumlah parpol peserta Pemilu 2014 segera genap selusin. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengisyaratkan bakal segera menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) yang menetapkan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai peserta pemilu. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan bahwa KPU akan menggelar rapat pleno hari ini (25/3). Rencananya pleno itu khusus membahas putusan PTTUN yang menegaskan keputusan Bawaslu yang meloloskan PKPI sebagai peserta pemilu. “Besok akan pleno,” ujar Arief saat dihubungi Jawa Pos kemarin (24/3). Secara pribadi, Arief tidak ingin terburu-buru mendahului hasil pleno KPU. Yang pasti, kata dia, setiap putusan yang terkait dengan tahap pemilu akan dibahas dalam pleno KPU. Dalam hal ini, Arief be-
lum ingin memastikan bahwa PKPI mendapat nomor urut 15, menyusul Partai Bulan Bintang (PBB) yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 14 pekan lalu. “Jangan mendahului. Plenonya belum digelar,” ujar mantan anggota KPU Jatim itu. Meski begitu, Arief memastikan bahwa proses pleno KPU tidak akan jauh beda dengan pleno yang memutuskan nasib PBB pasca putusan PTTUN. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil KPU saat menetapkan PBB sebagai peserta pemilu juga akan dipertimbangkan kepada PKPI. “Pertimbanganpertimbanganny a akan sama seperti PBB,” tegasnya. Putusan PTTUN pada Kamis (21/3) mengabulkan seluruh gugatan PKPI sekaligus menetapkan partai pimpinan Sutiyoso itu sebagai peserta pemilu. Majelis hakim menguatkan putusan Bawaslu yang juga mengabulkan gugatan PKPI pada sengketa pemilu pada 5 Februari 2013 melalui keputusan nomor 012/ SP2/Bawaslu/I/2013. (jp)