18
Edisi: Rabu, 022/28 Maret 10 April 2012 Online http://issuu.com/tabloid_rbn
.........................Sambungan dari hal. 17
damaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), terdiri dari : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 147/ Sukahati seluas 74.650 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 148/Tangkil seluas 375.110 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/ Tangkil seluas 178.570 M2; Sertifikat Hak Guna Usaha
LAPORAN UTAMA
Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2. KETUJUH: Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usaha atas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang. KEDELAPAN: Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk ke-
pentingan pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannya pelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH. KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Dari awal Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI Diduga Telah Merencanakan Untuk Tidak Membayar Ganti Rugi
D
ari awal terbitnya SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 1-6-2006 tentang perpanjangan eks HGU No. 1 an. PT Buana Estate seluas 6.578.315 m2 telah terlihat dengan jelas bahwa Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI telah merencanakan pembebasan tanah masyarakat tanpa membayar biaya ganti rugi. Rencana tersebut terlihat jelas sebagaimana disebutkan pada DIKTUM KE TIGA (a) SK BPN No. 9 tersebut yang berbunyi: “Penerima perpanjangan jangka waktu (PT. Buana Estate) bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/ penggarapan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan sesuai surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004.� Pada umumnya bahwa seluruh surat keputusan yang menyangkut pelepasan hak atas
tanah milik atau penggarapan, selalu dengan jelas disebutkan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan cara membayar ganti rugi. Lain halnya dengan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl 1-6-2006 bahwa PT. Buana Estate bertanggungjawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku. Menurut Joyo Winoto, Phd selaku Kepala BPN RI, bahwa pembebasan penguasaan/ penggaraapan masyarakat tanah 2.117.500 m2 tanah Desa Hambalang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu melalui putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 207 dan 208/Pid-B/PNCbn tgl 12-62007 dengan cara pelaksanaannya sebagai berikut; Atas dasar SK BPN No. 9/HGU/BPN/
2006 tgl 1-6-2006 langsung saja diterbitkan 8 (delapan) sertifikat tanpa membayar ganti rugi garapan masyarakat. Adapun sertifikat yang diterbitkan an. PT. Buana Estate adalah: 2 (dua) sertifikat No. 146 dengan luas 637.940 m2 dan 5.940.14 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 147 dengan luas 74.650 m2, 1 (satu) sertifikat No. 148 dengan luas 375.110 m2, 1 (satu) sertifikat No. 149 dengan luas 4.486.975 m2, 2 (dua) sertifikat No. 150 dengan luas 428.570 m2 dan 178.570 m2 asli tetapi palsu, 1 (satu) sertifikat No. 151 dengan luas 575.070 m2. Setelah terbit Sertifikat HGU an. PT. Buana Estate, kemudian surat pernyataan PT. Buana Estate tgl 3-8-2004 di cabut/ dibatalkan oleh PT. Buana EsBersambung Ke Hal..........19
Akses Baca Surat Kabar
Akses Baca
RAKYAT BICARA NEWS
TABLOID RBN
http://issuu.com/rakyatbicaranews www.suratkabarrbn.co.cc
http://issuu.com/tabloid_rbn www.kbrakyatbicaranews.co.cc