EDISI 011

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

Indek Berita Direktur PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait:

Selaku Pejabat Negara Joyo Winoto Diharapkan Sadar Diri Halaman..6

Uluran Kebijaksanaan SBY Ditunggu Masyarakat Bogor

Joyo Winoto, PhD Diduga “Sepelekan�

Putusan MA RI Halaman..10

Terkait Indikasi Korupsi di Lemigas P2K dan Panitia Lelang Diminta Untuk Tindaklanjuti Surat Konfirmasi Media Halaman..20

Akses Baca berita aktual kami

Akses Baca Surat Kabar Catatan Harian Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 011

TABLOID

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Gratis

07 - 13 Maret 2011

2

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

KPK dan BPK RI Diminta Lakukan Penyelidikan

Walikota Jaksel Syahrul Effendi “Doyan Setoran” Untuk Perkaya Diri Disebabkan Walikota Jakarta Selatan (Jaksel), Syahrul Effendi “doyan setoran” untuk perkaya diri sendiri, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diminta turun tangan lakukan penyelidikan bersinergis terhadap indikasi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi yang terjadi di lingkungan Walikota Jaksel selama Syahrul Effendi menjabat Walikota, demi terciptanya pemerintahan bersih dan pelayanan masyarakat yang profesional di Wilayah Kota Administrasi Jaksel.

Foto: Heri

Walikota Jaksel, Syahrul Effendi bersama istri dalam perayaan Abang None Cilik Jakarta 2010

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Selaku orang nomor satu di wilayah Jaksel, Syahrul Effendi diharapkan dapat menjadi contoh panutan bagi masyarakat Jaksel khususnya bagi pejabat eselon jajaran Walikota, jangan hanya menjadi “walikota terkaya” yang memiliki rumah mewah, mobil mewah, ekonomi mewah dan dapat menyekolahkan anaknya ke luar negeri.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya ditulis dalam pemberitaan, tetapi bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan bila diperlukan, dengan maksud dan tujuan agar terwujudnya pembenahan diri selaku Wa-

likota di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan di Jakarta Minggu lalu.

Dalam kepemimpinannya Syahrul Effendi terindikasi “bobrok” serta lakukan berbagai pelanggaran yang tidak dapat diuraikan satu persatu. Mulai dari indikasi permasalahan “sepeda ontel”, setoran setoran dari pelaksana proyek, setoran setoran pemeliharaan gedung kantor walikota, setoran setoran pengadaan ATK, serta setoran setoran pengangkatan camat dan lurah.

“Memang…. setoran setoran tersebut tidak diterima langsung oleh Syahrul Efendi, tetapi diterima orang lain yang diduga selaku orang kepercayaan walikota, dan sudah diciptakan Syahrul Ef-

fendi sedemikian rupa, dan disinyalir salah satunya Sotar Harahap ketika menjabat Kabag Umum yang sekarang menjadi Asisten Walikota.

Jadi kalau ada terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam pembuktiannya harus melalui proses yang panjang dan rumit, serta bila dipandang perlu Walikota tinggal membuang badan dan mengorbankan orang lain. Dalam hal ini kepiawaian KPK dan BPK RI sangat dibutuhkan untuk lakukan penyelidikan bersinergis” imbuh sumber.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Walikota Jaksel, Syahrul Effendi tidak bersedia memberikan komentar.

(Heri Ekaputra/ Fanni Manurung)

3

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

Indikasi Konspirasi Walikota Jaksel dengan Sotar Harahap

KPK Diminta “Tangkap” Pelaku Untuk membasmi korupsi, kolusi, nepotisme dan gratifikasi di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel), Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta “tangkap” pelaku indikasi konspirasi di Kantor Walikota Jaksel yang diduga pelakunya Walikota dan mantan Kabag Umum Sotar Harahap yang sekarang menjabat Asisten Walikota.

Foto:Heri

Mantan Kabag Umum Sotar Harahap dan Istri bersama Walikota Jaksel Syahrul Effendi dan istri dalam perayaan Abang None Cilik Jakarta 2010

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Terjadinya indikasi konspirasi di lingkungan Walikota Jaksel perlu dituntaskan supaya jangan menjadi “duri dalam onak” dalam mencapai peningkatan kinerja pegawai Pemkot Jaksel,

karena selama Syahrul Effendi menjabat Walikota Jaksel, diduga terjadi multi pelanggaran, yaitu negara dirugikan oleh “tikus pengerat uang negara” dimana Syahrul Effendi terkesan membiarkan hal tersebut karena dapat menguntungkan diri sendiri dan atau

orang lain.

Seperti penuturan sumber Kantor Berita Rakyat Bicara News yang ogah nama disebut dalam berita tapi bersedia untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan hukum baru baru ini di Jakarta, mengatakan, “Syahrul Effendi disinyalir melakukan konspirasi dengan beberapa stafnya untuk memperkaya diri sendiri. Contohnya, anggaran perawatan mobil dinas diduga terjadi mark up dan fiktif karena mobil dinas tersebut masih kondisi baik, tetapi sudah dibuat kondisi rusak sedemikian rupa dan anggaran perawatan dikeluarkan untuk memperkaya diri sendiri. Ada juga perawatan mobilnya ditanggung oleh pemakai mobil itu sendiri, padahal anggaran perawatan sudah disiapkan oleh negara. Memang sudah ada bengkel khusus yang sudah ditunjuk untuk memperbaiki mobil dinas bila mobilnya rusak” tandas sumber.

Lain lagi dengan indikasi korupsi perawatan Genset pada tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu. Dalam proses tender pekerjaannya sebagian besar diduga terjadi penunjukan langsung dan tender tenderan yang melanggar Keppres 80 Tahun 2003.

Di lain sisi proyek perawatan Bersambung Ke Hal 4

4

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 3 rumah dinas Walikota, kalau tidak salah pada tahun 2007 lalu, kontraktor pelaksananya adalah saudara Walikota sendiri. Walaupun dalam seleksi administrasi sudah ditemukan “pemalsuan dokumen� yang merupakan akta autentik dan sudah masuk ranah pidana, namun Walikota terkesan tidak mau tahu dan tidak ada tindakan untuk menuntut kontraktor pelaksana sebagai konsekwensi supremasi hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa karena masih ada ikatan saudara sehingga tidak dilaporkan ke penyidik, sangat dipertanyakan keberadaannya.

Terkait dengan setoran setoran, Walikota Jaksel juga terindikasi munafik karena menggunakan tangan orang lain untuk menerima setoran.

Tetapi terminal terakhir setelah setoran terkumpul terindikasi disetor kepada Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi. Dalam hal ini, KPK diharapkan untuk jeli dan bijaksana supaya delik setoran setoran tersebut dapat dituntaskan sampai ke penyidikan, imbuh sumber.

Sedangkan indikasi mark up dan fiktif terhadap anggaran perawatan Lift dan AC Kantor Walikota Jakarta Selatan juga dipertanyakan. Apa Walikotanya atau Kabag Umumnya yang bermain spekulasi, atau dilakukan secara bersama sama, penyelidikan terkait hal tersebut perlu dilakukan indikasi korupsi dapat terbasmi dari bumi pertiwi, khususnya Pemkot Administrasi Jakarta Selatan, ujarnya.

Pelantikan pejabat eselon 4 di lingkungan Walikota Jakarta Selatan

baru baru ini juga diduga sarat berbagai kepentingan Walikota Syahrul Effendi serta terindikasi nepotisme. Untuk dapat dilantik menjadi pejabat eselon 4 terindikasi memberikan setoran setoran juga.

Sesuai pernyataan sumber, “Ada pejabat yang sudah puluhan tahun menunjukkan loyalitas yang baik dan setia kepada atasannya tetapi tidak diberikan kesempatan untuk berkarir dan menduduki eselon 4. Tetapi ada pegawai yang baru pindah dari daerah namun karena ada hubungan saudara langsung diangkat untuk memegang jabatan. Seperti sistim kerajaan saja sistim kepemimpinannya� tegas sumber.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi secara tertulis ke Pemkot Jaksel, Syahrul Effendi tidak bersedia memberikan komentar. (Heri/Fanni/STR)

Segenap Redaksi dan Perusahaan Kantor Berita

RAKYAT BICARA NEWS Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Pemimpin Redaksi

Pemimpin Perusahaan

Laspen Sianturi

Bernike Miranda Pardede, Spd.

5

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) Mengundang Wartawan/ti di Seluruh Wilayah Nusantara Untuk Bergabung Menjadi Anggota KKWI dan Melakukan Pembentukan Kepengurusan Harian di Wilayah Masing-Masing Syarat menjadi Anggota: 1. Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 2. Memiliki Surat Tugas dari Perusahaan Pers dan atau Organisasi Wartawan 3. Memiliki NPWP Pribadi Bagi yang tertarik bergabung hubungi: Sekretariat KKWI Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp. (021) 94705665 081288817424

“Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Laspen Sianturi

Timbul Gultom

6

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

Direktur PT Genta Prana, Drs. Dolok F. Sirait:

Selaku Pejabat Negara Joyo Winoto Diharapkan Sadar Diri Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah berdasarkan: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Tanah Bumi Pertiwi Indonesia dipergunakan rakyat untuk kemakmuran rakyat Indonesia demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur bangsa Indonesia, khususnya masyarakat kabupaten Bogor yang saat ini menantikan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Untuk tercapai hal tersebut, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD diharapkan sadar diri untuk melakukan kebenaran dan bersedia menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Genta Prana, Drs Dolok F Sirait kepada Kantor Berita Rakyat Bicara News di Jakarta Minggu lalu memberikan komentar terkait delik pertanahan di Desa Hambalang Bogor, yang sampai berita ini diturunkan, Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI belum bersedia menanda tangani Surat Keputusan (SK) pembatalan terhadap SK Nomor 9 yang diterbitkan oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI dalam memperpanjang sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Buana Estate milik pengusaha kondang Probosutedjo.

Adapun kisah dibalik kisah yang terjadi terkait dengan Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar yang sudah diputuskan Mahkamah Agung (MA) RI dengan putusan, supaya Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI membatalkan SK Nomor 9 dan memperbaharui SK tersebut serta memproses sertifikat Hak Guna Bangunan PT Genta Prana.

Namun demikian, sampai berita ini diturunkan, putusan MA RI tersebut belum dijalankan Joyo Winoto selaku pejabat Negara dan pejabat publik.

Dalam hal ini Presiden SBY selaku kepala pemerintahan dan lembaga eksekutif serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku lembaga legislatif diminta untuk melakukan pengkajian dan pengawasan, apakah putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus dijalankan atau tidak untuk keadilan hukum dan kepastian hukum.

Masyarkay Bogor menantikan keadilan hukum dan kepastian hukum terkait legalitas tanah mereka, imbuhnya.

Adapun kronologis kisah dibalik ki-

sah Tanah Hambalang adalah sebagai berikut: Tahun 1929 s/d 1938 Hak Erpacht Nomor 79, 107, 108, 220, 213 milik NV Handel en Cultuur Matsc Tjideratie seluas 813 Ha yang masih berlaku sampai dengan 1980 di Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor dan selanjutnya disingkat Perkebunan Ciderati.

Tahun 1961 Tanah perkebunan Ciderati yang tadinya disewa rakyat dari NV Handel en Cultuur Matsc Tjideratie seluas 350 Ha tidak lagi membayar sewa dan tahun 1961 masyarakyat mulai membayar pajak bumi.

Kemudian pada tahun 1967 Tanggal 25 Nopember No. 1364/Kepad/P/ 1967, Surat Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria yang memberi ijin kepada KODAM V JAYA untuk menggarap perkebunan Ciderati, dengan ketentuan diwajibkan membayar ganti rugi garapan kepada rakyat bukan kepada NV Handel en Cultuur Matschppij Tjideratie selaku pemilik Bersambung Ke Hal 7

7

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 6 sah HGU atas tanah dimaksud.

Selanjutnya, 15 Juni 1976, Ratmani (istri Probosutedjo selaku Direktur Utama PT Buana Estate) memberi surat kuasa kepada Probosoetedjo untuk memanfaatkan surat yang patut diduga palsu No.1364/kepad/P/1967 tersebut diatas. Tgl 18 juni 1976, Probosoetedjo dan Gustaf Hendrik Mantik (Almarhum) menghadap Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo, SH, membuat akta pesetujuan a.l. KODAM V Jaya menjual/melepas tanah kepada PT. buana Estate perkebunan Ciderati seluas 737 Ha seharga Rp. 368.500.000 dan sekaligus melepas/menyerahkan ke Negara RI tanah perkebunan Ciderati tersebut.Akta tersebut patut diduga palsu karena isinya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Pada tgl 13 Agustus 1976, No.63/ 1976 surat keterangan pendaftaran tanah dari Kepala Sub Direktorat Agraria

Kabupaten Bogor tertulis an. De te Duitenzerg Gevostigde NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie yang berarti tidak ada penyerahan tanah Perkebunan Ciderati ke Negara RI sesuai akta No. 39 tgl.18-6-1976.

Dalam kurun tahun 1977, Tgl. 25 Januari 1977, Skep Mendagri No. SK1/HGU/DA/77, memberi HGU atas Tanah Perkebunan Ciderati kepada PT. Buana Estate dengan kewajiban: Memberi ganti rugi kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan kepada rakyat penggarap diatas tanah tersebut.

Akan tetapi baik kepada NV Handel en Cultuur Matschappij dan kepada masyarakyat penggarap diatas tanah tersebut.Akan tetapi baik kepada NV Handel en Cultuur Matschappij Tjideratie maupun kepada rakyat penggarap tidak ada menerima ganti rugi dari PT. Buana Estate.

Setelah itu pada tgl 21-3-1977, ta-

nah perkebunan Ciderati dijadikan HGU No.1 an. PT. Buana Estate oleh BPN-RI tanpa sepengetahuan rakyat dan Kepala Desa Hambalang dan tanpa membayar ganti rugi garapan rakyat maupun kepada NV Handel en Cultuur Matschappij. Baru diketahui tahun 1996 yaitu setelah Âą 19 tahun sudah terbit HGU No. 1, padahal Erpacht Perkebunan Ciderati sebenarnya baru akan berakhir dan kembali menjadi tanah Negara Tgl. 23 September1980.

Tgl. 23 Desember 2002, Surat Keterangan pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang menyatakan HGU No. 1 an PT. Buana Estate berakhir mulai tanggal 31-122002 dan kembali menjadi tanah negara, tidak diperpanjang karena tidak memenuhi syarat perpanjangan HGU Tgl 1 juni 2006, terbit Skep BPN Bersambung Ke Hal 8

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja).

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif.

(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

(7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

8

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 7 No. 9/HGU/BPN/2006 tentang perpanjangan HGU No. 1 an. PT. Buana Estate tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru. Skep tersebut mewajibkan PT. Buana Estate supaya terlebih dahulu menyelesaikan penggarapan rakyat yang ada di atas lahan tersebut.

Tgl 15 Juni 2006, atas dasar Skep No. 9 tersebut terbit HGU No. 149 tanpa sepengetahuan rakyat dan kepala desa dan tampa membayar ganti rugi garapan rakyat.

Setelah itu, 20 juli 2007, No. 207 dan 208/Pid.B/2007 Putusan Pidana PN Cibinong untuk memasukkan penjara 6 orang penggarap tanah perkebunan Ciderati/sengketa ke Rutan Plendang Bogor, dengan alasan merusak tanaman di atas tanah perkebunan PT. Buana Estate selaku pemilik sah sesuai sertifikat HGU No. 149 tahun 2006 an. PT. Buana Estate. Padahal rakyat telah menggarap tanah ter-

sebut secara turun temurun s/d saat ini.

Pada 20 Februari 2008, Putusan Mahkamah Agung No. 482 K/TUN/ 2007 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Skep No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat HGU No.149 tgl.15 juni 2006 2009 a.Tgl. 16 September, Putusan MA-RI No. 72 PK/TUN/2009 yaitu yang menolak PK yang diajukan Kepala BPN-RI dkk.

Tgl. 14 Desember, No. 600 surat Kepala Kantor Pertanahan Bogor kepada Kanwil BPN Jabar yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tgl. 9 Juli No. W2.TUN.146/ AK.06/Vll/2009 surat Ketua PUN jakarta kepada kepala BPN-RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor perihal Pengawasan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tgl 17 Pebruari 2010 No. 663/19-32/

ll/2010 surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat kepada Kepala BPN-RI yang memohon pelaksanaan putusan PTUN yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian Tgl. 1 Maret 2010, pengumuman Ketua PTUN jakarta al.

Amar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa putusan MA No. 482/K/TUN/ 2007 tgl. 16-2-2008 agar diketahui oleh masyarakat. Dan, Tgl. 24 Maret 2010, No.W2/TUN I.57/HK.06/lll/2010, Surat Ketua PTUN Jakarta kepada: 1) Presiden RI, 2) Ketua DPR-RI perihal pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Setelah itu tgl 22 Juli 2010, Majelis Hakim Perdata PN Cibinong mengucapkan putusan perkara perdata No.146 /Pid.G/2009/PN Cbn yang Bersambung Ke Hal 9

Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Ir. Heryanto, SH. Kasudin

9

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 8 intinya menyebut bahwa tanah sengketa 211,75 Ha adalah sah milik PT. Buana Estate memiliki HGU No.149 tgl 15-6-2006 dan akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo SH No. 39 tgl. 18 Juni 1976 yang diduga asli tetapi palsu.

Sampai dengan saat ini tahun 2011 tanah sengketa/garapan rakyat 211,75 Ha, pisik tanah masih dikuasai dan diusahakan oleh PT.Genta Prana cq ma-

syarakat.

Namun demikian, pada tgl 19 Januari 2011 kembali PT. Buana Estate memasang plang PT.Buana Estate diatas sengketa 211,75 ha dengan cara kekerasan/tidak mau dilarang kepala desa dan rakyat. Masyarakyat Desa Hambalang Bogor tidak berani bertindak lebih keras karena trauma pada peristiwa yang sama pada tahun 2007 lalu, dimana rakyat masuk penjara

mencabut plang yang dipasang PT. Buana Estate.

Sewaktu hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto tidak bersedia memberikan komentar walaupun surat konfirmasi sudah dilakukan berkali kali. Diduga Joyo Winoto tidak menghormati Undang Undang Keterbukaan Infomasi Publik No 14 tahun 2008.

(Fanni Manurung/Geri Manurung)

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Jajarannya Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Yusup, SH, MH. Kajari

Khairul, SH, MH. Kasi Pidum

10

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

Uluran Kebijaksanaan SBY Ditunggu Masyarakat Bogor

Joyo Winoto, PhD Diduga “Sepelekan” Putusan MA RI

D

isebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI “takut” terhadap pengusaha Probosutedjo, uluran kebijaksanaan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditunggu masyarakat Bogor dan Joyo Winoto diduga “sepele” terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Bogor, Kantor Berita RBN Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan, SBY diminta untuk segera copot Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI, karena kurang lazim seorang pejabat negara takut terhadap salah seorang masyarakat.

Selain “takut” terhadap Probosutedjo, Joyo Winoto juga diduga menjadi dalang tipu muslihat terhadap masyarakat Hambalang Kabupaten Bogor, yang menga-

kibatkan terjadinya kisah dibalik kisah yang penuh dengan politisir dan perkara dibalik perkara. Apa Joyo Winoto takut terhadap pribadi Probsutedjo atau takut terhadap indikasi gratifikasi yang diterima Joyo Winoto terbongkar, Presiden SBY diharapkan pengkajian terhadap keberadaan Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI. Bila kurang mampu untuk menjalankan roda pemerintahan pada bidang pertanahan, Joyo Winoto, PhD sebaiknya dicopot dari jaba-

tannya dan selayaknya untuk dilakukan penyelidikan sampai ke penyidikan, karena Joyo Winoto terindikasi salah-gunakan jabatan selaku kepala badan dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Joyo Winoto disinyalir sarat dengan setoran untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain.

Hal itu disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang namanya tidak bersedia dibawa dalam pemberitaan di Jakarta pekan silam.

Menurut sumber, jika

kisah awal kepemilikan PT Buana Estate ditelusuri, istri Probosutedjo selaku Direktur PT Buana Estate, Hatmani yang memberikan kuasa kepada Probosutedjo secara dibawah tangan juga layak untuk dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan terindikasi turut serta melakukan penggelapan sejarah tanah dan penipuan terhadap masyarakat Bogor, tandasnya.

Bersambung Ke Hal 11

11

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 10 Patut diduga Joyo Winoto dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu gerakan sehingga merugikan orang lain yaitu masyarakat Bogor, karena sebab akibat dari SK yang diterbitkan Joyo Winoto, beberapa orang masyarakat Bogor masuk penjara dan satu orang meninggal dunia karena diduga disiksa dan dianiaya, dengan didalangi oleh Probsutedjo dan Joyo Winoto secara konspirasi.

Sudah sejak semula patut diduga bahwa Joyo Winoto PhD selaku Kepala BPN RI merencanakan penipuan dengan cara tipu muslihat terhadap tanah masyarakat seluas 211,75 Ha di Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor.

Sesuai dengan surat penelitian Tim

“B” No. 570-7-KWBPN-PAN-”B” tgl. 24-12-2004, bahwa di atas tanah eks HGU No.1 an. PT. Buana Estate yang sudah berakhir sejak tanggal 3112-2002 sesuai surat Kantor Pertanahan Bogor No. 250-46 tgl. 23-12-2002, telah terdapat tanah garapan 611 orang masyarakat seluas 261,61 Ha, dengan rincian di Desa Hambalang 211,75 Ha (objek sengketa) di Desa Sukahati 12,41 Ha dan di Desa Tangkil 38,45 Ha. Tanpa permohonan baru dan ijin lokasi baru, langsung saja Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI menerbitkan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl.

1-6-2006 tentang perpanjangan sebagian atau 657.8315 m2 eks HGU No.1 tersebut.

Di dalam isi diktum ketiga SK No.9 tersebut diuraikan, “Penerima perpanjangan jangka waktu HGU bertanggung jawab untuk menyelesaikan penguasaan/penggarapan masyarakat

menurut ketentuan perundangan yang berlaku.”

Istilah penyelesaian terhadap penggarap masyarakat atas perkebunan yang boleh diperpanjang sebenarnya tidak pernah ada. Karena perkebunan yang diperpanjang adalah perkebunan yang diusahakan dengan baik sesuai peruntukannya. Namun kenyataannya, eks HGU No.1 tersebut telah digarap oleh: PT Keramikata, SMP Yaskita, rencana relokasi, Pemancar TPI, SD Inpers, Diklat Olah Raga Pelajar Nasional dan 611 orang masyarakat Bogor.

Seluruh garapan para penggarap tersebut diatas telah dikeluarkan dari perpanjangan HGU kecuali garapan masyarakat seluas 262,61 Ha. Tanah garapan masyarakyat tersebut sesuai Diktum Ketiga SK No. 9 dikatakan, supaya diselesaikan penguasaan/ Bersambung Ke Hal 12

Segenap Guru dan Karyawan

SMPN 177 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Drs. Tadjudin, MM. Kepala Sekolah

12

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 11 penggarapan masyarakat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Tidak menjelaskan harus memberi ganti rugi atau tidak sebagaimana lazimnya pembebasan tanah. Terindikasi sengaja dibuat kurang terperinci alias mengambang sedemikian rupa.

Pada umumnya segala keputusan yang berhubungan dengan penyelesaian penguasaan/penggarapan selalu dijelaskan dalam isi SK secara terperinci tentang penyelesaian dimaksud, apa dengan cara pemberian ganti rugi atas tanam-tanaman milik para penggarap yang ada di atas tanah dimaksud.

Tetapi pada SK No. 9 hanya disebutkan menyelesaikan penguasaan penggarapan masyarakat menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Disinyalir Joyo Winoto sekongkol dengan Probosutedjo untuk pembohongan kepada masyarakat penggarap.

Penyelesaian yang dilakukan terhadap masyarakat penggarap sesuai ketentuan Diktum Ketiga SK No. 9 tersebut telah dilaksanakan dengan perbuatan curang, yaitu SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 terbit pada tanggal 1-6-2006. Joyo Winoto,PhD kemudian memerintahkan jajarannya agar pengurusan sertifikat dilaksanakan kilat, rahasia dan menjadikan 6 (enam) sertifikat an. PT. Buana Estate tanpa mengukur ke lokasi, dan cukup dengan menggunakan peta bidang tanah tanggal 13 September 2005 No. 21/2005 yang sudah diminta agar direvisi kembali karena peta tersebut salah (sudah tidak berlaku lagi) sesuai surat Kepala BPN No. 540.1-181-DI. Selain itu, juga memerintahkan agar disisakan seluas 29.3926 m2 (SK BPN seluas 657.8315 m2 dijadikan HGU PT. Buana Estate seluas 6284.389 m2 dan sisanya 29.3926 m2 bukan an. PT. Buana Estate).

Salah satu dari 6 sertifikat tersebut adalah sertifikat No. 149/HGU tgl. 156-2006, seluas 448.6975 m2 dimana di dalamnya terdapat objek sengketa tanah rakyat seluas 211,75 Ha. Tetapi pada malam hari tanggal 52-2007, HGU No. 149 tersebut yang luasnya 448.8975 m2 telah ditanami bibit pohon coklat 270 batang, pohon mahoni 33 batang dan plang PT. Buana Estate 18 plang di atas kebun masyarakat. Sertifikat diterbitkan dulu, baru fisiknya dikuasai secara paksa.

Seterusnya, tanggal 1-3-2007, Haji Sukandi ditangkap/ ditodong dengan senjata api di jalan raya, sepulang dari POM ABRI Bogor dalam membuat laporan, dan langsung ditahan di kantor Polres Cibinong. Pada saat itu Kapolresnya adalah AKBP IRLAN. Kemudian masyarakyat penggarap ditangkap sebanyak 6 orang yang Bersambung Ke Hal 13

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 90 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Drs. Saksono Liliek Susanto, M.Pd. Kepala Sekolah

13

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 12 semuanya langsung ditahan polisi dan masuk penjara di Bogor sesuai Putusan Pidana Majelis Hakim PN Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn dengan alasan, mayarakyat (terpidana) telah merusak tanam-tanaman milik PT. Buana Estate sesuai sertifikat No. 149 tgl. 15-6-2006. Padahal, masyarakyat telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1960. Kerugian PT. Buana Estate sesuai putusan Majelis Hakim PN Cibinong sekitar Rp. 250 juta, dan 6 orang tersebut dipenjarakan antara 9 bulan s/d 1 tahun 4 bulan.

Siapa yang menjadi dalangnya semula tidak dapat diketahui dengan jelas, tetapi kemudian menjadi jelas dan salah satu dalangnya patut diduga Joyo Winoto,PhD menjadi sutradara kisah pertanahan tersebut.

Hal itu disebabkan karena putusan pidana No. 207 dan 208/Pid.B/PN Cbn tersebut telah dijadikan Novum oleh Joyo Winoto,PhD selaku Kepala BPN RI untuk PK di Mahkamah Agung RI dan PK sudah telah ditolak oleh Hakim MA sesuai Putusan MA No. 72PK/ TUN/2009 tgl. 16 September 2009. Jadi jelaslah sudah bahwa Joyo Winoto,PhD patut diduga bahwa sejak awal sudah merencanakan penipuan/ perbuatan curang berupa tipu muslihat dengan rangkaian kebohongan sesuai pasal 378 KUHP. Walaupun Joyo Winoto sudah diperintahkan Ketua PTUN Jakarta dengan suratnya No. W2.TUN1.146/ HK/06/VII/2009 tanggal 9-7-2009 yaitu untuk membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat No. 149/H tgl. 15-6-2006 masing-masing an. PT. Buana Estate.

Akan tetapi Joyo Winoto PhD diduga kebal hukum. Tidak bersedia melaksanakan perintah Ketua PTUN tersebut. Bahkan Kepala Kantor Pertanahan Bogor dengan suratnya No. 6003448 tanggal 14-12-2009 dan Kakanwil BPN Jabar dengan suratnya No. 663/19-32/II/2010 tanggal 17-22010 telah memohon agar dilaksanakan putusan MA RI No. 482K/TUN/2007 tgl. 20-2-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu tentang pembatalan SK No. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dengan sertifikat HGU No. 149 tanggal 15-6-2006.

Tetapi Joyo Winoto,PhD tetap tidak bersedia memperdulikan putusan MRI tersebut. Bahkan Deputinya sendiri yang sudah mengajukan konsep pembatalan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ Bersambung Ke Hal 14

Segenap Pengurus

Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA) Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers�

Irjen Pol. (Pur.) Hadiman Ketua Umum

14

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 13 2006 dan sertifikat HGU No. 149 tersebut juga tidak diperdulikan.

Adapun surat pembatalan SK No 9 sudah berada di meja Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto tidak bersedia untuk tanda tangan. Menurut pengakuan Joyo Winoto,PhD kepada Ruhut Sitompul, SH, bahwa Joyo Winoto PhD takut kepada Probosoetedjo, sehingga Sk tidak ditanda tangan.

Seorang pejabat pertanahan seharusnya melaksanakan tugas berdasarkan undang undang serta menjalankan roda pemerintahan juga sesuai dengan undang undang yang berlaku dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku, tetapi Joyo Winoto bukan menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, namun terkesan

membuat legalitas tanah status quo yang berakibat putusan pengadilan “dikangkangi”oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI dan malah mengaku takut kepada Probosutedjo sehingga SK pembatalan untuk SK No 9 tidak ditandatangani oleh Joyo Winoto.

Padahal, SK nomor 9 diterbitkan dan ditandatangani oleh Joyo Winoto, namun untuk pembatalan SK No 9 dalam menjalankan putusan pengadilan, Joyo Winoto tidak bersedia.

Tanda tangan untuk terbit SK bersedia, tapi untuk membatalkan SK tidak bersedia. Ada ada saja kinerja Joyo Winoto yang aneh bin aneh, tandasnya.

Dalam hal ini, Presiden SBY perlu kaji dan telaah, apa masih layak pejabat “katrok” seperti Joyo Winoto dipertahankan menjabat Kepala BPN RI. Diduga karena Joyo Winoto

bukan berkarir dari tingkat bawah mengakibatkan kurang memahami tupoksinya selaku kepala badan dan sering ser ing “salah-gunakan” jabatan. Bila SK sudah terbit sangat jarang untuk ditinjau kembali dan harus digugat di pengadilan. Tugas institusi BPN selaku pelayanan legalitas tanah adalah menjalankan putusan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap terkait legalitas tanah, tanpa menunggu putusan yang lain.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada BPN RI, Joyo Winoto,PhD tidak bersedia memberikan komentar karena sedang sibuk. Apa sibuk mengurusi tugasnya selaku kepala badan atau sibuk untuk memikirkan SK kondusif berikutnya, sangat dipertanyakan keberadaannya.

(Heri/Fanny/Rapolo)

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jajarannya Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” H. Syahrial Sidik, SH, MH. Ketua Pengadilan

15

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

Tanah Kuningan Barat “Status Quo”

Kepala BPN RI Disinyalir Jerumuskan Bawahan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joya Winoto, PhD disinyalir jerumuskan bawahannya dengan memberikan perintah kepada Deputi V BPN RI untuk membatalkan surat pembatalan HGB 170, disebabkan perintah pembatalan terindikasi perbuatan melanggar hukum yang masuk ranah “pidana” Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Kepala badan selaku pejabat pemerintah yang seharusnya menjaga kekayaan negara dan dapat mengantisipasi kerugian negara agar terciptanya pemerintahan yang bersih merupakan sikap positip dan perlu dipertahankan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia.

Namun demikian, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo

Winoto, PhD masih memiliki nasib baik dan beruntung karena masih tetap dipertahankan Presiden SBY menjabat kepala badan walaupun kinerjanya disinyalir “bobrok”.

Hal itu dikatakan sumber Kantor Berita Rakyat Bicara News yang tidak bersedia dituliskan namanya dalam berita di Jakarta Minggu lalu.

Walaupun Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD mengetahui indikasi kerugian negara sekitar Rp. 500 Miliar

yang merupakan ulah PT Inti Insan Sentosa, namun kebijakan terbaik Joyo Winoto adalah membuat status tanah menjadi “status quo” dan dalam membuat kondisi tersebut, Joyo Winoto,PhD disinyalir terima upeti agar status tanah sedemikian rupa dan akibatnya keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa sekitar Rp 500 Miliar juga menjadi status quo.

Bersambung Ke Hal 16

16 >>Sambungan dari hal. 15 Dan lebih aneh lagi Joyo Winoto perintahkan Deputi V BPN RI, Drs Aryanto Sutadi, MSi untuk membatalkan surat pembatalan HGB 170 kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta yaitu DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, MH, MSi dimana maksud dan tujuan pembatalan tersebut sangat dipertanyakan maksud dan tujuannya.

Sertifikat PT Indah Bumi Bosowa selaku pembeli yang sah dari ahli waris Hasan bin Taudji terindikasi gantung dan akibatnya kerugian negara miliaran rupiah juga menjadi posisi gantung.

Kalau sertifikat PT Indah Bumi Bosowa diterbitkan, otomatis keberadaan

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011 utang PT Inti Insan Sentosa yang jatuh tempo pada tahun 2012 mendatang menjadi “teka teki”. Pasalnya, jaminan utang hanya kertas putihan yang kurang lebih satu kilogram. Bila kertas berharga tersebut ditimbang dan dijual hanya laku sekitar Rp. 1.000,- padahal utang pokok Rp. 400 M serta bunga sekitar Rp. 100 M. Bila legalitas tanah Kuningan Barat menjadi milik PT Indah Bumi Bosowa, maka secara otomatis PT Inti Insan Sentosa seharusnya mengembalikan uang pinjamannya kepada negara, supaya negara tidak dirugikan. Namun karena diduga Joyo Winoto tidak peduli terhadap kerugian negara tersebut, keberadaan status quo membuat celah

yang menguntungkan terhadap PT Inti Insan Sentosa. Dalam hal ini diduga Joyo Winoto terima upeti untuk memperkaya diri sendiri.

Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran BPN RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Mafia Hukum diminta untuk turun tangan.

Joyo Winoto selaku pejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empat pilar bangsa, dan seyogianya harus menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang negara, tapi malah terindikasi memelihara mafia pertanahan demi Bersambung Ke Hal 17

Jangan Gentar Bicara Kebenaran PENERBIT:: Kantor Berita Rakyat Bicara News (CV. Multimedia Rakyat Bersatu) NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH, Donald Halasan Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENJAB: Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, SPd. REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait, Monang, Dicky Siahaan, SH. REDAKTUR: -

STAF REDAKSI (Jurnalis): Heri Ekaputra, Anggiat Sitorus SE, Rapolo Turnip, Bernhard Silaban SPd, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Drs Dolok F Sirait , Rusdin Hamzah Hasugian, Andrew Richad P, Fanny Januar, Negeri Parhitar Manurung, M.Div. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPd WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus SE SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.Div MANAGER IKLAN: Tri Astuti ASISTEN MANAGER IKLAN: Nurhayati, Ayu Lestari SE Layout/Design: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: Samuel Tinambunan STh (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: - BIRO PEMKAB TANGERANG: - BIRO TANGERANG SELATAN: Idawati BIRO BEKASI: - BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: - BIRO BALI: Juni Manurung PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.

REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com Percetakan: Print Out Warung Internet Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

17

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 16 memperkaya diri sendiri. Sudah merupakan kewajiban setiap pejabat negara untuk menjaga kekayaan negara dan berperan aktif dalam mengantisipasi kerugian negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, sudah sewajarnya selaku pejabat negara tersebut untuk berkoordinasi dengan instansi atau pejabat negara lainnya, contohnya Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI demi terwujudnya penyelamatan uang negara.

Namun hal tersebut terindikasi bertolak-belakang dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, PhD. Walaupun di dalam permasalahan tanah di Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu jelas diketahui oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mata terhadap kerugian

negara tersebut.

Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sentosa yang terindikasi “Korupsi Perbankan� dan sudah pernah disampaikan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di Hotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp.500 M, sangat dipertanyakan keberadaannya. Apa sudah dikembalikan atau tidak ke negara, masih dalam bayang bayang umbra yang belum dapat terjawab karena Joyo Winoto terindikasi pengecut untuk mengatakan yang benar.

Joyo Winoto disinyalir menutup-nutupi kerugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan Sentosa dan Kepala BPN RI diduga takut untuk membuka kebenaran kepada publik. Bagaimana untuk membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi khususnya di

bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat yang dipertanggungkan kepada bank, kalau untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk membuat tegaknya kebenaran.

Hal ini menjadi bahan masukan kepada Presiden RI, SBY. Apa masih layak Joyo Winoto dipertahankan menjadi Kepala BPN RI, kalau kurang mampu dalam menegakkan kebenaran dan terkesan takut untuk mengatakan kebenaran.

Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasional (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupiah dari Bank Dagang NeBersambung Ke Hal 18

TARIF IKLAN TABLOID KANTOR BERITA RAKYAT BICARA NEWS 1 Halaman Full Colour : Rp 5.000.000,1/2 Halaman Full Colour : Rp 2.500.000,1/4 Halaman Full Colour : Rp 1.250.000,1 Halaman hitam putih : Rp 4.000.000,1/2 Halaman hitam putih : Rp 2.000.000,1/4 Halaman hitam putih : Rp 1.000.000,-

Anda Ingin Memasang Iklan?

Hubungi kami di: 021 - 94705665

Daftar harga di atas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan harga belum termasuk PPN.

Kantor Berita RBN adalah Pengawal Kebenaran

18

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 17 gara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan nomor surat W7Dd.Ht.04.10.0432829.VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM No. 61 yang dibuat jadi jaminan hutang PT BMI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S-70/LDBPPN/0102, tahun 2002 silam ke Ketua PN Jaksel.

Kemudian penanganan utang dilanjutkan oleh Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan seterusnya hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sentosa, akibatnya BPN

RI diduga menutup mata terhadap keberadaan kerugian Negara tersebut.

Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung pengurusan sertifikatnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi satus quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, walaupun negara dirugikan miliaran rupiah.

Akibatnya, jaminan utang sekitar Rp. 500 M hanya berupa kertas-kertas berharga yang status tanahnya “abuabu”, dan untuk membasmi korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Mabes Polri diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan atau penyidikan, agar cerita lagu lama “sengketa tanah” dan “permainan perbankan” dapat dituntaskan demi supremasi hukum, dan keabsahan kepemilikan tanah yang sudah berperkara puluhan tahun, legalitas tanahnya memiliki status yang jelas.

Pembaharuan utang antara PT IIS

ke PT BMI tersurat pada akta Notaris Ny. Machrani Moertolo S., SH, No. C-86-HT-03-02 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Utama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai “debitur lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI disebut sebagai “debitur baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam.

Perjanjian debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok sebesar USD 40.000.000., utang bunga USD 9.094.559,71 dan tidak termasuk denda sebesar USD 1.270.208,03 Bersambung Ke Hal 19

Segenap Guru dan Karyawan

SMAN 63 Pesanggrahan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Drs. Tri Sugiareno Kepala Sekolah

19

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

>>Sambungan dari hal. 18 menjadi utang debitur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang.

Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi, SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debitur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari PT Graha Hexindo berkedudukan di Jakarta Di lain sisi, Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan nomor surat 032/23-550.10902-PTL-2002 tgl 12 Juni 2002 lalu, karena SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim

tgl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971.

Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto Phd, memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan dalam agenda program BPN RI tentang pengkajian kasus pertanahan, dan langsung memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar

Joyo saat Rakernas BPN RI dua tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya kepada PT Indah Bumi Bosowa, dan Kanwil BPN DKI Jakarta juga sudah membatalkan SHGB No. 170.

Sewaktu indikasi keterlibatan Joyo Winoto dalam menutup-nutupi kerugian negara terkait dengan PT Inti Insan Sentosa yang disinyalir merugikan negara tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan tidak bersedia memberikan komentar.

(Ican/Rapolo/STR)

Suku Dinas P2B Jakarta Barat dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers”

Marbin Hutajulu, MM. Kasudin

20

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

Terkait Indikasi Korupsi di Lemigas

P2K dan Panitia Lelang Diminta Untuk Tindaklanjuti Surat Konfirmasi Media Terkait indikasi korupsi di Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lemigas, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Panitia Lelang diminta untuk tindaklanjuti surat konfirmasi media agar terwujudnya keterbukaan informasi publik.

Jakarta, Kantor Berita Rakyat Bicara News Pers Nasional berhak mencari, mengumpulkan, menyebarluaskan gagasan dan informasi untuk kebutuhan publik. Supaya pemberitaan berimbang, sebelum diekpos wartawan harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

Hal tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi Kantor Berita, Laspen Sianturi memberikan komentar terkait surat konfirmasi yang sudah

dikirimkan, tetapi sampai berita ini diturunkan surat konfirmasi sangat dipertanyakan keberadaannya.

Ketua Kelompok Kerja Wartawan Indonesia ini juga mengatakan, “Sesuai dengan Standar Kompetensi Wartawan (SKW), wartawan sangat berhubungan dengan kepentingan publik, karena wartawan adalah bidan sejarah, pengawal kebenaran dan keadilan, pemuka pendapat, pelindung hak hak pribadi masyarakat, musuh penjahat kemanusiaan dan politisi busuk� imbuhnya.

Merupakan hak subjek yang dikonfirmasi untuk tidak bersedia menjawab, tetapi hak wartawan untuk menulis berita tentang penemuannya di lapangan. Bila merasa dirugikan setelah pemberitaan, ada tiga cara yang dapat ditempuh oleh subjek, yaitu: melakukan surat hak jawab, melakukan somasi dan melaporkan kepada instansi penyidik, tandasnya.

(Andre/Fanni)

21

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

22

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan dan Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Kompol Iryanto Suandi Kapolsek Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Barat Bersama Jajarannya

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Ir. Edy Marlan Simanjuntak, MT. Kasudin

23

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

Kelompok Kerja Wartawan Indonesia (KKWI)

Visi & Misi Ketua Umum KKWI, Laspen Sianturi

T

ujuan pendirian KKWI adalah mencapai terwujudnya keamanan dalam pemberitaan dan keselamatan diri sendiri selaku wartawan yang penuh dengan liku liku kehidupan, resiko, teror dan ancaman dalam melakukan tugas pers selaku pengawal kebenaran, serta untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Wartawan yang melakukan peliputan di wilayah hukum Indonesia, perlu membentuk suatu kelompok kerja Wartawan sebagai tempat maupun wadah berdiskusi bagi wartawan yang melakukan peliputan di wilayah

Penulis: Laspen Sianturi

hukum Indonesia demi tercapainya Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Adapun terbentuknya wadah ini adalah untuk meningkatkan kualitas pemberitaan dalam rangka mencapai visi misi “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers� dengan melakukan sosialisasi, diskusi secara internal dan eksternal, pembinaan individu wartawan dengan cara bekerja sama dengan Dewan Pers dan Organisasi Wartawan.

Sebagai wadah wartawan untuk melakukan pengabdian masyarakat (bhakti sosial) dan program lain yang tidak bertentangan dengan koridor

pers, Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 secara teratur dan periodik.

Adapun syarat untuk dapat menjadi anggota KKWI yaitu: 1.Memiliki Kartu Pers yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers Surat Kabar, Majalah, Tabloid, Media Online dan Media lainnya.

2.Memiliki surat tugas dari Perusahaan Pers masing masing.

3.Memiliki Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota dari Organisasi Wartawan. 4.Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pribadi.

5.Mempunyai visi misi sama dengan visi misi KKWI. (****)

Bersatu Kita Teguh

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Pers

24

Edisi: 011/Senin, 07 - 13 Maret 2011

Segenap Guru dan Karyawan

SDN 06 Pesanggrahan

Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Drs. Agus Kepala Sekolah

DPC KUKMI Jakarta Selatan Mengucapkan:

Selamat dan Sukses Atas Berdirinya

KELOMPOK KERJA WARTAWAN INDONESIA (KKWI) “Bersatu Kita Teguh Meningkatkan SDM Pers” Apoan Saragih, SE. Laspen Sianturi Ketua Sekretaris