Radar Polewali
8
RADAR SULBAR Selasa, 28 Februari 2012
Anggaran Gernas Kakao Rp14,7 M
LBH Sulbar akan Somasi Sekwan
POLEWALI -- Program gerakan nasional (Gernas) kakao di Polewali Mandar untuk tahun 2012 mendapatkan anggaran sebesar Rp14,7 miliar. Dana tersebut diperuntukkan pada peningkatan mutu dan produksi kakao dengan sasaran 103 desa, 4400 hektar dan melibatkan 389 kelompok melalui tiga kegiatan utama yaitu peremajan, rehabilitasi, dan intensifikasi. Kepala Dishutbun Polewali Mandar, Abd Salam , Senin, 27 Februari menyampaikan, selain program gernas kakao dengan anggaran sebesar Rp14,7 miliar, tahun ini ada juga program peningkatan penerapan teknologi perkebunan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan, penyuluhan penerapan teknologi perkebunan dan pelatihan/bimbingan penerapan teknologi tepat guna dengan anggaran Rp127 juta lebih. Kegiatan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan melalui kegiatan penyuluhan peningkatan produksi perkebunan, pengembangan bibit unggul, pengedalian hama penyakit tanaman dan peningkatan produksi perkebunan dengan anggaran Rp584 juta lebih. Peningkatan sarana dan prasarana infrasturktur pertanian/perkebunan melalui kegiatan pembangunan jalan produksi perkebunan pada lima kecamatan dengan anggaran Rp550 juta lebih. Selain itu pemanfaatan potensi sumber daya hutan melalui kegiatan pengembangan hasil hutan non kayu (pengembangan murbei) dan pengelolaan pemanfaatan hutan dengan anggaran Rp350 juta lebih, dan koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan, pengelolaan DAS dan pemeliharaan reboisasi dengan anggaran Rp726 juta lebih. (afr/mkb)
Transparansi Hasil Asistensi APBD Polman POLEWALI -- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulawesi Barat akan melakukan somasi ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar. Hal ini terkait transparansi hasil asistensi ABPD Polman 2012. Ketua LBH Sulbar, Abd Kadir, Senin, 27 Februari mengatakan beberapa waktu lalu LBH Sulbar
bersurat ke sekretariat dewan dan pimpinan DPRD Polewali Mandar untuk meminta data hasil asistensi APBD Polewali Mandar tahun anggaran 2012. Hal ini dalam rangka mengkaji keputusan DPRD Polman atas rencana pembiayaan rental kendaraan dinas (Randis) sebesar Rp3 miliar. Namun sampai saat ini pihak sekretariat dan Pimpinan
EKSEKUTIF
Ia menjelaskan, dalam beberapa pasal terkait tata cara mendapatkan informasi, telah dipenuhinya secara administrasi yakni bersurat secara resmi. Akan tetapi pihak sekretariat dewan dan pimpinan dewan tetap menutup diri dengan tidak memberikan data yang diminta dimana data APBD adalah nota bene telah menjadi milik publik tapi justru
pihak DPRD malah menutup akses mendapatkan data tersebut. "Karena kami dilindungi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, maka kami mempertimbangkan akan melakukan somasi ke DPRD Polman yang telah diduga kuat melakukan upaya menyembunyikan informasi publik ke kami," kunci Kadir. (k1/mkb)
Ugi Baru Lestarikan Budaya Mappadendang
Informasi Merupakan Hak Asasi Manusia POLEWALI -- Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan hak bagi setiap warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupaka salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Wakil Bupati Polewali Mandar, Najamuddin Ibrahim, mengungkapkan hal ini, pada acara Seminar Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Polewali Mandar dan Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Hotel Lilianto, Senin, 27 Februari. "Dengan terbentuknya PPID di Kabupaten Polman berarti Polman merupakan Kabupaten pertama di Sulbar yang telah membnetuk PPID dan kabupaten 46 yang telah membentuk PPID secara nasional. (afr/mkb)
DPRD belum memberikan apa yang telah diminta LBH Sulbar. "Untuk itu berdasarkan Undang undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), LBH akan melayankan somasi ke sekretariat dan pimpinan DPRD, sebab faktanya dokumen APBD dan prosesnya adalah dokumen publik," tutur Kadir.
REPORTER: JHAMHUR ANJASMARA EDITOR: AMRI MAKKARUBA
RADAR/AMRI MAKKARUBA
GEDUNG BARU -- Bangunan baru DPRD Polewali tahun ini kembali digenjot pembangunanya. Pembangunan Gedung baru DPRD Polewali Mandar ditarget akan selesai tahun 2013 mendatang.
POLEWALI -- Mappadendang adalah merupakan salah satu tradisi Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli yang umumnya dilakukan saat turun sawah atau panen raya. Namun budaya seni tradisional ini sudah jarang ditemukan di setiap kegiatan petani sawah bahkan tradisi turun temurun ini nyaris terlupakan. Keprihatinan ini memotivasi Kades Ugi Baru, Nasir untuk melestarikan kembali tradisi yang seharusnya wajib dilakukan setiap acara panen atau turun sawah. Niat ini merupakan dorongan dari salah satu rumpunan keluarga, mendiang H Nusu yang melaksanakan kegiatan Mappadendang Senin, 27 Februari di Desa Ugi Baru. Kegiatan tersebut sengaja digelar oleh segenab cucu keluarga ini sebagai tuntutan atas amanah
mendukung upaya pelestarian budaya warga Ugi Baru. Salah seorang cucu mendiang H Nusu, Nur Sani yang merupakan pewaris amanah mappadendang saat ini mengapresiasi niat Kades Ugi Baru beserta sejumlah tokoh masyarakat tersebut. Dukungan untuk melestarikan kembali salah satu budaya tradisonal yang sudah langka ditemukan itu mengalir dari sejumlah pihak. Ia mengatakan, kegiatan Mappadendang yang digelarnya, Senin kemarin sengaja dihelat untuk mengenang kembali tradisi yang nyaris terlupakan. Ia tidak menyangka kegiatan tersebut ternyata mendapat respon warga bahkan berantusias datang menyaksikan acara tersebut hingga selesai. (k2/mkb)
yang diberikan kepada kakeknya dimasa lampau. Nasir mengatakan, niatnya untuk melestarikan kembali budaya yang nyaris punah ini mendapat dukungan sejumlah tokoh masyarakat dan BPD setempat. Salah seorang warga, Udin menjelaskan, tradisi mappadendang memang sangat perlu dilestarikan kembali. Sebab sesuai kepercayaan pendahulu, tradisi mappadendang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan padi dan hasil panen. Menurutnya tradisi budaya ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat akan tetapi beberapa kegiatan ritual yang tidak boleh ditanggalkan. Baik saat akan turun sawah ataupun setelah panen. Udin berharap adanya respon Pemkab Polewali Mandar khususnya dinas terkait
Staf Ahli Bupati 'Sharing' di Mojokerto Laporan: M Danial Lima Staf Ahli (Sahli) Bupati Polewali Mandar melakukan kunjungan ke Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kunjungan bertujuan melakukan 'sharing' informasi dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sebagai pejabat dengan tugas khusus yang sejatinya cukup strategis. Lima Sahli Bupati Polman, adalah yang membidangi politik
dan hukum, M Akmal Hidayah, bidang pemerintahan, Amrullah, dan bidang pembangunan, Nahrawi Rahman. Selain itu, Sahli bidang Kesejahteraan dan Sumberdaya Manusia, Anwar Sewang, dan bidang ekonomi dan keuangan, Muhsin Husain. Kunjungan selama dua hari pada Senin dan Selasa 27-28 Ferbruari, disertai Asisten Administrasi dan Umum Sekda, Sukirman. Wakil Bupati Mojokerto,
Chairun Nisa, menerima rombongan Sahli dari Polman, di pendopo pemerintah Kabupaten Mojokerto, Senin siang. Wabup Chairun Nisa, didampingi para Sahli Bupati Mojokerto dan beberapa pejabat pemkab setempat. Sahli Bupati Polman Akmal Hidayah, mengatakan Mojokerto dijadikan tempat untuk sharing informasi dan pengalaman, karena informasi melalui inter-
net bahwa jabatan staf ahli bupati di Mojokerto menjadi incaran dan cukup diminati para pejabat pemkab setempat seolah berlomba untuk menjadi staf ahli. "Kesan selama ini, Staf Ahli adalah jabatan pembuangan, tidak mempunyai fungsi apalagi kekuatan sebagaimana pejabat pada SKPD," jelasnya. Para Sahli Bupati Polman, berharap memeroleh informasi dan gambaran pengalaman, ser-
ta bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Mojokerto, sehingga para sahli mengincar jabatan yang kerap disebut ruang neraka yang ber-AC. "Kami mau tahu dan melihat, ada apa di Mojokerto sehingga banyak pejabat berlomba ke posisi tersebut. Dan, bagaimana bupati memposisikan para sahli sehingga tidak lagi dianggap sebagai pembuangan," ujar Sahli Bupati Polman, Nahrawi Rahman.
Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
FOTO/HUMASPOLMAN
WAKIL BUPATI Polewali Mandar, Nadjamuddin Ibrahim ketika menghadiri acara sosialisasi UU Keterbukaan Infomasi di Hotel Lilianto Polewali, Senin 27 Februari 2012.
SEKKAB Polewali Mandar, M Natsir Rahmat ketika menghadiri acara maulid di Pesantren Alwasilah Lemo, Kamis 23 Februari 2012.