4
Parlementaria
DPRD Minta Pembenahan Pendidikan Sulbar MAMUJU -- Pimpinan DPRD Sulbar meminta Dewan Pendidikan Sulbar fokus dalam melakukan pembenahan pendidikan di daerah ini demi meningkatkan kualitas dan mutu agar tidak tertinggal dengan provinsi yang lain. Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Arifin Nurdin, ketika menerima kunjungan Dewan Pendidikan Sulbar di ruang kerjanya, Kamis 23 Februari 2012. "Atas nama DPRD Sulbar, kami minta Dewan Pendidikan berkonsentrasi membenahi sistem pendidikan di daerah kita. Jangan lagi tugas Dewan Pendidikan hanya mengawasi ujian nasional, itu sangat tidak relevan. Kalau tugasnya hanya sebatas itu, lebih baik Dewan Pendidikan dibubarkan saja," kata Wakil Ketua DPRD Sulbar yang menangani bidang pendidikan ini. Arifin menambahkan, secara khusus Dewan Pendidikan harus memikirkan pembenahan kondisi pendidikan di Majene, sehingga layak disebut sebagai kota pendidikan. Dalam kesepakatan pembentukan Sulbar beberapa tahun lalu, Kabupaten Majene ditetapkan sebagai pusat pelayanan atau kota pendidikan di Sulbar. "Pembenahan pendidikan di Majene bukan hanya tugas Dewan Pendidikan, tapi semua stakeholder termasuk DPRD. Tapi, karena fokus Dewan Pendidikan adalah pada bidang pendidikan, kami menitipkan harapan pembenahan pendidikan itu pada lembaga ini," jelas Arifin. Dewan Pendidikan juga diminta memikirkan generasi muda Sulbar agar mendapatkan pendidikan sesuai dengan pengembangan potensi alam di daerah ini. Bidang tambang migas dan perkebunan merupakan potensi alam terbesar yang akan berkembang di masa mendatang. Makanya, generasi muda harus disekolahkan sesuai dengan bidang-bidang ini. "Agar nanti, putra kita tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri. Kita mau mereka yang menjadi ahli dalam bidang pertambangan dan perkebunan, bukan hanya menjadi pekerja kasar atau bahkan tidak terlibat sama sekali," kata Arifin. Menanggapi keinginan pimpinan DPRD Sulbar ini, Ketua Dewan Pendidikan Sulbar Hasan Sulur, mengemukakan bersedia bekerja dan memenuhi keinginan DPRD yang merupakan representasi seluruh masyarakat Sulbar. "Ini masukan yang sangat berarti. Selain kami berharap bantuan DPRD, kami juga bersedia bekerja sesuai harapan DPRD. Makanya, mestinya kita senantiasa berdiskusi dan bertukar pikiran demi kemajuan pendidikan di daerah kita," ujar Hasan. (dir)
Ketua DPRD Didesak Hearing Panggar MAMUJU -- Menyusul belum adanya penjelasan resmi mengenai penyebab terpangkasnya dana sebesar Rp5,7 miliar di Dinas Sosial (Dinsos) Sulbar, Ketua DPRD Sulbar H Hamzah Hapati Hasan didesak menghearing Panitia Anggaran (Panggar) Pemprov Sulbar. Anggota Komisi IV DPRD Sulbar HM Taufan, mengatakan, upaya mencari tahu kemana dana Rp5,7 miliar dialihkan, telah dilakukan dengan memanggil Biro Keuangan dan Bappeda Sulbar. Namun di pertemuan yang dilangsungkan pada Rabu 22 Februari, malam, tidak menuai kejelasan. "Pihak-pihak yang dipanggil tidak mampu memberikan penjelasan. Itu itu wajar, karena yang mewakili eksekutif malam itu adalah orang yang tidak kapabel memberi penjelasan," kata Taufan, Jumat 24 Februari. Ia menyebutkan, seharusnya yang dimintai keterangan adalah Panggar Eksekutif. Sebab merekalah yang telah menggeser anggaran yang sudah ditetapkan di Dinsos. Terlebih lagi perubahan anggaran itu dilakukan tanpa sepengetahuan DPRD. "Menurut saya ini harus diusut dan dicari tahu siapa dalangnya. Karena tidak mungkin terjadi pergeseran anggaran secara sepihak, jika tidak ada orang besar dibelakang panggar," papar Taufan. Disebutkan juga, pergeseran anggaran tidak bisa dilakukan jika tidak ada kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Sebab dalam sistem dan mekanisme penyusunan anggaran daerah, DPRD harus dilibatkan. (ham)
PARLEMENTARIA
RADAR SULBAR Sabtu, 25 Februari 2012
Pembangunan Infrastruktur
Komisi III Berharap Kucuran APBN-P EDITOR: MUHAMMAD ILHAM MAMUJU -- Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, Komisi III DPRD Sulbar rencananya akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Di sini bakal disampaikan usulan program pembangunan agar mendapat pembiayaan dari APBN Perubahan 2012. "Usulan program pembangunan infrastruktur perlu kami sampaikan ke Kementerian PU, karena banyak program yang kami anggap prioritas belum mendapat sumber pembiayaan dari APBD Sulbar," tutur Anggota Komisi III DPRD Sulbar H Andi Usman, Jumat 24 Februari. Menurutnya, pertemuan dengan
Kementerian PU merupakan tindaklanjut pertemuan Komisi III DPRD Sulbar dengan Komisi V DPR RI beberapa waktu lalu. Pada kasempatan tersebut, kata Andi Usman, usulan yang disampaikan pihaknya mendapat respon DPR dan beberapa kementerian yang membidangi penyediaan infrastruktur. Mulai dari jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandar udara (bandara). "Tapi khusus pertemuan dengan Kementerian PU, kami akan menyampaikan kebutuhan pembiayaan pada program pembangunan jalan dan jembatan. Karena masih banyak daerah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai," ujar Usman. Sebelumnya, pada 16 Februari
2012, Komisi III DPRD Sulbar juga sudah menemui pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara. Saat ity, dibahas rencana pembangunan bandara perintis baru di Sulbar, masing-masing yang di Desa Sumarrang Kecamatan Campalagian, Polman, dan di Kecamatan Sumarorong, Mamasa. Pada pertemuan itu, Direktur Bandar Udara Kemenhub, Bambang Tjahyono, pihaknya telah melakukan rapat khusus mengenai rencana pembangunan bandara perintis di Polman. Dan secara prinsip. pihaknya telah menyetujui rencana pembangunan bandara yang terletak di Desa Sumarrang itu. (ham) Selain itu, Komisi III DPRD Sul-
bar telah menggelar pertemuan dengan Komisi V DPR RI, pada 15 Februari. Pada kesempatan tersebut, DPRD Sulbar meminta bantuan dan dukungan Komisi IV agar ikut mendorong kementerian-kementerian yang menangani infrastruktur, agar bisa mengalokasikan anggaran infrastruktur itu ke Sulbar. Usulan Pemprov Sulbar untuk bantuan infrastruktur ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU sekitar Rp 900 miliar, sementara usulan dari DPRD Sulbar sendiri sekitar Rp350 miliar. Dana itu diharapkan dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2011 yang jumlahnya mencapai Rp24 triliun. (**)
Dishub-Polisi Harus Lebih Tegas MAMUJU -- Sejumlah kendaraan bertonase tinggi masih kerap terlihat melintas di jalan dalam Kota Mamuju. Padahal telah ada aturan mengenai jalur yang boleh dilalui oleh truk dengan kapasitas tertentu. Maraknya truk besar melintas dalam Kota Mamuju, rawan menimbulkan kesemrawutan dan kecelakaan. Sebab, pertumbuhan jumlah kendaraan di Mamuju tidak seimbang dengan pelebaran jalan yang dilakukan pemerintah. Keberadaan truk dalam kota makin membuat kendaraan tidak leluasa bergerak. Sejumlah jalan dalam Kota Mamuju juga akan cepat rusak sebab beban yang ditanggung tidak sesuai dengan kapasitas jalan. Melihat hal tersebut, DPRD Mamuju berharap Dinas Perhubungan (Dishub) Mamuju serta Polres Mamuju mengambil tindakan tegas dengan mengatur jalur yang dapat dilalui truk bertonase tertentu.
Anggota Komisi II DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal, mengungkapkan ketegasan dari Dishub serta Polres Mamuju untuk menekan pelanggaran dan ketidakteraturan di jalan. "Minimal bagi yang melakukan pelanggaran penggunaan jalan diberikan sanksi tegas," ungkap Lalu. Ia menambahkan, Dishub Mamuju jangan hanya berkonsentrasi pada pos tarif jalan saja. Harusnya dinas tersebut lebih proaktif untuk melakukan pengawasan penggunaan jalan sehingga lalu lintas kota Mamuju dapat lebih teratur. "Di jalur-jalur tertentu harus ada yang mengatur. Sebab kalau mau dikaji jumlah tenaga kontrak khusus untuk Dishub sangat banyak, jumlahnya mencapai 270 orang. Sehingga banyaknya tenaga kontrak tersebut harus dapat meningkatkan kinerja mereka," tutup Lalu. (mg6/dir)
RADAR/ MUHAMMAD ALI AKBAR
ATUR KENDARAAN. Anggota Satlantas Polres Mamuju mengatur kendaraan agar tertib.
Demokrat Resmi Pecat Angie dan Sudewo JAKARTA -- Partai Demokrat membuktikan bisa bersikap tegas terhadap kader yang bermasalah. Kali ini partai yang diketuai oleh Anas Urbaningrum itu memecat dua kadernya sekaligus. Yakni Wakil Sekretaris Jendral PD Angelina Sondakh yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka Wisma Atlet Palembang dan Ketua DPP Bidang Organisasi dan Pembinaan Kader PD Sudewo. Keduanya diberhentikan secara resmi dalam rapat DPP PD, Kamis
Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat
(23/2), di Jakarta yang langsung dipimpin oleh Ketum PD Anas Urbaningrum. "Iya, kemarin Kamis DPP melakukan rapat pleno, untuk mengambil keputusan menindaklanjuti rekomendasi Dewan Kehormatan (DK). Dalam rekomendasinya Dewan Kehormatan meminta dua orang (Angelina dan Sudewo) yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan sebagai pengurus DPP Partai Demokrat," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik PD Andi Nurpati, men-
jawab JPNN, Jumat 24 Februari, lewat telepon selulernya. Ia menegaskan keputusan yang diambil DPP PD dalam rapat pleno itu sudah sesuai dengan rekomendasi DK PD. Menurut Andi, Angelina dan Sudewo diberhentikan sebagai pengurus PD tapi masih tetap menjadi kader partai yang dibina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu. "Diberhentikan sebagai pengurusan tapi sebagai kader masih," kata bekas Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), itu. Namun, PD be-
Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju
lum memutuskan siapa pengganti Angelina dan Sudewo di partai itu. Ia menegaskan, keputusan memberhentikan Angelina tidak memengaruhi janda almarhum Adjie Massaid itu di DPR. "Karena posisi di DPR diatur oleh Undang-undang Susunan dan Kedudukan (Susduk) di DPR," ujar Andi. Informasi yang dihimpun, Surat Keputusan (SK) masih dalam proses pembuatan di DPP dan akan segera dikeluarkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan. (jpnn)
LEGISLATIF MAMUJU
Anggota DPRD Mamuju sedang berdiskusi di teras sekretariat DPRD Mamuju.
DPRD SULBAR/RUSLAN AMRULLAH
DIALOG. Wakil Ketua DPRD Arifin Nurdin berdialog dengan sejumlah anggota Dewan Pendidikan Sulbar saat menyambangi ruang kerja Wakil ketua DPRD Sulbar, Kamis 23 Februari 2012.
RADAR/ M SHOLIHIN
Sejumlah anggota DPRD Mamuju berkunjung di kediaman salah satu anggota DPRD Mamuju, H Sahrul Sukardi, saat acara syukuran beberapa hari lalu.