12
Radar Majene
Majene Pusat Pendidikan Dukung Kepariwisataan MAJENE -- Kabupaten Majene sebagai pusat pendidikan di Sulbar akan berpengaruh langsung kepada dunia kepariwisataan di daerah ini. Karena sebagai pusat pendidikan Kota Majene dapat diarahkan pada pengembangan kepariwisataan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Majene, Mitthar Thala Ali, Senin 21 Mei. Ia mengungkapkan pengembangan sektor pendidikan di Majene harus menjadi perhatian pemerintah di tingkat kabuMithar Thala Ali paten maupun provinsi, karena Majene Sekretaris merupakan kawasan pengembangan pendidikan di Sulbar. "Dengan adanya upaya pengembangan Majene sebagai kota pendidikan, potensi kepariwisataan Majene bisa ikut terdorong melalui beberapa event pendidikan pada tingkat kabupaten, antar kabupaten, serta antar provinsi yang dipusatkan di Majene nantinya," ungkap Mitthar. Dijelaskan, dengan menempatkan beberapa even pendidikan di Majene maka secara tidak langsung akan mendorong upaya pemkab serta pemprov dalam memajukan pendidikan di Sulbar, khususnya Majene melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan. Bahkan bukan hanya itu, secara alamiah pola pikir warga Majene juga akan terbuka melihat peluang bisnis yang dapat dilakukan dengan hadirnya even tingkat provinsi di Majene dan tentunya secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka. Sementara itu, Mitthar menambahkan, pada aspek kepariwisataan bisa dikelola dengan baik melalui beberapa potensi yang ada, baik pada wisata kuliner, wisata alam, serta wisata belanja kerajinan tangan atau souvenir yang saat ini juga sedang dikembangkan pada beberapa pengrajin. "Namun untuk mengembangkan kepariwisataan tersebut tidak hanya mengandalkan obyek yang tersedia, malainkan mendorong minat wisatawan yang bisa dikembangkan melalui even pendidikan dengan harapan mampu memberikan manfaat segala sektor," terangnya. Meskipun tidak diproyeksikan sebagai kawasan destinasi wisata di Sulbar yakni Kabupaten Mamasa. Namun Majene memiliki banyak potensi wisata yang sangat disayangkan jika tidak dimaksimalkan. Pada dasarnya, pengembangan kota pendidikan harus disertai dengan sarana penunjang lain seperti seperti wisata agar tidak terjadi kejenuhan yang membuat para penuntut ilmu tidak tertarik kengan kondisi yang membosankan. (mg4/mkb)
Pungutan Bantuan Alat Nelayan Disoal MAJENE -- Badan Legislasi (Baleg) DPRD Kabupaten Majene mempertanyakan dasar hukum Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene melakukan pungutan kepada sejumlah nelayan penerima bantuan. Pasalnya Pungutan atau bagi hasil yang diberlakukan DKP Majene kepada sejumlah nelayan itu belum diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Hal ini terungkap ketika Kepala DKP Majen, Fadlil Rasyid melakukan ekspose Ranperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dihadapan pimpinan dan anggota Baleg DPRD Majene, Senin 21 Mei kemarin. Anggota Baleg, M. Idwar menegaskan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak boleh melakukan pungutan dari masyarakat jika tidak memilik dasar hukum. Semua pungutan kata Idwaer, mesti diatur melalui Perda sebagai implementasi pemberlakuan Undang undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi. "Penarikan retribusi tidak boleh hanya melalui Peraturan Bupati (Perbup). Semua SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang diatur dalam ketentuan Perda. Namun DKP melakukan pungutan terkesan berdasarkan pada Perda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan,"sebut Idwar. Legislator PPRN ini menyarakankan kepada Kepala DKP, Fadlil Rasyid agar tidak menggunakan azas bagi hasil sebab bisa menjadi bumerang dikemudian hari. Tetapi Kepala DKP, Fadlil Rasyid menjelaskan, pungutan yang dilakukan kepada sejumlah nelayan penerima bantuan adalah bagi hasil nelayan. Dikatakan pungutan tersebut diakukan berdasarkan Perbup. "Kemungkinan pungutan ini akan masuk menjadi pendapatan lain lain yang sah daerah, bukan lagi pendapatan melaui retribusi izin usaha nelayan," jelas Fadlil. (k3/mkb)
EKSEKUTIF
RADAR SULBAR Selasa, 22 Mei 2012
Dukcapil Optimis e-KTP Rampung Oktorber REPORTER : SYAMSUDDIN EDITOR : AMRI MAKKARUBA MAJENE -- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Majene, Atjo Taswin Burhanuddin mengaku, optimis program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bakal rampung sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni Oktober 2012. Meski saat ini kelengkapan fasilitas teknis e-KTP berupa kamera, sidik jari, tanda tangan dan iris mata belum ada di tujuh kecamatan terkecuali Kecamatan Sendana. Namun Ia yakin program dari Kemendagri tersebut bakal rampung, apalagi jumlah wajib e- KTP di Majene lebih sedikit diband-
ing dengan kabupaten lainya di Indonesia. "Kami masih menunggu sejumlah peralatan e-KTP dari pusat, paling lambat minggu ini sudah ada di Majene. Tapi kalaupun pelaksanaannya akan molor sampai Agustus nanti, kami tetap optimis bisa merampungkan semuanya paling lambat Oktober nanti. Apalagi di Majene hanya kecamatan Banggae dan Banggae Timur yang lebih banyak wajib e-KTP- nya," ujar Atjo Taswin ditemui disela sela sosialisasi e-KTP di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin 21 Mei. Senada juga disampaikan Dr. Handayani Ningrum, narasumber yang juga merupakan perwakilan dari Direktorat Jenderal Catatan Sipil dan
Kependudukan Pusat. Handayani mengatakan, walau Kabupaten Majene tergolong baru melaksanakan e-KTP di tahun 2012 dibanding Kanupaten Polman, tetapi Ia yakin Majene akan lebih sukses dari daerah lain yang telah melaksanakan e-KTP di 2011. "Kelemahan pelaksanaan e-KTP di 2011 bisa kita hindari, begitupun sebaliknya kelebihannya bisa di contoh memalui evaluasi yang dilakukan saat ini," ujarnya. Ia juga menjelaskan kelak tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten beserta mitra akan semakin berat karena data valid yang dikumpulkan akan digunakan sebagai data pengembangan kebijakan kepen-
dudukan. Wakil Bupati Majene, Fahmi Massiara, berharap agar dinas terkait siap menyukseskan program ini, baik dari sarana, peralatan dan sumberdaya manusianya (SDM). "Tenaga honorer di dinas ataupun di kecamatan yang menumpuk, supaya dimanfaatkan dengan baik, khususnya pengoperasian peralatan nantinya," ungkap Fahmi. Ia juga mengatakan sosialisasi e KTP sangat penting untuk diikuti dengan serius, bahkan Ia sempat menegur beberapa peserta yang kurang tertib dan terlambat hadir . terutama peserta dari kecamatan kota. Sosialisasi ini dihadiri para pimpinan SKPD, camat, lurah dan kepala desa di Majene. (*)
GP Ansor Dorong Wajib Belajar 12 Tahun MAJENE -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor mendorong realisasi percepatan program wajib belajar 12 tahun di Majene. Program pemerintah pusat ini harus direalisasikan 2013 mendatang. Hal ini terungkap dalam seminar pendidikan di Gedung Assamalewuang, Senin 21 Mei, dengan tema Majene cerdas wajib pendidikan 12 tahun. Seminar yang menghadirkan tiga pembicara yakni Sekkab Majene, Syamsiar Muchtar Mahmud, Kepala Dinas Pendidikan, Abdul Hamid Haris, Ketua Komisi III DPRD Majene, Hasriadi. "Seminar ini kami laksanakan sesuai dengan kebutuhan akan pentingnya peran wajib pendidikan 12 daerah kita dan harus segera sosialisasikan sesegera mungkin. Hal ini juga merespon dengan cepat semua hal yang perlu dilakukan dalam menunjang realisasi program tersebut," ungkap Ketua Panitia Seminar, Irwansyah Djalal, saat menyampaikan laporannya. Sementara itu, Sekkab Majene, Syamsiar Muchtar Mahmud, dalam sambutannya mengungkapkan, hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang tentang hal tersebut, namun saat ini sementara dirancang draf menganai wajib belajar 12 tahun yang baru akan diberlakukan pada 2013. Hal tersebut dinilai akan mendorong terciptanya peningkatan kualitas
pendidikan yang lebih baik dan cenderung akan mengalami pemerataan diberbagai tempat, serta dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan secara gratis hingga tingkat SLTA. "Intervensi biaya APBN pada dunia pendidikan sudah cukup besar, dan itu merupakan langkah positif, sebab akan mengurangi jumlah putus
sekolah dan pengangguran yang ada di setiap daerah," tegasnya. Sementara Ketua GP Ansor Majene, Basri Ibrahim, mengaku memang yang utama harus terus dilakukan adalah meminimalkan angka putus sekolah, khususnya mereka yang ada di kawasan pesisir dan kawasan perdesaan, apalagi kualitas pengetahuan alumni SLTP saat ini dinilai kurang
mumpuni dan banyak menjadi pengangguran. "Kami berharap dengan dialog ini, kualitas pendidikan di Majene dapat sejalan dengan proyeksi Majene sebagai kota pendidikan di Sulbar, sehingga tingkat kualitas pengetahuan masyarakatnya juga dapat terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman," tandasnya. (mg4/mkb)
RADAR/JUNIARDI
SEMINAR PENDIDIKAN, GP Ansor Majene melaksanakan seminar pendidikan wajib pendidikan 12 tahun, kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah pusat yang akan segera merealisasikan program tersebut pada 2013.
Kualitas Pendidikan Majene Belum Optimal MAJENE -- Sekertaris Kabupaten (Sekkab) Majene, Syamsiar Muchtar Mahmud, Senin 21 Mei, mengakui belum optimalnya kualitas pendidikan di kabupaten ini, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Sehingga dibutuhkan kebijakan dan strategi dalam mengatasinya. "Belum optimalnya kualitas pendidikan disebabkan oleh beberapa fak-
tor, salah-satunya adalah peran aktif orang tua yang masih sangat kurang dalam memberikan motivasi serta memfasilitasi potensi anak-anak mereka dalam menuntut ilmu," ungkap Syamsiar. Dijelaskan, selain peran aktif orang tua yang masih minim, sarana dan prasarana sekolah yang ada juga kurang memadai dibeberapa tempat,
khususnya di kawasan pedesaan. Bahkan yang paling memilukan adalah jumlah guru yang justru membludak di wilayah perkotaan. Menurutnya, masalah yang paling krusial selama ini adalah guru yang baru terangkat dan ditempatkan di kawasan pedesaan, justru berlomba-lomba memasukkan permohonan untuk dipindahkan ke kawasan perkotaan,
sehingga rasio antara siswa dan guru menjadi tidak seimbang. Namun dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun yang akan direalisasikan pada tahun 2013, pemenuhan berbagai fasilitas pendidikan akan dilakukan, serta pemberian kesempatan yang sebesarbesarnya kepada setiap orang untuk menikmati fasilitas pendidikan secara merata di kabupaten ini. (mg4/mkb)
Rubrik Khusus Pemerintah Kabupaten Majene
RADAR/SYAMSUDDIN
WAKIL Bupati Majene Fahmi Massiara dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Atjo Taswin Burhanuddin menyampaikan sambutan pada acara sosialisasi penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) senin 21 Mei di Ruang Pola Kantor Bupati Majene.