Issuu on Google+

4

Parlementaria

Jembatan Karossa Harus Jadi Prioritas MAMUJU -- Pembangunan jembatan di Dusun Mora Barat Desa Karossa harus menjadi program prioritas Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mamuju pada APBD Mamuju tahun 2013. Hal itu dianggap penting, karena jembatan tersebut digunakan warga sebagai akses untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Anggota Komisi III DPRD Mamuju, H Syahrul Sukardi, meminta program yang sangat dibutuhan warga dapat dimasukkan dalam program APBD 2013. Meskipun program tersebut tidak masuk sebagai usulan kegiatan pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat desa. "Karossa itu memiliki sederet persoalan seperti jalan, tanggul, pasar, dan jembatan yang masih butuh pembenahan. Mungkin karena usulan yang diakomodir terbatas maka jembatan di Dusun Mora Barat itu tidak dimasukkan pada usulan Musrembang. Tapi, tidak berarti itu tidak boleh mendapat perhatian lebih," paparnya, Rabu 1 Februari. Olehnya, Syahrul berharap agar Pemkab dapat mengakomodir kegiatan yang dianggap sangat dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya jembatan, akses jalan juga perlu mendapat perhatian. Seperti jalan menuju Karossa Pantai yang semakin memprihatinkan karena dipenuhi kubangan dan batu besar di atas jalan. "Saya kira jembatan di Karossa memang sangat dibutuhkan warga sebagai satu-satunya akses yang harus dilalui untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, dan sawit. Apalagi, pembangun jembatan juga pernah diusulkan ke Dinas PU namun tidak pernah direalisasikan pembangunannya," paparnya. Ketua Komisi I DPRD Mamuju, H Arsal Aras, meminta dilakukan pemeratan dalam pembangunan semua wilayah kecamatan termasuk Karossa. Alasanya, setiap daerah membutuhkan akses pendukung untuk dapat meningkatkan ekonomi warga. "Jika jembatan Karossa dibangun, pasti warga sekitar akan mudah mengeluarkan hasil pertaniannya. Olehnya, harus ada perhatian pemerintah daerah untuk mengakomodir program yang dibutuhkan warga utamanya sentra ekonomi," paparnya. (rp1/dir)

F-PPD Minta OP Secepatnya MAMUJU -- Fraksi Patriot Persatuan Daerah (F-PPD) DPRD Mamuju meminta Pemkab Mamuju sgera mengeluarkan rekomendasi untuk menggelar Operasi Pasar (OP). Alasannya, harga kebutuhan bahan pokok utamanya beras di sejumlah pasar di Mamuju makin mengkhawatirkan. Ketua F-PPD DPRD Mamuju, Abdul Malik Ballako, mengatakan warga Mamuju makin resah dengan peningkatan harga secara signifikan. Olehnya, salah satu cara menghilangkan keresahan akibat makin melonjaknya harga beras adalah dengan OP. "Kami minta OP secepatnya dilaksanakan karena warga diresahkan dengan harga beras yang semakin melonjak. Pemkab Mamuju dan Bulog Mamuju harus dapat menekan harga beras," katanya, Rabu 1 Januari. Desakan F-PPD tersebut mengalir karena Pemkab Mamuju belum melakukan permintaan OP kepada Bulog. Padahal, Bulog telah menyediakan sekira 1.500 ton beras untuk mengantisipasi kenaikan harga tersebut. Namun, Bulog Mamuju tidak berani melakukan OP jika Pemkab Mamuju tidak mengeluarkan rekomendasi administrasi terkait harga yang tidak normal ini. "Saya juga telah mendapat keluhan terkait kenaikan harga beras ini, jadi harapan saya keinginan rakyat untuk membeli beras degan harga normal harus segera difasilitasi. Olehnya, Pemkab Mamuju harus lebih gesit untuk memahami keinginan warganya," paparnya. (rp1/dir)

PARLEMENTARIA

RADAR SULBAR Kamis, 2 Februari 2012

BK Ngotot Tuntaskan Kasus Banggar EDITOR: CHAERUL MARVAN

JAKARTA -- Badan Kehormatan (BK) DPR RI ngotot untuk tetap menelusuri dan menuntaskan dugaan korupasi dan pelangaran etik renovasi ruangan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Penggantian kursi impor dengan kursi buatan lokal yang lebih murah untuk ruang rapat Banggar, belum cukup mengakhiri polemik renovasi ruang Banggar. Anggota BK DPR Salim S Mengga menyatakan, pihaknya masih akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait. Yakni, Badan Uru-

san Rumah Tangga (BURT) dan Sekjen DPR serta pimpinan Banggar DPR. "Renovasi ruang banggar kita berhasil menurunkan anggaran, dana kita kembali 5,7 lebih, tapi tetap kita telusuri," kata Salim, kemarin. Anggota DPR RI Dapil Sulbar ini, menduga polemik renovasi ruang rapat Banggar bersumber dari permainan pihak Banggar sendiri. Salim mengisahkan, polemik dugaan korupsi dan pelanggaran azas kepatutan ini, berawal saat Banggar meminta penambahan ruangan yang sebelumnya kurang. Ruangan lama,

kata dia, tidak cukup. Banggar hanya berkewenangan memberikan pandangan umum. Misalnya, warna dinding yang tidak melambangkan partai, penerangan lebih baik untuk menunjang kerjakerja Banggar di malam hari. "Tapi penanggung jawab anggaran itu kan eksekutif. yang kita cari apakah ada campur tangan legislatif, karena legislatif hanya dapat memberi pandangan umum. Ini yang kita telurusi, apakah didalamnya ada pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang dari Banggar," imbuhnya. Selain meminta keterangan para

pihak terkait, Bk juga merekomendasikan agar dilakukan audit oleh BPKP. "Saya masih minta agar ketiganya pertemukan semua. Jadi kita tidak akan berhenti sampai disini walaupun sudah ada penurunan anggaran," ungkap Salim. Anggota Fraksi Partai Demokrat ini, mengaku tidak pernah ragu untuk terus menguak dugaan-dugaan pelanggaran etik yang dilakukan para Anggota di DPR RI. Rencananya, hari ini, BK kembali menggelar pertemuan terkait polemik renovasi ruang rapat Banggar DPR. (**)

BALEG DPRD Polewali Mandar sedang melakukan rapat koordinasi dalam rangka penetapan Prolegda 2012.

RADAR/ JHAMHUR ANJASMARA

Pemkab Diminta Kaji Pemberian Denda MAMUJU -- DPRD Mamuju akhirnya menindaklanjuti aspirasi warga terkait proses pengurusan akte kelahiran yang dinilai merepotkan. DPRD Mamuju meminta pada Pemkab Mamuju untuk melakukan kajian ulang, utamanya masalah penerapan denda. Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil termaktub warga harus membayar minimal Rp 250 ribu untuk keterlambatan pengurusan akte kelahiran. Ketua Komisi I DPRD Mamuju, H Arsal Aras, mengatakan pemberian sanksi berupa denda terhadap warga perlu dikaji ulang mengingat tidak ada kejelasan. Utamanya untuk pemberian denda terkait batas minimal yang harus dibayar warga. "Pemberian denda harus berdasar pada ekonomi warga Mamuju. Artinya pemberian sanksi harus dikaji ulang Badan Pelayanan Terpadu Mamuju karena terlalu besar jika dilakukan penarikan biaya hingga Rp 500 ribu per satu akte kelahiran," kata

Rubrik Khusus Humas DPRD Sulawesi Barat

RAPAT. Panitia Seleksi (Pansel) KPID bersama Komisi I DPRD Sulbar mengikuti rapat pembahasan rencana fit and proper test anggota KPID Sulbar.

Arsal, Rabu 1 Februari. Saat ini, Badan Pelayanan Terpadu Mamuju dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Mamuju telah menerapkan sanksi berupa denda pembayaran sebesar Rp 250 ribu. Denda tersebut, diberikan kepada anak yang baru mengurus akte kelahiran diatas 60 hari sampai satu tahun. Sementara, untuk anak yang baru mengurus akte kelahiran di atas usia satu tahun diberikan sanksi denda administrasi antara Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta. Denda itupun harus melalui persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju. Sedangkan untuk bayi yang berumur 0 sampai 60 hari tidak dikenakan denda pembayaran sepeserpun. Kebijakan yang diterapkan kedua lembaga dianggap tidak melalui kajian secara tepat karena dalam pasal 63 ayat (2) hanya mengatur pemberian sanksi paling banyak hanya Rp 1 juta. Namun, tidak secara jelas mengatur jumlah minimal sanksi denda yang dapat diterapkan. Perda yang ditetapkan 7 Oktober 2010 tersebut dianggap masih perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati (Perbub) agar lebih terang. Selain itu, sosialisasi Perda tetap perlu dilakukan sehingga aturan tersebut dapat diketahui dengan jelas masyarakat. "Kami berharap rancangan Peraturan Bupati yang sedang digodok Pemkab Mamuju dapat mengakomodir keinginan rakyat untuk memperoleh akta kelahiran sesuai dengan konsisi ekonominya sehingga mereka dapat mengurus kepemilikin akte kelahiran," terangnya. Ketua Fraksi Hanura DPRD Mamuju, Hasanuddin Sailon, mengatakan Perda yang telah dibuat DPRD dan Pemkab Mamuju berdasar pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. "Mungkin tidak akan banyak yang berubah, karena Undang-undang yang mengatur telah jelas. Namun, saya melihat yang perlu dilakukan sekarang adalah mengintensipkan sosialisasi," paparnya. (rp1/dir)

Rubrik Khusus Humas DPRD Kabupaten Mamuju

Pasal 63 (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal: a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (3) atau Pasal 29 ayat (8) b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1). c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1); d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1); e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1); f . Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1): g. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1); (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sumber Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

LEGISLATIF MAMUJU

RADAR/ JAWALUDDIN

Anggota DPRD Mamuju,Pdt Markus Losa, Muhammad Amin, Lalu Syamsul Rijal, Muhammad Imran, dan M Syahid memperbincangkan berita yang dimuat Harian Radar Sulbar, Rabu 1 januari 2012


Radar Sulbar