Radar Manado
Minsel & Mitra
11
Rabu, 20 Februari 2013
PDAM
Perda Masih Sebatas Mimpi MESKIPUN memiliki debit air yang melimpah, namun pengelolaan air bersih di Minahasa Tenggara (Mitra) masih sebatas mimpi saja. Pasalnya hingga kini, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) terkait Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Minahasa belum ada tindaklanjut kepastiannya. Hal ini pun mengundang respon sejumlah warga, ketika mengetahui pengelolaan air akan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra, dimana penanganan masalah air bersih terbilang minim, setelah beberapa daerah yang ada kesulitan air bersih, seperti halnya didaerah Ratahan dan Posumaen. “Kami juga kurang tahu tindaklanjutnya seperti apa. Sebab hingga kini belum ada kejelasannya,” kata Landri dan Morits sejumlah warga Mitra kemarin. Namun dari informasi, keberadaan perda lainnya yakni penyertaan modal dalam menjalankan PDAM, menjadi salah satu indikator terhambatnya penerapan Perda PDAM untuk dikelola pihak Pemkab Mitra. “Memang saat ini belum ada tanda-tanda tindaklanjutnya,” ungkap Assisten II Sekretaris Kabupaten Bidang Perekonomian Pembangunan Mitra Danny Talantan SH kemarin. Menurutnya, hal ini belum akan ditindaklanjuti ketika pembahasan masih dilakukan bersama dengan pihak legislator. “Setahu saya, ini masih dalam pembahasan bersama legislatif,” kata Talantan. Ditanya mengenai masalah penyertaan modal yang menjadi salah satu indikator belum ditetapkannya perda agar dapat ditindaklanjuti, Talantan tak dapat memberikan penjelasannya. “Kita lihat saja nanti seperti apa,” singkatnya. (qrk)
BUMD
Sorongan Resmi Gantikan Tampi ROLING jabatan yang dijanjikan Bupati Minsel Christiany Eugenia Tetty Paruntu SE, ternyata berimbas juga pada posisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dirut PDAM yang sebelumnya dijabat Herry Tampi terpaksa harus ditanggalkan dan saat ini resmi digantikan Jhon Sorongan. Informasi yang diperoleh, pelantikan Sorongan sendiri digelar di ruangan kerja bupati dan hanya dipimpin langsung Sekretaris Daerah Drs MC Kairupan. “Pak sekda yang pimpin pelantikan itu,” ujar juru bicara Pemkab Minsel Alvons Sumenge SSTP, kemarin. Meski hanya sendiri, namun pelantikan Sorongan dikabarkan cukup menarik perhatian kalangan pegawai dan jajaran pemerintahan. Buktinya, pelantikan Sorongan banyak dihadiri para pejabat dan jajaran yang ada. Sorongan sendiri menyampaikan, akan melakukan pembenahan dilingkungan kerja PDAM yang ada khususnya masalah penanganan proyek dan peningkatan kesejahteraan karyawan. “Iya, saya akan langsung melakukan pembenahan demi pelayanan kepada masyarakat. Masalah proyek pembangunan di Pinaling dan juga untuk kesejahteraan karyawan. Dan juga akan ditertibkan dilapangan soal meter air dan lainnya. Makanya saya butuh dukungan semua masyarakat,” ungkapnya. Sorongan sendiri diketahui merupakan mantan legislator asal Partai Golkar periode 2004 - 2009. Pada periode ini, Sorongan diketahu tidak maju lagi sebagai wakil rakyat dari partai manapun. Lama tak muncul, tak tahunya Sorongan sudah dipercayakan memangku jabatan Dirut PDAM Minsel. (hyr)
DP3-UMKM
Perda 7 Bakal Direvisi PERATURAN Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, bakal dilakukan revisi oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) melalui instansi terkait, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar Koperasi (DP3) UMKM. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya aspirasi masyarakat terlebih para pedagang yang mengadukan masalah jasa retribusi pasar, yang dinilai terlalu memberatkan. Dimana dari informasi, penarikan retribusi tersebut oleh pemerintah mencapai Rp150 Ribu per meter persegi dalam setahun. Hanya saja, sejumlah fasilitas pendukung pada pasar-pasar yang tersebar di kabupaten tersebut, terbilang masih minim alias belum setara dengan penarikan tersebut. Apalagi, pendapatan yang diperoleh belum sebanding dengan penarikan retribusi sesuai dengan Perda 7 tahun 2011. “Kami memintakan agar hal ini dapat menjadi pertimbangan pihak pemerintah. Apalagi pemerintah masih kurang melakukan sosialisasi mengenai hal ini,” kata sejumlah pedagan yang ada di Ratahan beberapa waktu lalu. Sementara itu, Kepala DP3UMKM Drs Piether Owu ketika dimintai keterangannya menyatakan, pihaknya telah menerima aspirasi tersebut. Dan saat ini masih sementara dalam kajian pihak pemerintah yakni dengan melakukan revisi perda. “Memang kami akan melakukan revisi perda yang dimaksud. Dan sementara ini masih dalam proses dibagian hukum pemkab,” ujarnya. Ditanya mengenai angka nominal dalam perda revisi tersebut, Owu terkesan masih merahasiakannya. “Kalau itu saya belum bisa jawab, sebab masih berproses. Kita lihat nanti seperti apa. Yang pasti ini telah dan akan melalui kajian,” katanya. (qrk)
Pertarungan Pilcaleg 2014 Dipastikan Ketat Si Jago Merah Mengamuk, Pabrik Ikan Ludes
HAYER D/RM
TERSISA PUING: Api membakar seluruh bagian bangunan pabrik ikan kayu milik PT Nichindo Suisan di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, kemarin (19/2).
AMURANG-Salah satu bangunan pabrik ikan kayu milik PT Nichindo Suisan yang terletak di Kelurahan Pondang, Kecamatan Amurang Timur, dilalap si jago merah, Selasa (19/2) kemarin. Akibarnya, hampir seluruh bangunan pabrik tersebut ludes. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Menurut penuturan Naomy Tamara, selaku bagian perlegkapan perusahan tersebut, kejadian terjadi sekitar pukul 14.00 Wita. Dugaan sementara, api berasal dari tungku tempat pembakaran yang ada dibawah bangunan tersebut. “Awalnya api tidak begitu besar,
hanya karena saat itu angin cukup kencang, sehingga membakar tulang dan kepala ikan yang terpisah dari daging yang sudah kering, sehingga api cepat membesar dan merembet sehingga bangunan ikut terbakar,” ungkapnya. Ia menambahkan, pihaknya sempat menghubungi petugas pemadam kebakaran tapi tidak ditanggapi. “Saat itu atasan saya mo laporkan kejadian kebakaran agar mo dapa bantuan pemadam kebakaran, tapi saat ingin di hubungi, tidak ada yang menanggapi “Memang teman-teman ada bilang Pemkab so nda ada mobil pemadam kebaran saat itulah kami pasrah dan berupaya memadamlan api dengan perlegkapan adanya, sesalnya. (hyr)
Nama Michaela Paruntu Mulai Mencuat A M U R A N G - Ta h u n 2014 nanti, merupakan momentum berharga bagi para politisi untuk maju pada Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) ditingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Dipastikan, pertarungan tahun depan itu akan ketat karena diikuti sejumlah kandidat berpotensial dari masing - masing kubu partai. “Ya memang, Pilcaleg tahun depan akan semakin ketat. Karena memang, banyak calon yang jagojago yang akan maju bertarung. Mulai dari ditingkat kabupaten hingga pusat. Semua partai yang lolos telah siapkan kadernya untuk diusung pada tahun depan,” tutur pengamat politik Minsel Wilem Mononimbar. Menurut Wilem, para kandidat yang siap diusung sejumlah partai pada pesta demokrasi tahun depan itu, kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi. Selain sudah pernah duduk di kursi legislatif, kandidat lain datang dari berbagai lapisan masyarakat. “Contohnya yang akan maju adalah Pak Deky Palinggi, suami dari ibu bupati. Kabarnya juga Pak Ramoy Luntungan, mantan bupati, yang akan maju ke DPR-RI. Dan masih banyak lagi. Pokoknya akan panas karena memperebutkan suara di Minsel itu paling ketat,”
Michaela Paruntu
tukasnya. Kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat periode ini, bakal terobati dengan masuknya sejumlah nama seperti dr Michaela Paruntu, Harianto Suratinoyo, Billy Regar Ssos, Hetty Mawuntu Luntungan. Diketahui, dr Michaela E Paruntu adalah mantan model, Noni Sulut 2002, dan Ketua Ikatan Toar-Lumimuut Minahasa Selatan (ITLMS). Beberapa kandidat yang diusung partai resmi itu akan meramaikan bursa pencalonan nantinya. Hanya saja, hingga saat masyarakat masih menunggu pengumuman resmi dari partai maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat soal para calon yang siaap bertarung. “Verifikasi kan nanti. Kalau nama - nama sudah dimasukan partai baru kelihatan jelas siapa saja yang akan maju bertarung,” ungkap Ketua KPUD Minsel Yurnie Sendow, belum lama ini. (hyr)
Jelang Pemilukada, Kumtua Pisa Dinonaktifkan R ATA H A N – M e nyambut Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Pemilukada Minahasa Tenggara (Mitra), loyalitas aparat kini diduga menjadi salah satu item yang sensitif. Pasalnya, loyalitas bawahan terhadap atasan turut dirasakan salah satu hukum tua (kumtua) yang ada di Minahasa Tenggara (Mitra). Akibatnya, penonaktifan jabatan sebagai kumtua menjadi salah satu punishment pemerintah kabupaten (pemkab), ketika mendapatkan penilaian tak seiring sejalan. Seperti halnya penonaktifan Kumtua Desa Pisa Kecamatan Tombatu, pihak Pemkab Mitra harus mencopot Alex Roong dari jabatannya. Dari informasi kemarin, salah satu dasar pencopotan tersebut dinilai karena tak loyal lagi kepada pimpinan (pemkab). Diduga, Roong mendukung salah satu kandidat calon bupati di Mitra yang sedang hangathangatnya diperhadapkan dengan pesta pemilukada. Roong sendiri mendapatkan punishment dengan dinonaktifkannya dari ja-
batan kumtua, berdasarkan nota dinas dari Pemerintah Kecamatan tertanggal 8 Februari 2013, melalui Camat Tombatu Boyke Akay SE MSi, yang merupakan perpanjangan bupati yang melantik kumtua. Bahkan dalam isi surat tersebut turut menyampaikan pejabat Kumtua Desa Pisa Kecamatan Tombatu yang baru, Sapel Poluan selaku pelaksana harian. Roong sendiri mengaku kaget dengan penonaktifan dirinya namun dapat menyimpulkan berdasarkan isi nota dinas tersebut, kalau dirinya tak loyal kepada pimpinan dengan mendukung salah satu calon bupati yang ada. “Kurang kage so dapa nota dinas (Tahu-tahu sudah mendapatkan nota dinas penonaktifan jabatan),” ungkap Roong kepada wartawan, meski dirinya mengaku loyal terhadap bupati. Pemkab Mitra melalui Assisten I Sekretaris Kabupaten Bidang Pemerintahan Dra Feibe Rondonuwu MSi ketika dimintai keterangannya, membenarkan hal ini.
“Camat selaku perpanjangan tangan bupati memang dapat memberikan keputusan tersebut,” ungkap Rondonuwu. Ditanya mengenai dasar penonaktifan tersebut, Rononduwu pun mengakui kalau loyalitas menjadi salah satu item. “Kalau memang tak loyal lagi yah tentu harus diambil tindakan oleh pemerintah kecamatan. Kalau pemecatan lain lagi, itu ada mekanisme yang harus berdasarkan surat keputusan bupati. Dalam kasus ini, menyangkut disiplin yang berujung pada penjatuhan sanksi peringatan,” jelas Rondonuwu. Namun ditanya mengenai mekanisme penonaktifan apakah didasari aturan perundang undangan ataupun peraturan daerah didalamnya, Rondonuwu belum dapat memberikan tanggapan. “Kalau itu, langsung saja kepada instansi teknis terkait (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa),” sambungnya. Sebaliknya, Kepala BPMPD Mitra Desten Katiandagho ketika dimintai
tanggapannya mengaku belum mendengar hal ini. “Sampai sekarang belum ada pemberitahuan mengenai hal ini,” elak Katiandagho. Mengenai mekanisme penonaktifan tersebut, pun Katiandagho membenarkan hal ini meski tak dapat memberikan dasar hukum yang digunakan. “Kemungkinan besar keputusan yang diambil camat, ketika ada tindakan kekeliruan oleh oknum kumtua. Dan hal ini bisa saja terjadi,” bebernya. Sayangnya, Camat Tombatu Boyke Akay ketika akan dikonfirmasi belum berhasil dihubungi via selular. Sementara itu masalah penonaktifan Alex, harus diadukan kepada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Nota dinas yang menjadi surat wasiat dinonaktifkannya Roong sebagai kumtua, diterima pihak pemprov melalui Assisten I Bidang Pemerintahan Drs Meiky Onibala MSi kemarin. Hanya saja, Onibala menanggapi hal ini dengan menyatakan kalau pe-
nonaktifan tersebut harus melalui mekanisme yang jelas. “Artinya jangan ada prasangka, tetapi disertai bukti yang jelas dan jangan sewenang-wenang. Sebab kumtua itu dipilih rakyat desa dan disahkan berdasarkan surat keputusan bupati serta mengacu pada aturan perundang undangan yang diberlakukan,” ungkap mantan pelaksana tugas Sekretaris Kabupaten Mitra itu. Kumtua dapat dinonaktifkan kata Onibala, ketika melakukan pelanggaran terhadap aturan yang diberlakukan. “Kalau dirinya melakukan korupsi dan hal yang bertentangan dengan perundang undangan yang ada, nah itu baru ada tindaklanjutnya. Bukan sewenang-wenang saja,” katanya. Meski begitu, Onibala menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan keassistenan di Mitra mengenai masalah tersebut. “Kami sudah mengoordinasikan dengan assisten terkait yang ada untuk menyelesaikan hal ini dengan baik,” beber Onibala. (qrk)
Tumiwa Bantah Enggan Tandatangani APBD Sudah dari lalu sebaiknya pejabat - pejabat yang malas dan tidak perduli tentang Minsel sebaiknya diganti. Ini kan sudah terbukti kalau semuanya hanya akan menjebak pemerintahan saat ini.” Steven Kussoy Generasi Muda Minsel AMURANG-Tudingan elemen masyarakat terhadap Ketua Dekab Minsel Boy Tumiwa BSc SH terkait penandatanganan APBD 2013, dibantah langsung politisi asal PDIP itu. Menurut Tumiwa, penundaan penandatanganan
dokumen penting itu dikarenakan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) setempat tidak melengkapi sesuai aturan yang ada. “Jadi informasi yang mengatakan bahwa saya enggan menandatangani atau sengaja menahan APBD,
itu informasi yang menyesatkan. Jadi, itu sekali lagi tidak benar. Sampai sekaran TAPD yang keliru,” tandasnya. Tumiwa balik menuding, kalau hasil keputusan Gubernur Sulut soal syarat penentuan APBD Kabupaten Minsel Tahun 2013 hingga kini tidak dilengkapi TAPD secara jelas. Sehingga, pihaknya belum bisa menandatanganinya. “Apakah tandatangan kami bisa menjamin disetujui provinsi kalau apa yang diputuskan belum juga dilengkapi? Ini pasti tidak kan,” ujarnya. Sementara itu diketahui, kemarin, rencananya akan
dilakukan pemantapan pembahasan demi kejelasan APBD 2013 ini. Namun sangat disayangkan, agenda penting yang akan membahas nasib Kabupaten Minsel kedepan itu tidak dihadiri Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Minsel Denny Kaawoan SE. Sehingga, rapat itu pun ditunda. Hal tersebut sontak menarik perhatian kalangan masyarakat. Mereka menilai, sejumlah pejabat yang diadopsi dari luar Minsel hanya saja mengacaukan proses pemerintahan hingga masa depan daerah yang kaya akan potensi alam ini. “Sudah dari lalu sebaiknya
pejabat - pejabat yang malas dan tidak perduli tentang Minsel sebaiknya diganti. Ini kan sudah terbukti kalau semuanya hanya akan menjebak pemerintahan saat ini,” tandas Steven Kussoy, generasi muda Minsel, kemarin. Diketahui, Tahun 2013 ini sudah akan menghabiskan masa anggaran triwulan pertama. Namun saja, hingga kini pula realisasi APBD masih saja mengambang. Meski gaji PNS bisa disalurkan, namun kegiatan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat terus tersendat dan tak berdaya. (hyr)