Kamis, 7 Februari 2013
Modus Percaloan Dibabat Samsat Canangkan Program Always SHS
Ivan/RM
JADI KOLAM: Hujan sebentar saja kawasan Kalimas ini langsung tergenang air sehingga sulit untuk dilalui.
HPN
Momentum Kemajuan Sulut
KOORDINASI: Panitia lokal terus mematangkan persiapan kedatangan Presiden SBY.
HPN di Sulut kali ini merupakan, momentum strategis untuk kemajuan pembangunan daerah Sulut. Pasalnya, dalam kegiatan ini akan dicanangkan sejumlah mega proyek di Sulut seperti jalan tol Manado-Bitung, KEK Bitung dalam konteks Master Plan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di mana Provinsi Sulut masuk dalam koridor 4, pembangunan pelabuhan Bitung sebagai internasional HAP serta Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado. Selain itu ada juga penandatangan dan peresmian beberapa proyek seperti penandatanganan prasasti monumen museum Mendur bersaudara, penandatanganan prasasti peresmian Hotel Grand Lion, penandatangan prasasti peresmian gedung Auditorium Unima serta persemian Kantor Sekretariat CTI. Summit. Semua ini dilakukan bersamaan dengan momentum HPN, tukas Ketua Panitia Lokal HPN 2013 Ir SR Mokodongan, Selasa (5/2). Guna mengsukseskan pelaksanaan HPN, panlok juga melakukan koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda). Mokodongan mengatakan, sejumlah agenda resmi HPN sudah mulai dilaksanakan. Seperti pada pembukaannya 2 Februari lalu sudah dilaksanakan kegiatan fun bike, senam bersama dan donor darah. Sorenya dilakukan peresmian Kantor PWI Cabang Sulut dan dialog interaktif panlok dan panpus. Tanggal 4 s/d 5 Februari telah dilakukan siarah ke makam tokoh pers Sulut di Manado dan Minahasa, workshop jurnalistik siswa di aula Diknas Sulut, anjang sana keluarga korban kriminalisasi pers Aryono Lingotu (wartawan Harian Metro Manado) di Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala serta dialog interkatif tentang esensi dan manfaat HPN 2013 untuk pembangunan Sulut di Pasific TV. Agenda lainnya seperti penanaman pohon penghijauan peninjauan pameran foto pers dan potensi daerah, ujar Mokodongan. Sekretaris Panlok DR Noudy Tendean menyebutkan, Forkopimda Sulut mendukung penuh suksesnya pelaksanaan HPN di daerah ini, terutama kesiapan pengamanan dari stakeholder unsur TNI/Polri. Karena itu koordinasi menghadapi iven nasional ini terus dilakukan Forkopimda Sulut, tandasnya. (rud/kie)
MANADO Dinas Pendapatan Daerah Provinsi mencanangkan program Pencanangan Program Always SHS (Selalu Senang Hati dan Senyum) dan Samsat Online Sistem di Kantor UPTD Manado, Rabu (6/2) kemarin. Ini juga sebagai bentuk untuk memangkas bentuk percaloan yang kerap terjadi di Samsat.
Simbol Kerukunan Nasional, Iven Religius Menanti
MANADO Sejumlah iven nasional dan internasional akan dilakukan di Sulut tahun ini. Rencananya April nanti akan digelar iven religius dialog antar Agama IndonesiaJerman. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi Kemenlu, Kemenag dengan Pemprov Sulut yang dipimpin Wakil Gubernur Dr. Djouhari Kansil MPd di ruang rapat Wagub, Rabu (6/2) kemarin. Pelaksanaan hajatan religius yang bernuansa pendidikan itu direncanakan akan berlangsung 7 hingga 13 April 2013 mendatang. Direktur Diplomasi Publik Kemenlu RI Diah Rubianto mengjelaskan, kegiatan itu merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman. Kerjasama ini sudah berlangsung sejak dari Tahun 2010 lalu dan Jogyakarta merupakan tuan rumah pertama. Selanjutnya tahun 2011 berlangsung di Berlin dan Sulut sebenarnya sudah sejak tahun 2012 lalu, dipercayakan menjadi tuan rumah, namun karena sesuatu dan lain hal pelaksanaan dialog antar
TUJUAN MICE: Sulut menjadi daerah pelaksanaan iven. Nampak pertemuan yang digelar kemarin.
agama ini baru dilaksanakan tahun 2013 ini, jelas mantan diplomat yang pernah bertugas di Berlin. Diah menambahkan, pelaksanaan dialog antar agama di Jogyakarta bermitra dengan Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga, sedangkan di Sulut selain bermitra dengan Unsrat juga dengan Perguruan Tinggi lainnya di Manado. Pesertanya akan melibatkan seluruh komponen agama di Sulut. Nantinya dalam pelaksanaan acara dialog antar agama di Manado akan dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Jerman. Kansil sendiri memberi dukungan atas kegiatan ini. Para tokoh agama, tokoh
pendidikan dan kaum cendekiawan Jerman bisa melihat langsung kerukunan antar umat beragama di Sulut, katanya sembari mengatakan, kerukunan antar umat beragama di Sulut telah menjadi ikon bagi kerukunan beragama di tanah Air. Kansil juga mengusulkan, untuk suksesnya acara tersebut kiranya dapat dibentuk panitia lokal (Panlok) untuk menangani kedatangan delegasi sekaligus mengatur pelaksanaan acara. Dan yang duduk nanti dalam Panlok tersebut para tokoh agama dari FKUB dan BKSAUA. usulan Wagub tersebut langsung disetujui Ibu Diah. (rud/kie)
Banyak Proyek KJ di Bolmong Tak Diketahui Pemkab
MANADO Anggota Komisi III Deprov Sulut Drs H Muh Anthon Mamonto mengatakan, banyak proyek milik provinsi maupun kementerian di Bolmong Raya yang tak diketahui pemerintah kabupaten dan dewan kabupaten. Saya banyak mendengar laporan banyak proyek infrastruktur yang tak jelas, tandasnya. Lebih jauh dikatakannya, saat ini ada laporan proyek yang dikerjakan PU provinsi di Modatong, Poigar dan Modayak. Seharusnya kata dia, secara administrasi proyek
ini seharusnya diserahkan kepada kabupaten/kota. Jangan setelah selesai proyek itu kemudian dibiarkan. Ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seharusnya perawatan dan pengawasan ada di bawah kendali pemerintah kabupaten/kota. Ditambahkannya, pemerintah provinsi harus segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota lokasi proyek itu berada. Mamonto juga meminta masyarakat untuk melaporkan apabila ada proyek yang tak jelas. Setiap akhir anggaran
Anthon Mamonto
proyek harus diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota dengan tujuan agar dikatahui di mana lokasinya proyek itu, tandasnya . (rud)
PELAYANAN BERMUTU: Wagub Djouhari Kansil saat memasang pin Always SHS.
Pencanangan dilakukan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil MPd. Kansil mengingatkan, dalam penarikan pajak dan retribusi, jajaran Dispenda dapat menerapkan prinsip pelayanan umum yang prima. Antara lain, sifat sederhana (tidak berbelit-belit), sifat terbuka, jujur, lancar yang berarti wajib pajak jangan sekali-kali dihambat, sifat wajar maksudnya tidak ada tambahan punggutan selain aturan serta sifat terjangkau yang bermakna pajak/retribusi dapat dijangkau masyarakat umum. Dengan ketersediaan fasilitas Samsat Online Sistem ini, kiranya semakin meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kerjasama sekaligus akan semakin memantapkan komitmen kita semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ujar Kansil. Lanjut Kansil, kegiatan ini bukan sekedar acara seremonial saja, melainkan harus diwujudnyatakan dalam tugas sehari-hari, agar bisa
memberikan hasil yang terbaik dan dapat dinikmati masyarakat. Kadis Penda AG Kawatu melaporkan, program Always SHS adalah bentuk pelayanan prima. Petugas Samsat senantiasa dituntut melayani wajib pajak dengan senang hati dan senyum. Kawatu mengatakan, manfaat program ini untuk kecepatan, ketepatan dan kepuasan wajib pajak yang merupakan bentuk pelayanan prima guna menjauhkan dari praktek pencaloan dan meningkatkan pendapatan daerah. Kepala UPTD Manado Benny Kalonta menjelaskan, dalam pencanangan tersebut Wagub, Wadir Lantas Polda Sulut AKBP Putu Mahayana, Kacab Jasaraharja Manado DR Ir Sulningtias telah memasang Pin Program Always SHS dan Samsat Online Sistem kepada tiga orang petugas Samsat UPTD Manado. Pencanangan dilanjutkan dengan peninjauan di loket-loket pelayanan. (rud/kie)
Komunikasi Buruh dan Pengusaha Cegah PHK
MANADO Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulut akan mengaudit perusahaan yang menangguhkan pembayaran UMP. Hal ini disampaikan Kepala Disnakertrans Sulut, Harold PB Monareh SH MSi melalui Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengupahan Cherly H Suak SE. Jika ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran UMP, perusahaan tersebut akan diaudit untuk mengetahui alasan ketidak sanggupan melakukan kewajibannya,
tandas Suak. Kendati begitu, sejauh ini belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran. Dikatakannya, akan lebih baik jika pihak perusahaan mengkomunikasikan pembayaran UMP ini dengan pekerja. Harapannya agar tak terjadi miskomunikasi hingga berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Secara nyata pemerintah berupaya mendorong permasalahan pembayaran UMP melalui bipartit, antara buruh dan pengusaha, jelasnya. (rud/kie)