PRO OTONOMI KAMIS, 29 OKTOBER 2009
31
Selamatkan Hutan Lindung
Dewan Desak Dishut Lebih Tegas
FOTO DOK.
LEBIH SEPARUH: Kerusakan kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Register 19. Kerusakannya lebih dari 61 persen/lebih separuh total luas lahan 22.249,31 hektare.
Setop Perambahan Register 19 KAWASAN hutan lindung di Indonesia, termasuk di Lampung, kian kritis. Tingginya laju deforestasi yang disebabkan perambahan hutan, penjarahan, dan kebakaran hutan, merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan. Salah satunya adalah kerusakan hutan lindung di Lampung terjadi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman (WAR) Register 19. Kawasan hutan konservasi ini meliputi wilayah Bandarlampung, Kedondong, Padangcermin, Gedongtataan, Waysabu, dan Youth Camp ini lebih dari 61 persen dari total luas lahan 22.249,31 hektare. Saat ini, kawasan hutan konservasi kian memprihatinkan. Terlebih angka perambahan liar yang terus bertambah. Dari hasil pantauan Radar Lampung ke kawasan Tahura WAR Padangcermin, dari luas lahan yang ada terdapat sedikitnya seribu pemukim liar yang menetap dan membuka lahan di kawasan ini. Bahkan, kawasan yang dinyatakan bersih dari perambah pada 1990-an, sekarang terancam tidak berfungsi secara optimal. Bencana alam seperti longsor, banjir, dan kekeringan kerap terjadi di berbagai wilayah di Lampung. Hal ini disebabkan hutan lindung sebagai daerah resapan air tidak berfungsi lagi. Zulkifli (40), warga Margadalom, Gebang, Padangcermin, Pesawaran, menyebutkan, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Tahura WAR. Warga setempat selalu merasakan langsung efek dari kerusakan hutan tersebut. ’’Dahulu, di sini tidak pernah ada cerita kekeringan atau banjir. Tetapi setelah masa reformasi 1998,
ANGGOTA Komisi B DPRD Provinsi Lampung Abdulah Fadri Auli menilai, jika Dinas Kehutanan (Dishut) yang memiliki peran untuk menyelamatkan dan mengamankan hutan dari kerusakan masih belum tegas. Hal itu bisa dilihat dari tingginya angka kerusakan yang disebabkan oleh perambahan hutan di Lampung. Mestinya, kata dia, pemerintah yang berwenang, seperti Dishut, lebih gencar memberikan penyuluhan tentang kerusakan hutan. Tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga pemerintah. Karena, menurut dia, untuk menyadarkan masyarakat semua pihak mesti terlibat. ’’Kalau masyarakat sadar tapi pemerintah terkait terlibat, itu juga tidak benar,’’ kata dia. Sebab, menurut Abdulah, tingginya angka kerusakan hutan juga terindikasi melibatkan oknum petugas kehutanan. ’’Banyak pemukiman liar yang dibackup oleh oknum petugas kehutanan. Ini realitas! Jadi kalau mau menyelematkan hutan, pemerintah juga harus tegas, tindak, dan beri sanksi yang melanggar,’’ ujarnya. Sehingga, kata dia, proses reboisasi dan penghijauan bisa berjalan secara efektif. Karena tidak sedikit dana yang dianggarkan pemerintah untuk proses ini. Meski anggaran tersebut tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Karena
fakta di lapangan, angka kerusakan hutan tidak berkurang justru bertambah. Kondisi memprihatinkan ini, kata dia, tidak terlepas dari lemahnya aparat penegak hukum. ’’Mestinya jika ada laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti. Beri sanksi, jangan tebang pilih seperti sekarang,’’ ungkap Abdulah. Senada dikemukakan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Ir. Yandri Nazir. Menurutnya, selain pemerintah harus tegas dan gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, juga harus melakukan pendekatan secara emosional khusus kepada pemukim. Karena, kata dia, cara ini diyakini mampu menyadarkan pemukim bahwa tindakannya itu merupakan prilaku inkonstitusional. Selain itu, kata dia, pemerintah terkait baik di daerah maupun pusat harus konsisten dalam melakukan reboisasi, meningkatkan kualitas pengawasan, dan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran. Untuk itu, baik Abdulah maupun Yandri berharap agar pemerintah melalui instansi terkait benar-benar komit. Karena ini bukan masalah hukum semata, tetapi masalah kenakalan petugas. Jika semua pihak terkait komitmen, maka hutan kita bisa diselamatkan dan dampak bencana bisa dieliminasi. (nurlaila y./adi p.)
Aparat Mesti Tegas Tegakkan Hukum
FOTO DOK.
MEMPRIHATINKAN: Tingginya laju deforestasi yang disebabkan perambahan hutan, penjarahan, dan kebakaran hutan, merupakan faktor utama penyebab kerusakan kawasan hutan konservasi Tahura WAR Register 19.
banjir, longsor, dan kekeringan sering terjadi,’’ katanya kepada wartawan koran ini. ’’Kalau kemarau sebentar aja langsung kering. Tapi, kalau hujan langsung banjir. Kami maunya seperti dulu, tapi mau gimana lagi. Untuk itu, kami memiliki banyak harapan kepada Dinas Kehutanan,’’ harapnya. Kondisi tersebut pun dibenarkan Kepala Dishut Provinsi Lampung Ir. Hanan A. Rozak yang didampingi Kabid Per-
lindungan dan Penyuluhan Hutan Ir. L.J. Sirait. Dipaparkannya bahwa sebagai lembaga yang berwenang, pihaknya telah berusaha menyadarkan pemukim liar untuk turun gunung dan bersamasama melestarikan hutan. ’’Ini masalah yang cukup rumit dan dilematis. Karena, kami berhadapan langsung dengan masalah sosial masyarakat,’’ urainya. Diakui Sirait jika, upaya rehabilitasi dan menurungunungkan pemukim dari
kawasan hutan lindung tidak segera dilakukan, maka yang terjadi adalah masyarakat akan menuai bencana di kemudian hari. Seperti, ancaman banjir, longsor, dan global warming atau pemanasan global. ’’Saat ini, kami tengah menyusun strategi dengan menyinergikan berbagai unsur, sehingga nantinya diharapkan menjadi solusi tepat untuk menyelesaikan masalah ini tapi tidak menimbulkan masalah baru,” tambah Sirait. (nurlaila y./adi p.)
KULTUR masyarakat Indonesia yang tidak sadar lingkungan hidup menuntut pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan konstitusi. Hal itu sebagaimana dikemukakan Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. Menurut Sugeng, sudah menjadi karakter masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Lampung, yang cenderung tidak bisa mematuhi peraturan lunak. Sugeng P. Harianto ’’Makanya penegakan hukum yang tegas, seperti eksekusi, dilakukan di kawasan Way Kambas lebih tepat untuk mengatasi masalah pemukim liar dan perambahan hutan,’’ tegasnya. Karena, kata Sugeng, jika pemerintah hanya menerapkan hukum lunak dengan memberikan penyuluhan dan imbauan, maka akan banyak alasan klasik yang muncul. Seperti alasan tidak ada lahan serta masalah perut dan sosial lainnya akan bermunculan. Untuk itu, tambah Sugeng, pemerintah harus benar-benar siap dengan kondisi ini. Termasuk untuk bertindak tegas dan bersih dari tindakan inkonstitusional. (nurlaila y/adi p.)