METROPOLIS 22
Jalan tanpa Anggaran Penanganan Flu Babi Bandarlampung Laporan/Editor: Ary Mistanto BANDARLAMPUNG – Panitia Anggaran DPRD Bandarlampung harus tanggap. Utamanya menyangkut penanganan swine flu atau flu babi di kota ini. Sebab faktanya, Dinas Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan (Distannakhut) tidak memiliki anggaran sama sekali untuk penanganannya. ’’Dibandingkan penanganan flu burung, kita memang menganggarkan, bahkan mendapat bantuan dari lembaga pangan dan pertanian dunia. Sedangkan untuk flu babi tidak ada anggarannya,” terang drh. Sri Suharyati, Kabid Kesehatan Hewan Distannakhut, kemarin. Memang untuk flu burung,
Food and Agriculture Organization (FAO) menjadi salah satu penyandang dana Pemkot Bandarlampung. Lembaga ini mengucurkan bantuan untuk tim penanganan flu burung Bandarlampung yang berjumlah delapan orang, setiap bulannya diberikan tunjangan Rp350 ribu. Dalam setahun Rp33.600.000. ’’Tapi meski tak ada anggaran, bukan berarti kita tidak bergerak. Kita tetap melakukan tupoksi dengan memantau, menyuluh, dan mengawasi lokasilokasi peternakan babi hingga peredaran dagingnya di pasar. Dan sampai saat ini nihil. Mungkin kalau nanti ditemui, ke depan kami mengajukan usulan dana penanganan,” ujar Sri. Langkah pencegahan yang sudah dilakukan satuan kerjanya adalah mengeluarkan kebijakan tegas dengan menyetop impor babi hidup atau daging babi. ’’Yang kita izinkan hanya ba-bi dari
Bandarlampung yang boleh beredar di pasaran. Sedangkan yang dari luar kota, apalagi luar negeri, akan kita tolak,” pungkas Sri. Ditambahkan, langkah ini merupakan instruksi langsung Wali Kota Bandarlampung Eddy Sutrisno. ’’Wali kota tak ingin virus tersebut masuk Bandarlampung. Nah untuk pengawasannya, kita sudah berkoordinasi dengan instansi lain guna memperketat daging masuk di perbatasan,” ujarnya. Anggota Panitia Anggaran DPRD Bandarlampung Ferry Frisal Parinussa saat dihubungi terpisah mengatakan, ia bersama anggota panang lainnya siap menganggarkan dana penanganan flu babi pada pembahasan anggaran mendatang. ’’Yang kita minta saat ini satuan kerja terkait segera mencari terobosan. Dengan kata lain, optimalkan dana yang ada untuk penanggulangan,” katanya. (*)
depan. Dia akan mendorong program eksekutif dengan pengalokasian program vital yang menyentuh masyarakat. ’’Yakni pendidikan, kesehatan, kemiskinan, serta sektor lainnya. Sama seperti visi Abang,” ujar Riza. Sama seperti Riza, TS Zulkifli Anwar-Akhmadi Sumaryanto (Zul-Yanto), Junaidi Auly, juga kembali menjadi anggota DPRD Lampung. Junaidi menjadi TS pasangan ini karena diusung oleh PKS yang merupakan partainya. Tapi, tidak semua TS yang beruntung seperti mereka. Sekitar akhir Oktober 2008 lalu, pencalonan Siti Noor Laila, S.H. sebagai caleg DPRD Lampung dari PDI Perjuangan malah ditarik. Akibatnya, terjadi polemik dan Laila mengadukan penarikan dirinya oleh DPD PDIP Lampung ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. ’’Padahal, saya sudah bekerja keras memenangkan Sjachroedin-Joko (UJ) di Bandarlampung,” kata direktur eksekutif LSM Damar ini. Saat pemilu gubernur lalu, Laila adalah koordinator wilayah (Korwil) TS untuk daerah Bandarlampung. Dia mengaku sudah berjuang menghimpun suara dari kalangan menengah ke bawah pada masa kampanye pilgub lalu. Hasilnya, suara UJ di Bandarlampung cukup signifikan. Ia menyatakan, tidak ada pem-
beritahuan sebelumnya dari DPD PDIP soal penarikan dirinya. ’’Ini jelas keputusan sepihak dan menunjukkan otoriter. Makanya, kami akan adukan ke pusat. Bagaimana partai yang otoriter dapat menjadi peserta pemilu?” tandasnya. Wakil Ketua DPD PDIP Darwin Rusli Nur yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, penarikan Laila bukan tanpa dasar. Sebab, telah disetujui DPP. ’’Pokoknya semua sudah sesuai mekanisme dan pusat telah mengetahui,” singkat Darwin. Sama seperti Laila, Yuhadi, TS Muhajir Utomo-Andi Arief (Jiran) yang kala itu menjadi juru bicara Jiran, juga gagal menjadi legislator di DPRD Bandarlampung. Namun, hal itu membawa hikmah kepadanya. Ia jadi lebih dekat dengan keluarga. ’’Sekarang saya come back to barrack. Saya lebih enjoy dan banyak menghabiskan waktu dengan keluarga,” kata Yuhadi. Menurut dia, politik bukan merupakan satu-satunya jalan dalam menapaki kehidupan. Meskipun, dari sana ia mengaku banyak mendapat ilmu, pengalaman, ide, dan gagasan. ’’Dari sana bisa saya combine dengan aktivitas saya sekarang yang mengambil kuliah sore di UBL. Saya mengambil magister hukum dan sedang kursus advokat,” pungkas Yuhadi. (*)
Ada... Saat Sjachroedin dilantik sebagai gubernur, senyuman tidak pernah lepas dari bibir Atu Ayi. ’’Saya di legislatif mewakili rakyat dan partai ya Mbak, bukan keluarga,” kata Atu Ayi. Dia menegaskan, kemenangannya tidak karena hubungannya dengan sang adik yang juga ketua parpol pengusungnya, PDI Perjuangan. Dia menolak jika dikatakan lolos jadi anggota dewan karena nepotisme. ’’Saya tidak KKN lah karena saya memang bersosialisasi setiap hari saat pencalonan saya tempo hari,” ujar wakil ketua DPD PDIP Lampung Bidang Pemberdayaan Perempuan ini. Setelah dilantik sebagai wakil rakyat, Atu Ayi mengatakan tetap menjaga sinergisitas pembangunan dengan adiknya. Ini karena dia dan Sjachroedin diusung parpol yang sama. TS yang kini juga menjadi anggota DPRD Lampung adalah Riza Mirhadi. Ia merupakan TS nomor urut tiga M. Alzier Dianis Thabranie-Bambang Sudibyo (Abang). ’’Saya menjadi TS Abang kan karena keputusan partai. Dan sekarang saya menjadi anggota dewan untuk masyarakat. Saya ikhlas dan bersyukur,” ujar Riza yang saat ini anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Lampung. Dia berjanji memperjuangkan aspirasi rakyat lima tahun ke
SENIN, 29 JUNI 2009
Bukan Sekadar Berita
Sambungan dari Hal 21
Minim Pengawasan-Penerapan Laporan Segan Petrus S. Editor: Ade Yunarso BANDARLAMPUNG - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung mendesak pemerintah kota (pemkot) dan DPRD Bandarlampung meningkatkan pengawasan terhadap proses pembuatan KTP dan KK. Desakan organisasi yang dipimpin Subadra Yani Moersalin ini menyusul masih maraknya pungutan liar (pungli) pembuatan KTP dan KK di tingkat rukun tetangga (RT), aparatur kelurah-an, sampai kecamatan. YLKI menganggap pungli yang dilakukan oknum itu telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam peraturan daerah (perda). ’’Seharusnya apa yang telah disepakati itu dipatuhi. Kalau masih ada pungli, berarti sudah masuk kategori kasus korupsi. Ini harus diusut petugas kepolisian,” kata Badra, sapaan akrab ketua YLKI Lampung ini, kepada Radar Lampung kemarin. Ia juga meminta anggota DPRD Bandarlampung memiliki tanggung jawab
moral. Jangan sampai pembuatan perda yang baru saja disahkan wakil rakyat itu hanya sebagai lips service atau sekadar basa-basi. ’’Karenanya, para wakil rakyat yang menggagas program KTP dan KK gratis harus turun ke bawah untuk melakukan pengawasan. Sehingga, aksi pungli secara bertahap bisa diminimalisasi,” ujar mantan calon anggota DPRD Lampung asal PDIP ini. Karena tidak ingin disebut hanya berbicara, YLKI berjanji turun ke lapangan untuk memantau proses pembuatan KTP dan KK gratis di setiap kantor kelurahan/ kecamatan. ’’Kita juga siap menerima pengaduan dari masyarakat yang dimintai uang dalam proses pembuatan KTP dan KK,” tukasnya. Sorotan tajam juga diungkapkan pengamat manajemen publik Universitas Lampung (Unila) Marselina, S.E., M.P.M. Ia menyatakan, pemkot belum menerapkan standar pelayanan minimum
(SPM) terhadap pembuatan KTP dan KK. ’’Padahal, SPM itu sudah ada dan terpampang, tapi kenapa tidak diterapkan? Seharusnya, SPM ditempel di setiap kantor kelurahan/kecamatan. Sehingga, warga mengetahui proses pengurusan berapa hari, biayanya berapa, persyaratan, dan dokumen yang dibutuhkan apa saja,” beber tenaga pengajar Fakultas Ekonomi Unila ini. Ia tidak menampik penerapan teori hukum ekonomi berupa supply dan demand (penawaran dan permintaan) dalam proses pembuatan KTP dan KK. Menurutnya, kedua teori tersebut muncul karena adanya kemauan dari warga yang ingin mengurus KTP atau KK dengan cepat. ’’Karena ingin pelayanan pembuatan KTP dan KK dipercepat, maka muncul supply dan demand antara si pemohon dengan aparatur pemerintahan. Padahal, KTP dan KK memang sudah digratiskan. Dua jenis identitas itu merupakan hak warga negara. Di luar negeri saja tidak dipungut biaya,” jelas wanita berkulit putih ini. Marselina menambahkan, oknum pelaku pungli pembuatan KTP dan KK harus diberikan sanksi (punishment) oleh pemkot. (*)
Rp10 ribu dan KTP Rp15 ribu. ’’Ini sudah ketentuan yang dipatok kecamatan,” ungkapnya. Dalam pembuatan KTP, warga diwajibkan membawa surat pengantar dari ketua RT dan harus menunjukkan tanda lunas PBB sebagai syarat mutlaknya. Di Tanjungkarang Barat (TkB), oknum-oknum itu tidak meminta. Namun, mereka mengarahkan pemohon agar dirinya diberi imbalan. Penelusuran berawal dari RT 09 Segalamider. Radar Lampung meminta surat pengantar pembuatan KTP kepada ketua RT setempat, Erick Prahari. Setelah meminta fotokopi KK dan bukti pembayaran PBB, Erick langsung mengeluarkan surat pengantar. Ditanya biaya administrasi, ia menjawab tidak ada. Namun, tidak demikian di kelurahan. Syahrial, petugas Kelurahan Segalamider yang membuatkan surat pengantar, mengatakan tidak ada ketentuan membayar. ’’Tapi kalau mau (memberi) seikhlasnya. Lebih besar tentu lebih bagus,” katanya sedikit bergurau. Seolah paham jika Radar Lampung tidak mau repot, ia menawarkan untuk mengurus. Biayanya Rp25 ribu. ’’Itu pun beresnya paling cepat satu bulan,” ujarnya tanpa menyebutkan rinci biaya tersebut untuk apa. Di Kelurahan Labuhanratu, Kedaton, pungli pembuatan KTP secara terang-terangan dilakukan. Oknum petugas mengaku uang Rp25 ribu untuk pribadinya. ’’Pahit-pahitan saja. Membuat KTP Rp25 ribu itu kami bagi Rp6 ribu untuk setor ke kecamatan, Rp5 ribu masuk kas kelurahan, dan sisanya untuk transportasi yang mengantar ke kecamatan,” kata petugas wanita di kantor kelurahan tersebut. ’’Waktunya juga sama, dua minggu baru jadi. Kalau mau satu hari, langsung saja ke dinas (Disdukcapil, Red). Kalau di sana, bisa langsung menggeser KTP orang, biayanya Rp50 ribu,” kata petugas lainnya yang belakangan diketahui bernama Apriyan.
Beberapa waktu lalu, Dian Anggraini, warga Susunanbaru, Tanjungkarang Pusat (TkP), dipungli. Dia mengatakan rencananya membuat KTP urung lantaran petugas di sana masih meminta bayaran Rp25 ribu. Malah pelayanan petugas dinilainya jauh dari kesan ramah. ’’Di sini tidak ada yang gratis. Penggratisan hanya untuk mereka yang berusia 60 tahun ke atas, selebihnya tetap bayar,” kata Dian menirukan petugas tersebut. Yang dialami Dian sebetulnya satu dari sekian banyak kasus yang muncul. Di SMS Wali Kota Center saja dalam sepekan pengaduan serupa mencapai 1015 pengirim. Sedangkan Podium Rakyat Radar Lampung pasca penggratisan (21/ 4) sudah 20 pengaduan. Pengaduan via SMS terakhir justru lebih parah. Pengirim yang menggunakan nomor 0815408379xx mengaku dikenai Rp80 ribu saat membuat KTP di Kelurahan Kupangteba, Kecamatan Telukbetung Utara.(A. Karim/Taufik W./Beny C.)
Siapa... bangunan (PBB), oknum setempat tetap menerima warga yang hendak membuat KK atau KTP. Syaratnya mudah, menyerahkan ’’uang administrasi”. Oknum itu menjelaskan, uang administrasi itu ia gunakan sebagai biaya transportasi. Dengan demikian, warga yang hendak membuat KK maupun KTP tak perlu repot-repot mengantar formulir ke kecamatan. Kelurahan menjadi one stop service untuk kepengurusan KTP dan KK. Oknum bernama Udin itu menjelaskan, waktu pembuatan KK, misalnya, mencapai dua bulan. Dia beralasan blangko pembuatan KK di seluruh Bandarlampung sedang habis. ’’Jadi baru selesai sekitar September nanti,” jelas dia. Dia seolah tak melihat surat pengumuman yang berisi persyaratan pembuatan KTP yang sengaja ditempelkan di pintu lemari dalam ruangan itu. Secara tegas, surat tersebut menyatakan pembuatan KTP gratis. Disinggung masalah ini, Udin malah ngeles dan berdalih uang Rp30 ribu yang dimintanya untuk biaya pengurusan KTP mulai kecamatan hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Setelah menyerahkan selembar tanda terima disertai cap resmi kelurahan, Udin menjanjikan pihaknya tidak lagi memungut biaya apa pun saat pengambilan KTP dan KK kelak. ’’Cukup tunjukkan tanda terima ini, gak usah bayar lagi,” yakinnya. Di Kelurahan Pengajaran, Telukbetung Utara (TbU), pembuatan KK dan KTP dikenai pungutan Rp10 ribu. Uang itu dikatakan untuk jasa pengetikan serta mengurus sampai kecamatan. Petugas pengurus layanan pembuatan KTP dan KK Pengajaran, Amrizal Muin, mengatakan, untuk membuat KTP masyarakat diwajibkan membuat KK baru terlebih dahulu. Ini karena KK lama tidak terdata dalam sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIAK) Disdukcapil. Untuk pembuatan KK ia meminta
Sambungan dari Hal 21
Janji...
Dari Hal 21
Tanpa bantuan warga, mereka sulit bergerak. Dalam konteks ini, dia berharap warga benar-benar menjalankan prosedur pembuatan KTP yang benar dan menghindari lewat jalan tol atau meminta pertolongan kepada pegawai di kelurahan atau kecamatan. Mantan sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bandarlampung itu mengingatkan masyarakat punya andil besar untuk mem-budayakan pungli. ’’Terkadang kan ada masyarakat yang memang tidak mau repot dan sengaja memberikan sesuatu kepada pegawai-pegawai yang mau mengurusnya. Namun, terlepas dari itu, kita tetap akan menindak setiap pelaku pungli,” tegasnya. (*)