BERITA UTAMA
10
Pilot Garuda Nahas Bebas
Mengamuk di Rumah Mahfud M.D.
PERESMIAN Burhanudin Jusuf Habibie bersama istri melihat salah seorang pasien yang menyuci ginjalnya di klinik khusus ginjal bernama Ny. R.A. Habibie di Rumah Sakit Budi Kemuliaan kemarin (11/ 12). Habibie berkunjung ke sana dalam rangka peresmian klinik tersebut.
Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto PAMEKASAN - Samsul Arifin (27), warga Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, kemarin (11/12) pukul 07.00 WIB mengamuk di depan rumah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud M.D. di Jl. Digahayu. Pelaku yang diduga stres itu sempat diamuk massa sebelum digelandang ke mapolres. Berdasarkan informasi yang diperoleh di polres, pemuda desa tersebut tiba-tiba mengamuk di depan rumah yang ditempati kakak kandung Mahfud, Sahibuddin. Pot bunga dipecahkan. Dia mengumpat dan meminta uang untuk ongkos ke Jakarta. Tindakan Samsul memancing puluhan warga berdatangan. Untuk mengantisipasi tindakan lebih brutal, warga menghalangi pelaku berbuat nekat. Samsul sempat menjadi bulan-bulanan massa sebelum polisi tiba di lokasi. ’’Saya tidak tahu (penyebabnya), tiba-tiba dia berteriak menyuruh Pak Mahfud keluar. Dia berteriak minta uang. Padahal, yang menempati saudaranya,” kata Neneng, warga yang ditemui di lokasi setelah kejadian. Gaya Samsul seperti orang tidak waras. Nada bicaranya tinggi dan mengumpat. ’’Sepertinya orang itu gila (stres). Kalau normal, tidak akan melakukan tindakan bodoh itu,” tuturnya. Di hadapan petugas, Samsul mengaku terpaksa mendatangi rumah Mahfud meminta uang untuk biaya bertemu Presiden SBY. Tapi, kedua orang tuanya, Amir dan Hasunah, tidak mengizinkan. ’’Saya mau bertemu presiden. Terpaksa saya mendatangi Mahfud, karena rumahnya di Jakarta berdekatan dengan kediaman SBY,” kata anak kedua dari empat bersaudara itu di hadapan polisi. (*)
SABTU, 12 DESEMBER 2009
Jawa Pos News Network
FOTO WIJAYA SATRIA/JPNN
Mendagri Data Daerah Pemekaran Siap Coret Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sudah mengantongi daerah pemekaran yang tak sukses menjalankan pemerintahannya. Bahkan, daerah tersebut sudah memasuki tahun ketiga evaluasi. Apabila tetap tak sukses, daerah pemekaran itu bakal dicoret. ’’Saya tidak usah sebutkan nama, nanti kecil hati. Itu tiga tahun lamanya kita evaluasi. Kalau dalam waktu tiga tahun masih tidak sukses, daerah tersebut punya peluang untuk digabungkan kembali,” kata Gamawan di kantor Depdagri kemarin. Dilanjutkan, penilaian terhadap daerah pemekaran dilakukan
sejak wilayah tersebut berdiri hingga tahun ketiga. Nah, tahun ketiga adalah batas akhir daerah tersebut. Kalau beruntun gagal hingga tahun ketiga, Depdagri tak akan menoleransi. ’’Kalau tahun ketiga tidak (sukses), kita angkat ini sebagai kasus,” katanya. Apa saja indikatornya? Gamawan menyebut, salah satunya, pendapatan asli daerah (PAD). Diterangkan, ada daerah yang tidak memiliki PAD. ’’Mereka baru. Mungkin belum disusun. Pemahaman tentang pemungutan PAD ini juga belum lahir instrumennya. Misalnya, perda tentang retribusi, dana pajak, sehingga mereka tidak memungut,” katanya. Selain itu, kinerja aparatur pemerintahan daerah pemekaran juga menjadi indikator. Mulai
petugas administrasi, penyelenggara pemerintahan, hingga kinerja kelembagaannya. ’’Itu dinilai semua,” kata mantan gubernur Sumatera Barat itu. Sementara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap pemerintah pusat dan daerah meningkatkan sinergi dalam lima tahun mendatang. Sistem pemerintahan yang makin desentralistik mengharuskan pemda lebih berperan dalam memajukan daerahnya. Presiden mengungkapkan itu saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di arena PRJ, Jakarta, kemarin. ’’Karena itu, saya ingin sejak sekarang sampai lima tahun mendatang, koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan sinergi dapat kita
bangun secara efektif. Jangan dan tidak perlu saling menyalahkan. Kalau ada masalah, dilihat dan dicarikan jalan keluarnya,” ujar SBY. Dahulu, lanjut SBY, saat pemerintahan masih berbentuk sentralistik, peran pusat mencapai 60 persen. Sedangkan daerah hanya 40 persen. Sejak era reformasi dengan desentralisasi, porsi itu sudah terbalik. ’’Sekarang justru pusat hanya memiliki andil dan kontribusi 40 persen dan 60 persen sangat ditentukan kerja keras, kegigihan, serta semangat yang dilakukan pemda,” katanya. Presiden menambahkan, pembangunan di daerah harus mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, bertumbuhnya demokrasi, serta partisipasi masyarakat. (*)
Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto SLEMAN - Kasus Kapten Marwoto Komar yang memicu perdebatan apakah seorang pilot layak diadili jika pesawat yang dibawanya celaka untuk sementara dimenangkan pilot. Pengadilan banding membebaskan pilot Garuda yang sebelumnya divonis Pengadilan Negeri Sleman dua tahun penjara. Putusan bebas bagi pilot yang sebelumnya diadili karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas tersebut dibenarkan Humas PN Sleman Suratno, S.H. kemarin. Menurut dia, salinan putusan itu diterbitkan Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) dengan No. 52/Pid/2009/ PTY dan diterima PN Sleman pada 10 Desember 2009. Suratno menegaskan, dalam sidang banding, majelis hakim diketuai Nurganti Saragih, PT DIJ menyatakan menerima pengajuan banding Marwoto dan membatalkan putusan PN Sleman yang diketok 6 April 2009. ’’(Hakim) membebaskan serta memulihkan terdakwa terkait harkat dan martabatnya,” kata Suratno saat membacakan sebagian salinan putusan. Saat dihubungi Radar Jogja (grup Radar Lampung), secara terpisah kuasa hukum Marwoto, Muhammad Assegaf, mengatakan, hingga siang kemarin belum menerima salinan putusan bebas kliennya. ’’Kami belum mendapatkan salinan putusan sehingga belum tahu apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan bebas,” katanya. Menurut pengacara senior itu, ada dua kemungkinan pertimbangan yang disertakan hakim dalam membebaskan Marwoto. Pertama, hakim menyatakan kliennya tak terbukti bersalah
dalam kasus kecelakaan Garuda di Bandara Adi Sucipto, Jogja, Maret 2007 yang menewasakan 21 orang itu. Kedua, hakim menerima keberatan terdakwa yang menganggap jaksa salah langkah dalam menuntut terdakwa. Alasannya, yang digunakan adalah KUHP, bukan UU Penerbangan, atau setidaknya menerapkan konvensi penerbangan sipil internasional. Assegaf berpendapat, dakwaan itu keliru karena pilot merupakan profesi. Apalagi, dunia penerbangan Indonesia selama ini berpatokan pada konvensi penerbangan sipil internasional. Marwoto dalam tiap sidang mendapatkan dukungan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Federasi Pilot Indonesia (FPI). ’’Pilot tak bisa dijerat dengan pasal KUHP. Sama dengan wartawan, jika (tulisan) wartawan dianggap bersalah dan merugikan orang lain, harusnya dijerat menggunakan UU Pers, bukan KUHP,” jelas Assegaf. Jika putusan hakim menyatakan kliennya bebas karena tak terbukti bersalah, kata Assegaf, berarti keberatan mengenai dakwaan jaksa yang keliru tak dihiraukan. Kalau itu yang terjadi, Assegaf menyatakan akan menyiapkan langkah selanjutnya. (*)
MARWOTO KOMAR
Sidang, Hakim Harus Matikan Telepon Genggam Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengakui masih ada hakim di daerah-daerah yang perilakunya kurang terpuji ketika memimpin persidangan. Karena itu, MA mengeluarkan surat edaran berisi petunjuk pelaksanaan (juklak) perilaku hakim selama memimpin persidangan. Seperti dimuat pada laman MA kemarin (11/12), Ketua MA Harifin Andi Tumpa meminta agar hakim menghindari perilaku kurang patut karena berkaitan dengan nama baik korps baju hitam. Misalnya, hakim dilarang menghidupkan telepon genggam (ponsel), menerima telepon, dan mengirimkan pesan singkat (SMS) selama memimpin persidangan. Hakim juga dilarang menggunakan kacamata hitam. ’’Apalagi tidur di ruang sidang,” ujar Harifin dalam suratnya seperti tertulis di laman MA.
HARIFIN ANDI TUMPA Hakim juga harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta memperhatikan sopan-santun dalam bersikap dan berbicara kepada para pihak. Imbauan ini dikeluarkan karena ada laporan dari Komisi III DPR RI tentang perilaku hakim di daerah-daerah terpencil yang kerap memaki para pihak, terutama saat terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. MA juga menerima keluhan
kondisi pengadilan di daerahdaerah yang kantor dan ruang sidangnya kotor. Karena itu, ketua MA memerintahkan seluruh aparat pengadilan untuk menjaga kebersihan ruangan sidang dan halaman kantor pengadilan. ’’Terutama kebersihan toilet.” Ketua MA juga minta ketua pengadilan koordinasi dengan kepolisian setempat untuk pengamanan sidang, terutama dalam persidangan-persidangan yang rawan secara sosial. Surat itu tak menyebutkan sanksi bagi para hakim yang melanggar. Namun, mereka bisa diproses Badan Pengawasan MA karena dianggap tidak profesional. ’’Hakim yang tidak melaksanakan akan kita tegur. Sebab, ini kan pelanggaran etika,” kata Harifin. Harifin membenarkan ada hakim di lingkungan peradilan di bawahnya yang sering melakukan tindakan tidak terpuji. ’’Untuk menghindari jangan sampai berlarut-larut, maka kita berikan peringatan,” terangnya. (*)