METROPOLIS
SELASA, 6 OKTOBER 2009
23
Bukan Sekadar Berita!
Ditlantas Diguyur Rp200 Juta
Reklame Liar Marak Laporan/Editor: Ary Mistanto
Laporan Wirahadikusumah Editor: Ary Mistanto DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung menerima dana bantuan dari APBD 2009 sebesar Rp200 juta pada Selasa (29/9) sebagai kompensasi masuknya materi lalu lintas sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombespol Ahsanur Rozimi melalui Kasubdit Dikyasa AKBP Sulistyaningsih menjelaskan, dana yang diterima tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang akan diajarkan kepada para pelajar. ’’Di antaranya mengadakan kegiatan pelatihan instruktur, lomba polisi keamanan sekolah, penerangan lalu lintas kepada pelajar, dan sosialisasi kepada media baik cetak maupun elektronik,” ujarnya kepada Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin. Ia mengungkapkan, dengan masuknya program lalu lintas dalam kegiatan ekstrakurikuler pelajar, diharapkan juga dapat mengurangi angka kecelakaan. Pada bagian lain, Ditlantas juga berencana menyurati instansi-instansi yang menggunakan lampu sirene (rotator) pada mobil yang dimiliki, langkah ini selain untuk menertibkan penggunaan rotator, juga sebagai tindak lanjut dari terbitnya undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Masih menurut Rozimi, penggunaan rotator diatur dalam pasal 59 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Bahwa jenis lampu sirene ada tiga jenis yakni merah, biru dan kuning. Lampu sirene merah dan biru berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama, sedangkan lampu sirene kuning tanda peringatan kepada pengguna jalan lain. Sementara itu untuk penggunaannya, lampu sirene biru digunakan untuk kendaraan Polri, lampu sirene merah untuk kendaraan tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemadam kebakaran, ambulances, palang merah, rescue dan jenazah. Kemudian untuk lampu sirene kuning digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. (*)
MINIPOLIS
Proyeksi Naik Jadi Rp2 T PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung memproyeksikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2010 mencapai sekitar Rp2 triliun. Artinya, naik sekitar Rp220 juta dari total APBD tahun ini yang mencapai Rp1,78 triliun. Ketua Panang Pemprov Lampung Ir. Irham Jafar Lan Putra, M.M. mengatakan, APBD Lampung tahun anggaran 2010 sedang dalam tahap penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). ’’Kita sedang menyusun KUA dan PPAS tahun anggaran 2010. Proses penyusunan KUA dan PPAS ini berdasar pengajuan yang telah diusulkan satuan kerja beberapa waktu lalu,’’ kata sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung ini kepada Radar Lampung di ruang kerjanya kemarin. (segan p.s./ ary mistanto)
TRUK MIRAS TERGULING TRUK Fuso BE 4373 AU bermuatan minuman keras (miras) merek Anggur Merah sebanyak 700 dus sekitar pukul 13.00 WIB kemarin terguling di siring Jl. Soekarno-Hatta, Wayhalim, Kedaton, Bandarlampung. Namun, si pengemudi Hendra
Sepriadi (24) dan kernetnya Iskandar (22), warga Serdang, Tanjungbintang, Lampung Selatan, selamat. ’’Truk terguling lantaran adanya kerusakan pada sistem pengereman,’’ kata Hendra. Miras yang diangkutnya milik PT Antariksa yang beralamatkan
di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, keluaran pabrik Panjang Jiwo, Tangerang, yang akan dikirim ke Toko Sumber Sejahtera di Jambi. Pria yang mengaku sudah enam tahun bekerja di PT Antariksa itu menjelaskan, sebelumnya mereka berangkat dari Jakarta
Ditunda tanpa Batas Waktu Laporan Segan Petrus S. Editor: Ary Mistanto BANDARLAMPUNG – Pelantikan pimpinan DPRD Lampung periode 2009-2014 terhambat. Hingga kemarin, dua partai pemenang pemilu belum mengajukan kadernya yang diusulkan menjadi pimpinan dewan definitif. Sementara rapat paripurna pelantikan yang diagendakan 12 Oktober mendatang tinggal tersisa sepekan lagi. ’’Waktunya tidak terkejar lagi. Sekalipun dua partai itu menyerahkannya hari ini (kemarin, Red). Tahapan panjang masih harus dilalui,’’ beber Ketua sementara DPRD Lampung Bambang Imam Santoso. Nama-nama pimpinan definitif itu masih harus dikirimkan ke menteri dalam negeri (Mendagri) untuk dise-
tujui. Setelah itu harus di-SK-kan gubernur Lampung. ’’Tak cukup hanya seminggu. Karenanya, pelantikan ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan,’’ tambahnya. Masih menurut Bambang, hingga kemarin baru Partai Demokrat dan Golkar yang menyerahkan nama kadernya. Sedangkan, PDIP dan PKS belum. Bambang belum dapat memastikan kapan pelantikan pimpinan dewan definitif masa jabatan lima tahun mendatang. Ia berjanji segera membahas kepastian waktu ini bersama pimpinan dewan lainnya dan ketua fraksi pada rapat pimpinan (rapim) yang rencananya digelar hari ini (6/10). ’’Undangan rapim sudah disebarkan. Kita akan menggelar rapim untuk membahas kepastian jadwal penetapan pimpinan dewan definitif.
Karenanya, kita juga sudah meminta agar PDIP dan PKS segera menyerahkan nama wakilnya yang duduk sebagai pimpinan dewan definitif,’’ tandas politisi Demokrat asal Lampung Timur dan Metro ini. Seperti diberitakan Radar Lampung sebelumnya, DPP Partai Demokrat telah mengeluarkan surat rekomendasi bernomor 274/RKMD /DPP.PD/IX/2009 tentang hasil penjaringan unsur pimpinan DPRD Lampung yang menetapkan Ir. Marwan Cik Hasan, M.M. sebagai ketua DPRD definitif. Surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PD Hadi Utomo ini juga menunjuk Beny Uzer dan Yandri Nazir sebagai ketua fraksi dan ketua komisi. Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Fajrun Najah Ahmad membenarkan surat rekomendasi
DPP terkait penunjukan Marwan sebagai ketua definitif. Ia menyatakan bahwa penetapan Marwan sudah melalui berbagai pertimbangan dan pembahasan alot tim sembilan DPP. ’’Awalnya, publik memang lebih mengarahkan Dendi Ramadhona sebagai ketua dewan definitif. Tapi, dia (Dendi, Red) memutuskan mundur saat pencalonan dan menyatakan keberatan. Selain itu, ketua DPD yang juga ayah kandungnya tidak merestui pencalonan tersebut,” terang Fajar, sapaan akrabnya, kepada harian ini kemarin. Ketua DPD Partai Demokrat, lanjut Fajar, tidak menginginkan Dendi Ramadhona maju sebagai ketua dewan definitif. Selain karena masih muda, mantan bupati Lampung Selatan ini sangat memahami permainan politik di lembaga legislatif tersebut. (*)
Divonis, Kasi Analisis Tripanca Menangis Laporan Abdurrahman Editor: Ade Yunarso
Anjal Dilarikan ke RSUDAM MENDERITA luka tusuk parah, Yeki Andika (24) dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandarlampung kemarin. Pemuda yang dikenal sebagai anak jalanan (anjal) tersebut kali pertama ditemukan seorang anggota polisi sektor Bambu Kuning sedang sekarat di depan salah satu ruko di Jalan Pemuda pukul 11.00 WIB. Darul Khotini (30), salah satu pegawai di Dinas Sosial Bandarlampung, mengatakan, ia mendapatkan telepon dari kepolisian setempat yang mengabarkan kejadian tersebut. ’’Kami langsung meluncur dan membawanya ke RSUDAM,’’ katanya Hasil pemeriksaan tim medis di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUDAM menyebutkan luka di bagian tengah perut Yeki adalah luka tusuk lama. Sebab, lukanya sudah membusuk dan diperkirakan lebih dari sepuluh hari. Ditemui di ruang Kutilang, Yeki mengatakan tak tahu siapa yang menusuknya. ’’Saya tidak tahu siapa yang menusuk. Saya serasa bermimpi ditusuk pake keris,’’ ujarnya. Ia mengaku lupa kapan datang ke Bandarlampung. ’’Saya dari Lampung Timur. Saya kabur setelah mengambil uang ibu saya. Saya tidak berani kembali lagi,’’ tuturnya. (maria ulfa/ary mistanto)
pada Jumat (2/10) dan sampai di Lampung Sabtu (3/10). Sebelum melanjutkan perjalanan ke Jambi, mereka beristirahat dahulu di kediaman masing-masing, dan kemarin berencana melanjutkan perjalanan. (wirahadikusumah/ ary mistanto)
BANDARLAMPUNG – Pengalihan kewenangan pengelolaan izin reklame dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (PPKA) ke Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Bandarlampung berimbas. Arsip kepemilikan reklame hilang. Kondisi ini dimanfaatkan para pemilik toko di seluruh ruas jalan memasang reklame liar dan melanggar Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perizinan Reklame. Umumnya, pelanggaran yang dilakukan adalah mendirikan reklame terlalu menjorok ke daerah milik jalan. Idealnya, reklame berupa papan nama toko wajib dipasang menempel di dinding. Tim penertiban sontak bergerak mengevaluasi. Hasilnya, seluruh pemilik toko dan advertising diberikan teguran. Apabila terhitung tujuh hari setelah teguran kedua diberikan pemilik toko tak mengindahkannya, solusinya babat habis! ’’Kita akui, datanya tidak kita miliki. Makanya banyak sekali reklame yang berdiri melanggar dan liar. Kita sudah berikan teguran. Percayalah, kita benar-benar akan menertibkan dan tidak hanya sekadar gugur kewajiban,’’ tegas Kepala BPMP Adi Erlansyah di ruang kerjanya kemarin (5/10). Mengacu keputusan ini, tim mengagendakan sweeping di enam titik secara bertahap. Tahap pertama penertiban dilakukan di sepanjang ruas Jl. Ahmad Yani, Jl. Kartini, Jl. Kotaraja, dan Jl. Raden Intan. Tahap kedua meliputi Jl. Dr. Susilo dan Jl. Pangeran Diponegoro. Tahap ketiga, Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Gatot Subroto. Lalu, tahap keempat, Jl. Gajahmada dan Jl. Pangeran Antasari. Sedangkan tahap kelima dan keenam masing-masing Jl. Teuku Umar, Jl. Zainal Abidin Pagaralam, Jl. Yos Sudarso, dan Jl. Laksamana Malahayati. ’’Selama pemberian teguran pertama dan kedua itu, kita juga akan menyertainya dengan pemasangan stiker yang bertuliskan ’Reklame Ini Melanggar’,’’ ujarnya. (*)
FOTO ARDIANSYAH/RNN
HARU: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-64 TNI di Lapangan Saburai kemarin dilaksanakan dalam suasana haru terkait musibah gempa bumi yang mengguncang Sumatera Barat pada 30 September silam.
2010, Kota Dapat Dua Titik Flyover Laporan Dina Puspasari Editor: Ary Mistanto BANDARLAMPUNG – Tahun depan, Bandarlampung bakal mendapat jatah dua titik flyover dari Departemen Pekerjaan Umum. Masing-masing di Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Kimaja. ’’Dua titik ini rencananya dibangun pada 2010. Usulannya telah
disetujui Dirjen Bina Marga,’’ terang Wakil Wali Kota Bandarlampung Kherlani saat halalbihalal di Kherlani Center kemarin. Menurutnya, dua titik pembangunan flyover ini telah disetujui oleh Dirjen Bina Marga. ’’Pertemuan dengan pemerintah pusat difasilitasi tokoh Lampung Andi Arief di Jakarta yang memiliki kedekatan khusus dengan Dirjen Bina Marga. Dari pertemuan itu, Dirjen Bina
Marga menyetujui pembangunan di dua titik tersebut,’’ bebernya. Keberadaan flyover juga diharapkan menjadikan transportasi masyarakat Bandarlampung lebih lancar dan meminimalisasi angka kecelakaan lalu lintas. ’’Pembangunan tersebut bukan tanpa pertimbangan yang matang, namun justru beranjak dari kondisi masyarakat yang memang membutuhkan,’’ katanya. (*)
BANDARLAMPUNG - Nini Maria (38) menangis mendengar dirinya divonis tiga tahun penjara. Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang mendendanya Rp5 miliar subsider tiga bulan kurungan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Dumoli, S.H. yang menuntut terdakwa dihukum tujuh tahun penjara dan denda Rp10 miliar subsider enam bulan kurungan. Baik terdakwa maupun JPU menyatakan masih mempertimbangkan vonis hakim itu. Mereka memiliki waktu selama sepekan sebelum menyatakan untuk menerima atau melakukan banding. Dalam amar putusannya, Andreas Suharto, S.H. yang didampingi hakim anggota Jesden Purba, S.H. dan Ristati, S.H. menyatakan, kepala seksi (Kasi) analisis BPR Tripanca Setiadana tersebut terbukti melakukan tindak pidana perbankan (tipibank). Menurut hakim, Nini memfiktifkan 177 debitur untuk mendapat
kucuran dana. Ini melanggar pasal 49 ayat 1 huruf c Undang-Undang (UU) RI No. 10 Tahun 1998. Yakni tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Andreas mengungkapkan, terdakwa tidak bekerja dengan baik. Wanita yang memakai batik bermotif itu seharusnya menganalisis debitur sebelum melakukan pencairan. ’’Ini untuk mengetahui apakah yang diajukan dalam pinjaman telah sesuai agunan (jaminan) atau tidak,” sesal Andreas. Terdakwa menerima perintah dari Yanto Yunus (mantan Kabag Kredit Tripanca) untuk mencairkan kredit. Sedangkan, debitur tidak memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman. Setelah menerima perintah itu, Nini meminta Fredy Candra dan Indra Prasetyo (terdakwa tipibank lain yang divonis bebas) untuk membuat laporan analisis fiktif tanpa mengcross check persyaratan dan agunan. Dalam persidangan itu juga terungkap pemiktifan pinjaman untuk debitur terjadi selama kurun waktu empat tahun dari 2004 hingga 2008 senilai Rp735,455 miliar. (*)