BERITA UTAMA
SABTU, 5 DESEMBER 2009
5
Jawa Pos News Network
Lodewijk Freidrich Pimpin Kopassus Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA - Pucuk pimpinan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berganti. Korps baret merah yang sebelumnya dipimpin Mayjen TNI Pramono Edhie Wibowo itu digantikan Brigjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus. Upacara serah-terima jabatan (sertijab) digelar di lapangan Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, kemarin. Lodewijk adalah lelaki kelahiran Manado 52 tahun silam. Sebelumnya, lulusan Aka-
bri 1981 ini menjabat sebagai Dirlat Kodiklatad sejak 2007. Suami Meria Agustina ini mengawali karir di Kopassus sebagai Danton Kopassandha hingga Komandan Satuan 81 Kopassus. Setelah itu, penerima tanda jasa Bintang KEP Nararya itu berpindah-pindah dari As Ops Kasdam I/Bukit Barisan, Danrem 052/Wijayakrama, hingga akhirnya menjadi Dirlat Kodiklatad yang mengantarnya menjadi Danjen Kopassus ke-24. Kepala Staf TNI-AD Jenderal TNI George Toisutta yang memimpin upacara sertijab mengatakan, Kopassus adalah
detasemen khusus yang kali pertama dibentuk untuk menangani teror. Beberapa operasi teror sukses dijalankan. Antara lain operasi penyelamatan pesawat Woyla saat Danjen Kopassus dijabat Sintong Pandjaitan dan pembebasan sandra di Papua saat masih dipimpin Prabowo Subianto. ’’Tidak semua pasukan bisa melakukan itu,” kata George. Bagaimana dengan kasus tewasnya lima jurnalis Australia di Timor Leste yang difilmkan dengan judul Balibo Five,’’ Kata George, sikap Lembaga Sensor Film (LSF) menolak pemutaran itu sudah tepat. (*)
Keppres Pengaktifan Bibit Ditagih FOTO ANDRI NURDRIANSYAH/JPNN
LOMPAT UDARA: Seorang Taruna Siaga Bencana (Tagana) melakukan aksi lompatan ke udara menggunakan motor Cross dalam rangkaian acara Apel Nasional Tagana 2009 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, kemarin.
Bentrok, 12 Warga Sumsel Tertembak Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto PALEMBANG - Sebanyak 12 warga Desa Renggas, Kecamatan Payaraman, Ogan Ilir, Sumatra Selatan, tertembak. Insiden penembakan dilakukan anggota Brimob Polda Sumsel saat bentrok antara warga dengan petugas keamanan PTPN VII Cinta Manis, Ogan Ilir, kemarin (4/12). Peristiwa ini terjadi di lahan rayon 6 PTPN VII Unit Cinta Manis. Menurut Ariansyah, warga Desa Rengas yang juga anggota DPRD Ogan Ilir, peristiwa ini bermula saat satpam PTPN VII Cinta Manis yang didukung 60 personel Brimob mendatangi lokasi lahan rayon 6 dan mencabut patok (batas) tanah yang diklaim warga. Tak hanya itu, pondokpondok kayu yang dibuat warga di lokasi tersebut juga dirobohkan.
’’Tahu aksi pencabutan patok, warga beramai-ramai mendatangi lokasi. Awalnya terjadi adu mulut yang berujung tertembaknya warga oleh polisi. Belum jelas betul apakah peluru karet ataukah asli yang dipergunakan,” papar Ariansyah. Salah seorang korban tembak Wawan saat ditemui di rumah sakit mengatakan, kekacauan terjadi setelah dua warga desa ditangkap satuan pengaman PTPN VII. Upaya warga untuk meminta dua rekannya dilepaskan tidak terpenuhi sehingga berbuah peristiwa tersebut. Ditambahkan Ariansyah tadi malam polisi menambah personel Brimob di lokasi. Sementara warga pun mengamuk dengan merobohkan puluhan bedengbedeng karyawan harian dan membakar traktor perusahaan. Tiga karywan PTPN VIII mengalami luka akibat sabetan golok warga. Para korban hingga tadi malam dirawat di rumah sakit Moeham-
mad Hoesin Palembang. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Abdul Gofur menjelaskan, penembakan itu bermula ketika para anggota Brimob dan Satgas PTPN VII terdesak ketika diserang warga. Anggota Brimob pun melakukan penembakan dengan menembak ke arah warga yang berjumlah 700 orang supaya warga membubarkan diri. Humas PTPN VII Sony Purwanto mengungkapkan aksi pengrusakan dan pembakaran oleh para petani dipastikan membuat program revitalisasi kebun tebu perusahaan tersebut terancam. ’’Program ini terancam batal, dan stok gula nasional akan terancam di masa mendatang,” katanya. Menurutnya, pihaknya mengharapkan tidak adanya aksi kekerasan seperti yang terjadi pada Jumat (4/12) maupun sebelumnya. ’’Kita sangat menyesalkan adanya penembakan itu maupun aksi kekerasan oleh warga itu,” katanya. (*)
Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA - Terbitnya surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) tak membuat Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah langsung aktif di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga kini, dua pimpinan nonaktif KPK itu belum mendapat kejelasan kapan bisa kembali ke lembaga antikorupsi tersebut. Achmad Rivai, pengacara Bibit-Chandra, mengaku belum mendapatkan kabar kapan Keppres pengaktifan dua kliennya itu keluar. ’’Kami belum mendapat kejelasan. Jadi belum jelas kapan klien
LOWONGAN KERJA TEKNISI KOMPUTER : ❐ Pengalaman dalam merakit komputer dan memperbaiki komputer. ❐ Pengalaman dalam memperbaiki printer dan pasang infus printer. ❐ Memiliki Kendaraan / Sim C ❐ Jujur, disiplin dan mau bekerja keras. Bawa lamaran kerja, CV, fotokopi KTP ke :
CITRA GRAHA KOMPUTER
JL.KARTINI NO.6B (DEPAN CENTRAL PLAZA) TELP/FAX : 0721-255982
kami (Bibit dan Chandra) bekerja lagi di KPK,” jelasnya kemarin . Dia juga tak mengetahui sampai kapan harus menunggu Keppres itu. ’’Sebenarnya Pak SBY bisa mengeluarkan Keppres pengaktifan itu secepatnya. Misalnya, beberapa jam setelah SKPP keluar,” ucapnya. Padahal, menurut Staf Hukum Presiden Denny Indrayana, Keppres itu telah siap diteken. Menurut dia, jangan sampai publik menilai bahwa respons presiden terhadap keluarnya Keppres Penonaktifan Bibit dan Chandra lebih cepat dibandingkan dengan respons Keppres yang mengaktifkan lagi keduanya. Saat BibitChandra dijadikan tersangka
oleh Mabes Polri pada 15 September, Keppres penonaktifan langsung keluar enam hari kemudian. ’’Kalau benar demikian, penilaian yang berkembang di publik bisa bermacam-macam,” tambahnya. Apakah Keppres itu menunggu putusan pengadilan soal praperadilan Bibit-Chandra di PN Jakarta Selatan? Rivai tak yakin. Menurut dia, pengajuan praperadilan tak menghalangi dua pimpinan KPK nonaktif itu untuk bekerja seperti semula. ”Kalau kami baca pasal 77 KUHAP, praperadilan terhadap penghentian penuntutan itu tidak membatalkan SKPP. Tapi, perintah pengadilan agar menyempurnakan SKPP itu,” tegasnya. (*)