POLITIKA
10
SABTU, 5 DESEMBER 2009
Anggota DPD Bentuk Kaukus Antikorupsi Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam waktu dekat akan mendeklarasikan pembentukan kaukus antikorupsi di DPD. Hingga Jumat sore (4/12), sudah 31 anggota DPD memberikan tanda tangan sebagai bentuk dukungan pembentukan kaukus tersebut. Pembentukan kaukus ini dimotori anggota DPD asal Bali, I Wayan Sudirta, yang juga mantan Ketua Tim Kerja Penanggulangan Korupsi DPD. Dua anggota DPD asal Sumut, Rahmat Shah dan Parlindungan Purba, juga sudah ikut membubuhkan tanda tangannya. ’’Saya sebagai anggota DPD asal Sumut mendukung penuh pembentukan kaukus ini,” ujar Rahmat Shah kepada koran ini di Jakarta kemarin (4/12). Dia yakin, dalam waktu singkat mayoritas rekannya di DPD akan memberikan dukungan serupa karena hingga kemarin kertas dukungan masih terus diedarkan. Selain Wayan, Parlindungan, dan Rahmat Shah, yang sudah memberikan dukungan antara lain Amang Syafrudin (Jabar), Eni Khaerani (Bengkulu), Denty Eka Widi (Jateng), Paulus Yohanes (Papua),
Emma Yohanna (Sumbar), Intsiawati Ayus (riau), Iswandi (Lampung), Aryanti Baramuli Putri (Sulut), Djaserman Purba (Kepri), Hamid Abdullah (Kalsel), Hairiah (Kalbar), Permana Sari (Kalteng), John P (Maluku), M Syukur (Jambi), Sofia Maipauw (Papua Barat), L Abd Muhyi (NTB), Adhariani (Kalsel), Farouk Muhammad (NTB), Ishak Mandaean (Papua Barat), I Kadek Arimbawa (Bali), dan GKR Ayu Koes Indriyah (Jateng). Dalam lembar kertas untuk menggalang dukungan yang diberi judul Rakyat Daerah Menolak Korupsi disebutkan motivasi atau tujuan pembentukan kaukus itu. Antara lain disebutkan masyarakat di daerah sangat mendukung pemberantasan korupsi. ’’Penanganan yang diskriminatif karena mengistimewakan pejabat-pejabat yang untuk pemeriksaannya memerlukan izin presiden atau pejabat terkait lain sesuai UU No. 32/2004, proses penanganan yang berlarut-larut, selain tidak sesuai dengan azas penanganan yang cepat, murah, dan sedrhana, ditengarai ada kepentingan-kepentingan lain di balik itu,” demikian tulis para inisiator pembentukan kaukus itu. Sementara, pelaku kelas kakap cenderung dilepaskan. (*)
FOTO AMA/JPNN
RELASI PARLEMEN-PRESIDEN: Peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsudin Haris, Ketua Komisi III DPR RI/FPD Beny K. Harman, Ketua kelompok DPD di MPR/ Anggota DPD Provinsi Papau Barat Wahidin Ismail, dan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra saat menjadi pembicara dalam talkshow DPD RI Perspektif Indonesia dengan tema Relasi Parlemen-Presiden di Jakarta kemarin (4/12).
PKB Terancam Retak Lagi Dewan Syura dan Tanfidz Bersaing Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto JAKARTA - Suhu politik di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menghangat. Pada saat hampir bersamaan, dewan tanfidz dan syura menggelar acara dengan mengumpulkan pimpinan wilayah masing-masing di dua tempat terpisah. Keretakan itu ditengarai erat berkaitan dengan persoalan jatah menteri di kabinet Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY). Dewan syura yang dikomandani Azis Mansyur berniat mengumpulkan dewan syura seluruh Indonesia di Hotel Bintang, Jakarta, hari ini. Acara yang dikemas dengan nama Silaturahmi Dewan Syura itu mengagendakan pembahasan evaluasi Pemilu 2009 dan langkah rekonsiliasi menghadapi Pemilu 2014. Namun, di tempat terpisah, dewan tanfidz yang dikomandani Ketua Umum Muhaimin Iskandar juga mengumpulkan para pengurus DPW PKB di Hotel Crown, Jakarta, mulai malam tadi. Acaranya dibungkus dengan tema silaturahmi
nasional (silatnas). ’’Ini acara internal, membahas program kerja biasa,” ujar Kepala Kantor DPP PKB Darussalam saat dihubungi tadi malam (4/12). Dia mengatakan, agenda pertemuan juga akan membahas persiapan pilkada di beberapa daerah pada 2010. ’’Jadi tidak ada agenda konsolidasi pengurus atau apa,” tambah ipar Muhaimin itu. Dia juga membantah, acara tersebut diadakan untuk melawan keinginan rekonsiliasi dewan syura. Namun, penilaian berbeda disampaikan Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB Lilly Chadijah Wahid. Menurut dia, acara di Hotel Crown yang disiapkan
sangat mendadak itu sebenarnya untuk menandingi acara yang akan dilaksanakan dewan syura hari ini. ’’Baru tiga hari (empat hari), mereka sebenarnya baru merencanakan,” ujarnya. Padahal, di sisi lain, lanjut adik kandung Gus Dur itu, acara dewan syura di Hotel Bintang direncanakan sejak sebulan lalu. ’’Saya juga heran, mengapa cara berpikir Muhaimin masih seperti ini? Ini tujuannya kan juga baik, mengapa harus ada tandingan seperti ini,” sesal Lilly. Keretakan di DPP PKB sudah mulai terasa saat penentuan menteri di kabinet SBY lalu. Lukman Eddy yang tidak
terpilih lagi dikabarkan kecewa karena tiba-tiba Helmy Faishal justru yang masuk. Penentuan kandidat yang diajukan dianggap tidak tepat karena tidak melalui rapat pleno DPP. Lukman terus merapat ke jajaran dewan syura yang dipimpin Azis Mansyur dan Lilly Wahid. Hampir bersamaan dengan masa-masa tersebut, kubu Gus Dur kembali mewacanakan rekonsiliasi PKB. Ketua umum Dewan Syura DPP PKB (Muktamar Semarang) itu mengajak semua pihak menggelar muktamar bersama. ’’Kalau tidak rekonsiliasi, apa mau PKB terus terpuruk seperti ini,” kata Lilly. (*)
Murdaya Poo tak Kecewa Dipecat Pilkada Serentak Tekan Anggaran Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto
JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Murdaya Poo mengatakan, tak kecewa atas langkah partainya yang memecatnya sebagai anggota DPR. Dia menganggap keputusan komisi disiplin PDIP pada 2 Desember 2009 itu tak lebih sebagai upaya mencari tumbal atas kekalahan Megawati pada pemilu presiden (pilpres). “Banyak orang yang kalap, lantas mencari muka sama Mega,” kata Murdaya setelah mengikuti sidang paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin (4/12). Menurut Murdaya, sejumlah pihak berusaha menimpakan kesalahan kepada dirinya atas alasan tidak loyal kepada partai. ”Saya nggak teri-
ma dong. Saya ini datang ke PDIP lima tahun lalu karena ingin membantu, bukan cari hidup,” tambahnya. Meski tidak terima, Murdaya memilih pasrah dan tidak melawan atas pemecatannya itu. Dia juga belum berencana menemui Ketua Umum Megawati dalam waktu dekat untuk mengklarifikasi pemecatannya. ’’Ya sudahlah, ndak apa-apa kalau mereka tak mau dibantu. Wong, niat saya datang untuk membantu malah dipecat,” tegas Murdaya kembali. Murdaya selama ini dikenal sebagai salah satu sumber dana partai berlambang banteng moncong putih tersebut. Majalah Forbes pada edisi terbaru menyebutkan, Murdaya masih tercatat sebagai salah satu di antara 40 orang terkaya di Indonesia pada 2009. Konglomerat sekaligus politikus yang akrab disapa Pak Po itu
bertengger di peringkat ke-20 dengan total aset USD600 juta. Setelah tak lagi duduk sebagai anggota Komisi III DPR, Murdaya akan memfokuskan diri mengembangkan bisnis. ’’Saya tidak khawatir kehilangan pekerjaan. Usaha saya masih banyak,” ujarnya enteng. Hingga kemarin, Murdaya masih berkantor di gedung DPR. Proses pergantian antarwaktu (PAW)-nya sebagai wakil rakyat masih diproses. Rencananya, suami pengusaha Siti Hartati Murdaya itu akan digantikan Ikhsan Haryono, caleg daerah pemilihan Tangerang, Banten, yang urutannya berada persis di bawahnya. Murdaya dipecat dari PDIP lantaran melanggar AD/ART partai soal loyalitas. Saat pemilihan presiden Juli lalu, Murdaya disangka membelokkan dukungan kepada SBY yang merupakan rival PDIP. (*)
Laporan Wartawan JPNN Editor: Adi Pranoto JAKARTA – Usulan berbagai kalangan agar 244 Pilkada 2010 ditunda karena terkendala persoalan anggaran tak digubris pemerintah. Usulan terbaru Depdagri, justru setiap Provinsi diarahkan menggelar pilkada secara serentak untuk menghemat biaya. Mendagri Gamawan Fauzi di kantor Presiden, Jumat (4/ 12), menyatakan, pemerintah akan mengarahkan agar pilkada di setiap provinsi bisa disatukan dan digelar bersamaan. ’’Kita arahkan pemilihan dilakukan secara serentak per provinsi, supaya biayanya lebih ringan. Kapan pelaksanaannya, dimusyawarahkan
oleh provinsi,” kata Gamawan. Dalam kesempatan itu Gamawan juga mengungkapkan, pemerintah sedang menggodok draf revisi atas UU No. 32/ 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu materi perubahan undang-undang itu antara lain juga memuat pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD Provinsi. ’’Sekarang draf revisi UU No. 32/2004 sedang digodok oleh tim. Insyaallah, Januari 2010 sudah bisa diajukan ke DPR-RI untuk dibahas bersama,” kata Gamawan. Menurutnya, wacana pemilihan gubernur tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat itu karena pemerintah menyerap pemikiran yang berkembang baik dari para tokoh, pengamat, maupun partai politik. (*)