SENIN, 4 MEI 2009
21
Pileg 9 April, Pilpres 8 Juli 2009
Tuba dan Lambar Direvisi Laporan Dina Puspasari Editor: Nizwar BANDARLAMPUNG – Akhirnya, KPU Pusat melakukan revisi atas dugaan penggelembungan suara yang dilakukan KPU Tulangbawang (Tuba). KPU juga melakukan perbaikan terhadap perolehan suara DPR RI untuk dapil 1, khususnya di Lampung Barat (Lambar). Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal, S.H., M.H. mengatakan, revisi terbatas ini merupakan arahan dari KPU Pusat. Revisi itu hanya pada perbaikan atas kesalahan yang diajukan para saksi parpol.
’’Sebenarnya saya tidak setuju revisi terbatas karena khawatir akan dampaknya. Tapi, KPU Pusat ngotot untuk revisi terbatas. Jadi, kami hanya mengikuti,’’ kata Edwin kepada Radar Lampung tadi malam. Dijelaskannya, KPU Lampung menginginkan rekapitulasi ulang untuk DPRD Lampung dapil Tulangbawang. Ini untuk mengembalikan hak-hak peserta pemilu atas suara yang hilang dari penggelembungan suara parpol tertentu. Sementara, revisi terbatas juga dilakukan KPU Pusat untuk perolehan suara DPR RI dapil 1 karena kesalahan KPU Lampung dalam entry data. Kesalahan tersebut yakni dari sekitar lima ribu suara menjadi kurang lebih 15 ribu
untuk Partai Gerindra. Anggota Panwaslu Lampung Riko Firmansyah, S.I.P. mengatakan, selisih ini baru diketahui dari surat KPU Lambar yang melakukan koreksi data atas perolehan suara yang terpampang di KPU Pusat. KPU Lambar menyerahkan data pembanding dari lima parpol. ’’Perbaikan telah dilakukan karena sebelumnya KPU Lampung salah melakukan entry data untuk DPR RI dapil Lambar,’’ kata Riko melalui telepon genggamnya. Riko juga menjelaskan, dalam revisi terbatas itu, KPU Pusat melakukan cross check terhadap perolehan suara DPRD Lampung dapil Tuba. Setelah dibeber-
Panwaslu Limpahkan 25 Pelanggaran Pascapemilu
kan, ada sebelas saksi parpol yang juga menyerahkan data pembanding atas perbedaan penghitungan suara KPU Lampung. Sejumlah parpol yang menyerahkan data pembanding, di antaranya Partai Gerindra, Partai Hanura, PDI Perjuangan, Partai Pelopor, dan PNBKI. Mereka meyakini terdapat 25 ribu suara yang diduga digelembungkan oleh KPU Tuba. Rekapitulasi ulang itu sendiri dihadiri seluruh anggota KPU Tuba didampingi Korwil KPU Lampung untuk Tuba Sholihin dan Sekretaris KPU Lampung Ir. Fahrizal di Hotel Borobudur, Jakarta. (*)
Laporan Dina Puspasari Editor: Nizwar
Edwin Hanibal
FOTO DINA P.
REKAP PELANGGARAN: Petugas di sekretariat Panwaslu Lampung sedang merekapitulasi pelanggaran pascapemilu.
PAN Lampung Dukung SBY-Hatta Laporan Dina Puspasari Editor: Nizwar BANDARLAMPUNG – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Lampung ikut merapat ke Partai Demokrat (PD) dalam koalisi pemilihan presiden mendatang. Partai berlambang matahari terbit ini mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Hatta Rajasa. Pelaksana tugas (Plt.) Ketua DPW PAN Lampung Irfan Nuranda Djafar mengatakan, pihaknya me-
rapat ke PD karena aspirasi partai. ’’Ini sudah keputusan partai dan kami akan ikut, serta melakukan komunikasi politik dengan PD di Lampung,’’ kata Irfan kepada Radar Lampung kemarin. Menurut dia, keputusan arah koalisi ini dilakukan pada rapat kerja nasional (rakernas) di Jogjakarta Sabtu (2/5). Hasil rakernas menyebutkan, PAN berkoalisi dengan PD dan mencalonkan Hatta sebagai cawapres untuk SBY. Dijelaskan Irfan, keputusan itu sudah bulat karena didukung oleh 28 DPW, termasuk Lampung. Sementara, empat DPW tak mendu-
Baca Hal 24 kungnya karena rakernas itu tidak melibatkan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir (SB). Empat DPW yang berbeda pendapat adalah Jawa Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Sementara, DPW PAN Papua Barat abstain karena tidak hadir.
Terpisah, Ketua Mejelis Pertimbangan Daerah (MPD) PD Lampung Nuril Hakim Yohansyah mengatakan, partainya belum melakukan komunikasi politik dengan DPW PAN Lampung terkait pilpres. Saat ini, DPD PD Lampung tengah fokus melakukan pembekalan dan pengarahan terhadap caleg terpilih untuk menyuarakan aspirasi rakyat. ’’Tapi, saya kira kami akan menerimanya. Ini karena PAN memiliki hubungan yang sangat baik dengan PD di Lampung. Waktu pilgub, Ketua DPD Zulkifli Anwar juga diusung oleh PAN,’’ pungkas Nuril. (*)
Weekend Para Penyelenggara Pemilu Kota Bandarlampung
Acara Spontanitas, namun Bisa Nikmati Barbeque di Pulau Tegal Setelah melalui jadwal padat dan panjang dalam pelaksanaan pemilu legislatif, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandarlampung dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) plesiran. Bagaimana acara plesiran versi mereka? Laporan Eka Yuliana, BANDARLAMPUNG Editor: Nizwar CUACA Sabtu pagi (2/5) sangat
cerah. Seluruh anggota KPU Bandarlampung dan staf sekretariat serta beberapa PPK berkumpul pukul 09. 00 pagi di depan kantor KPU. Mereka bukan sedang brifing terkait hasil pemilu legislatif ataupun persiapan pilpres mendatang. Namun, mereka tengah menunggu As’ad Muzammil, ketua KPU Bandarlampung. Setelah beberapa lama, akhirnya yang ditunggu datang juga. Lalu mereka berangkat ke Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran. Mereka berupaya menghilangkan penat setelah melalui masa-masa mele-
lahkan pada pelaksanaan pemilu. ’’Acara ini hanya sekadar refreshing,’’ terang As’ad. Menurutnya, acara itu tidak direncanakan sama sekali. Acara diprakarsai oleh PPK Telukbetung Selatan (TbS). ’’Keterlambatan saya juga karena saya belum tahu bahwa kami akan jadi berangkat,’’ lanjut As’ad. Sesampainya di Gudang Lelang, sekitar pukul 11.00, rombongan yang berjumlah sekitar 30-an orang tersebut menyewa sebuah kapal motor untuk digunakan menyeberang ke pulau. Wajah-wajah bahagia itu
tampak sangat menikmati perjalanan. Sesekali mereka tertawa bercanda ria. Agenda yang telah dijadwalkan adalah berenang dan memancing. Namun, tanpa disangka, acara barbeque juga telah dipersiapkan. Begitu tiba, mereka segera menyiapkan alat pancing dan mulai berjibaku dengan alat pancingnya. Sebagian lagi tampak tergoda dengan jernihnya air laut yang seakan mengajak untuk berenang. ’’Kegiatan ini juga untuk menjalin kebersamaan antara kita agar lebih akrab,’’ ujar As’ad. (*)
BANDARLAMPUNG – Panitia pengawas pemilu (panwaslu) telah melimpahkan 25 pelanggaran pascapemilu. Pelimpahan dilakukan kepada tim yang terdiri panwaslu, kepolisian, dan kejaksaan sebagai pengganti sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Anggota Panwaslu Lampung Riko Firmansyah, S.I.P. mengatakan, pelanggaran yang mendominasi adalah pidana pemilu. ’’Laporan terbanyak adalah soal penggelembungan suara dan money politics,’’ kata Riko kepada Radar Lampung kemarin. Dia menjelaskan, saat ini ke-25 indikasi pelanggaran tersebut tengah diklasifikasikan oleh tim untuk ditindaklanjuti. Klasifikasinya terdiri tiga kategori pelanggaran. Yaitu pelanggaran Undang-Undang Tipikor, pidana umum, dan pelanggaran administratif. Diketahui, orang-orang yang terlibat menggelembungkan rekapitulasi perolehan suara oleh KPU segera diganjar. Jika penerima uang adalah pejabat negara, maka masuk dalam pasal gratifikasi. Sementara jika penerima uang adalah orang biasa, maka dikenakan pasal penyuapan. Anggota Panwaslu Lampung Hepi Riza Zein menambahkan, panwaslu bersama pelapor akan berkoordinasi dengan aparat penyidik di wilayah masing-masing dalam rangka penanganan melalui jalur pidana umum. Ini sesuai ketentuan pasal 5 (1) UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Tipikor. Dosen IAIN Raden Intan ini menjelaskan, panwaslu sudah tidak dapat lagi menangani kasus pidana pemilu. Sebab, putusan pengadilan terhadap kasus pelanggaran pidana pemilu yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai paling lama lima hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. ’’Ini berdasarkan pasal 257 (1) UU 10/2008 tentang Pileg 2009,’’ jelasnya. Panwaslu 11 kabupaten/kota juga sudah menggelar rakor di sekretariat Panwaslu Lampung, Jumat (1/ 5), berkenaan dengan upaya percepatan penanganan temuan atau laporan indikasi penggelembungan hasil perolehan suara sebagaimana pasal 288 UU 10/2008. Yakni ancaman pidana bagi setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara, atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Ancamannya, jelas Hepi, yaitu pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan. Serta denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp36 juta. Dilanjutkan, jika terjadi perselisihan penetapan perolehan suara secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan permohonan kepada MK paling lama tiga hari sejak diumumkan penetapan perolehan suara secara nasional. KPU wajib menindaklanjuti putusan MK. ’’Panwaslu segera merekomendasikan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di tingkat kesalahan penghitungan suara tersebut,’’ ujarnya. (*)