25
Pilpres 8 Juli 2009
RABU, 3 JUNI 2009
Mega Minta PDIP Kerja Keras Laporan Dina Puspasari Editor: Suprapto BANDARLAMPUNG – Calon presiden (capres) Megawati Soekarnoputri yang juga ketua umum PDIP meminta pengurus daerah dan cabang di Lampung bekerja keras untuk pemenangan pilpres 8 Juli mendatang. ’’Saya tidak bermaksud kampanye, tapi semua tahu bahwa saya capres. Karena itu, PDIP harus bersiap-siap kerja keras,” kata Mega di sela-sela silaturahmi pelantikan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. di Mahan Agung kemarin. Menurut Mega yang kemarin didampingi Sekjen PDIP Pramono Anung dan sejumlah fungsionaris DPP, kedatangannya untuk mengucapkan selamat kepada gubernur-Wagub Sjachroedin Z.P.-Joko Umar Said (UJ). Dirinya mendapatkan undangan dari Sjachroedin yang merupakan ketua DPD PDIP Lampung seminggu lalu. Sebagai ketua umum, Mega merasa wajar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Lampung yang telah mendukung UJ. Mega juga menganggap wajar jika seorang gubernur didatangi ketua umum partai. Menurut dia, ini merupakan bagian dari reformasi. Dia mengingatkan bahwa pucuk pimpinan saat ini dilakukan secara langsung, bukan lagi melalui perwakilan. ’’Sekarang, PDIP di Lampung menang. Jadi, kami berhak datang memberikan dukungan dan mengucapkan selamat kepada beliau. Saya tidak bermaksud kampanye,” ujar Mega seraya berpesan kepada UJ untuk mengayomi seluruh masyarakat Lampung. Sementara itu, sejumlah kepala daerah di Lampung dari
PDIP menyatakan siap berkampanye memenangkan Mega-Prabowo. Mereka siap menjadi juru kampanye (jurkam) dalam kampanye terbuka pilpres 11 Juni hingga 4 Juli mendatang. Gubernur Sjachroedin Z.P. mengatakan, dirinya siap memenangkan Mega menjadi presiden RI periode 2009-2014. Selain sebagai bentuk loyalitas partai, ini merupakan balas budi atas terpilihnya kembali Sjachroedin sebagai gubernur berkat mesin PDIP. ’’Ibu Mega sudah membantu, jadi kita di Lampung siap membantu beliau sebagai capres,” kata Oedin, sapaan akrabnya, di hadapan Megawati di Mahan Agung kemarin. Sementara itu, Bupati Lampung Utara (Lampura) Zainal Abidin dan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan juga bertekad memenangkan Megawati. Dua bupati yang juga ketua DPC PDIP ini mengaku siap berkampanye pada rapat umum 11 Juni hingga 4 Juli mendatang. Zainal mengatakan, dirinya akan berkampanye jika tidak disibukkan pekerjaannya di pemerintahan. Dia juga mengatakan akan melihat situasi dan kondisi di Lampura untuk mengajukan cuti kampanye. Senada, Bambang juga menyatakan siap mengajukan cuti untuk berkampanye. ’’Jika partai menginstruksikan saya untuk berkampanye, saya akan cuti,” ujarnya kemarin. Kabag Hukum dan Hupmas KPU Lampung Dedy Amarullah, S.H. menjelaskan, setiap kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye harus mengajukan cuti. Pengajuan disampaikan kepada Mendagri. Kemudian, Mendagri mengeluarkan izin cuti atas nama presiden. (*)
SERIUS Calon presiden Megawati Soekarnoputri serius mendialogkan pemenangan pilpres di Lampung bersama Gubernur Sjachroedin Z.P. kemarin. FOTO DINA PUSPASARI
Gerindra Fokus Garap Tiga Daerah Basis Laporan Dina Puspasari Editor: Suprapto BANDARLAMPUNG – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menggarap suara di tiga daerah basis pemenangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (Mega-Pro). Ketiganya yakni Bandarlampung, Waykanan, dan Lampung Tengah.
’’Kita mendapatkan suara besar di tiga daerah tersebut pada pileg lalu. Buktinya, di masingmasing daerah ini, Gerindra mendapatkan satu fraksi di legislatif,” kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung Achmad Nyerupa kemarin. Dilanjutkan, Gerindra juga akan mengintensifkan kampanye di daerah-daerah lainnya. Ini untuk mencapai target satu juta suara dari Gerindra di Lampung untuk kemenangan pasangan yang
mereka usung. Target tersebut berdasarkan prediksi perolehan kursi legislatif lalu. Di mana, partai baru binaan Prabowo Subianto ini mampu meraih lima persen dari suara sah di Lampung. ’’Kami tidak memiliki persentase target, tapi bagaimana semaksimal mungkin meraih suara agar terjadi dua putaran dalam pilpres,” kata Nyerupa. Skenario dua putaran ini, lanjut dia, agar terjadi koalisi besar
antara Mega-Pro dengan Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Win) yang diusung Partai Golkar dan Hanura. Ini sesuai dengan amanat rakernas 24 Mei lalu. Dilanjutkan, koalisi besar akan dilakukan sesuai komitmen secara nasional. Tidak hanya pemenangan pilpres 8 Juli, tapi juga koalisi untuk lima tahun hingga 2014, baik dalam eksekutif maupun legislatif. Dia pun optimistis hal ini akan terjadi. Sebab, berdasarkan sur-
vei, pencitraan Mega-Pro berada pada peringkat teratas. ’’Ini terjadi akibat dua iklan televisi yang dilakukan di Bogor dan Solo,” ujarnya. Sementara, hari ini (3/6) tim pemenangan Mega-Pro dijadwalkan menggelar pertemuan membahas strategi pemenangan. Besok, Gerindra bersama PDIP akan menggelar konsolidasi terhadap tim pemenangan dari seluruh kabupaten/kota di Lampung. (*)
Syafariah Widianti, Kakak Gubernur yang Jadi Anggota DPRD Lampung
Rancang Program Sama, Janji Kritis Konstruktif Pemilihan umum legislatif 8 April lalu memastikan Syafariah Widianti lolos menjadi anggota DPRD Lampung periode 2009-2014. Adik kandungnya, Sjachroedin Z.P. yang memenangkan pemilihan gubernur pada September 2008 lalu, kemarin dilantik menjadi gubernur periode lima tahun ke depan. Lalu, bagaimana perjuangan Atu Ayi –panggilan akrab Syafariah Widianti– selaku anggota dewan? Laporan Dina Puspasari Editor: Suprapto SENYUM terus mengalir dari bibir Atu Ayi saat pelantikan adiknya sebagai gubernur kemarin. Saat diminta waktunya oleh Radar Lampung di Mahan Agung, dia juga menyunggingkan senyuman sambil mengangguk tanda setuju untuk diwawancarai. ’’Saya di legislatif mewakili rakyat dan partai, bukan mewakili keluarga. Jadi, meskipun gubernurnya adik sendiri, saya tetap harus kritis. Kritis yang konstruktif,” kata Atu Ayi saat memulai pembicaraan. Atu Ayi langsung mengklarifikasi bahwa kemenangannya juga karena hubungannya
dengan sang adik yang merupakan ketua parpol yang mengusungnya, yakni PDI Perjuangan. Dia pun menolak dikatakan lolos menjadi anggota dewan karena nepotisme. ’’Saya tidak KKN lah karena saya memang bersosialisasi setiap hari saat pencalonan tempo hari,” ujar wakil ketua DPD PDIP Lampung Bidang Pemberdayaan Perempuan ini. Disebutkan, yang dilakukan selama kampanye pileg lalu adalah menggelar pertemuan setiap hari dengan konstituennya. Dalam sehari, biasanya dia melakukan dua perte-
muan dalam forum yang berbeda dengan jumlah konstituen mencapai seratus orang. ’’Menjelang hari pemilihan, saya bahkan pernah mengadakan pertemuan hingga empat kali sehari, dan tidak pernah melibatkan adik saya. Dia (Sjachroedin, Red) kampanye sendiri untuk perolehan suara parpol se-Lampung, kalau saya hanya di Bandarlampung sesuai dapil,” terang Atu Ayi. Setelah dilantik sebagai wakil rakyat, Atu Ayi memastikan tetap menjaga sinergisme pembangunan dengan adiknya. Ini karena dia dan Sjachroedin diusung parpol yang sama. ’’Jadi, kami memiliki program pembangunan yang sama agar direalisasikan untuk kemakmuran rakyat,” ujar dia. (*)
Syafariah Widianti
Masalah DPT Menjadi Kewenangan Komisioner Laporan Dina Puspasari Editor: Suprapto BANDARLAMPUNG – Pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Lampung diprotes panwaslu setempat. Menanggapinya, sekretariat KPU provinsi menyerahkan masalah ini kepada lima komisioner KPU Lampung. Sekretaris KPU Lampung Ir. Fahrizal, M.A. menjelaskan bahwa sekretariat tidak memiliki kewenangan menanggapi protes panwaslu. Untuk itu, hal ini akan diserahkan kepada para anggota KPU. ’’Kami tidak tahu solusinya, keputusan ada pada anggota. Apakah akan ditetapkan ulang atau bagaimana, biar mereka yang menentukan,” ujar Fahrizal di ruang kerjanya. Namun, menurut dia, KPU Pusat dan KPU Lampung tidak mempermasalahkan lokasi pleno penetapan DPT tersebut. Ini karena KPU Pusat sudah mengesahkan DPT Lampung. Dijelaskan, panwaslu menyurati KPU mempersoalkan prosedur penetapan pleno DPT yang dilakukan di luar provinsi, yakni di Jakarta pada Sabtu (30/5) lalu. Tetapi, panwaslu tidak mempermasalahkan substansi DPT yang berjumlah 5.495.475 mata pilih. Fahrizal juga mengaku kesulitan
berkoordinasi dengan empat anggota KPU untuk mengklarifikasi masalah ini. Sebab, empat anggota KPU Lampung tidak pernah datang ke kantor sejak 20 Mei lalu. ’’Kami hanya berkoordinasi melalui telepon untuk hal-hal yang penting. Surat-surat untuk mereka juga kami letakkan di meja ketua KPU,” ujar dia. Sebelumnya, sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) membahas mekanisme penetapan pleno DPT Lampung. Ketua Panwaslu Lampung Ir. Desmy Putra Jayasinga menjelaskan bahwa pembahasan yang dilakukan terkait kewenangan panwaslu dalam pengawasan pilpres 8 Juli mendatang. Dikatakan, sentra gakkumdu mengkaji unsur pidana yang terkandung dalam penetapan DPT di luar provinsi. ’’Kajian kami masih menunggu tembusan laporan pelaksanaan pleno DPT oleh KPU Lampung,” kata Desmy. Dia melanjutkan, lembaganya juga akan mengecek pemilih yang terdaftar di DPT. Sebab, kata dia, terdapat sejumlah masyarakat yang datang ke panwaslu untuk meminta diakomodasi dalam pilpres. Karena belum menerima laporan dari KPU, lanjut dia, panwaslu belum dapat mengecek pemilih yang tidak terakomodasi. (*)