24
JUMAT, 1 MEI 2009
Pileg 9 April, Pilpres 8 Juli 2009
Debat Pasangan Capres tanpa Panelis Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA - Kampanye pilpres tahun ini dipastikan akan diisi debat. Namun, debat tidak bakal dimeriahkan panelis sebagai tim ahli. ’’Debat tidak menggunakan panelis, tapi moderator,” kata anggota KPU Syamsul Bahri. Mengenai kandidat moderator yang akan menjalankan tugasnya nanti, Syamsul mengatakan sudah mendapatkan beberapa masukan. Menurut dia, KPU sudah mengantongi sembilan nama yang bakal dicalonkan menjadi moderator dalam debat pasangan capres dan cawapres itu. Penentuan untuk menyeleksi kesembilan moderator itu, jelasnya, akan diserahkan kepada kelompok kerja (pokja) kampanye pilpres untuk kemudian diputuskan dalam rapat pleno. ’’Sudah pasti, namun belum diputuskan di pleno,” ujarnya. Dia tak mau menyebutkan siapa saja nama yang sudah direkomendasikan menjadi moderator. Dalam pasal 38 UU No. 42/ 2008 disebutkan, kampanye pilpres dilaksanakan melalui perte-
muan terbatas; tatap muka dan dialog; penyebaran melalui media cetak dan elektronik; penyiaran melalui radio dan televisi; penyebaran bahan kampanye kepada umum; pemasangan alat peraga; debat; dan kegiatan lain yang tidak melanggar undang-undang. Rencananya, debat tersebut di-lakukan selama lima hari. Tiga hari untuk capres dan dua hari untuk debat antarcawapres. Durasinya 2 x 60 menit untuk sekali debat. ’’Jadwalnya akan dilakukan 12 Juni hingga 4 Juli,” terangnya. Seperti diketahui, penetapan pasangan capres dan cawapres dilakukan 9 Juni 2009. Sedangkan kampanye bakal dilakukan 12 Juni-4 Juli 2009. Setelah kampanye akan dilakukan tiga hari masa tenang, kemudian dilanjutkan pemungutan suara pilpres pada 9 Juli 2009. Sebelumnya, anggota KPU I Gusti Putu Artha mengatakan, nama-nama moderator akan ditawarkan ke perwakilan parpol setelah penetapan pasangan capres dan cawapres. ’’Pagi hari pasangan calon ditetapkan, dilanjutkan dengan pembahasan jadwal kampanye, dan diteruskan dengan pembahasan debat,” tutur Putu. (*)
Golkar Pecah, Jangan Salahkan Pihak Lain Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA - Sinyalemen Jusuf Kalla (JK) mengenai adanya upaya memecah belah internal Golkar dengan mendorong ketua dewan pimpinan daerah (DPD) II membangkang kepada ketua umum mendapatkan kritik balik. Apalagi, ketua umum DPP Partai Golkar itu juga menyebut modus serupa dikembangkan di partai lain, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). ’’Jangan menyalahkan orang luar. Semua kader partai itu seharusnya saling refleksi dan merenungkan untuk mencari solusi,” kata pengamat politik Fachry Ali. Menurut dia, sumber utama perpecahan Golkar justru datang dari internal partai berlambang beringin itu. Kondisi tersebut makin diperparah oleh warna politik Golkar yang cenderung tanpa karakteristik dan ideologi. ’’Akibatnya, Golkar sekarang dalam kondisi kritis. Semakin
aneh lagi, ini didemonstrasikan ke publik oleh elite-elite Golkar sendiri,” ujar Fachry. ’’Jadi, jika ada yang mengatakan kekisruhan di Golkar, PPP, dan PAN karena ada skenario dari orang luar, itu tidak benar,” imbuhnya. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara halus membantah sinyalemen JK itu. Menurut dia, pernyataan JK pasti tidak diarahkan kepada Demokrat. Sebagai saudara tua, lanjut Anas, Golkar tidak akan melemparkan tuduhan kepada Demokrat. ’’Apalagi JK tahu persis bahwa PD tidak mungkin punya niat, kemauan, dan kemampuan untuk turut campur urusan dalam negeri partai lain,” pungkasnya. Anas menyampaikan, JK pasti menyadari bahwa setiap partai yang demokratis mempunyai potensi untuk terjadi perbedaan aspirasi di internalnya. ’’Apalagi JK sendiri menyebut Golkar mirip perusahaan terbuka. Jadi, lebih baik saling membangun mutual respect dan berbaik sangka saja,” tegasnya. (*)
ANTICAPRES PELANGGAR HAM Anggota Komite Aksi Solidaritas untuk Munir, Suciwati (kedua dari kanan), bersama keluarga korban Semanggi, Ny. Sumarsih (tengah), dalam konferensi pers kampanye anticapres pelanggar HAM di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (30/4). FOTO RAKA DENNY/JPNN
Perang Antarporos Koalisi Mulai Muncul Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA - Poros koalisi belum terbentuk secara resmi. Tapi, perang urat saraf dari embrio koalisi itu sudah mulai muncul. Parpol yang mulai terpolarisasi menjadi dua blok besar itu mulai saling memberi reaksi. Gagasan PDIP dan Golkar untuk membangun koalisi besar enam partai dengan mengajak Gerindra, Hanura, PAN, dan PPP langsung direspons koalisi Demokrat. PKS yang secara terangterangan telah menyatakan bergabung dengan SBY dan Demokrat mengaku tidak takut bila harus berkompetisi dengan aliansi besar tersebut. ’’Kalau koalisi besar itu dise-
but koalisi perubahan, maka koalisi lainnya yang dimotori Demokrat sebagai koalisi pembangunan,” kata Ketua DPP PKS Mahfudz Siddiq. Menurut Mahfudz, terbentuknya koalisi enam partai justru akan berdampak positif bagi penyederhanaan konfigurasi partaipartai politik pada Pilpres 2009. Skenario itu, lanjutnya, juga akan memperkuat prinsip check and balances antara kelompok partai penguasa dan kelompok partai oposisi. ’’Pilpres dengan dua blok pasangan pasti menciptakan kompetisi berimbang dan pilpres bisa efisien karena hanya butuh satu putaran,” tegas ketua Fraksi PKS di DPR itu. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara halus
menyindir gagasan koalisi besar enam partai tersebut. Menurut dia, koalisi besar tidak selalu bermakna koalisi kuat. Apalagi, jalan pikiran elite tidak selalu sejalan dengan selera rakyat. ’’Koalisi besar bisa saja kalah dengan koalisi sehat-padat yang didukung para pemilih,” katanya lantas tertawa. Secara terpisah, Ketua DPP PDIP Tjahjo Kumolo menyampaikan, koalisi besar enam partai harus digalang untuk menghadapi menguatnya neo-liberalisme yang dipraktikkan pemerintahan SBY. Salah satu indikasinya adalah membengkaknya utang luar negeri hingga mencapai Rp1.666 triliun. Tjahjo mengungkapkan, pembayaran utang tahun 2008 mencapai Rp88,62 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi
Rp162 triliun pada 2009. Padahal, di pengujung kepemimpinan Megawati sebagai presiden, pembayaran utang luar negeri hanya Rp62,5 triliun. ’’Selama empat tahun berkuasa, pemerintahan SBY sudah menambah utang Rp425 triliun. Malah ada komitmen utang baru yang sudah ditandatangani,” kritik ketua Fraksi PDIP di DPR yang juga ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP-Pemilu) DPP PDIP itu. Menurut Tjahjo, pemerintah SBY secara sadar mempraktikkan nilai ’’neolib” dengan menggadaikan kedaulatan politik dan ekonomi kepada kekuatan asing. Karena itu, ujarnya, harus ada pembedaan yang tegas antara kelompok proneolib dan kelompok antineolib. (*)
Gantian, JK Tolak Koalisi Demokrat Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bersikukuh dengan keputusan rapimnassus yang menetapkan dirinya sebagai calon presiden. Secara tidak langsung, JK menolak tawaran koalisi yang berkali-kali disampaikan petinggi-petinggi Partai Demokrat. ’’Keputusan organisasi sudah menetapkan saya sebagai capres. Karena itu, saya tidak bisa berbicara dengan partai lain selain sebagai calon presiden,” ujar Jusuf Kalla. Terkait tawaran Demokrat yang mengharapkan Golkar kembali berkoalisi sebelum maupun sesudah pemilu presiden, Kalla menilainya bukan tawaran resmi. Pasalnya, komunikasi politik yang dibina Partai Golkar dan Partai Demokrat sudah diakhiri sejak Demokrat menolak usulan Golkar untuk mengajukan Jusuf Kalla sebagai satu-satunya cawapres. Padahal, Golkar secara tegas sudah memberikan mandat kepada Jusuf Kalla untuk melakukan komunikasi politik guna membentuk koalisi dengan pimpinan partai lain. Sejak dua kali pertemuan empat mata dengan SBY akhir pekan lalu, Kalla mengaku belum pernah bertemu maupun berhubungan telepon membahas rencana koalisi dengan SBY. ’’Koalisi itu dua pihak. Kalau satu pihak yang menginginkan, tentu tidak akan jadi,” tegasnya. Disinggung rencana koalisi besar dengan PDIP-Gerindra-Hanura-PPP-PAN, Kalla menyebutkan masing-masing partai telah membentuk tim negosiasi konsesi koalisi. (*)
Pengawalan Capres-Cawapres Diperketat Laporan Wartawan JPNN Editor: Suprapto JAKARTA - Mabes Polri tak mau pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) diwarnai teror. Karena itu, korps seragam cokelat tersebut bakal melanjutkan operasi Mantap Brata dengan memperketat pengawalan calon
presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bertarung pada pilpres mendatang. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan, total personel yang diterjunkan pada pilpres mendatang mencapai 264 ribu orang. Skenario pengamanan diperuntukkan lima pasangan capres-cawapres. Satgas pengamanan setiap capres-
cawapres berupa ajudan dan pengawal pribadi. ’’Ajudannya tiga orang untuk setiap capres-cawapres. Setiap orang akan bertugas selama 12 jam dengan sistem tiga sif,” jelasnya. Mengenai pengawal pribadi, lanjut dia, disiapkan 24 orang untuk setiap capres-cawapres. Setiap delapan orang bertugas selama 12 jam dengan sistem tiga
sif seperti ajudan capres. ’’Pengawalan tersebut termasuk bagi keluarga capres-cawapres,” ungkapnya. Selain ajudan dan pengawal pribadi, Polri menyiapkan pengawal perjalanan dalam bentuk rangkaian konvoi pengawalan VVIP. Yaitu, kawal depan dari unsur polisi lalu lintas sebatas 12 orang, disusul satuan pemukul
dari brimob (15 personel), dan satuan intelijen beserta unit kompleks (6 orang) untuk setiap capres-cawapres. Menanggapi penggambaran skenario pengamanan semacam itu, sejumlah anggota Komisi III berpesan agar Polri mampu bersikap adil, seimbang, serta proporsional dalam memberikan pengamanan. (*)