kepri bangkit
SUBUH DZUHUR
ASHAR
MAGHRIB
ISYA’
04:38 WIB
15:14 WIB
18:02 WIB
19:11 WIB
11:58 WIB
SUMBER:PKPU.OR.ID
Berita Online Cepat & Terpercaya
Coreng di Wajah Pendidikan Batam
Hanya selang beberapa hari jelang Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan berlangsung hari ini, Senin, 22 April 2013, wajah dunia pendidikan di Kepri tercoreng, memalukan. Malu karena ulah cabul Herizon, seorang Kepala Sekolah SMPN 28 Batam terkuak. KINI, kasus sang Kepsek yang telah diganti itu sudah ditangani penyidik Polresta Barelang Batam. Bahkan, ayah empat orang anak itu
sudah ditetapkan sebagai tersangka dan menginap di sana. Dia datang ke Polresta Barelang Batam pukul 14.00 WIB, Sabtu, 20 April 2013.
Padahal, Abdul Kadir, SH, penasehat hukumnya sudah menunggu sejak pagi hari. Petaka yang menimpa Herizon ini bermula ketika 15 orang siswi, korban pencabulannya melapor ke Mapolresta Barelang. Salah seorang siswi mengaku kalau ia pernah diajak Herizon ke Pantai Nongsa.
Bersambung ke Hal...10
Inilah Tarif Baru UWTO BP Batam
SENIN 22 APRIL 2013
9
Buron yang Menghasilkan Panja Panja Ketenagakerjaan BUMN di Komisi IX DPR RI. Itulah kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR dengan menteri tenaga kerja. baca di www.kepribangkit.com
Dilema Lego Jangkar Di tangan siapa laut yang luas bisa mensejahterakan masyarakat banyak? Minimal, nelayan yang menggantungkan hidupnya dari laut yang luas itu. LAUT Kepri yang begitu luas, mengapa masih belum mensejahterakan para nelayannya? Bahkan, Kamis (18/4/2013) lalu, mereka harus melempar jangkar dan meninggalkan kapal-kapal ikan mereka, lalu untuk bergerak ramairamai merangsek ke
BATAM (PK) Badan Pengusahaan (BP) Batam memberlakukan tarif berbeda antara tarif perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) 20 tahun dengan tarif UWTO pertama selama 30 tahun. Demikian ungkap Kasubdit Humas dan Publikasi BP Batam, Ilham Eka Hartawan kepada Putra Kelana, pekan lalu. “Iya, memang ada perbedaan harga antara UWTO 20 tahun dengan UWTO 30 tahun,” ujarnya. Selain itu, BP Batam juga memberlakukan penentuan tarif tanah di Kota Batam, terbagi atas 5 area dengan 14 sub area. Yakni area Batam Centre (Core dan Kelurahan), Ilham Eka Batu Ampar (Nagoya, Sei Panas, Muka Kuning), Pantai Timur (Sekupang, Tanjung Uncang dan Sagulung, Nongsa, Kabil, Tanjung Piayu), Pulau Sekitar Batam, Pulau Rempang Galang (Pulau Rempang, Pulau Galang dan Galang Baru, Pulau Sekitar Rempang Galang).
Bersambung ke Hal...10
Money Politics dan Keterasingan Parpol PERSAINGAN para calon anggota legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2014 semakin hari semakin seru dan menegangkan. Posisi rakyat semakin hari juga memiliki nilai tawar yang cukup tinggi. Pertarungan para caleg untuk menggaet dan memiliki suara rakyat semakin menuju puncaknya ketika waktu telah mendekati pada hari H pemilihan umum pada tanggal 09 April 2014 nanti. Bersambung ke Hal...10
Bersambung ke Hal...10
F.HUMAS
WAKIL Gubernur Kepri Soerya Respationo, menyambut Dr Rildo Ananda Anwar, Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat RI saat rapat kerja (Raker) REI Khusus Batam di Hotel Swiss Bel Batam.
Pengembang Harus Concern Estetika Bangunan
F.IST
KEGEMBIRAAN terpancar dari wajah Hasfullah dan Selfi saat terpilih sebagai Duta Genre Kepri 2013.
Hasfullah dan Selfi
BATAM (PK) Pertumbuhan properti di Indonesia terus melesat seiring membaiknya ekonomi Indonesia. Di Kepri, pertumbuhan tersebut dapat terlihat dengan semakin banyaknya pembukaan lahan yang diperuntukkan untuk perumahan. Namun, dalam pelaksanaannya, terkadang pengembang tidak memperhatikan aspek estetika dan lingkungan. “Akibatnya, banyak bangunan yang tumpang tindih dan tidak beraturan bentuknya,” kritik Wakil Gubernur Kepri Dr.Soerya Respationo,SH,MH saat membuka Rapat Kerja Real Estate Indonesia (REI) di Hotel Swiss Bel, Batam, (18/04/2013). Pengembang, sambung Wagub, tidak seratus persen disalahkan. Sebab, pengembang mendapat ijin pembangunan dari pemangku kewenangan.
Bersambung ke Hal...10
F.IST
Kakansatpol PP Kota Batam memasang baret kepada anggotanya.
Pemko Batam Butuh Satpol PP dan Guru BATAM (PK) Ranperda terkait peningkatan status Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi setingkat badan (eselon II), akan diikuti langkah pembenahan internal. Setelah Ranperda disahkan dan status Satpol PP setingkat badan, akan dilakukan rekrutmen tenaga Satpol PP yang baru.
Bersambung ke Hal...10
DUTA GENRE KEPRI 2013 MAHASISWA STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang, Hasfullah bersama Selfi Hermilia dari Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam terpilih jadi Duta Generasi Berencana Provinsi Kepri
2013. Hasfullah dan Selfi Hermilia terpilih setelah menyisihkan 14 kontestan dari 6 perguruan tinggi di Kepri yang digelar di Hall Kepri Mall, Sabtu lalu.
Enam perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa dan mahasiswinya di Duta Genre Kepri ini masing-masing dari Unrika,
Bersambung ke Hal...10
Sejak Gelper Tutup, Pengangguran Bertambah BATAM (PK) 30 Pengusaha gelanggang permainan (Gelper) resah. Penutupan Gelper oleh aparat keamanan sampai batas waktu yang tidak ditentukan, telah membuat mereka kehilangan pendapatan. Kuasa hukum pengusaha Gelper Jacobus Silaban,SH mengatakan, ditutupnya gelper selama 6 bulan ini, membuat para pengusaha mengalami kerugian miliaran rupiah. Tidak hanya kerugian secara material, tetapi juga berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran. “Sejak gelper tutup jumlah pengangguran bertambah menjadi 1.200 orang. Jika ini terus dibiarkan dikawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Angka kriminalitas meningkat,” katanya. Jacobus menilai tidak ada alasan yang mendasar bagi Polda Kepri untuk menutup usaha Gelper, karena para pengusaha Gelper ter-
F.INDRALIS
DIRJEN Badilum MA foto bersama Ketua PN Batam dan peserta sosialisasi.
Dirjen Badilum Monev Soal Akta BATAM (PK) Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung, Dr. Cicut Sutiarso.SH.MH.Mhum melakukan monitoring dan evaluasi program penetapan akta lahir dan akta nikah gratis khusus untuk warga yang kurang mampu di Kota Batam, Jumat (19/4) kemarin. Evaluasi ini, kata Civut, untuk melihat bagaimana pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 tahun 2012 tentang penetapan akte kelahiran lebih dari setahun secara kolektif
Bersambung ke Hal...10
PELANTIKAN PERPAT Kota Batam.
sebut sudah mengantongi izin dari instansi terkait. Dan itu diatur dalam peraturan daerah (perda) nomor 17 tahun 2001 dan Perda nomor 3 tahun 2003 tentang Pa-
riwisata Kota Batam. “Mereka (pengusaha) bingung, sebentar buka dan sebentar tutup.
Bersambung ke Hal...10