Issuu on Google+

EDISI I TAHUN 5 2012

A & P Edisi I Tahun 5 2012

1

Pengantar Redaksi

Penanggung Jawab : KEPALA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN Drs. Agus Hermanto, M.M Pengarah : Agung Heru Pranyoto Pemimpin Redaksi : R. Bambang Rosdiyanto Wakil Pemimpin Redaksi : Soffan Marsus, S.E., M.M Anik Juniastu , S.ST., Ak. Redaktur : H. Sahminan Zega, S.H., M.Pd. Noor Cholis Madjid, S.E., M.Si. Hasan Ashari, S.Sos. Bambang Sancoko, S.E., M.Si. Sri Murwani, S.E., M.Si. Rohmat Wahyudi, S.E. Mohammad Rifqi Muhamad Octariyaddi, S.T. Penyun ng : Ayu Mirandhani, S.I.Kom Adhe Mila Herdiyan , S.Hum Ana Churiya , S.Kom. Rochi Agus na, S.T. Desain Grafis dan Fotografi : Rizqon Nur Fu’adi, S.T. Sep an DC Sekretariat : Ahmad Rifai Gilang L. Purnama Gunung Poltak S. Silalahi Malar Alamat Redaksi : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN & PERBENDAHARAAN BPPK - KEMENKEU RI Jl. Raya Puncak Km. 72 Gadog, Ciawi, Bogor - Jawa Barat Telp./Fax. 0251-8245412 Email Redaksi : majalah.ap@gmail.com Kunjungi pula Situs web PUSDIKLAT ANGGARAN pada www.bppk.depkeu.gp.id/ 2 webanggaran/

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah YME, dengan karunia-Nyalah Majalah Pusdiklat A&P EDISI I Tahun 5 2012 dapat hadir kembali untuk menyapa para pembaca. Di tahun 2012 ini, Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat A&P memberikan suasana yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dengan hadirnya rubrik Catatan dan beberapa selingan yang berupa karikatur Mang Ape dan TTS. Seper tahun sebelumnya, Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat A&P di awali dengan Rubrik Diklat yang hadir dengan dua ar kel. Pada sajian yang pertama, kami menghadirkan ar kel yang berjudul WIDYAISWARA 2012: Catatan Seorang Pengajar, sebuah ar kel yang bertujuan untuk memberikan semangat dan masukan kepada para pengajar agar dapat menjadi seorang pengajar yang lebih baik. Dilanjutkan dengan tulisan kedua dengan judul Urgensi Kompetensi Dispute Resolu on bagi PPK yang berisi tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang PPK dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengendalian kontrak. Menyiapkan Strategi Penyerapan Anggaran Lebih Dini merupakan ar kel pertama dalam Rubrik Anggaran. Menyoro banyaknya kegiatan yang diselenggarakan pada akhir tahun membuat penulis ar kel ini perlu untuk membuat sebuah ar kel yang berbicara tentang strategi yang dapat digunakan oleh kementerian negara/lembaga sebagai solusi dari penumpukan kegiatan tersebut. Ar kel kedua dari rubrik ini berjudul Menyambut Pelaksanaan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, berdasarkan berlakunya PMK No. 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKAKL. Rubrik Perbendaharaan menyajikan empat ar kel. Pertama, kami menyuguhkan bahasan tentang ps dan trik dalam Menyongsong Pelaksanaan Anggaran 2012. Kedua, kami hadirkan permasalahan klasik tetapi selalu menarik, yakni dengan judul Penerapan Azas Bruto pada Pembukuan Bendahara Pengeluaran. Ke ga, kami mencoba menelaah pemakaian metode ANP dalam Pemilihan Calon Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang diharapkan dapat menyempurnakan metode lama yaitu HNP. Sebuah rubrik ringan yang tak kalah pen ng biasa kami sebut dengan Rubrik Insight. Di dalam rubrik ini dapat kita pe k pelajaran atas apa yang dilakukan oleh Majalah Manglé, lewat sebuah ar kel dengan judul Melestarikan Budaya Lewat Tulisan. Majalah Manglé mencoba untuk mempertahankan eksistensi majalah berbahasa sunda di tengah himpitan derasnya arus media cetak yang seolah menenggelamkan bahasa etnis. Mulai tahun 2012 ini, kami mencoba untuk menambahkan Rubrik Catatan yang dapat menghadirkan inspirasi dari wacana-wacana terkini. Tulisan berjudul Transformasi: Perkasa Laksana Garuda, Indah Bagai Kupu-Kupu merupakan ar kel dalam rubrik catatan sekaligus penutup dari Majalah A&P. Akhirnya, kami sampaikan selamat membaca. Kami berharap Majalah Pusdiklat A&P dapat diterima dengan baik dan menjadi sarana bagi kita semua untuk bertukar ide dan informasi. Kri k dan saran sangat kami harapkan demi kemajuan Majalah Pusdiklat A&P tercinta (Rch&Am). Redaksi

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

Surat Pembaca Surat Pembaca

Daftar Isi Daftar Isi DIKLAT

First of All, kami sampaikan rasa syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karuniaNya lah majalah Pusdiklat A&P pada Tahun 2012 ini kembali hadir menyapa pembaca yang budiman. Tidak terasa Majalah Pusdiklat A&P kini telah memasuki tahun ke 5, yang berar Majalah ini telah terbit sejak tahun 2008. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami bahwa Majalah A&P menjadi salah satu pionir penerbitan majalah di BPPK. Segmen pembaca Majalah Pusdiklat A&P pun dak sekedar di lingkungan BPPK, tetapi juga para peserta Diklat di Pusdiklat A&P, dan lebih jauh lagi, Majalah Pusdiklat A&P juga ditujukan pada Seluruh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan, serta Kementerian/Lembaga lainnya. Oleh karena itu, kami akan terus berusaha agar sajian materi pada edisi-edisi mendatang dapat dinikma oleh semua pihak. Rubrik Anggaran dan Perbendaharaan, akan selalu kami sajikan karena kami menyadari bahwa se ap satuan kerja akan selalu bersentuhan dengan anggaran dan perbendaharaan. Kini di tahun 2012 seiring dengan gerak dinamika organisasi, maka susunan Awak Majalah Pusdiklat A&P pun berubah. Kami, saat ini telah memiliki payung Bagian dan subBagian di Pusdiklat A&P. Pengelolaan Majalah pun menjadi tugas dari Bagian Tata Usaha, utamanya SubBagian TU, Kepegawaian, dan Humas. Demikian yang menyebabkan perubahan Awak Redaksi, utamanya adalah Pengarah dan Pemimpin Redaksi. Kini Majalah Pusdiklat A&P akan dikerjakan secara lebih profesional dengan Pengarah KabBag Tata Usaha, dan Pemimpin Redaksi KasubBag TU, Kepegawaian, dan Humas. Majalah Pusdiklat A&P menjadi salah satu bagian dari tugas Kehumasan yang harus dikelola secara lebih baik. Harapan kami, kami dapat memenuhi ekspektasi stakeholder Majalah, yang melipu para pembaca, peserta diklat, pimpinan, penulis, redaktur, dan awak majalah, rekanan, serta pihak lain. Ekspektasi yang kami harapkan adalah terbitnya majalah secara tepat waktu dan tentunya dengan tulisan-tulisan yang berkualitas. Kami merencanakan majalah Pusdiklat A&P Tahun 2012 akan terbit sebanyak 6 (enam) edisi dan terbit dwibulanan. Kami mohon dukungan agar majalah ini mampu menjadi inspirasi dan sebagai wahana bertukar informasi terkait dengan diklat, anggaran, dan perbendaharaan. Untuk itulah, sumbangan ar kel, kri k dan saran selalu kami harapkan agar Majalah Pusdiklat A&P akan terus maju menjadi lebih baik lagi.

WIDYAISWARA 2012 : CATATAN SEORANG PENGAJAR

2

URGENSI KOMPETENSI DISPUTE RESOLUTION BAGI PPK

7

ANGGARAN MENYIAPKAN STRATEGI PENYERAPAN ANGGARAN LEBIH DINI

13

MENYAMBUT PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA

19

PERBENDAHARAAN MENYONGSONG PELAKSANAAN ANGGARAN 2012

25

PENERAPAN AZAS BRUTO PADA PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

30

“PEMILIHAN CALON PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN METODE ANP“

34

INSIGHT MELESTARIKAN BUDAYA LEWAT TULISAN

42

CATATAN “TRANSFORMASI: PERKASA LAKSANA GARUDA, ... INDAH BAGAI KUPU KUPU“

45

SELINGAN Pemimpin Redaksi, R. Bambang Rosdiyanto

KARIKATUR TTS

47 48

Redaksi menerima tulisan dari luar. Tulisan diketik pada kertas ukuran A4 dengan margin atas, kiri, kanan, dan bawah 1 inchi dan dengan spasi 1,5 baris, kecuali untuk kutipan yang melebihi 4 baris cukup dengan 1 spasi. Jenis Font yang digunakan adalah Times New Roman 12 point. Panjang tulisan minimum 3 halaman dan maksimum 8 halaman. Tulisan yang dimuat dapat diajukan angka kreditnya jika isi tulisan relevan. Data penulis dicantumkan pada file terpisah dengan mencantumkan nama, jabatan, instansi, alamat, telepon, dan email. Sertakan juga nomor rekening aktif, jika memungkinkan pada Bank Mandiri. Honor penulisan dibayar sesuai standar biaya umum yang ditetapkan Menteri Keuangan. 3 A&P Edisi I Tahun 2012redaksi, atau ke email redaksi: majalah.ap@gmail.com) Tulisan dapat dikirim via pos ke5 alamat Tulisan tidak mencerminkan pandangan/kebijakan redaksi

WIDYAISWARA

DIKLAT

Widyaiswara 2012 : Catatan Seorang Pengajar Oleh : Jan Hoesada

arinaforlife.blogspot.com

PENDAHULUAN Berguru kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi, sepanjang dua puluh tahun terakhir saya berguru kepada

berbagai

pakar

ilmu

pengajaran dengan membeli buah karya mereka di berbagai toko buku. Hari ini saya harus mengaku belum menguasai ilmu atau seni mengajar, namun ingin berbagi catatan pribadi kepada

sesama

widyaiswara.

Kegiatan mengajar membutuhkan keberanian berkurban dan dedikasi, membutuhkan komitmen

nggi

dan kapasitas mencurahkan kasih sayang kepada sesama, bangsa dan negara. Komitmen dan peningkatan kapasitas

sebagai

seorang

widyaiswara ideal membutuhkan semangat belajar tentang the art of teaching sukses mengiku . Catatan pribadi seni mengajar di bawah ini dipadu dengan pemahaman penulis tentang buku The Secret.

2

Widyaiswara idaman tampil percaya diri dan rendah ha , selalu berupaya mencipta iklim belajar yang kondusif, penyajian materi menggunakan bahasa efek f dan efisien. CATATAN PRIBADI SEBAGAI WIDYAISWARA 1. Widyaiswara harus sabar, gigih, simpa k, melayani, merayu, dan mengajak belajar. Widyaiswara mencipta rasa aman bagi seluruh p e s e r t a didik, agar suasana akrab dapat dibentuk. 2. Pada awalnya, widyaiswara memberi soal amat mudah dijawab. 3. Widyaiswara menyadari keaneka ragaman peserta, ada peserta didik hiperak f atau normal, pemarah atau sabar, cerdas dan biasa, introvert dan ekstrovert.

4. Widyaiswara jangan berharap perubahan cepat peserta didik atau kelas, dari malas menjadi rajin, cari tak peduli menjadi peduli.

Tugas

widyaiswara

membuat sesi belajar-mengajar menjadi menyenangkan bagi seluruh peserta didik. 5. Selalu berpikir posi f, selalu berucap posi f. Ucapkan manfaat belajar, bukan bahaya dak belajar. Tanyakan, kalau lulus pendidikan mau jadi apa? Apakah peserta didik betulbetul belajar untuk mencapai hal itu? Apakah peserta didik ingin mencapai hal itu? 6. Jangan ucapkan �nan

kalau

lulus cari kerja lebih mudah, naik pangkat lebih mudah dst�, karena hal itu menyedihkan. Ucapkan, anda berpotensi jadi pimpinan, dengan ilmu hidup jadi lebih enak, semua lebih

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

WIDYAISWARA

Doc.AP

A & P Edisi I Tahun 5 2012

11.

12.

13.

14.

perilaku peserta didik nega f, tetap bertahan sabar, tangguh, dan posi f, sebab apa yang kita pikirkan mempengaruhi perasaan dan sikap kita pada peserta didik. Perasaan akan menjadi ndakan widyaiswara di kelas. Jangan terlampau cepat menilai peserta didik, ambil waktu dan pelajari mereka. Jangan puaskan diri anda dengan imajinasi peserta didik ideal, karena hal itu jarang kita temui. Kalau ada, anda sedang mengalami keajaiban. Hiduplah di dunia nyata. Jangan berasumsi atau menuduh walau secara diam-diam, bahwa peserta didik malas, bodoh, kurang konsisten, walau dengan bahasa tubuh anda, karena akan ”terbaca” oleh peserta didik. Apabila ada peserta bandel,

teli penyebabnya, lalu atasi. Apabila kita melihat diri peserta itu nega f, ia akan membentuk pribadi nega f. Jangan fokus pada kekurangan peserta didik, fokus pada kelebihannya. Kembangkan potensi peserta didik, jangan hanya menghapus kelemahannya terus menerus. 15. Kita adalah manusia biasa. Se ap widyaiswara mempunyai kekurangan, jangan hambat kinerja diri anda dengan kekurangan anda. Jangan mudah percaya bahwa itu adalah kekurangan anda yang tak dapat diatasi, buat program pribadi untuk menghapus kekurangan itu. 16. Sebaliknya, katakan kepada peserta didik bahwa peserta didik dapat menjadi apa saja yang mereka inginkan. Jangan batasi nasibnya oleh kekurangan diri. 17. Prestasi peserta didik berbanding lurus dengan harapan widyaiswara akan nilai pygmalion effect. Empa atau rasa kasih widyaiswara akan menjadi semangat b e l a j a r peserta didik. Bila peserta didik diperlakukan is mewa, anda dan pelajaran anda akan dipandang is mewa, mereka akan mengerahkan energi dan waktu untuk belajar. Kekesalan widyaiswara menjadi kekesalan p es er ta d i d i k p a d a p rog ra m pelatihan

DIKLAT

gampang, uang akan “datang sendiri”. 7. Jangan ucapkan bila ha anda ragu, peserta didik akan menangkap keraguan widyaiswara. Ucapkan yang anda yakini, itulah yang pas diterima dan disetujui sebagai kebenaran. 8. Anda dak tahu masalah rumah tangga peserta didik, masalah pribadi peserta didik dan beranggapan peserta didik tak mau belajar, tak ada perha an. 9. Ketahui peserta didik anda, perlakukan sesuai pengetahuan itu. 10. Se ap peserta didik itu adalah ciptaan Allah yang is mewa, hebat, manis, juga dapat menyaki ha atau merendahkan widyaiswara. Jangan terpancing untuk membalas

3

WIDYAISWARA

DIKLAT

itu. 18. Label yang diberikan orang tua atau widyaiswara dapat membentuk peserta; karena itu kita sebaiknya menggunakan label kosa kata posi f seper peserta cerdas, peserta baik, dll, maka apa yang kita ucapkan akan terjadi. 19. Jangan terkecoh pada tampilan peserta didik, banyak potensi terpendam. 20. Hapus kekhawa ran di ha anda karena itu akan

23. Perlakukan peserta didik secara tepat sesuai dengan masing-masing jenisnya (visual, auditori, atau kineste k). 24. Kepribadian, pemikiran, emosi, dan perilaku peserta didik berbeda. 25. Jangan ucapkan: Laki-laki harus berani. Ucapkan, Kamu berani, kamu adalah orang sabar, kamu adalah orang yang ramah dan hangat, kamu rajin dstnya. Kalau ada buk , ucapkan juga untuk memantapkan. Apa

28.

29.

30.

31.

Doc.AP

32.

33. tertangkap oleh peserta didik. Pikirkan sukses mengajar anda dan anda akan sukses. 21. Masing-masing peserta didik adalah unik, perlakukan mereka satu persatu secara unik. 22. Minat ap orang berbedabeda, bidang apapun yang ditekuni akan mendorong peserta didik pada minat, potensi, dan bakat.

4

yang diucapkan, akan menjadi kenyataan. 26. Perha kan situasi belajar dan pengaruhnya pada peserta didik. Bangun situasi & iklim belajar yang kondusif. 27. Bila peserta didik adalah orang dewasa, jangan selalu disalahkan, doronglah melakukan sesuatu yang baik (encourage), izinkan mencoba

& berbuat salah. Jangan terlampau ringan tangan �menolong� bila melihat peserta didik kurang mampu karena mereka menjadi malas dan tak mau berusaha. La h peserta didik untuk wilayah kesalahan paling sering terjadi sampai yakin tak melakukan kesalahan yang sama. Sukses mengajar adalah keberhasilan membetulkan kesalahan peserta didik, berani gagal, dan berani membetulkan kegagalan atau kesalahan itu. Lakukan tatap muka, karena mata adalah jendela jiwa. Pancarkan kasih dan sabar pada seluruh hadirin, pada awal anda masuk kelas. Ucapkan kata penegas, saya ingin angka ujian kalian bagus semua dan saya bangga akan itu. Saya sedih bila ada yang dapat nilai buruk, bantu saya untuk memperoleh nilai bagus ya. Bangkitkan semangat kelas dengan segala cara, suara, Power Point, senam bersama, kegembiraan dan humor segar, simpa dan empa . Katakan bahwa peserta didik boleh salah ucap atau salah apa saja, karena bukan ujian. Kembangkan edutainment, beri hadiah nonton lukisan (power point), puisi, humor, olah raga, demonstrasi sulap dan pecah

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

WIDYAISWARA

35.

36.

37.

A & P Edisi I Tahun 5 2012

Dalam ilmu pemasaran dikenal pameo fokus pada pelanggan. Dalam ilmu pengajaran kita mengenal pameo fokus pada peserta didik (student centered) apakah ilmu yang diperoleh benar-benar menjadi bekal hidup selanjutnya atau dak. Widya-iswara mencari akal agar peserta didik mempunyai visi tentang kehidupan dan na ah di masa depan. Berbagai pertanyaan atau kiat di bawah ini mungkin perlu diajukan kepada seluruh peserta didik: Apa tujuan peserta didik belajar, apa yang ingin dicapai peserta didik, apa cita-cita peserta didik? Peserta didik diminta mengambil sepotong kertas, dan menuliskan ingin jadi apa kelak. Ajukan pertanyaan kri s, misalnya ”Siapa yang akan mengongkosi hidup anda secara gra s sehingga anda tak perlu terpelajar dan mampu berdiri sendiri ?”. • Widyaiswara memerangi perasaan bodoh, tak berdaya atau tak mampu menguasai

suatu ilmu. Kegagalan adalah keyakinan diri bahwa diri tak akan mampu menjawab soal ujian. Bangkitkan harapan untuk lulus. Jangan pernah membuat peserta didik patah semangat. Perasaan tak mampu memahami pelajaran menyebabkan trauma, perasaan tak berdaya & lesu, lalu menjadi keyakinan diri bahwa belajar tak ada gunanya, menjadi malas belajar. Widyaiswara harus memberi semangat dan memberi petunjuk tahapan atau peserta tangga belajar atau jalan keluar . Seringkali suatu ilmu membutuhkan jam belajar sendiri atau berla h sendiri, sebagian peserta didik merasa ”cukup menyerap dalam kelas saja”. Widyaiswara harus mengatakan bahwa konsumsi waktu belajar harus cukup banyak dan sering, baru memperoleh hasil memuaskan. Tak ada konsep belajar sedikit atau sambil lalu, hasil ujian bagus. Katakan terus menerus. Tugas widyaiswara memberi keyakinan pada peserta didik, bahwa belajar amat bermanfaat bagi kebahagiaan masa depan.

DIKLAT

34.

botol dll. Buat suasana belajar menjadi segar, dak monoton dan ”tak terduga”. Layani kebutuhan konseling, jadilah sahabat pada saat konseling, undanglah peserta didik untuk konseling terutama bila sulit mengiku materi. Empower, namun jangan dipermudah. Minta bantuan pihak lain untuk mengatasi masalah peserta didik tersebut, juga mengatasi peserta didik bermasalah. Permudah hidup peserta didik, selalu dorong dan beri semangat. Pada umumnya peserta didik membenci widyaiswara sombong, mudah tersinggung, galak atau mudah marah atau meledak, tak mampu mengendalikan emosi diri. Apabila widyaiswara dibenci kelas, peserta didik malas belajar program pela han tersebut. Kinerja widyaiswara diproksi oleh besar minat peserta didik memerha kan pelajaran di kelas dan besar minat peserta didik untuk belajar sendiri di luar ruang kelas. Inilah masalah utama para widyaiswara; bagaimana membuat peserta didik keranjingan belajar atas insia f sendiri? Berbagai faktor sebagai berikut, perlu diper mbangkan: • Peserta didik tak tahu

5

DIKLAT

• Beri keyakinan pada peserta didik, bukan tak bisa, tetapi tak belajar dan berla h. • Beri dorongan agar peserta didik selalu mencoba dan mencoba lagi tanpa putus asa. • Widyaiswara memerangi malas belajar dengan memberi tahu cara belajar yang baik, mulai dengan mencari jawaban ujian periode lalu. Peserta didik di-minta menjawab secara open book, ujian seolah dilakukan dirumah. Lalu peserta didik diminta mengingat bu r-bu r terpen ng saja dari jawaban tertulis itu. Lalu, apa yang belum ditanyakan pada ujian-ujian lalu, kalau mungkin keluar silahkan diingat. Apa yang sering keluar pada ujian-ujian lalu, hal inilah yang harus dikuasai. Harga ma , tak ditawar lagi. Bagaimana membangun konsep diri posi f pada peserta didik 1. Membangun da peserta

diri

ideal

didik

pa-

dengan

menanyakan siapa idola peserta didik. Bagaimana cara peserta didik mencapai posisi atau gambaran idola itu. Apakah peserta rencana

didik jelas

mempunyai mencapainya,

perencanaan karir pada awal program pela han.

6

Doc.AP

WIDYAISWARA

2. Sebarkan citra diri yang posi f dan perangi citra didik nega f pada peserta didik. Perangi ketakutan, kekhawa ran, rasa tak percaya diri, rasa diri tak berharga. La han injeksi diri, self hipno s; mengucapkan bersama-sama yel-yel saya cerdas, saya menarik, saya ulet, saya dak suka menyaki ha orang lain, saya berani, suka tantangan dan kesulitan belajar dll. 3. Bangkitkan rasa diri berharga pada diri peserta didik. Dorong untuk ambil peran di rumah, di kantor dan di pusdiklat (misalnya menjadi ketua kelas). Jangan pernah membandingkan peserta didik. • Mengucapkan materi ajar dengan sabar dan kecepatan rendah, beri waktu untuk mencatat. Konversi catatan menjadi pertanyaan ujian (menyebabkan peserta didik

mencatat), selalu berla h soalsoal ujian. • Pusatkan diri pada yang anda inginkan sebagai widyaiswara; yaitu bahwa peserta didik menjadi penuh perha an, bergairah belajar sendiri di rumah dan di tempat kerja, ak f bertanya dan diskusi kelas. Kasihi seluruh peserta didik dengan tulus, dan Allah akan membantu kita sebagai widyaiswara untuk mencapai harapan terbaik bagi para peserta didik.

Dr. Jan Hoesada

Dosen Ilmu Manajemen UI

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

KOMPETENSI

DIKLAT

URGENSI KOMPETENSI DISPUTE RESOLUTION BAGI PPK Oleh : M. Rifqi

batubara.posiklan.com

DUA KOMPETENSI UTAMA PPK Secara norma f Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan

Pengadaan

Barang/Jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut PPK memiliki tugas

pokok

dan

kewenanaan

sesuai dengan Pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.35 Tahun 2011). Sesuai dengan Pasal 11 Perpres tersebut, dapat dicatat se daknya terdapat 2 (dua) kompetensi dasar yang harus dimiliki

(melipu :

Spesifikasi

Teknis,

kontrak berikut pengendaliannya. Dua kompetensi tersebut

Harga Perkiraan Sendiri (HPS),

adalah kompetensi utama PPK

Kontrak merupakan salah satu perha an utama bagi PPK. PPK bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengendalikan kontrak tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk se ap kontrak memiliki potensi untuk sengketa. Sengketa terhadap kontrak ini utamanya terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak. Dengan adanya potensi sengketa pada se ap kontrak inilah PPK harus memiliki kompetensi dispute resolu on.

dan merupakan keahlian yang rela f

kompleks.

kompetensi membuat

Kompleksitas

pertama, rencana

yakni

pelaksanaan

PBJ (spesifikasi teknis, HPS, dan Rancangan

Kontrak),

meskipun

harus dimiliki oleh PPK akan tetapi sebenarnya

dapat

dimintakan

kepada ahli. PPK kemudian nggal membuat kebijakan terkait dengan perencanaan pengadaan. Kompetensi kedua, yakni kompetensi dalam melaksanakan kontrak berikut pengendaliannya. Hal ini mutlak dimiliki PPK karena

oleh PPK. Pertama, kompetensi dalam membuat rencana pelak-

dan Rancangan Kontrak); Kedua,

Kontrak, pelaksanaan, berikut pe-

sanaan

Kompetensi dalam melaksanakan

ngendaliannya,

Pengadaan

Barang/Jasa

A & P Edisi I Tahun 5 2012

merupakan

hal

7

KOMPETENSI Doc.AP

yang melekat pada PPK sendiri. Secara

terminologi

sederhana,

Pejabat Pembuat Komitmen berar

DIKLAT

orang/pihak yang mewakili untuk melakukan

perjanjian/perikatan

terhadap pihak lainnya. Wujud dari komitmen dimanifestasikan dalam tanda tangan pada suatu kontrak. Tanda tangan/Persetujuan PPK inilah yang kemudian menjadi dasar keterikatan suatu organisasi dengan pihak ke ga, dalam hal ini adalah pada proses pengadaan barang/jasa. Menilik pada implementasi prak s, PPK umumnya lebih sering

memperha kan dengan cermat atas

latar belakang urgensi atas kajian

berkutat pada perjanjian, mengingat

kesepakatan dimaksud sehingga

mengenai

rencana pelaksanaan pengadaan

posisi tawar yang baik dapat dimiliki

resolu on bagi PPK.

telah dibuat di awal (kecuali ada

jika terjadi perselisihan di kemudian

revisi). Oleh karena itu, kompetensi

hari.

pelaksanaan/pengendalian kontrak menjadi sangat pen ng. Meskipun pelaksanaan/pengendalian kontrak ini tergantung juga pada penyusunan kontrak di awal. Sebagaimana

diketahui

dalam penyusunan kontrak, dra / template kontrak telah disediakan

berar

mengkaji hal-hal terkait

mempertahankan

hak,

dalam

hal

yang

harus

ini

hak-hak

dipenuhi

oleh

masing-masing

pihak. Menarik untuk dilakukan kajian terkait dengan peselisihan

dispute

KOMPETENSI

DISPUTE

RESOLUTION Kompetensi penger an

mengandung

kepemilikan

penge-

tahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan tertentu.

Kompetensi

Resolu on berar keterampilan,

Dispute

pengetahuan,

dan

kemampuan

yang terjadi dalam proses PBJ,

terkait

termasuk di dalamnya: bagaimana

Kompetensi

yang

perselisihan itu mbul, bagaimana

sebagaimana

pihak.

penyelesaiannya, hingga lebih jauh

umumnya dapat dibagi menjadi 2

Kekuatan kontrak sedikit banyak

bagaimana pengendalian terhadap

(dua), yakni hard kompetensi dan

akan bergantung pada klausul-

suatu kontrak, dan bagaimana

so kompetensi.

klausul yang dikehendaki oleh

perilaku

PPK

Hard kompetensi adalah

para pihak ini, karena sebenarnya

dan rekanan dalam menangani

kompetensi yang berkaitan dengan

in

perselisihan

kemampuan

oleh LKPP, PPK, dan pihak rekanan dapat mengiku nya, serta memasukkan

klausul-klausul

dikehendaki

oleh

para

kesepakatan kontrak itu ada

pada klausul tersebut. PPK harus

8

Analisa atas perselisihan

SEKILAS

kompetensi

sebagian yang

besar terjadi.

Hal

inilah yang menjadi salah satu

penyelesaian

pekerjaan

Dispute

sengketa. Resolu on

kompetensi

pada

fungsional/teknis

melipu

penguasaan

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

KOMPETENSI terhadap

proses

pengadaan

mereka;

mengiden fikasi

dan

barang/jasa (Perpres No.54 Tahun

mengambil langkah untuk men-

2011 tentang Pengadaan Barang/

cegah

sebagaimana

dak menyenangkan; menyatakan

pengadaan. Penger an sengketa

telah diubah dengan Perpres No.35

ke daksetujuan dengan cara yang

Tahun 2011) beserta turunannya

dak menyerang atau menyinggung

dan

Peraturan

sengketa yang terjadi saat proses pengadaan

Penyelesaian Sengketa baik melalui

isu-isu

yang

karena sengketa pengadaan dalam

li gasi maupun non li gasi.

menyebabkan konflik, memfasilitasi

hal ini bukanlah sengketa dalam

pengembangan

krea f

proses berjalannya tahapan-tahapan

kompetensi yang berkaitan erat

terhadap konflik, mengiden fikasi

pengadaan tetapi sengketa antara

dengan kemampuan

kebenaran

serta

satker (yang diwakili PPK) dengan

melakukan

pihak mitra/rekanan (pemenang

mengelola

dengan

dak mencakup

pihak lain; membantu mengungkap

So

terkait

pengadaan ini

kompetensi,

yaitu untuk

proses

pekerjaan,

sebenarnya

mengetahui

solusi

dan kapan

kri k,

dilangsungkan.

Oleh

hubungan antar manusia, serta

kompromi dan kapan ber ndak

lelang).

membangun

interaksi

dengan

tegas (hr.od.nih.gov).

sanggahan banding yang disediakan

orang

Secara

norma f

Sebagai tambahan terkait

berdasarkan pasal 12 Perpres No.

dengan kompetensi bagi PPK ini

tulisan ini)

54 Tahun 2011 tentang Pengadaan

adalah, bahwa yang sesungguhnya

sebagai sengketa pengadaan.

Barang/Jasa Pemerintah (sebagai-

dibutuhkan dalam pekerjaan sehari

Sengketa yang seringkali

mana telah diubah dengan Perpres

hari terkait dengan tugas dan fungsi

muncul dalam pengadaan adalah

No.35

Terdapat

PPK adalah kompetensi teknis

seputar

beberapa persyaratan yang harus

mengenai penyelesaian sengketa,

misalnya

dipenuhi oleh seseorang agar

ar nya kompetensi yang sungguh-

kesepakatan yang tertuang dalam

dapat ditetapkan sebagai PPK,

sungguh akan digunakan ke ka

kontrak oleh salah satu maupun

diantaranya:

berhadapan langsung dengan realita

oleh kedua belah pihak (www.lkpp.

yakni kontrak berikut mitra/rekanan

go.id). Sengketa demikian bermula

yang melakukan wanprestasi.

dengan apa yang disebut sebagai

nggi,

lain.

Tahun

2011).

integritas, disiplin

tanggung

jawab,

dan

kualifikasi teknis serta manajerial,

Mekanisme

sanggahan/

oleh aturan main pengadaan (dalam dak dikategorikan

pelaksanaan

wanprestasi.

dak

kontrak,

dilaksanakan

Wanprestasi

ini

keputusan,

Untuk kompetensi tersebut

ber ndak tegas, dan memiliki

perlu dilakukan penelaahan dan

adalah dak dilaksanakan prestasi/

keteladanan, bebas KKN, serta

pemetaan secara lebih mendalam

kewajiban sebagaimana dituangkan

memiliki kemampuan kerja secara

sehingga cocok dengan kompetensi

dalam kontrak. Adapun Bentuk

berkelompok dalam melaksanakan

yang dibutuhkan PPK jika terjadi

Wanprestasi dapat berupa

se ap tugas/pekerjaannya.

sengketa pada proses pengadaan

memenuhi

terkait

barang dan jasa. Untuk itulah

memenuhi

memiliki

menjadi sangat pen ng dilakukan

sempurnanya pemenuhan prestasi.

terminologi tersendiri, yaitu sebagai

peneli an terkait sengketa-sengketa

Apabila dicerma , dengan

kemampuan untuk mengajak pihak

yang terjadi pada proses pengadaan

asumsi dak ditemukannya masalah

lain mengekspresikan pandangan

barang dan jasa.

pada kontraknya, potensi sengketa

mampu

mengambil

So penyelesaian

kompetensi sengketa

A & P Edisi I Tahun 5 2012

DIKLAT

lah sengketa yang terjadi pada

Pemerintah

konfrontasi

Sengketa pengadaan ada-

yang

Jasa

situasi

SENGKETA PENGADAAN?

prestasi; prestasi,

dak

terlambat dan

dak

9

KOMPETENSI

DIKLAT

pengadaan

yang

kemungkinan

itu, PPK dilarang mengadakan ikat-

oleh karenanya pihak satker akan

terjadi lebih wanprestasi yang

an perjanjian atau menandatangani

menyegerakan pembayaran

dilakukan oleh rekanan. Hal ini

kontrak dengan penyedia apabila

pekerjaan

prestasi dalam kontrak pengadaan.

belum tersedia anggaran atau dak

dilaksanakan

Bentuk

dalam

cukup tersedia anggaran yang da-

Willingness satker untuk berperstasi

pengadaan adalah barang/jasa itu

pat mengakibatkan dilampauinya

kepada rekanan itu sangat besar.

sendiri, sedangkan bentuk prestasi

batas anggaran yang tersedia untuk

untuk satker adalah pembayaran.

kegiatan yang dibiayai dari APBN/

rekanan,

APBD.

apabila vis a vis dengan satker

untuk

rekanan

Mungkinkah satker me-

yang

telah

selesai

oleh

Berbeda

rekanan.

halnya

potensi

atas

dengan

wanprestasi,

lakukan wanprestasi, dalam hal ini

Dengan demikian, maka

pas lah lebih besar. Alasannya

gagal bayar? Jawabannya adalah

dana dalam kegiatan pengadaan

adalah pihak satker adalah pihak swasta

dengan

kemampuan

bonafide daknya rekanan tersebut patut diragukan. Buk dari keraguan ini adala adanya kewajiban bagi rekanan

untuk

jaminan

menyampaikan

pelaksanaan

dikeluarkan

oleh

yang

bank

quarantee), perlunya

(bank

disertakan

surat dukungan bank, dan dokumendokumen

lainnya.

Instrumen-

instrumen

tersebut

merupakan

an sipasi

sekaligus

bentuk

instrumen kepercayaan bagi satker terhadap rekanan dimaksud. Hal ini semua menunjukkan bahwa Doc.AP

10

potensi wanprestasi bagi rekanan

mungkin, tetapi dengan probabili-

tersebut pas lah ada dan apabila

lebih besar ke ka rekanan tersebut

tas yang sangat kecil. Karena dana

pekerjaan telah selesai dilaksanakan

berhadapan

satker itu berasal dari DIPA (Da ar

maka dana tersebut akan segera

organisasi pemerintah pengguna

Isian Pelaksanaan Anggaran) yang

cair guna pembayaran terhadap

APBN/APBD.

telah disahkan sebelum tahun ang-

pelaksananaan pekerjaan dimaksud.

Berdasarkan pasal

garan yang bersangkutan berjalan

Terhadap kinerja satker sendiri, telah

Perpres No.54 Tahun 2011 tentang

(catatan: Perlu dilakukan peneli an

ditentukan bahwa untuk anggaran

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

mengenai

ndakan wanprestasi

pada tahun berjalan hanya dapat

(sebagaimana telah diubah dengan

dalam proses PBJ, secara empiris

digunakan untuk tahun berjalan

Perpres

lebih banyak pihak manakah yang

tersebut,

dinyatakan bahwa dalam hal terjadi

melakukan wanprestasi. Lebih dari

untuk

dak dapat digunakan tahun-tahun

berikutnya

dengan

No.35

Tahun

satker/

94

2011)

perselisihan, para pihak terlebih

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

KOMPETENSI berar

melalui musyawarah untuk mufakat,

memiliki

uang,

dan apabila

dak tercapai maka

rekanan

penyelesaian perselisihan tersebut

barang.

dapat dilakukan melalui arbitrase,

tentunya selain mengetahui

sesungguhnya

alterna f penyelesaian sengketa,

secara teknis barang yang

secara

atau sengketa ke pengadilan sesuai

hendak dibeli, pembeli juga

melakukan

dengan

berhak menentukan barang

pada

mana yang hendak dibeli, dan

pihak yang terlibat berar

kepada siapa pembelian itu

harus mempertahankan hak

dilakukan.

semaksimal

peraturan

perundang-

undangan. URGENSI

KOMPETENSI

TEKNIS

adalah

pihak

yang

harus menggunakan prinsip

sedangkan

prudence. Selain itu, apabila

adalah

penyedia

terjadi pelanggaran hak oleh

Sebagai

pembeli

rekanan (:wanprestasi) maka

Berbeda

dengan

rekanan

itu

dak langsung telah wanprestasi

rakyat.

PPK

ke-

sebagai

mungkin

demi

pembeli biasa, PPK terikat oleh

penggunaan uang rakyat seca-

dalam

aturan mengenai pengadaan

ra efek f dan efisien.

mbul

barang dan jasa, oleh karenanya

sengketa, namun dapat dipas kan

PPK tetap berada pada koridor

bahwa dalam se ap pengadaan

aturan main pengadaan barang/

terdapat

sengketa.

jasa. Akan tetapi, aturan main

Sengketa merupakan hal yang

yang ada tersebut dak lantas

wajar dan normal demi untuk

menjadikan PPK seolah-olah

mempertahankan

PPK

terpasung dalam melakukan

untuk

pembelian. Aturan itu adalah

DISPUTE RESOLUTION Memang

dak

se ap pengadaan akan

malah

potensi

hak.

berkewajiban

mempertahankan

hak-haknya

sarana

untuk

memperoleh

PEN-

DIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PPK Diklat

bagi

PPK

(DTSS

PPK pada Pusdiklat A&P) telah memberikan kompetensi apa yang seharusnya telah dimiliki oleh seorang PPK. Profil/Kompetensi diklat ini adalah Aparat

yang

barang/jasa

kewajiban rekanan dak dipenuhi.

dan efisien demi memberikan

mampu merencanakan pengadaan

Ar nya

layanan terbaik bagi publik.

barang/jasa,

mempertahankan

efek f

DALAM

apabila hak yang jelas-jelas menjadi demi

dengan

IMPROVEMENT

menyiapkan

dan

2. Uang yang dibelanjakan oleh

melaksanakan perjanjian/kontrak,

(baca:

PPK berasal dari DIPA yang

mengendalikan pelaksanaan per-

kompetensi) dalam penyelesaian

merupakan bagian APBN/APBD.

janjian/ kontrak, membayar uang

sengketa menjadi pen ng dalam

Berbicara

muka dan prestasi pekerjaan serta

kaitannya dengan pengendalian

APBD berar berbicara masalah

melaporkan

kontrak, dan juga mempertahankan

uang rakyat. Bagaimanapun

sesuai

hak. Sebagaimana telah dibahas,

juga dalam menjalankan tugas

undangan yang berlaku. Adapun

perspek f yang menjadi asumsi

dan

PPK

setelah mengiku Diklat ini peserta

adalah potensi wanprestasi yang

harus

berparadigma

mampu melaksanakan tugas pokok

dilakukan rekanan begitu besar.

bahwa uang yang digunakan

pejabat pembuat komitmen dalam

adalah bukan miliknya sendiri,

pengadaan barang/jasa pemerintah

disadari se daknya dua hal:

uang dimaksud adalah amanat

sesuai

1. PPK adalah pembeli, pembeli

sehingga

undangan yang berlaku.

hak, PPK siap bersengketa. Kemampuan

Terlebih bagi PPK perlu

A & P Edisi I Tahun 5 2012

mengenai

kewenangannya, selalu

APBN/

penggunaannya

hasil

pengadaan

peraturan

perundang-

peraturan

perundang-

11

DIKLAT

dahulu menyelesaikan perselisihan

KOMPETENSI

DIKLAT

Kurikulum yang disusun pun

fenomena

yang

sesungguhnya

KESIMPULAN

telah mencerminkan kompetensi

bagaimana pengendalian kontrak

PPK. Adapun kurikulumnya adalah

dan

sengketa,

sengketa di bidang pengadaan

sebagai berikut:

mana yang diselesaikan dengan

menyebabkan kebutuhan akan

mengenai

musyawarah, li gasi, atau non

kompetensi

dispute resolu on diberikan pada

li gasi, perilaku PPK dan perilaku

menjadi

mata

rekanan,

pengetahuan-

kesadaran akan kedudukan PPK

pengetahuan lainnya yang tentuny

sebagai pembeli dan menggunakan

a sangat bermanfaat.

uang rakyat menyebabkan tu-

Kompetensi pelajaran

Pelaksanaan dan

Pengendalian

Perjanjian/Kontrak

Penyelesaian

Perselisihan

penyelesaian

serta

Hasil dari peneli an ini

dengan 10 jamlat. Jamlat tersebut

MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN POKOK Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Kontrak Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak dan Penyelesaian Perselisihan Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Kegiatan Pengadaan CERAMAH Kebijakan APBN Kepemimpinan Yang Bersih dan Bebas dari KKN TOTAL JAMLAT

JAMLAT 42 6 16 10 10 4 2 2 46

Keterangan : 1 jamlat = 45 menit.

Meningkatnya

frekuensi

dispute

pen ng.

gas

untuk

hak

menjadi

resolu on Selain

itu

mempertahankan sangat

pen ng.

Improvement dalam diklat PPK juga menjadi suatu keniscayaan. Improvement itu melipu

bahan

ajar yang ditambahkan kasus-kasus sengketa pengadaan, dan metode pembelajaran

dapat

menggu-

nakan metode sharing sehingga pelaksanaan

pengajaran

akan

lebih mudah mencapai tujuannya mencukupi

kemudian dapat disajikan dalam

transfer of knowlegde dibidang

proses tatap muka sehingga proses

penyelesaian sengketa. Meskipun

tatap muka akan lebih hidup

demikian, improvement terhadap

karena menyajikan fakta-fakta riil

diklat bagi PPK adalah suatu

di lapangan dan memudahkan

keniscayaan.

dalam

diharapkan

dapat

dapat

Improvement

dilakukan

dengan

ini cara

yang

berar

metode berbagi

melihat lebih dekat bagaimana

pengetahuan, kasus-kasus yang

tugas dan fungsi PPK dilaksanakan

terjadi, dan alterna f-alterna f

sehari-hari.

penyelesaian yang dilaksanakan.

Improvement ini

dapat

Proses tatap muka yang demikian

dilakukan khusus terkait dengan

akan

kompetensi

resolu on

pengendalian kontrak dan pe-

dilakukannya

nyelesaian sengketa menjadi lebih

dengan pengadaan. terkait

dispute cara

peneli an

menyebabkan

pelajaran

dibidang

sengketa

menarik ke mbang membahas

Dengan

peneli an

secara norma f peraturan per-

sengketa

pengadaan

akan dapat diperoleh fenomena-

12

sharing

menggunakan

(rfq).

undang-undangan yang ada.

M. Rifqi Pelaksana pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

STRATEGI

Oleh : Bambang Sancoko, S.E.M.Si.

Dic kywira.wodrpress.com

Pelaksanaan anggaran tahun 2011 baru saja berakhir. Hasilnya, realisasi anggaran yang dapat dilakukan pemerintah dari APBN yang telah ditetapkan dak bisa mencapai 100%. Menurut data per 30 Desember 2011, realisasi belanja negara sebesar Rp1.289,6 triliun atau 97,6% dari pagu APBN (www.bisnis.com). Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah realisasi anggaran tersebut telah op mal? Apakah realisasi anggaran tersebut dapat mencapai hasil sesuai target-target yang dicanangkan sebelumnya? Lebih jauh lagi apakah realisasi anggaran tersebut mempunyai daya dorong dan mul plier eect pada perekonomian nasional? Ataukah realisasi anggaran tersebut sekadar habisnya anggaran dengan cover pembiayaan berbagai kegiatan atau A & P Edisi I Tahun 5 2012

proyek pemerintah? Permasalahan Klasik dalam Pelaksanaan Anggaran Se ap tahun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan anggaran sehingga permasalahan itu menjadi klasik. Di antara permasalahan yang selalu terjadi se ap tahun antara lain, pertama penyerapan dak op mal. Penyerapan anggaran selalu cenderung rendah pada awal tahun anggaran kemudian melonjak pada akhir anggaran. Kondisi seper itu selalu berulang pada se ap tahun anggaran. Penyerapan anggaran seharusnya bisa dibagi rata per triwulan alokasinya, yaitu 25% per triwulan. Idealnya pada akhir triwulan I sudah terealisasi 25%, triwulan II 50%, triwulan III 75%, dan akhir tahun 100%. Akan tetapi, data

per 7 Desember 2011, anggaran belanja 2011 baru terserap 79,7%. Dalam realisasi tersebut data realisasi belanja modal 52% dan belanja barang baru 64% (www. de k.com). Masalah kedua, penumpukan realisasi di akhir tahun. Karena realisasi pada triwulan I-III dak op mal maka terjadi penumpukan di akhir tahun. Dalam dua bulan terakhir, serapan APBN 2011 meningkat sebanyak 26%. Hingga 30 November 2011 lalu, serapan APBN baru sekitar 71% atau sekitar Rp644,5 triliun. Tetapi pada pemaparan data di kantor Presiden Selasa, 3/1/2012, penyerapan APBN 2011 sudah mencapai 97,4 % (www.tempo.co). Saat meninjau KPPN di lingkungan Jakarta pada Senin (19/12/2011), Agus Suprijanto

13

ANGGARAN DIKLAT

Menyiapkan Strategi Penyerapan Anggaran Lebih Dini

STRATEGI

ANGGARAN

(Dirjen Perbendaharaan) mengakui adanya lonjakan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) di front office penerimaan SPM pada masing-masing KPPN (www. Lebih perbendaharaan.go.id). lanjut dia mengatakan “Ini dak sehat, terlalu menumpuk dibatas akhir waktu. Saya kira kondisi seper ini dak perlu diteruskan, tahun depan kita coba perbaiki”. Kondisi

tersebut

lebih

dirinci lagi oleh Kepala Kanwil Ditjen

Perbendaharaan

Jakarta

Hasudungan Siregar, bahwa kondisi ini berlangsung dari tahun ke tahun seper ini terus. Bahkan tahun ini lebih parah lagi kondisi penyerapan anggaran. Hal itu tercermin dari jumlah SPM kita terima disaat batas akhir pengajuan SPM. Bila tahun lalu berkisar antara 10.000 lembar SPM, tahun ini berkisar sampai dengan 12.000 lembar SPM. Masalah ke ga, anggaran dak tepat sasaran dan terjadi penyimpangan.

Penyerapan ang-

garan yang lambat dan dikebut di akhir tahun menjadikan kondisinya

dak

sehat

sehingga

dak mendorong pembangunan. Pelaksanaan program dan proyek akan dikebut agar bisa dibayar di tahun anggaran tersebut. Akibatnya implementasi program dan proyek menjadi asal-asalan. Yang menjadi perha an para penanggung jawab anggaran adalah bagaimana caranya yang pen ng realisasi anggarannya

14

jangan sampai rendah. Presiden SBY saat acara penyerahan DIPA kepada para menteri, pemimpin lembaga, dan gubernur se-Indonesia di Istana Negara pada Selasa (20/12/2012) mengakui penggunaan anggaran negara seringkali belum tepat sasaran dan banyak penyimpangan. Lebih lanjut SBY mengatakan, “Apa ar nya potret seper ini? Dengan situasi seper ini? Bahwa di tahun pembangunan 2011 kita sebenarnya kehilangan peluang untuk ekonomi kita tumbuh lebih nggi lagi,” kata SBY (www.de k.com). Negara dan Rakyat Akan Dirugikan “Negara dan rakyat akan dirugikan jika penggunaan APBN/ APBD dak op mal”, ujar Presiden RI SBY saat penyerahan DIPA tersebut. Menko Perekonomian, Ha a Rajasa juga mengungkapkan hal senada. Ha a mengatakan hampir 90-95% APBN dicairkan di triwulan IV, maka dorongannya dak terlalu kuat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (www.de k.com). Pendapat yang sama juga dikatakan pengamat ekonomi Drajad Wibowo. “Kalau penyerapan APBN dikebut akhir tahun, implementasi program dan proyek jadi asalasalan. Akibatnya uang habis tapi dak tepat sasaran,” cetusnya ( w w w. m e d i a i n d o n e s i a . c o m ) . Kemudian lanjutnya, penyerapan anggaran yang dikebut di akhir tahun membuat pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan menjadi dak maksimal. Bahkan hal itu bisa memperbesar ke mpangan ekonomi. Penyebab Masalah Penyerapan Anggaran Menkeu Agus Martowardojo saat penyerahan DIPA di Istana Negara mengatakan penyerapan anggaran selama ini belum op mal, mengingat ada sejumlah hambatan bersifat struktural dan ins tusional (www. Agus menjelaskan bisnis.com). enam hal yang menyebabkan dak op malnya penyerapan anggaran antara lain : 1. Lemahnya perencanaan program dan kegiatan akibat kurangnya kesiapan satuan kerja (satker). 2. Lemahnya kerja sama antarunit yang ada di perencanaan dan unit pelaksanaan kegiatan. 3. Lemahnya pelaksanaan kegiatan, akibat sering terjadi kelambatan penunjukan pejabat perbendaharaan. 4. Kelemahan dibidang pengadaan barang dan jasa karena memerlukan waktu cukup panjang, serta ada sikap keha -ha an berlebihan di sebagian kalangan pejabat menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi sangat lambat. 5. Adanya revisi anggaran yang biasanya memerlukan waktu

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

STRATEGI

sehingga dapat menghambat realisasi anggaran. 6. Monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran yang seharusnya dilaksanakan secara terus menerus se ap bulan untuk mengetahui efek vitas penyerapan anggaran. Lemahnya perencanaan program dan kegiatan akibat kurangnya kesiapan satker antara lain kurangnya kesiapan sumber daya di satker baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA-KL) satker dak melakukannya dengan baik. RKA lebih terkesan sebagai da ar belanja daripada rencana untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang bermanfaat bagi pembangunan. Dalam perencanaan program dan kegiatan belum dilengkapi dokumen pendukung. Padahal A & P Edisi I Tahun 5 2012

dokumen pendukung inilah yang akan menjelaskan rincian kegiatan dan urgensinya, serta keselarasan dengan program pemerintah secara nasional. Hal ini yang menyebabkan DIPA dibintangi. Karena perencanaan kegiatannya kurang bagus maka rencana penarikan dananya pun juga dak dapat disusun dengan baik. Kapan mau dilaksanakan kegiatan itu dan butuh dana berapa dak dapat diiden fikasi dengan jelas. Hal ini berakibat belum dapat dimulainya proses lelang saat anggaran sudah dimulai. Lemahnya kerja sama antarunit yang ada di perencanaan dan unit pelaksanaan kegiatan hampir terjadi di seluruh K/L. Adanya ego sektoral/ins tusional antar unit organisasi menyebabkan dak adanya keselarasan antar unit dalam satker. Business processes

15

ANGGARAN

kagakribet.com

dak berjalan sehingga hasil yang dicapai dak op mal. Kadangkadang unit perencana kurang melibatkan unit pelaksanaan dalam perencanaan anggaran. Akibatnya iden fikasi kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan kurang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan anggaran dak bisa dilaksanakan sehingga harus dilakukan revisi. Revisi memerlukan waktu yang dak sedikit sehingga penundaan kegiatan menjadi dak terelakkan. Kelemahan berikutnya tertundanya pelaksanaan kegiatan akibat kelambatan penunjukkan pejabat perbendaharaan. Banyaknya kasus-kasus hukum yang melibatkan beberapa pejabat perbendaharaan memunculkan keengganan para pegawai menjadi pejabat perbendaharaan. Untuk mencari pejabat perbendaharaan terutama yang berkaitan dengan pengadaan atau pengelolaan uang dak mudah. Keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan juga sering terjadi K/L yang mempunyai kegiatan tugas pembantuan di daerah. Penyebabnya, penetapan pejabat perbendaharaan diusulkan oleh kepala daerah kepada menteri atau ketua lembaga untuk ditetapkan. Sementara itu di daerah sering juga terjadi mutasi pegawai antar dinas sehingga

STRATEGI

ANGGARAN

penggan an pejabat baru harus dilakukan. Padahal penggan an pejabat baru juga sama seper penunjukan pejabat di awal tahun yang memakan waktu lama. Hal ini menyebabkan pelaksanaan akan tertunda dan realisasi anggaran juga kurang. Kelemahan di bidang pengadaan barang dan jasa merupakan masalah yang akhirakhir ini cukup mengemuka. Proses pengadaan yang memerlukan waktu cukup panjang dan adanya sikap keha -ha an berlebihan di sebagian kalangan pejabat menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi sangat lambat. Satker masih mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen pelelangan seper RKS dan HPS. Dari segi peraturan, ketentuan yang mengatur proses pengadaan barang/jasa belum sinkron dengan ketentuan yang mengatur pembayaran. Hal ini juga menjadi faktor penghambat penyerapan anggaran. Pelaksanaan anggaran belum dimonitor secara terus menerus dan di ndaklanju . Monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran harus dilaksanakan secara terus menerus se ap bulan untuk mengetahui efek vitas penyerapan anggaran. Siapa yang bertanggung jawab atas tugas ini secara formal dak diatur.

Penyerapan Anggaran dan Performance Indicator Dengan kondisi seper di atas, maka penyerapan anggaran dak dapat dijadikan performance indicator. Penyerapan anggaran yang besar seper yang terjadi di akhir tahun 2011 dak menggambarkan kinerja birokrasi yang bagus. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Perfomance Based Budget lebih meni kberatkan pada kinerja kembang penyerapan itu sendiri. Lalu apa itu performance? Performance mempunyai definisi kamus melipu : “accomplishment, achievement, fulfillment”

realiza on, (Salvatore

dan

Schiavo-

Campo & Daniel Tommasi : 1999). Lebih lanjut dikatakan sebagian besar is lah-is lah ini berkaitan dengan efek tujuan ndakan publik, tetapi dengan

beberapa perasaan

berhubungan subyek f

kepuasan yang dialami sebagai

akibat dari ndakan seseorang. Performance dapat didefinisikan dalam terminologi “effort” (usaha) atau dalam terminologi “results” (hasil). Tetapi dalam konteks Public Expenditure Management disarankan menggunakan terminologi hasil karena effort dak bisa diukur. Nah hasil itu sendiri melipu output, outcome, impact, dan process. Perlu Perbaikan Segera Presiden SBY meminta perbaikan dari semua pihak guna pelaksanaan anggaran yang lebih baik. “Harus ada koreksi, perbaikan, dan kemungkinan sanksi yang akan dilakukan agar penyerapan anggaran lebih baik di masa depan,” tegas Presiden (www. perbendaharaan.go.id). Presiden memberikan ga petuah terkait pelaksanaan anggaran tahun 2012, yaitu : • Pertama, Presiden meminta semua pihak untuk dapat duduk bersama dalam membenahi regulasi yang menghambat

waspada.co.id

16

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

STRATEGI ilustr onsof.com

A & P Edisi I Tahun 5 2012

melaksanakan anggaran lebih awal harus disiapkan beberapa hal teknis antara lain : a. Menetapkan/menetapkan kembali Pejabat Perbendaharaan (KPA, PPK, dan Bendahara) dan mencantumkannya dalam hal 1 DIPA 2012; b. Mengirim spesimen tanda tangan Pejabat Perbendaharaan kepada KPPN dan pihak terkait; c. Menetapkan Petugas Pembawa SPM, menyiapkan ID (KIPS); d. Mengiden fikasi jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan langsung, dan swakelola; e. Menunjuk/menetapkan PUMC bilamana perlu; f. Membuka Rekening Pengeluaran bila belum ada. Pelaksanaan kegiatan lebih awal akan berakibat percepatan penyerapan anggaran. Hal ini dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional sepanjang tahun sehingga mempunyai dampak terhadap perekonomian nasional. Dalam rangka penye-

rapan anggaran lebih awal ini maka perlu dilakukan strategi sebagai berikut : a. Menyusun Rencana Penyerapan Anggaran yang disertai dengan rencana pengadaan (procurement plan) yang sistema s; b. Segera mulai melakukan proses tender, bagi yang belum melaksanakannya; c. Peningkatan koordinasi dengan LKPP untuk mengatasi permasalahan pengadaan barang dan jasa, peningkatan kompetensi SDM dibidang pengadaan barang dan jasa, dan penggunaan e-procurement untuk pengadaan barang dan jasa; d. Segera membuat petunjuk teknis pelaksanaan pekerjaan apabila diperlukan; e. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola perbendaharaan di Satker. f. Mempercepat proses pembayaran terhadap pekerjaan yang telah selesai/termin yang telah dipenuhi. g. Merencanakan revisi alokasi untuk menutupi kekurangan anggaran bila perlu. Untuk mencapai sasaran program maka realisasi output juga harus segera dicapai. Hasil (outcome) bisa dicapai kalau output-output sudah dicapai. Untuk itu perlu strategi pencapaian output antara lain :

17

ANGGARAN

percepatan realisasi anggaran. • Kedua, Presiden meminta kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur se-Indonesia untuk dapat memberikan pengawasan dan pengendalian secara langsung. • Ke ga, Presiden membentuk Tim Evaluasi dan Pengawas. Tim tersebut terdiri dari berbagai unsur terkait, dimana salah satunya adalah Kementerian Keuangan. Dirjen Perbendaharaan, Agus Suprijanto dalam acara Sosialisasi Langkah-Langkah Tindak Lanjut Atas UU APBN Tahun 2012 Dalam Rangka Penciptaan Nilai Lebih Pelaksanaan APBN T.A. 2012, di Auditorium Dhanapala pada Selasa (29-11-2011) menyampaikan strategi pelaksanaan anggaran tahun 2012 sebagai berikut: 1. Persiapan pelaksanaan anggaran lebih awal. 2. Percepatan penyerapan anggaran 3. Strategi pencapaian output/ kinerja 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran 5. Pertanggungjawaban keuangan dan kinerja Dengan pelaksanaan anggaran (kegiatan) lebih awal maka pencapaian hasil akan lebih mudah dicapai karena apabila ada ke daksesuaian kondisi di lapangan dapat segera dilakukan penyesuaian termasuk revisi anggaran. Untuk

STRATEGI

ANGGARAN

a. Pengeluaran diarahkan untuk pencapaian output yang jelas dan terukur; b. Output yang dihasilkan dapat dinilai dengan indikator keluaran kegiatannya; c. Pencapaian output harus mendukung outcome yang diharapkan; d. Peningkatan Kualitas Belanja; e. Mengutamakan pencapaian output/ kinerja dibandingkan menghabiskan anggaran belanja. Untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar mencapai hasil yang diharapkan maka perlu monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. K/L seharusnya mempublikasikan capaian anggaran per bulan. Dari situ akan diketahui lambat/cepatnya penyerapan anggaran dan kinerja K/L yang bersangkutan. Untuk itu satker K/L harus menetapkan target bulanan/triwulanan capaian output/kinerja. K/L harus mengupayakan keselarasan penyerapan belanja dan capaian output/kinerja. Untuk mencapai hal tersebut K/L perlu melakukan pembinaan dan pendampingan bagi unit yang kinerja keuangan dan output-nya dak mencapai target. K/L harus mencegah terulangnya kembali kinerja yang dak op mal ditahun yang lalu. Pertanggungjawaban keuangan dan kinerja sebagai siklus terakhir pengelolaan keuangan

18

Negara juga perlu mendapat perha an serius. K/L harus melaksanakan penatausahaan belanja dan capaian kinerja sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja harus sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk itu peningkatan pemahaman SDM K/L atas SAP perlu di ngkatkan melalui pela han atau sosialisasi. Perlu Diterapkan Reward and Punishment Pelaksanaan anggaran yang baik dak berjalan dengan baik apabila dak ada reward and punishment. Tanpa ada reward maka K/L dak akan mempunyai mo vasi untuk melaksanakan anggaran yang lebih baik. Begitu juga dak akan ada upaya untuk menghindari penyimpangan kalau dak ada punishment. Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan reward and punishment K/L dalam realisasi anggaran K/L. Demikian disampaikan Dirjen Anggaran Herry Purnomo saat ditemui di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (6/1). K/L yang akan mendapat reward adalah K/L yang mampu membuat op malisasi. K/L bisa saja dak mencapai 100% dari pagu yang diberikan tetapi bisa diberi reward misalnya pagu 100 cuma dipakai 75, tetapi bila bisa membuk kan bahwa itu dalam

rangka efisiensi dan efek fitas maka dapat diberi reward. Reward-nya berupa sisa anggaran yang belum terpakai akan dikembalikan lagi kepada K/L tersebut. Sebaliknya, K/L yang dak dapat menjelaskan op malisasi anggarannya akan mendapatkan punishment. Target yang dak tercapai dan dak dapat menjelaskan alasannya akan diberi punishment dengan mengurangi jumlah pagu K/L tersebut pada tahun berikutnya. Pemberian reward and punishment harus dilakukan secara tegas dan transparan. Untuk itu keberadaan dan keakuratan data realisasi anggaran dan kinerja yang dicapai merupakan suatu keharusan.

Bambang Sancoko, S.E.M.Si.

Widyaiswara Madya Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

KINERJA

ANGGARAN

MENYAMBUT PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA Oleh : Hasan Azhari rudydewanto.com

Definisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Penger an kinerja menurut Mahsun (2009) dari berbagai literatur secara umum adalah gambaran mengenai ngkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Sedangkan berdasarkan PMK No.249/ PMK.02/2011, Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuan tas dan kualitas terukur. Menurut Lohman (2003) pengukuran kinerja merupakan suatu ak vitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Dalam PMK No.249/ PMK.02/2011Pengukuran dan

A & P Edisi I Tahun 5 2012

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang selanjutnya disebut Evaluasi Kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L. Dasar hukum penerbitan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pasal 19 ayat (4) , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja Tanggung jawab terhadap pengukuran kinerja pada Kementerian/Lembaga adalah Menteri/

Pimpinan Lembaga dalam periode waktu Evaluasi Kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Ruang lingkup evaluasi kinerja dilakukan per Program. Dalam implementasinya, Menteri/ Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan pelaksanaan Evaluasi Kinerja sebagaimana kepada Pimpinan Unit Eselon I atau pejabat lain sebagai penanggung jawab Program berkenaan. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja melibatkan Pemangku Kepen ngan. Yang dimaksud Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian/ Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator Kinerja yang terukur. Kegiatan pada suatu program adalah penjabaran dari Program

19

KINERJA wpclipart.com

ANGGARAN

Aspek Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja terdiri atas 3 ( ga) aspek, yaitu: Pertama, aspek implementasi Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi Kinerja mengenai pelaksanaan Kegiatan dan pencapaian Keluaran. Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi, melipu :

yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit eselon II/ satuan kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator Kinerja yang terukur. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam satu Program. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemangku Kepen ngan adalah pihak-pihak dari internal dan/atau eksternal Kementerian/Lembaga, baik kelompok maupun individu yang terkait dan berpengaruh terhadap program, termasuk penerima manfaat atas hasil Program.

20

Tujuang Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja dilakukan dalam rangka : a. pelaksanaan fungsi akuntabilitas Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuk kan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga bersangkutan bagi kepen ngan masyarakat. b. fungsi peningkatan kualitas. Fungsi peningkatan kualitas sebagaimana bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/ atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKA-K/L serta upaya peningkatan kinerja di tahuntahun berikutnya.

a. penyerapan anggaran; b. konsistensi antara perencanaan dan implementasi; c. pencapaian Keluaran; dan d. efisiensi. Kedua, aspek manfaat Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau Pemangku Kepen ngan sebagai penerima manfaat atas Keluaran yang telah dicapai. Indikator yang diukur dalam Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat merupakan capaian indikator kinerja utama. KeĆ&#x;ga, aspek konteks. Evaluasi Kinerja atas aspek konteks dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, Kegiatan, Keluaran, dan Hasil, dengan dinamika perkembangan keadaan, termasuk kebijakan Pemerintah. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

KINERJA

A & P Edisi I Tahun 5 2012

Kedua, pengumpulan data Pengumpulan data pada aspek Implementasi Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi melipu : a. pagu anggaran; b. target volume Keluaran; c. target indikator kinerja Keluaran; d. rencana penarikan dana; e. realisasi anggaran; f. realisasi volume Keluaran; g. realisasi indikator kinerja Keluaran. Data Pagu anggaran, target volume keluaran, target indicator kinerja keluaran dan rencana penarikan dana bersumber dari dokumen RKA-K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Keuangan. Data realisasi anggaran bersumber dari dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Data realisasi volume Keluaran diperoleh berdasarkan: a. buk serah terima barang/jasa; b. surat pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Kegiatan; dan/atau c. buk atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Data realisasi indikator kinerja Keluaran diperoleh dari: a. riviu dokumen;

b. survei; c. observasi; dan/atau d. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang melibatkan Pemangku Kepen ngan. Pengumpulan Data pada Aspek Manfaat Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat melipu : a. target indikator kinerja utama; dan b. realisasi indikator kinerja utama. Data target indikator kinerja utama bersumber dari dokumen RKAK/L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan data realisasi indikator kinerja utama diperoleh dari: a. riviu dokumen; b. survei; c. observasi; dan/atau d. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang melibatkan Pemangku Kepen ngan. Pengumpulan Data pada Aspek Konteks Data yang diperlukan dalam rangka Evaluasi Kinerja atas aspek konteks melipu data kependudukan, indikator ekonomi, indeks ngkat kemiskinan, data di bidang ekonomi, sosial, poli k, arah kebijakan Pemerintah dan prioritas pembangunan nasional serta informasi lain yang

21

ANGGARAN

Kinerja atas aspek manfaat dilakukan se ap tahun. Sedangkan Evaluasi Kinerja atas aspek konteks dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan. Proses Evaluasi Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan sejak penyusunan Anggaran sampai dengan pelaksanaan anggaran. Evaluasi Kinerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Pertama, persiapan Evaluasi Kinerja Persiapan Evaluasi Kinerja paling sedikit melipu : a. mempersiapkan model logika informasi Kinerja; b. inventarisasi dan iden fikasi berbagai indikator dan target Kinerja; c. penyusunan desain pengumpulan data. Model logika merupakan gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, Kegiatan, Keluaran, dan Hasil serta kebutuhan masyarakat dan/ atau Pemangku Kepen ngan. Model logika informasi Kinerja serta indikator dan target Kinerja didasarkan pada data dalam dokumen RKA-K/L. Desain pengumpulan data difokuskan pada penyusunan mekanisme untuk memperoleh data realisasi indikator kinerja Keluaran dan indikator kinerja utama Program

KINERJA

ANGGARAN

terkait. Data tersebut dapat diperoleh dari: a. riviu dokumen; b. survei; c. observasi; dan/atau d. Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang melibatkan Pemangku Kepen ngan. Riviu dilakukan terhadap dokumen atas ke ga aspek diatas, adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang kredibel, baik berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terdiri atas: a. laporan hasil riset; b. laporan hasil survei; dan/atau c. data sensus. Dalam hal data direncanakan diperoleh melalui survei, observasi, dan/atau Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion), penyusunan desain pengumpulan datanya perlu melibatkan Pemangku Kepen ngan. Pengukuran dan penilaian Kinerja Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian Kinerja untuk se ap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian merupakan proses interpretasi atas seluruh nilai capaian Kinerja Hasil pengu-kuran kedalam informasi yang menggambarkan ngkat keber-hasilan Program guna

22

dianalisis lebih lanjut. Proses pengukuran dan penilaian hanya dilakukan untuk Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat. a. Pengukuran penyerapan anggaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan dengan membandingkan akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja.

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi; RA : Realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja; RPD : Rencana penarikan dana seluruh Satuan Kerja; n : Jumlah bulan c. Pengukuran pencapaian Keluaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan berdasarkan ratarata dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume Keluaran dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target indikator kinerja Keluaran.

P : Penyerapan anggaran; RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja; PA : Akumulasi pagu anggaran seluruh Satuan Kerja b. Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan se ap bulan dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi rencana penarikan dana bulanan seluruh Satuan Kerja dengan jumlah bulan.

PK : Pencapaian Keluaran; RVK : Realisasi volume Keluaran; TVK : Target volume Keluaran; RKKi : Realisasi indikator Kinerja Keluaran ke I; TKKi : Target Indikator Kinerja Keluaran ke I; M : Jumlah Indikator Kinerja Keluaran; n : Jumlah jenis Keluaran Dalam hal indikator kinerja Keluaran belum tersedia, pengukuran pencapaian keluaran dapat menggunakan indikator kinerja Kegiatan. d. Pengukuran efisiensi pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk se ap jenis Keluaran

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

KINERJA

E : Efisiensi; RAK : Realisasi anggaran per Keluaran; PAK : Pagu anggaran per Keluaran; RVK : Realisasi volume Keluaran; TVK :Target volume Keluaran; n : Jumlah jenis Keluaran Pengukuran capaian Hasil pada Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat dilakukan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja utama dengan target indikator kinerja utama.

CH : Capaian Hasil;

b. aspek manfaat : 66,7 % Bobot masing-masing indikator pada aspek implementasi terdiri atas: a. penyerapan anggaran : 9,7% b. konsistensi antara perencanaan dan implementasi : 18,2% c. pencapaian Keluaran : 43,5% d. Efisiensi : 28,6% Nilai Kinerja dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai Kinerja atas aspek implementasi dan nilai Kinerja atas aspek manfaat dengan masingmasing bobot berkenaan. Nilai Kinerja atas aspek implementasi diperoleh dengan menjumlahkan seluruh perkalian antara nilai masing-masing indikator aspek implementasi dengan masingmasing bobot berkenaan. Nilai Kinerja atas aspek manfaat diperoleh dari perkalian antara nilai capaian Hasil dengan bobot aspek berkenaan. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

dengan

RKU : Realisasi Indikator Kinerja Utama; TKU : Target Indikator Kinerja Utama;

NK : Nilai Kinerja;

N : Jumlah Indikator Kinerja Utama Bobot Kinerja atas aspek implementasi dan bobot Kinerja atas aspek man-faat adalah sebagai berikut: a. aspek implementasi : 33,3 %

P : Penyerapan anggaran;

A & P Edisi I Tahun 5 2012

I : Nilai aspek implementasi; K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi; PK : Pencapaian Keluaran; NE : Nilai efisiensi;

CH : Capaian Hasil; WI : Bobot aspek implementasi; WCH : Bobot capaian Hasil; WP : Bobot penyerapan anggaran; WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi; WPK : Bobot pencapaian Keluaran; WE : Bobot efisiensi Hasil penilaian kinerja dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: a. nilai Kinerja lebih dari 90% sampai dengan 100% dikategorikan dengan Sangat Baik; b. nilai Kinerja lebih dari 80% sampai dengan 90% dikategorikan dengan Baik; c. nilai Kinerja lebih dari 60% sampai dengan 80% dikategorikan dengan Cukup atau Normal; d. nilai Kinerja lebih dari 50% sampai dengan 60% dikategorikan dengan Kurang; dan e. nilai Kinerja sampai dengan 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang. Ketentuan mengenai tata cara pengukuran dan penilaian Evaluasi Kinerja atas aspek implemetasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Analisis Tahapan analisis untuk Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi

23

ANGGARAN

yang diperoleh dengan mengurangkan angka 1 (satu) dengan hasil perbandingan realisasi anggaran per Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran, yaitu realisasi anggaran per Keluaran per realisasi volume Keluaran dengan pagu anggaran per Keluaran per target volume Keluaran.

KINERJA

ANGGARAN

dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat melipu : a. analisis hubungan sebab akibat atas hasil pengukuran dan penilaian untuk se ap indikator yang dievaluasi; b. analisis mengenai keterbatasan yang dihadapi dalam menjalankan se ap proses Evaluasi Kinerja; c. analisis perubahan hasil pengukuran dan penilaian dibandingkan dengan hasil Evaluasi Kinerja pada tahuntahun sebelumnya; dan d. iden fikasi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan Kegiatan, pencapaian Keluaran, dan Hasil. Tahapan analisis untuk Evaluasi Kinerja atas aspek konteks melipu : a. iden fikasi dan analisis kesesuaian antara kebutuhan dan/atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dengan hasil yang ditargetkan; b. analisis kesesuaian antara Keluaran yang ditargetkan dengan capaian Hasil; c. analisis kesesuaian antara Kegiatan yang direncanakan dengan pencapaian Keluaran; dan d. analisis kesesuaian dan ketepatan masukan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan dan pencapaian Keluaran. Berdasarkan hasil analisis disusun rekomendasi.

24

Laporan Kinerja Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan laporan hasil Evaluasi Kinerja untuk se ap Program Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya kepada Men-teri Keuangan dan Menteri Perencanaan paling lambat pada tanggal 1 April. Laporan hasil Evaluasi Kinerja memuat: a. hasil Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dan Evaluasi Kinerja atas aspek manfaat atas RKA-K/L tahun sebelumnya; dan b. hasil Evaluasi Kinerja atas aspek konteks atas RKA-K/L tahun berjalan. Dalam hal tanggal 1 April merupakan hari libur, laporan hasil Evaluasi Kinerja berkenaan harus diterima Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur tersebut. Masa Transisi Ketentuan mengenai pengukuran pencapaian Keluaran dan capaian Hasil dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 diundangkan. Jangka waktu 2 (dua) tahun merupakan masa transisi yang digunakan untuk memperbaiki rumusan indikator kinerja keluaran dan indikator kinerja utama. Selama masa transisi, pengukuran

pencapaian Keluaran pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata pencapaian se ap jenis Keluaran pada se ap Satuan Kerja yang diperoleh dengan membandingkan realisasi volume Keluaran dengan target volume Keluaran. Bobot Kinerja atas aspek implementasi dan bobot Kinerja atas aspek manfaat adalah sebagai berikut: a. Aspek implementasi : 100,0 % b. Aspek manfaat : 0,0 % Penutup Dengan diterbitkan PMK No.249/ PMK.02/2011, Kementerian/Lembaga harus segera melakukan pembenahan prosedur pada se ap tahap dalam siklus anggaran. Tahap awal yang harus segera dibenahi adalah tahap perencanaan yaitu dengan menyusun indikator dan target kinerja yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Indicator dan target kinerja ini yang akan dievaluasi dalam proses pengukuran kinerja.

Hasan Ashari Widyaiswara Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

PERBENDAHARAAN

STRATEGI

MENYONGSONG PELAKSANAAN ANGGARAN 2012 Oleh : Manurgas Simamora Doc.AP

Tepat hari Selasa tanggal

2011, realisasi penerapan anggaran

anggaran

Presiden

selalu bertumpu menjelang akhir

Keterlambatan penetapan pejabat

menyerahkan DIPA 2012 kepada

tahun anggaran. Menurut Direktur

pengelola perbendaharaan; belum

perwakilan Kementerian/Lembaga

Jenderal Anggaran Heri Purnomo

dimilikinya rencana penarikan dana;

dan Gubernur seluruh Indonesia.

selama beberapa tahun terakhir

serta belum disusunnya secara

Penyerahan ini lebih cepat 11 hari

penyerapan anggaran sepanjang

baik rencana pengadaan barang

jika dibandingkan dengan tahun

bulan Januari – April hanya sekitar

dan jasa; (Pengarahan Menteri

lalu, dimana DIPA tahun anggaran

10 %. Selanjutnya hingga akhir

Keuangan pada rapat persiapan

2011 diserahkan pada tanggal

Semester I penerapan anggaran

2 Januari 2011. Dipercepatnya

dak mampu mencapai 40 %

penyerahan DIPA, membuk kan

(Media Indonesia, Senin 16 Januari

bahwa

selalu

2012). Sampai tanggal 9 Desember

meningkatkan

2011 realisasi APBN baru mencapai

salahan dan pengalaman-penga-

peningkatan

79,78 % dimana realisasi untuk

laman dalam penerapan anggaran

penerapan anggaran sejak awal

belanja modal masih berkisar 52,65 %

tahun 2011 maka

tahun anggaran.

dan realisasi belanja barang sekitar

2012, pemerintah melakukan usaha

64,29 % Rendahnya penerapan

sebagai berikut:

20

Desember

2011,

pemerintah

berusaha

untuk

kinerjanya

melalui

Sampai

itu

tahun

anggaran

A & P Edisi I Tahun 5 2012

tersebut

disebabkan

pelaksanaan APBN 2012 pada tanggal 19 Desember 2011). An sipasi Pemerintah Menghadapi

perma-

mulai tahun

25

PERBENDAHARAAN

STRATEGI 1. Dengan surat Tim Evaluasi

dapat

segera

dan Pengawasan Penyerapan

mempersiapkan langkah-

Anggaran tanggal 23 Dese-

langkah

mber 2011 No. TEP/S -1

APBN 2012. Penunjukan

/12/2011

diminta

petugas pembawa SPM

semua Kementerian/Lembaga

ke KPPN adalah untuk

Pemerintah

mengetahui siapa yang

telah untuk

dapat

pelaksanaan

segera

menetapkan/meng-

bertanggung

angkat

kembali

terhadap

pejabat

jawab ketepatan

Perbendaharaan yang terdiri

waktu

dari Kuasa Pengguna Anggaran

dokumen SPM berikut

(KPA),

lampirannya ke KPPN.

Pejabat

Komitmen

Pembuat

(PPK),

Pejabat

penyampaian

Iden fikasi

jenis-

Penandatangan SPM (PPSPM),

jenis

pada

dan

termasuk

dasarnya

merupakan

perbendaharaan

kegiatan

pemaketan

Bendahara

pejabat yang

menangani

belanja

dana

yang merupakan tugas

Tugas

dan

Perbantuan. Untuk Keperluan

KPA,

tersebut seluruh KPA yang

paket-paket mana saja

berada dise ap kementerian/

yang

lembaga pemerintah diminta

pelelangan,

pengadaan

diumumkan berikut penjelasan

untuk

langsung, penunjukan langsung

untuk paket yang dak berhasil

atau melalui swakelola.

diumumkan pada tanggal 16

Dekonsentrasi

dan

mengirim

specimen

tanda tangan pejabat perbendaharaan

kepada

tanggung sehingga perlu

jawab jelas

dilakukan

KPPN

2. Melalui surat Tim Evaluasi dan

menetapkan

Pengawasan Penyerapan APBN

KPA

SPM,

2012 tanggal 23 Desember 2011

penandatanganan kontrak pa-

jenis-jenis

No. TEP/S -1/12/2011 telah

ling lambat tanggal 16 Maret

belanja yang pengadaannya

diminta semua Menteri/Kepala

2012 dan menyampaikan hasil

melalui proses lelang (tender),

Lembaga

pelaksanaan penandatanganan

penunjukkan langsung, penga-

segera memerintahkan seluruh

kontrak

daan langsung

Kuasa

Anggaran

untuk paket yang dak berhasil

pelelangan

ditandatangani pada tanggal 19

setempat, petugas

pembawa

mengiden fikasi

atau melalui

swakelola. Hal

itu

Pemerintah Pengguna

mengumumkan

untuk

Januari

2012. harus

Selanjutnya menyelesaikan

berikut

penjelasan

dimaksudkan

agar

paket-paket pengadaan barang

Maret 2012.

ditetapkannya

KPA,

dan jasa paling lambat tanggal 13

3. Kementerian

PPK, PPSPM dan Bendahara,

Januari 2012 dan menyampaikan

meminta

maka semua pejabat tersebut

hasil pelaksanaan pelelangan

baga negara (k/l) menyiapkan

sesuai bidang tugasnya masing-

paket-paket

rencana penyerapan anggaran.

dengan

26

Doc.AP

masing

yang

telah

Keuangan

juga

kementerian/lem-

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

barang tentu rencana penarikan

membayar

danatersebutharusdisesuaikan

lanjutnya disampaikan ke KPPN

dengan

kegiatan

setempat untuk diterbitkan

percepatan proses pelelangan

SP2D. Walaupun jumlahnya

sebagaimana diuraikan diatas.

rela f

Rencana

dana

dengan realisasi pembayaran

untuk se ap satuan kerja yang

gaji bulanan, tetapi apabila

disusun secara sistema s dan

se ap satuan kerja dengan

dilaksanakan dengan penuh

tepat waktu

disiplin,

akan

SPM kekurangan gaji ke KPPN,

proses

Perencanaan

hasil

penarikan

membantu

dan

kecil

untuk

se-

dibandingkan

menyampaikan

Kas

maka hal ini tentu akan ikut

secara nasional. Selanjutnya,

membantu secara signifikan

perencanaan kas yang baik

jumlah kuan tas penerapan

akan

anggaran.

menunjang

kualitas

Pengelolaan Kas Pemerintah. Apa

saja

yang

dapat

dilaksanakan? Terlepas permasalahan

dari sebagaimana

diuraikan sebelumnya, maka dalam

menyikapi

upaya

Di

samping

itu

juga tentu akan berpengaruh terhadap

peningkatan

disi-

plin pegawai karena hak-hak mereka telah diberikan dengan tepat waktu. B. Belanja barang untuk alatalat tulis kantor dapat segera ditentukan

pemaketannya

untuk tahun anggaran 2012,

peningkatan penerapan anggaran

dengan menyusun disbursement

untuk kebutuhan satu tahun

dalam menyongsong diterimanya

plan

pembayaran)

dan

DIPA tahun 2012, berikut ini akan

realisasi belanja APBN 2012.

pelelangan

disampaikan upaya-upaya yang dapat

Dari penyusunan disbursement

pengadaan langsung. Sean-

segera dilaksanakan oleh se ap

plan akan dapat terlihat berapa

dainya gudang untuk tempat

satuan kerja instansi pemerintah.

rencana belanja pada kuartal I

penyimpanan ATK keperluan

A. Pembayaran

satu tahun

(rencana

yang

ber-

selanjutnya atau

diadakan dengan

dak ada, maka

2012. Hasil Penyusunan rencana

hubungan

penarikan dana untuk triwulan

pegawai seper

I tahun 2012 diharapkan sudah

rapel gaji yang terjadi akibat

bahwa pengiriman ATK dapat

masuk paling lambat tanggal

adanya keterlambatan pene-

dilakukan secara bertahap oleh

13 JANUARI 2012.�(Hasil wa-

rimaan surat keputusan ke-

penyedia sesuai daya tampung

wancara Suara Karya dengan

naikan pangkat atau kenaikan

gudang pengguna ATK. Belanja

Wakil Menteri Keuangan Anny

gaji berkala hendaknya segera

barang untuk keperluan se-

Ratnawa di Jakarta, Jumat pada

diajukan

permintaan

hari-hari perkantoran lainnya

tanggal 6 Januari 2012. Sudah

pembayaran/surat

perintah

seyogyanya dapat dipaketkan

A & P Edisi I Tahun 5 2012

dengan

belanja

Kekurangan/

surat

dalam surat perjanjian/kontrak dapat ditambah

ketentuan

27

PERBENDAHARAAN

STRATEGI

PERBENDAHARAAN

STRATEGI untuk kebutuhan satu tahun

biaya pemeliharaan inventaris,

memerlukan perbaikan berat,

sehingga dapat segera dilelang

dan

perbaikan sedang, maupun

atau dapat dilakukan dengan

kendaraan dinas segera pula

pengadaan langsung

ditentukan

untuk

biaya

pemeliharaan

perbaikan ringan.

pemaketannya

E. Biaya

belanja

modal.

Di-

nilai paket sampai dengan

untuk selanjutnya dilakukan

bandingkan dengan belanja

seratus juta rupiah.

proses pemilihan penyedia jasa

pegawai

C. Biaya langganan listrik, te-

baik melalui pelelangan maupun

barang, maka

lepon, dan air untuk se ap

melalui pengadaan langsung.

ningkatan penerapan belanja

bulannya hendaknya dibayar

Jika sudah jelas berapa biaya

modal

sesuai kuitansi tagihan yang

yang akan digunakan untuk

perha an lebih besar karena

dikeluarkan

PT

pemeliharaan gedung, maka

penerapan

TELKOM, dan PAM. Seandainya

seyogyanya dapat segera dila-

akan berkontribusi langsung

ada tagihan tahun anggaran

kukan

sehingga

ke pembangunan. Oleh sebab

2011 lalu yang belum dibayar

sekitar akhir bulan Februari

itu, sewajarnya se ap satuan

(bulan November 2010 atau

2012 sudah dapat dimulai

kerja begitu menerima DIPA

bulan-bulan

kegiatan

pemeliharaannya

2012, seharusnya sudah dapat

dengan

menandatangani

menandatangani

supaya dispensasi

PT

PLN,

sebelumnya),

segera kepada

diajukan Kantor

kontrak.

pelelangan

Untuk

perbaikan

maupun

harus

belanja

upaya pemendapat

belanja

modal

kontrak

pengadaan barang dan jasa

Wilayah Ditjen Anggaran agar

kendaraan dinas juga dapat

yang

dapat dibebankan pada DIPA

segera dilakukan pelelangan

belanja modal. Hal ini sesuai

tahun anggaran 2012.

karena sudah jelas berapa

dengan amanat Perpres No.

banyak kendaraan dinas yang

54 tahun 2011 bahwa setelah

D. Biaya pemeliharaan gedung,

berhubungan

dengan

RKA KL disetujui DPR, maka satuan Kerja dapat langsung melakukan proses pelelangan. Hal ini dimaksudkan agar begitu DIPA diterima sudah langsung ditandatangani kontrak dan proses

pengadaan

barang

dan jasa sudah dimulai dan diharapkan pada akhir triwulan I, realisasi penerapan belanja modal bisa mencapai 25 % (bandingkan dengan realisasi triwulan I belanja modal hanya

Doc.AP

mencapai 3,7 % dari alokasi

28

APBN 2011). F.

Pembuatan Harga Perkiraan

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

kinerja. Sejalan dengan upa-

pembayaran SPM penggan an

ya

penerapan

uang persediaan. Jika

triwulan

ada

percepatan

anggaran

Sendiri (HPS). Dalam se ap melakukan pengadaan barang dan jasa, maka PPK harus menyusun dan menetapkan HPS, dengan maksud agar dak terjadi mark up atau penggelembungan biaya. HPS disusun

berdasarkan

harga

yang berlaku di pasar setempat. HPS harus dibuat untuk se ap kegiatan pengadaan barang dan

jasa,

terutama

untuk

pembelian barang yang nilainya dibawah Rp 100 juta walaupun barangnya sudah pernah dibeli beberapa hari/minggu/bulan yang lalu tetap harus dibuat HPSnya karena harga yang berlaku di pasar bisa berubah se ap saat. Dengan demikian biaya yang akan dibayarkan kepada pihak rekanan memang betul-betul harga yang wajar yang terdiri dari harga pasar, keuntungan dan pajak pertambahan nilai. G. Penerapan anggaran berbasis

A & P Edisi I Tahun 5 2012

sejak

I

sanksi,

sampai dengan triwulan be-

pengalaman

rikutnya, maka satuan kerja

yang

jangan

hanya

nerapan

target

percepatan

memikirkan supaya

tetap

dak

dikhawa rkan tahun-tahun

lalu mengenai peanggaran

akan

menumpuk

pada

dapat tercapai, tapi harus

akhir tahun anggaran.

mengaplikasikan secara kon-

realisasi anggaran menumpuk

sekuen

berbasis

pada akhir tahun anggaran,

kinerja.Penganggaran berbasis

dikhawa rkan akan ada ke-

kinerja disusun berdasarkan

cenderungan

mengabaikan

prestasi kerja yang hendak

prinsip-prinsip

akuntablitas

dicapai pada tahun berjalan.

dan keha -ha an.

anggaran

Mengingat anggaran berbasis kinerja sudah diterapkan sejak penyusunan anggaran tahun 2010,

maka

dalam

se ap

pengeluaran anggaran tetap harus ada hasil yang dicapai berupa out put, outcome dan

Jika

Dengan dilaksanakannya kedelapan kegiatan di atas, diharapkan upaya percepatan penerapan anggaran tahun

2012

akan

lebih

baik

dibandingkan dengan tahun-tahun anggaran yang lalu.

impack. Karena jika dak ada out put, out come dan impack, tujuan penganggaran menjadi sia-sia. H. Perlu

ada

reward

dan

punishmen. Bagi kementerian/ lembaga

yang

dapat

me-

realisasikan anggarannya sebesar 25 % untuk triwulan I dan dilanjutkan masing-masing 25 % untuk triwulan II dan Triwulan III hendaknya diberikan reward. Sedang

bagi

lembaga yang

kementerian/ dak dapat

mencapai target 25 % maka dapat

diberi

punishment

berupa penundaan sementara

Manurgas Simamora Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

29

PERBENDAHARAAN

STRATEGI

PERBENDAHARAAN

BENDAHARA PENGELUARAN

PENERAPAN AZAS BRUTO DALAM PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN fathiyyah.blogspot.com

Penulis : Muchamad Amrullah

Kewajiban Bendahara Pengeluaran 9 Kewajiban bendahara pengeluaran diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 35 ayat (2) yang menyebutkan bahwa se ap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah Bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Ba-

30

dan Pemeriksa Keuangan. Salah satu bendahara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah bendahara pengeluaran yang diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Diatur juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBN. Dalam undang-undang ini, sebelum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, maka bendahara pengeluaran wajib menatausahakan atas uang yang diterima, disimpan, dan dibayarkan. Tata usaha, menurut The Liang Gie (1995), dirumuskan sebagai segenap rangkaian ak vitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan,

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

indonetwork.co.id

mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam se ap organisasi. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan penatausahaan bendahara pengeluaran maka di antaranya adalah kegiatan pencatatan (pembukuan) atas tugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang untuk keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan APBN. Pembukuan bendahara pengeluaran secara tegas diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Bendahara Pengeluaran wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran melipu seluruh transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya. Demikian juga dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan A & P Edisi I Tahun 5 2012

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pasal Pasal 4 ayat (1) disebutkan Penerapan azas bruto dalam pembukuan bendahara pengeluaran mencerminkan realisasi sesungguhnya atas belanja negara yang membebani pagu dana dan saldo dana Da ar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja.

bahwa Bendahara wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja yang berada di bawah pengelolaannya.

Penerapan Azas Bruto Azas bruto adalah suatu prinsip yang dak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau dak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Azas bru o ini mencerminkan nilai yang sesungguhnya dari pengurangan atas pagu DIPA satuan kerja dan sebaliknya apabila menggunakan azas ne o maka dak mencerminkan nilai sesungguhnya atas pengurangan pagu DIPA. Hal ini terkait dengan dua aspek. Pertama, mencerminkan realisasi atas penggunaan dana atau penyerapan DIPA. Penerapan azas bruto mencerminkan realisasi se-sungguhnya atas penggunaan dana dalam DIPA atau penyerapan DIPA. Kedua, terkait dengan ketersediaan dana atau saldo pagu DIPA yang masih bisa digunakan untuk membiayai operasional satuan kerja. Pelaksanaan belanja negara yang mengakibatkan pembebanan dana dalam DIPA menggunakan dua mekanisme, yaitu langsung (LS) dan uang persediaan (UP). LS adalah

31

PERBENDAHARAAN

BENDAHARA PENGELUARAN

PERBENDAHARAAN

BENDAHARA PENGELUARAN mekanisme pembayaran yang langsung membebani anggaran atau langsung dicatat sebagai realisasi anggaran saat dibayar. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang dak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Pembukuan bendahara pengeluaran dak hanya terbatas pada uang persediaan yang dikelola tetapi juga pembukuan atas pembayaran yang bersifat langsung (LS). Pembukuan atas kedua mekanisme pembayaran tersebut menerapkan azas bruto. Penerapan azas bru o

rumahuang.com

32

pembukuan bendahara pengeluaran dalam rangka pengelolaan uang persediaan dilaksanakan dengan memperha kan dokumen sumber yang menjadi dasar untuk melaksanakan pencatatan. Dari dokumen sumber tersebut akan diperoleh informasi besarnya belanja yang harus dicatat atau dibukukan. Informasi tersebut dapat berupa nilai bruto dan/atau neto. Dokumen sumber belanja negara yang menggunakan mekanisme UP terkait dengan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Dokumen sumber tersebut dapat berupa kuitansi atau buk pembayaran lainnya. Kuitansi memberikan informasi nilai bruto atas pe-

ngeluaran uang persediaan yang menyebabkan terjadinya kredit atas pagu dalam DIPA. Nilai dalam kuitansi inilah yang harus dibukukan oleh DIPA dalam Buku Kas Umum dan buku-buku lainnya yang terkait. Apabila terdapat pungutan pajak, maka yang dibukukan tetap nilai dalam kuitansi (bruto) bukan nilai kuitansi setelah dikurangi dengan pungutan pajak tersebut (neto). Contoh: Nilai Kuitansi atas pembayaran pengadaan alat tulis kantor kepada Toko ABC sebesar Rp. 4.400.000. Atas pembayaran tersebut bendahara pengeluaran memungut PPN sebesar Rp.400.000 dan PPh pasal 22 sebesar Rp.60.000. Pembukuan bendahara pengeluaran atas transaksi tersebut adalah mencatat sebagai kredit atau pengeluaran dalam Buku Kas Umum dan buku-buku terkait sebesar nilai dalam kuitansi Rp.4.400.000 bukan nilai netonya yaitu nilai kuitansi dikurangi PPN dan PPh pasal 22 (Rp.3.940.000). Buk pembayaran lainnya dalam belanja negara antara lain adalah da ar pembayaran

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

e10.courseblack.com

honorarium. Da ar pembayaran honorarium memberikan informasi nilai bruto dan neto (jumlah bruto dikurangi PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh bendahara pengeluaran). Pembukuan bendahara pengeluaran nilai bruto atas pembayaran honorarium tersebut. Contoh: Da ar pembayaran honorarium: - Jumlahnya bruto : Rp.5.000.000 - Dipotong PPh pasal 21 : - Rp. 250.000 - Jumlah neto : - Rp.4.750.000 Pembukuan bendahara pengeluaran atas transaksi tersebut adalah mencatat sebagai kredit atau pengeluaran dalam Buku Kas Umum dan buku-buku terkait sebesar nilai bruto yaitu Rp.5.000.000. Seper sudah disebutkan sebelumnya, selain mekanisme UP, bendahara pengeluaran juga harus membukukan belanja negara yang menggunakan mekanisme LS. Dokumen sumber mekanisme LS adalah SPM LS yang sudah terbit SP2D LS nya. SPM LS memberikan informasi jumlah bruto, potongan, dan neto. Sedangkan SP2D LS hanya memberikan informasi nilai neto. Oleh karena itu, bendahara pengeluaran membukukan belanja negara tersebut menggunakan A & P Edisi I Tahun 5 2012

dokumen sumber SPM LS yang memberikan informasi nilai bruto. SPM LS yang dak terdapat potongan, misalnya SPM LS belanja perjalanan dinas, maka pembukuannya menggunakan nilai bruto tersebut. Demikian juga dengan SPM LS yang terdapat potongan. Contoh 1: SPM LS atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp.15.000.000. Pembukuan bendahara pengeluaran atas transaksi tersebut adalah mencatat sebagai kredit atau pengeluaran dalam Buku Kas Umum dan buku terkait sebesar nilai SPM bruto sebesar Rp.15.000.000. Contoh 2: SPM LS atas pengadaan alat tulis kantor kepada toko ABC sebesar Rp.44.000.000. Dipotong PPN sebesar Rp.4.000.000 dan PPh pasal 22 sebesar Rp.600.000. Pembukuan bendahara pengeluaran atas transaksi tersebut adalah mencatat sebagai kredit

atau pengeluaran dalam Buku Kas Umum dan buku terkait sebesar nilai SPM bru o sebesar Rp.44.000.000 bukan nilai netonya yaitu nilai SMP LS dikurangi PPN dan PPh pasal 22 (Rp.39.400.000). Bendahara pengeluaran harus teli pada saat membukukan transaksi atas belanja negara baik yang menggunakan mekanisme UP maupun mekanisme LS. Pembukuannya menggunakan azas bruto yaitu membukukan nilai bruto atas realisasi belanja negara yang terdapat dalam dokumen sumber transaksi tersebut. Dan harus memas kan semua dokumen sumber telah dibukukan semuanya, karena hal ini terkait dengan realisasi belanja negara dan saldo pagu dalam DIPA yang belum digunakan.

Muchamad Amrullah Widyaiswara Pusdiklat Anggaran Dan Perbendaharaan

33

PERBENDAHARAAN

BENDAHARA PENGELUARAN

PERBENDAHARAAN

PBJ

blaoblong.blogspot.com

Pemilihan Calon Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan Metode Analytic Network Process (ANP) Oleh: Riyanto

Latar Belakang Salah satu hal baru yang diakomodir dalam Peraturan Presiden No.54 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah metode sayembara dan kontes. Keduanya dak dikenal dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 beserta peraturan-peraturan perubahannya. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, krea fitas, dan inovasi tertentu yang harga/biayanya dak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan (Perpres No.54 tahun 2011 pasal 1 bu r 29). Contohnya adalah sayembara pembuatan logo kementerian negara/ lembaga, sayembara desain gedung pemerintah, sayembara menciptakan jingle kementerian negara/lembaga, dan sejenisnya. Sedangkan kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan

34

barang/benda tertentu yang dak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya dak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan (Perpres No.54 tahun 2011 pasal 1 bu r 30). Contohnya adalah kontes pembuatan patung, kontes pemilihan sapi perah unggulan, kontes pemilihan benih padi varietas unggul, dan sejenisnya. Kesulitan yang dihadapi oleh pani a/ULP sayembara dan kontes adalah dalam melakukan penilaian terhadap para peserta lelang. Metode penilaian pekerjaan jasa konstruksi, barang, dan jasa lainnya pada umumnya dilakukan dengan sistem gugur dan sitem nilai, sedangkan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis jarang dilakukan. Sedangkan metode penilaian jasa konsultansi dapat dilakukan dengan metode evaluasi kualitas, metode evaluasi kualitas dan biaya, metode evaluasi pagu

anggaran, dan metode evaluasi biaya terendah. Penulis sempitkan pembahasannya pada sistem gugur dan sistem nilai. Pada sistem gugur, penilaian dilakukan dengan membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen pengadaan dengan urutan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Apabila peserta lelang gagal pada satu tahapan evaluasi, maka akan dinyatakan gugur dan dak dapat dievaluasi pada tahap berikutnya. Sistem gugur paling mudah dilakukan, karena apabila tahapan evaluasi administrasi dan teknis telah dilalui, nggal memilih harga penawaran yang paling responsif atau terendah. Pada sistem nilai, calon penyedia yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis, diberikan nilai tertentu pada se ap kriteria dengan bobot sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan. Hasilnya adalah

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

total nilai yang diperoleh se ap calon penyedia yang merupakan penjumlahan nilai semua kriteria. Pani a/ULP dapat menetapkan ambang batas (passing grade) untuk memilih calon pemenang. Bagi peserta lelang yang total nilainya melebihi ambang batas akan ditetapkan sebagai calon pemenang. Bagaimana dengan sayembara dan kontes?. Ke adaan harga satuan dan harga

calon pemenang sayembara dengan melibatkan keterkaitan (interdependencies) seluruh kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Hasil yang diperoleh adalah nilai total seluruh kriteria untuk masing-masing peserta sayembara dan nilai total ini sekaligus menunjukkan peringkatnya.

pasar sebagai harga patokan

Konsep Analy cal Process (ANP)

menyebabkan komponen harga dak dapat dijadikan parameter

Analy c

Network

Network

Process

dalam menentukan calon peme-

(ANP) merupakan salah satu

nang. Demikian juga kriteria teknis,

metode

pada umumnya kriteria penilaian

tusan

kontes dan sayembara bersifat

mampu

abstrak,

hubungan

misalnya

orisinalitas

pengambilan

kepu-

kontemporer

yang

memperhitungkan secara

ide/karya, relevansi ide dengan

dan

feedback

visi dan misi, dan sebagainya.

pengambilan

Hal tersebut akan menyulitkan

diciptakan

pani a/ULP dalam memberikan

Saaty

penilaian untuk menentukan si-

metode

apa pemenang lelang.

Analy cal

dependensi

antar

elemen

keputusan. oleh

sebagai

ANP

Thomas

L.

pengembangan

sebelumnya, Hierarchy

yaitu Process

hal

(AHP) yang juga diciptakan oleh

tersebut di atas, dalam ar-

beliau. Keunggulan metode ini

Berkaitan kel

ini

Penulis

dengan

bermaksud

adalah

kemampuannya

untuk

keterkaitan pada metode ANP, yaitu keterkaitan dalam satu set elemen (inner dependence) dan keterkaitan antar elemen yang berbeda (outer dependence). Hubungan

inner dependence

adalah hubungan

yang

saling

mempengaruhi yang terjadi antara satu elemen dengan elemen lain yang berada dalam satu cluster, sedangkan

hubungan

outer

dependence adalah hubungan saling

mempengaruhi

antara

satu elemen dengan elemen lain yang berbeda cluster. Elemen di sini berar subkriteria, sedangkan cluster di sini berar

kriteria.

Adanya keterkaitan tersebut menyebabkan metode ANP lebih kompleks dibandingkan dengan metode AHP, seper yang terlihat pada Gambar 1. Secara umum langkah-langkah dalam menggunakan ANP adalah: 1. Mendefinisikan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. 2. Menentukan

kriteria

dan

subkriteria yang diinginkan. 3. Menentukan

alterna f-

memberikan salah satu solusi

memodelkan situasi pengambilan

dalam mengevaluasi peserta sa-

keputusan yang kompleks, abstrak,

alterna f yang akan diper-

yembara dan kontes. Walaupun

dan terus berubah. Kelebihan lain

bandingkan.

keduanya hampir sama, namun

ANP dibandingkan AHP adalah

demikian dalam ar kel ini Penulis

kemampuannya mengakomodasi

mengkhususkan pada sayembara saja. Ar kel ini akan membahas salah satu metode memilih

keterkaitan antara kriteria dan

A & P Edisi I Tahun 5 2012

alterna f dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua jenis

4. Mengkonstruksikan subkriteria,

dan

kriteria, alterna f

dalam sebuah model. 5. Melakukan perbandingan berpasangan (pairwaise com-

35

PERBENDAHARAAN

PBJ

PERBENDAHARAAN

PBJ

Gambar 1 Perbandingan Model AHP dan ANP

Sumber: Thomas L. Saaty (2004)

parison) antara alterna f yang satu dengan alterna f yang lain pada se ap subkriteria atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 6. Menguji konsistensi se ap kali melakukan perbandingan berpasangan, indeks konsistensi dak boleh lebih dari 10%, jika lebih maka penilaian harus diperbaiki. 7. Setelah semua alterna f diperbandingkan, maka akan diperoleh nilai prioritas seluruh alterna f. Nilai prioritas ini merupakan nilai preferensi yang juga menunjukkan peringkat. Sebagai contoh, misalnya kita ingin memilih mobil dengan menggunakan ga kriteria, yaitu kenyamanan, harga jual, dan

36

biaya operasional. Tentunya kita berkeinginan (keinginan disebut tujuan) mendapatkan mobil yang ngkat kenyamanannya paling nggi, harga jual kembalinya paling mahal, dan biaya operasionalnya paling rendah (kenyamanan, harga jual, dan biaya perawatan disebut kriteria). Satu kriteria dapat dirinci menjadi beberapa subkriteria, misalnya biaya operasional dapat dirinci menjadi biaya bahan bakar, harga suku cadang, biaya perawatan, dan sebagainya. Untuk memperoleh mobil sesuai kriteria yang diinginkan, misalnya kita memiliki ga pilihan mobil, yaitu mobil Amerika, mobil Jepang, dan mobil Jerman (jenis mobil disebut alterna f). Selanjutnya berdasarkan alterna f yang ada, kita perbandingkan ke ganya

berdasarkan kriteria dan subkriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, mobil yang memiliki nilai preferensi ter nggi itulah yang akan kita pilih. Apakah penilaian kita terhadap ke ga alterna f selalu konsisten?. Dalam ANP, menguji konsistensi merupakan salah satu bagian terpen ng. Indeks konsistensi dak boleh lebih dari 10%, angka ini menunjukkan batas ter nggi ke dakkonsistenan ar nya

ngkat

penilaian, konsistensi

penilaian minimal 90%, dalam hal ada error ( dak konsisten) dak boleh lebih dari 10%. Saaty menetapkan bahwa suatu matriks perbandingan dikatakan konsisten apabila rasio konsistensi

dak

lebih dari 10%. Rasio konsistensi

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

Gambar 2 Contoh Konstruksi Model Pemilihan Mobil

yang semakin mendeka ke angka nol berar semakin baik nilainya dan menunjukkan kekonsistenan matriks perbandingan tersebut. Selanjutnya Saaty memberikan pedoman ngkat kepen ngan antara kriteria/subkriteria dengan kriteria/subkriteria lainnya pada tabel 1 berikut ini: Untuk mempermudah penggunaan metode ANP ini, Saaty menciptakan aplikasi yang

diberi nama So ware Super Decision. Dalam ar kel ini Penulis menggunakan so ware Super Decision versi 2.0.8 yang dapat diunduh secara gra s di www. superdecisions.com. Pembahasan Sebagai contoh kasus, misalkan saja Kementerian Keuangan menyelenggarakan sayembara untuk menciptakan logo baru

bagi Kementerian Keuangan. Adapun kriteria logo sebagaimana ditetapkan oleh pani a/ULP adalah sebagai berikut: 1. Logo merupakan visualisasi simbol yang berupa logogram (gambar grafis) dan atau logo type (pengolahan huruf) serta warna yang relevan dengan visi dan misi Kementerian Keuangan di masa depan. 2. Penampilan logo sederhana, agar mudah diterapkan pada berbagai kemungkinan teknik dan media, baik media dua dimensi maupun ga dimensi. 3. Visualisasi logo unik dan menarik agar mampu membedakan dengan organisasi lainnya.

Tabel 1 Penilaian Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepen ngan

Definisi

Keterangan

1

Sama pen ng

Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama

3

Sedikit lebih pen ng

Pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu elemen dibandingkan pasangannya

5

Lebih pen ng

Pengalaman dan penilaian dengan kuat memihak satu elemen dibandingkan pasangannya

7

Sangat pen ng

Satu elemen sangat disukai dan secara prak s dominasinya terlihat

9

Mutlak sangat pen ng

Satu elemen mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya

2,4,6,8

Nilai tengah

Ke ka diperlukan sebuah kompromi

Sumber: Thomas L. Saty (2004)

A & P Edisi I Tahun 5 2012

37

PERBENDAHARAAN

PBJ

PERBENDAHARAAN

PBJ 4.

Logo adalah karya/ide asli (bukan jiplakan atau saduran). 5. Logo harus mencantumkan teks “nagara dana rakca�. 6. Logo belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau diikutsertakan dalam lomba/ sayembara. 7. Logo dilengkapi penjelasan secara lengkap, yang melipu makna/filosofi logo, karakter/huruf, serta ar masing-masing warna yang digunakan. Sedangkan kriteria penilaian yang ditetapkan pani a/ULP adalah sebagai berikut: 1. Orisinalitas karya/ide 2. Relevansi logo dengan visi dan misi Kementerian Keuangan

logo, karakter/huruf, serta ar masing-masing warna yang digunakan. Keenam kriteria tersebut diberi penilaian berbentuk kualita f, mulai dari BS (Baik Sekali), B (Baik), C (Cukup), K (Kurang), dan KS (Kurang Sekali). Penjelasan masing-masing nilai telah ditetapkan secara rinci oleh pani a/ULP. Misalnya ada lima orang peserta (Alfa Jaya, Beta Ria, Charli Este, Delta Fos, dan Echo Patria) yang mengiku sayembara tersebut. Kelima peserta telah dinyatakan lulus evaluasi administrasi, dan hasil evaluasi atas enam kriteria penilaian adalah sebagai berikut: Keterangan:

pada berbagai media 6. Kelengkapan penjelasan logo, yang melipu makna/filosofi logo, karakter/huruf, serta ar masing-masing warna yang digunakan Setelah seluruh kriteria ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengkonstruksikannya dalam sebuah model dengan menggunakan so ware Super Decisions. Hasilnya adalah sebagai berikut: Setelah model keterkaitan antara kriteria dan alterna f dibuat, maka lakukan perbandingan berpasangan (pairwaise comparison) antar alterna f (peserta sayembara) pada semua kriteria satu persatu. Untuk memudahkan pemahaman,

Tabel 2 Ringkasan Hasil Penilaian No

Nama peserta

1 2. 3. 4. 5.

Alfa Jaya Beta Ria Charli Este Delta Fos Echo Patria

3. Unsur este ka logo 4. Unsur keunikan logo 5. Kesederhanaan dan kemudahan pengaplikasian logo pada berbagai media 6. Kelengkapan penjelasan logo, yang melipu makna/filosofi

38

Kriteria 1 BS BS BS BS BS

Kriteria 2 B C B BS B

Kriteria 3 B BS BS C B

Kriteria 4 BS B B B BS

1. Orisinalitas karya/ide 2. Relevansi logo dengan visi dan misi Kementerian Keuangan 3. Unsur este ka logo 4. Unsur keunikan logo 5. Kesederhanaan dan kemudahan pengaplikasian logo

Kriteria 5 BS BS B BS B

Kriteria 6 BS BS BS BS BS

perlu sedikit memodifikasi definisi penilaian perbandingan berpasangan pada tabel 1 tersebut di atas. Dengan memperha kan hasil penilaian peserta sayembara dan berpedoman pada tabel

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

PERBENDAHARAAN

PBJ Gambar 3 Konstruksi Model Keterkaitan Antara Kriteria dan Alterna f

3 di atas, maka lakukan perbandingan berpasangan antar peserta sayembara pada semua kriteria yang telah dibuat. Penulis tampilkan satu contoh aja, milasnya membandingkan peserta pada kriteria “Relevansi Logo dengan Visi dan Misi�. Berdasarkan tabel 1, di bawah ini ditampilkan kembali ringkasan nilai peserta pada kriteria tersebut sebagai berikut: Adapun hasil tampilan dalam so ware super decision dapat dilihat pada gambar 4. Setelah seluruh kriteria selesai di-pairwaise, lakukan proses perhitungan pada menu computa ons untuk melihat

nilai priori es. Nilai priori es ini pada dasarnya adalah ngkat preferensi atas lima alterna f berdasarkan enam kriteria yang ada. Nilai preferensi inilah yang diterjemahkan sebagai peringkat,

ar nya nilai priori es yang lebih besar menggambarkan peringkat yang lebih baik. Berdasarkan gambar 5 di atas, dapat dilihat bahwa Alfa Jaya memperoleh nilai ter nggi, yaitu

Tabel 3 Modifikasi Penilaian Perbandingan Berpasangan Tingkat Kepen ngan

Definisi

Keterangan

1

Sama baiknya

Kedua subkriteria mempunyai nilai yang sama

3

Beda Tipis

Kedua subkriteria mempunyai perbedaan nilai yang pis (misalnya B dengan BS atau B dengan C)

5

Beda Sedang

Kedua subkriteria mempunyai perbedaan nilai yang sedang (misalnya B dengan K)

7

Beda Jauh

Kedua subkriteria mempunyai perbedaan nilai yang jauh (misalnya B dengan KS)

9

Mutlak sangat berbeda

Kedua subkriteria mempunyai perbedaan nilai yang mutlak (misalnya BS dengan KS)

2,4,6,8

Nilai tengah

Ke ka diperlukan sebuah kompromi

Kriteria Relevansi Logo

A & P Edisi I Tahun 5 2012

Alfa Jaya Beta Ria B

C

Charli Este Delta Fos B

BS

Echo Patria B

39

PERBENDAHARAAN

PBJ 0,21660. Nilai ini bisa diar kan bahwa Alfa Jaya memperoleh preferensi sebesar 21,66%. Kita dapat mengambil ga peserta dengan peringkat ter nggi untuk ditetapkan sebagai calon maka

pemenang sayembara. Tampilan hasil dari so ware Super Decisions juga dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. Caranya klik tombol

pada menu di atas, lalu klik paste pada jendela Microso Excel, selanjutnya gunakan menu chart untuk menampilkannya dalam berbagai macam bentuk

Gambar 4 Perbandingan kriteria relevansi logo dengan visi dan misi

Gambar 5 Nilai Prioritas Se ap Alterna f

40

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

grafik sesuai keinginan. Contoh tampilan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar 12 di bawah ini.

daknya keputusan yang

dak, maka metode ini menjadi

diambil sangat tergantung pada

useless, hal ini menunjukkan ada

pengguna

tersebut,

kelemahan berupa pembatasan

menentukan

pemakai metode ANP; Pada kasus dalam ar kel ini, apabila peserta sayembara banyak dan kriteria yang ditetapkan juga banyak, maka proses pairwaise comparison akan memakan waktu yang lama. Akhirnya, mudah-mudahan ar kel ini dapat menambah perbendaharaan metodologi

tepat

terutama

so ware dalam

Gambar 6 Grafik Nilai Hasil Prioritas Peserta Seleksi

Penutup Dari pemilihan para peserta sayembara tersebut, diperoleh peringkat terbaik dalam pemilihan tersebut adalah Alfa Jaya sebagai calon pemenang I, Delta Fos sebagai calon pemenang II, dan Beta Ria sebagai calon pemenang III. Penggunaan so ware ini dapat membantu pani a/ULP dalam kegiatan pemilihan calon pemenang sayembara atau kegiatan pemilihan lainnya. Tentunya, hanyalah

karena sebuah

so ware tool,

A & P Edisi I Tahun 5 2012

maka

kriteria penilaian dan melakukan pairwaise comparison. Kelebihan metode ANP berbantuan Decisions

so ware ini

terletak

bagi pani a/ULP maupun bagi siapa saja yang bergelut dalam pengambilan keputusan. Amin.

Super pada

kecepatan dan keakuratan hasil perhitungannya. Namun demikian, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya: Metode ini sering disebut expert choice, ar nya pengambil keputusan haruslah orang yang expert di bidangnya, atau memiliki pengalaman luas di bidangnya,

Riyanto

atau mampu berpikir kri s. Apabila

Widyaiswara BDK Cimahi

41

PERBENDAHARAAN

PBJ

MELESTARIKAN BUDAYA LEWAT TULISAN Oleh: M. Octariyaddi dan Soffan Marsus

Mengelola majalah, bagi nonprofesional di bidang jurnalis k seper kami ˗ para kru majalah A&P Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, tentu bukan perkara yang mudah. Selain harus menyiasa waktu di sela kesibukan pekerjaan utama, harus belajar menulis dalam tekanan tenggat tanggal terbit, kami juga harus belajar menata letak, menyiapkan foto dan grafis yang tepat serta mengedit dan menyeleksi tulisan. Semua dilaksanakan secara bersama dalam sidang-sidang redaksi, yang juga harus dicari waktu yang tepat agar dapat dihadiri secara bersama. Semua proses itu terkadang terasa membebani. Mengelola pelaksanaan diklat saja, atau bagi yang widyaiswara melaksanakan tugas mengajar atau menyusun kurikulum saja, sudah terasa cukup berat. Terkadang mbul pikiran untuk meninggalkan tambahan pekerjaan mengelola majalah tersebut. Namun kami tetap berpegang pada komitmen bersama, menjaga agar penerbitan majalah ini, yang telah mencapai tahun

42

kelima, tetap berlangsung. Untuk kembali meningatkan semangat menerbitkan majalah agar dapat tetap hadir kepada sidang pembaca semua, di akhir tahun 2011 redaksi memprogramkan kunjungan ke beberapa majalah atau penerbitan komersial dan nonkomersial di beberapa tempat yang masih dapat kami jangkau. Salah satu pilihan kami adalah mengunjungi majalah Manglé yang terbit di kota Bandung. Majalah Manglé dapat menjadi contoh majalah yang telah selama 61 tahun tegak berdiri di sela berbagai rintangan, hambatan dan dinamika yang dihadapi. Majalah Manglé merupakan sedikit majalah yang berada di garis demarkasi pertahanan budaya lokal, khususnya bahasa Sunda, yang dalam dekade-dekade akhir ini mendapat gempuran berat akibat arus modernisasi dan globalisasi, sehingga telah sering dak lagi menjadi bahasa ibu bagi generasi muda Sunda. Di siang yang mendung, kami mendatangi kantor majalah Manglé yang berlokasi di kawasan

Doc.AP

INSIGHT

BUDAYA

asri jalan Lodaya, Bandung. Se ba di sana kami disambut oleh dua orang bapak yang sedang menyelesaikan pekerjaan, meneli bacaan-bacaan di majalah dan di dra -dra tulisan. Kedua bapak tersebut adalah Bapak Abdullah Mustappa selaku Wakil Pupuhu (Wakil Pimpinan Umum) dan Bapak Elin Samsuri selaku Rumpaka (Redaktur) Majalah Manglé. Menurut kedua Bapak tersebut, majalah Manglé merupakan majalah mingguan berbahasa sunda yang berbasis di Bandung yang telah hadir sejak tahun 60-an. Ar kata Manglé sendiri adalah untaian bunga mela penghias sanggul perempuan, yang konon semakin lama semakin harum baunya. Filosofi inilah yang diusung oleh para pendiri Majalah Manglé, yaitu dari sejak awal terbit hingga selamanya majalah Manglé tetap menghiasi dan selalu terdengar gaungnya di masyarakat, khususnya masyarakat Sunda. Majalah Manglé terbit pertama kali pada tanggal 21 Oktober 1957 di Bogor dengan

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

BUDAYA

A & P Edisi I Tahun 5 2012

100.000 (seratus ribu) oplah untuk memenuhi permintaan para pembaca se a. Tidak hanya pembaca yang ada di Indonesia namun ada pembaca yang berasal dari Australia, Amerika dan Jepang. Bahkan di salah satu universitas di Australia, majalah Manglé dijadikan koleksi pada perpustakaan mereka hingga sekarang. Namun lain dulu lain sekarang, saat ini Majalah Manglé hanya mencetak 3000-4000 oplah saja. Banyak faktor yang bisa menjadi sebabnya. Pertama, jumlah pelanggan yang berkurang. Pelanggan se a Majalah Manglé dulu kebanyakan adalah dinas-dinas pemerintahan yang ada di wilayah priangan dan sekitarnya. Namun karena seringnya restrukturisasi pada instansi pemerintahan dan sempat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak diantara mereka menghen kan berlangganan Manglé. Kedua, segmen pembacanya yang kedaerahan membuat peminatnya berkurang. Banyak anak muda sekarang lebih memilih media yang memberikan informasi yang bersifat umum dan modern, dak melihat lagi tulisan sisi budayanya. Generasi muda Sunda sekarang mes nya harus berani berbahasa Sunda sebagai iden tas diri. Siapa lagi yang akan menggunakan basa Sunda selain orang Sunda itu sendiri. Orang Sunda, maupun etnis di daerah

lainnya harus bangga terhadap etnisnya sendiri karena siapa lagi yang akan melanjutkan budaya sendiri selain generasi muda itu sendiri. Untuk tetap dapat bertahan menerbitkan majalah saat ini, dari sisi bisnis Manglé mengandalkan penjualan majalah ke pembelipembeli. Dari hasil penjualan tersebut digunakan lagi untuk membayar biaya produksi serta honor sumbangan penulis. Menurut Bapak Mustappa, pe mbangan Manglé tetap eksis saat ini, bukan lagi dari segi bisnis, melainkan lebih karena rasa “sayang” orangorang yang berada di dalam tubuh redaksi. Dahulu, majalah bisa membeli mesin percetakan sendiri. Saat ini majalah bahkan dak dapat membiayai perawatan mesin cetak lama tersebut, sehingga harus melakukan pencetakan secara outsourcing. Bagaimana dengan dukungan dinas terkait mengenai eksistensi majalah? Menurut Pak Mustappa bahwa Dinas Kebudayaan setempat lebih menonjolkan seni pertunjukan daripada seni sastra maupun tulisan. Beliau menambahkan, dukungan pemerintah dalam menjaga kelestarian kebudayaan, khususnya sastra seper Majalah Manglé, masih sangat kurang. Padahal ada Perda No. 5 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra,

43

INSIGHT

oplah 500 eksemplar. Namun edisi perdananya sendiri baru diedarkan pada tanggal 21 Nopember 1957, itupun dibagikan secara gra s. Tanggal 21 Nopember itulah yang kemudian ditetapkan sebagai mangsa (hari kelahiran) Majalah Manglé. Di usianya yang ke-49 saat ini, Majalah Manglé tetap mampu bertahan dengan oplah 4000 eksemplar pada se ap terbitannya, di tengah persaingan ketat di bidang media, baik cetak maupun elektronik. Dahulu, majalah yang telah hadir sejak tahun 60-an ini, dak hanya “berkibar” di daerah kelahirannya, Priangan. Peminat majalah Manglé menyebar ke seluruh Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Ini sesuai dengan visi Majalah Manglé yaitu jadi kebanggaan (kareueus) urang Sunda satungtung hirup. Sementara misi Majalah Manglé melipu sbeagai berikut: 1) Menjaga, memelihara bahasa, sastra dan filosofi Ki Sunda. 2) Menjadi media komunikasi orang-orang Sunda sampai akhir masa. 3) Menjaga dan melestarikan budaya Sunda dengan berbagai kalangan etnis lainnya. 4) Profit orien ed yang seimbang, antara rasa memiliki terhadap Sunda dengan taraf hidup pada masanya. Menurut cerita dari Bapak Mustappa dan Bapak Elin, pada masa jayanya Majalah Manglé pernah dicetak hingga

BUDAYA

INSIGHT

dan Aksara Daerah (sebelumnya Perda No. 6 tahun 1996 tentang Pelestarian, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda) yang mendukung pelestarian kebudayaan termasuk sastra. Namun Perda tersebut kurang cukup menjamin majalah seper Mangle “dikawal” oleh pemerintah atau oleh masyarakat Sunda sendiri. Selain Perda, ada satu lembaga yang menaungi mengenai sastra sunda yakni Lembaga Basa Jeung Sastra Sunda (LBSS) yang mempunyai tugas utama untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan sastra sunda bahkan hingga ke tahap pengajaran kepada masyarakat melalui sekolahsekolah, sesuai amanat UUD 1945. Namun peran lembaga ini pun masih kurang maksimal. Namun di sela keterbatasan yang ada, Bapak Mustappa dan Bapak Elin berharap, sastra sunda yang dituangkan melalui tulisan di majalah Manglé tetap dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Sunda khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Dengan tetap menerbitkan Manglé, para jajaran redaksi Manglé berharap dapat terus memelihara, melestarikan, dan mengembangkan sastra, khususnya sastra sunda, agar dak habis ditelan zaman. Tidak hanya tulisan sastra, tapi segala tulisan-tulisan yang bermanfaat

44

bagi masyarakat sehingga dapat menjadi inspirasi maupun panduan bagi pembacanya. Dari hasil studi banding ini kami menemukan kembali semangat yang sempat meredup untuk mengelola sebuah majalah. Kami daklah dalam kondisi harus gigih berjuang seper para rumpaka majalah Manglé menghadapi beratnya gempuran bisnis, survival of the fi est, yang besar dan kuat yang dapat bertahan. Manglé bertahan bukan karena kekuatan modal atau pragma sme mengiku kemauan

yang dikembangkan tetap bertahan sampai akhir hayat. Majalah dengan demikian telah mengatasi sekat waktu dan generasi. Dalam perjalanan bolehlah majalah tersebut mengalami pasang surut. Namun berhasil tetap bertahan hidup, membuk kan tekad yang terus menyala, tetap terwariskan dari satu generasi ke generasi redaksi berikutnya.. dan berikutnya.. dan berikutnya, terus sampai berakhirnya masa.. Semoga.

dengan menulis akan datang kegembiraan dan kesenangan. Indera merupakan gerbang menuju kebahagian dengan cara melestarikan budaya lewat tulisan. zaman. Manglé bertahan karena kekuatan tekad para punggawanya. Dibanding Manglé kami dak ada apa-apanya. Penerbitan dibiayai APBN. Distribusi dibagikan cumacuma. Penulis dan tulisan rela f selalu ada karena dikaitkan dengan kebutuhan perolehan angka kredit widyaiswara dan sedikit balas jasa materi. Semuanya jadi terasa sangat mudah dibandingkan Manglé. Untuk tetap bertahan, kami hanya butuh komitmen dan ketekunan. Namun seper juga Manglé, kami juga tentu akan merasa sangat bahagia, jika majalah

Soffan Marsus Kasubbid Program Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

M. Octariyaddi Pelaksana Pusdiklat A&P

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

TRANSFORMASI

Oleh : Noor Cholis Madjid

Indah Bagai Kupu-Kupu Kisah Elang Yang Perkasa ,....... Sang Elang yang Perkasa... Beberapa minggu yang lalu saya mendapat email cerita tentang kehidupan burung Elang. Burung Elang Jawa dalam mitologi berubah menjadi burung Garuda dan dalam berbagai cerita dimitoskan sebagai burung yang sangat perkasa penjaga keseimbangan semesta punya kisah yang sangat memesona. Usia seekor Elang dapat mencapai 70 tahun. Umur yang sangat panjang bagi jenis unggas. Life begins at forty layak disematkan pada seekor elang. Ditahun ke-40 usianya, seekor elang mengalami proses penuaan secara alami. Cakarnya mulai menua, paruhnya menjadi panjang dan membengkok hingga menyulitkannya hidup di alam liar. Sayapnya dak lincah lagi untuk mengejar mangsa, karena bulunya telah tumbuh terlalu lebat dan tebal sehingga sulit terbang dengan lincah. Kehidupan alam yang keras membuat elang yang lamban dan dengan anggota tubuh yang tua menjadi “terlunta-lunta�. Keperkasaannya di masa lalu seolah sirna digilas sang waktu. Dalam kondisi seper itu sang Elang hanya mempunyai dua pilihan: Menunggu kema an yang terus mendekat dengan perlahan, atau melakukan sesuatu untuk tetap menjadi penguasa angkasa raya. Ke ka keperkasaan tetap didamba, maka proses transformasi yang

A & P Edisi I Tahun 5 2012

panjang dan menyakitkan selama kurang lebih 150 hari menjadi harga yang harus diterima. Untuk melewa proses transformasi dengan selamat, sang Elang harus mencari tempat yang aman. Ia

Doc.AP

Perkasa laksana Garuda, ...

harus terbang jauh ke atas puncak gunung yang nggi dan kemudian membuat sarang di tepi jurang yang dalam. Selama proses transformasi berlangsung, sang Elang harus nggal ditempat yang sunyi dan terpencil tersebut. Sang Elang memerlukan paruh baru yang kuat. Untuk itu dia harus rela menanggalkan paruh lamanya dengan cara mematuk-matuk batu gunung yang keras dengan sekuat tenaga hingga paruh lamanya tanggal. Meskipun dengan menahan kepedihan, usaha sang Elang akan terbalas dengan tumbuhnya paruh baru yang segar dan jauh lebih kuat. Dengan paruh yang baru tumbuh, sang elang kemudian mencabut satu persatu cakar-cakar tuanya diiringi dengan nyeri yang mendera. Ke ka cakar lama berhasil dicabut akan

tumbuh cakar baru yang lebih kuat untuk menggan kannya. Proses transformasi belum berakhir, bulubulu tua yang lebat dan tebal adalah obyek berikutnya. Satu persatu bulu dan sayap tuanya dicabut dengan dak memperdulikan perihnya luka dan setelah beberapa saat akan tumbuh bulu dan sayap baru yang lebih kuat dan sehat sebagai penggan nya. Sungguh suatu proses transformasi yang melelahkan, panjang, dan menyakitkan. Lima bulan kemudian, Elang terbang kembali dengan paruh, cakar dan bulu yang baru. Kehidupan baru membentang hingga 30 tahun ke depan dengan tetap menyandang raja angkasa nan perkasa. Kupu - Kupu nan jelita... Maha Suci Allah yang telah menciptakan kupu-kupu sebagai salah satu makhluk yang sedap dipandang mata. Namun, bukan Cuma kecan kannya yang memukau, cerita tentang kehidupan kupu-kupu yang bermula dari ulat, kepompong, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu juga sangat menarik untuk diama dan dipelajari. Proses Metamorfosis dalam kehidupan kupu kupu senan asa menjadi bahan renungan dan pelajaran yang abadi bagi kehidupan. Seekor ulat harus puasa dalam kepompong selama dua minggu untuk menjadi makhluk yang can k dan sedap dipandang mata. Selain keindahan sayapnya kehidupan kupukupu juga jauh lebih menyenangkan dan bermakna. Sungguh luar biasa

45

CATATAN

Transformasi

TRANSFORMASI

CATATAN

ulat yang jelek dan buruk rupa serta dikenal sebagai pemangsa, sekarang berubah menjadi makhluk indah penuh pesona dan berguna bagi sesama. Sepasang kaki yang kuat mampu menopang tubuh rampingnya diujung dahan terkecil dengan kokoh dan anggun, mata besar dan jernih membuat pandangan sekor kupu kupu menjadi lebih luas, sayap yang indah dan kuat mampu membawa kupu kupu bergerak riang kesana-kemari dengan bebas. Mo f dan corak sayap kupu-kupu sangat beragam sehingga dak membosankan bagi siapa pun yang memandang dan sepasang antena yang serasi sangat handal dan sensi f untuk mengenali situasi di lingkungan tempat dia bermain. Tidak kalah pen ngnya sungut dan benang-benang halus yang dapat mengangkut benang sari ditunggu oleh tumbuhan untuk membantu terciptanya proses penyerbukan dan membantu makhluk lain untuk berkembang sehingga tercipta rantai kehidupan yang sempurna. Sungguh suatu paduan irama alam yang serasi dan harmonis. Riwayat BPPK Tercinta... Pada Tahun 1975 lahir Badan Pendidikan Dan La han Keuangan (BPLK). Organisasi ini bertugas untuk menjalankan fungsi pendidikan dan pela han terutama bagi pegawai Departemen Keuangan. Seiring dengan berjalannya waktu dan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan stake holder yang semakin meningkat, pada tahun 2001 BPLK berubah nama menjadi Badan Pendidikan Dan Pela han Keuangan. Perubahan ini membawa konsekuensi tuntutan dan peran BPPK sebagai penanggung jawab pengemban diklat di lingkungan Kementerian Keuangan.

46

Awal 2007, peran BPPK sangat didamba oleh Kementerian Keuangan yang sedang gencar melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi di Indonesia diawali oleh Kementerian Keuangan dengan cara melakukan penataan Organisasi, Penataan Proses Bisnis, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Penataan organisasi melipu modernisasi dan pemisahan, penggabungan serta penajaman fungsi. Perbaikan proses bisnis melipu analisis dan evaluasi jabatan, analisa beban kerja, dan penyusunan Standard Opera on Procedure (SOP). Peran BPPK tentunya menjadi sentral ke ka bicara mengenai Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan dan pela han yang menghasilkan SDM yang berkompeten. Kini diusia yang ke 32 BPPK kembali dituntut untuk melakukan transformasi dan perubahan guna lebih meningkatkan peran dan fungsi BPPK di lingkungan Kementerian Keuangan. BPPK diharapkan dapat menjdi lokomo f transformasi birokrasi di Kementerian Keuangan dengan menyediakan SDM Kementerian Keuangan yang mumpuni sesuai dengan tuntutan zaman. Dalam kehidupan, memutuskan diri untuk bertransformasi perlu keberanian dan kesiapan fisik dan mental sebagaimana dicontohkan oleh Elang dan Kupu kupu. Ke ka pimpinan telah mengambil keputusan untuk menjalankan transformasi maka seluruh unsur di BPPK harus mendukug dengan segenap kemampuan yang dipunya. Semua kebiasaan dan budaya lama yang dak sesuai harus ditanggalkan. Segala daya upaya harus di-perjuangkan dan

dikorbankan seberat dan sesusah apapun, demi BPPK yang kuat dan indah. “Jer Basuki Mowo Beyo” pepatah orang tua kita mengajarkan bila kita ingin menggapai kemuliaan, maka harus rela untuk berkurban (moril maupun materiil). Transformasi BPPK diyakini akan mampu mewujudkan visi “Menjadi lembaga pendidikan dan pelaƟhan terdepan dalam menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, profesional, berintegritas Ɵnggi da bertanggungjawab”. Bila visi itu terwujud, alangah perkasanya BPPK. Laksana Garuda penguasa angkasa raya, seper itulah BPPK di ranah ilmu Keuangan dan Kekayaan Negara. Dan seper Kupukupu, BPPK menjadi sangat indah dan didamba kehadirannya karena se ap gerak dan langkah BPPK senan asa menebar ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi semua. Bertransformasilah BPPK-ku... kami semua selalu mendukung dan menyertaimu. Kamilah Garuda dan Kupu-kupu-mu yang akan menjagamu tetap perkasa dan indah dipandang mata.

Noor Cholis Madjid, S.E., M.Si Widyaiswara Pusdiklat A&P

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

KARIKATUR

SELINGAN

A & P Edisi I Tahun 5 2012

47

TTS

SELINGAN

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11

12

13

14

15

Mendatar: 1. Salah satu nilai-nilai Kementerian Keuangan 6. Emas 22 karat dengan berat 4.25 gr 7. Alat kelengkapan DPR yang bertugas untuk membahas anggaran bersama dengan pemerintah 9. … Ra ngs, salah satu agensi pemeringkat kredit internasional terbesar di dunia 10. Da ar isian yang memuat uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, rencana penarikan dana ap- ap bulan dalam satu tahun serta pendapatan yang diperkirakan oleh kementerian negara/lembaga 12. Nagara Dana …, Slogan Kementerian Keuangan yang berar “Penjaga Keuangan Negara” 14. Reformasi …, proses yang dilaksanakan sebagai langkah untuk memperbaiki sistem pelayanan pada Kementerian Keuangan 15. Opini auditor terhadap laporan keuangan yang berar “ dak memberikan tanggapan” Menurun: 2. Penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya 3. Surat pernyataan utang 4. Metode pembelajaran bagi orang dewasa yang diperkenalkan oleh Alexander Kapp 5. Proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. 7. Bendahara Pengeluaran (disingkat) 8. … Samad, Ketua KPK periode 2011-2015 11. (Disingkat) Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga 13. … Martowardoyo, Menteri Keuangan Republik Indonesia setelah Sri Mulyani Indrawa

48

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan

MOMENT

A & P Edisi I Tahun 5 2012

GALERI

Pembukaan DTSS Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa Kelas Reguler Khusus Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Keuangan Angkatan I, II, dan III Bogor, 16 Januari 2012

Pembukaan DTSS Kuasa Pengguna Anggaran Kelas Reguler Bagi Pegawai Kementerian Keuangan dan DTSS Penyegaran Pengadaan Barang/Jasa Kelas Reguler Bagi Pegawai Kementerian Keuangan Angkatan IV dan V Bogor, 30 Januari 2012

49

50

Majalah Dwi Bulanan Pusdiklat Anggaran & Perbendaharaan


Majalah AP