243

EKOKER Warga Pagai Dambakan Kapal Pemda Rute Padang-Sikakap SIKAKAP - Begitu mendengar kabar kapal milik pemerintah Kepulauan Mentawai ongkosnya gratis setelah terbit surat edaran Bupati Yudas Sabaggalet April lalu, masyarakat di kawasan pulau Pagai menginginkan pelayaran untuk rute Padang-Sikakap juga diadakan.

Warga Pagai banyak yang mengeluh tidak menikmati pelayaran gratis seperti yang dirasakan penumpang rute Sikakap-Pasapuat, Sikakap-Sioban, dan Sikakap ke Tuapeijat akhir-akhir ini. Mumpung belum ada Perda Retribusinya, masyarakat Pagai ingin mencoba pula fasilitas gratis dari Sikakap ke Padang atau pun sebaliknya.

“Kami di Pagai juga merindukan pelayanan gratis. Pelayaran gratis dari Sikakap ke Padang dan sebaliknya mumpung kapal milik Pemda Mentawai belum ada penetapan Perda Retribusi dan pajaknya,” ujar Arto, salah satu masyarakat pagai pada Puailiggoubat, Senin, 25 Juni.

Warga lain mengatakan, Rute Sikakap-Padang hanya satu kali dalam seminggu. Itupun Kapal Muatan Penumpang (KMP) AmbuAmbu milik ASDP yang rutin melayani. Sementara kapal Pemda Mentawai tidak melayani rute Sikakap-Padang atau sebaliknya.

“Seakan kami di Pagai kurang diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Seingat saya, rute Sikakap-Padang atau sebaliknya sudah lama dijanjikan ke janjikan pemerintah namun belum terupayakan,” ujar Julpin warga Pagai selatan.

“Harapan kami pemerintah menambah pelayaran di pagai dengan rute Sikakap-Padang, sebab rute ini tergolong susah dan aksesnya terbatas. Untuk ke padang mesti menunggu selama seminggu pelayaran KMP Ambu-Ambu,” tambahnya.

Sementara itu, hampir semua masyarakat yang menumpangi kapal gratis pemkab merasa diringankan biayanya, terutama bagi masyarakat Mentawai yang ekonominya lemah.

Penumpang kalaupun membayar Rp5 Ribu, biaya itu untuk asuransi masyarakat sampai ketujuannya.

“Hal ini sangat meringankan dan membantu biaya warga. Kita cuma membayar biaya asuransi penumpang sudah dapat sampai ketujuannya,” ujar Rina Samaloisa, Senin, 18 Juni menceritakan pelayaran Nade awal Juni lalu. (imj/jap)

Puailiggoubat

NO. 243, 1 - 14 Juli 2012

22

Bantuan Alat Tangkap Kelompok Nelayan Saling Tuding Koordinator kelompok nelayan Pelita dan Sepakat, Nadea sulit menerima kenyataan begitu mengetahui kelompok nelayannya tidak lolos dalam pengajuan proposal bantuan alat tangkat nelayan yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Mentawai.

FOTO:RUS/PUAILIGGOUBAT

MELAUT - Nelayan melaut di perairan Tuapeijat

Bambang Sagurung Irman John

I

a mensinyalir kelompok nelayan dari Desa Malancan yang lolos, main mata de-

ngan aparat desa dan Dinas Kelautan Mentawai sendiri.

“Ini ada indikasi permainan.

Karena kelompok kami yang dibentuk dan pengesahannya dihadiri oleh pihak DKP Mentawai dan pihak pemerintah desa malah tidak lolos dalam pengajuan proposal. Apalagi kelompok kami semuanya nelayan,” katanya Kamis, 14 Juni lalu.

Nadea mengatakan, bantuan alat tangkap nelayan ini merupakan program bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012. Masingmasing kelompok akan mendapat Rp100 Juta jika memenuhi persyaratan, yaitu kelompok pengaju proposal benar-benar berprofesi sebagai nelayan.

Semula, Nadea dan anggota kelompoknya yakin bahwa proposal kelompoknya akan lolos. Namun, tiba-tiba dalam perjalanannya, mereka mengetahui kelompok Illahi dan Purimanuaijatlah yang lolos. Ia pun heran karena sepengetahuannya dua kelompok yang lolos ini, anggotanya tidak berprofesi sebagai nelayan.

“Anggota mereka saja tidak ada yang kita lihat melaut. Mereka malah penampung manau, pedagang, petani dan profesi lainnya,” katanya.

Kecewa atas kenyataan itu, Nadea akhirnya mempertanyakannya ke Dinas Kelautan Dan Perikanan Mentawai. Jawaban yang didapat dari

dinas, pihak kabupaten hanya memfasilitasi bantuan dari pusat kepada masyarakat di Mentawai.

“Kita hanya memfasilitasi pusat untuk menyalurkan bantuan. Kelompok yang lolos ini tergantung dari pusat saja,” ujar Nadea menirukan kata-kata salah seorang staf DKP Mentawai.

Usut punya usut, ternyata proposal kelompok Illahi dan Purimanuaijat bisa lolos lantaran punya relasi atau orang dalam yang melancarkannya. Hal itu, kata Nadea, dilontarkan langsung oleh salah seorang anggota dari kelompok tersebut.

Mereka, kata Nadea, bahkan punya relasi hingga di tingkat provinsi.

“Mereka bilang, salah seorang dari pengurus kelompok bertugas sebagai ustad di Sikakap yang sekaligus kader salah astu partai sehingga bantuan melalui provinsi lebih gampang,” katanya.

Kepala Desa Malancan Kecamatan Siberut Utara Barnabas Saerejen yang dikonfirmasi Puailiggoubat, mengaku bahwa dirinya memang memberikan rekomendasi kepada kelompok nelayan Ilham dan Purimauaijat terkait persyaratan administrasi. Namun, pemberian itu, katanya, bukan dalam konteks kolusi atau nepotisme, melainkan konteksnya sebagai aparatur desa yang melayani masyarakatnya.

“Kita ini pelayan bagi masyarakat. Surat dalam bentuk apapun dari desa akan kita berikan. Soal perjuangan sampai tingkat kecamatan hingga ke atas lainnya itu tergantung dari kelompok masing-masing,” katanya.

Jecki, salah seorang pengurus kelompok nelayan Ilham dan Purimanuaijat dengan blak-blakan menga-

takan, persoalan lolosnya proposal tergantung dari kecekatan dan lobi kelompok masing-masing. Ia pun heran, kelompok lain yang tidak lolos malah mengada-ada persoalan.

“Kelompok tidak boleh mempersalahkan desa. Sekarang tergantung kekuatan pengurus untuk mendapatkan bantuan itu. Tergantung lobi-lobi ke kabupaten dan provinsi,” katanya.

Jecki bahkan mengaku, memang ada anggota kelompoknya yang terdaftar tidak lagi berprofesi sebagai nelayan dan bahkan tidak pernah menjadi nelayan. Jecki menggunakan nama orangtua anggota yang betulbetul nelayan agar persoalan administrasi lebih gampang.

“Karena anak-anak mereka yang berprofesi sebagai nelayan tidak punya KTP. Kalau saya yang dibilang bukan nelayan harus berkaca dulu mereka. Saya ini nelayan yang dulu hingga sekarang terbilang sukses.

Dari nelayan saya bisa buka usaha, beli mesin speedboat,” ujarnya.

Jecki melanjutkan, rencana berikut yang akan dilakukan kelompoknya adalah membuka pangkalan Bahan Bakar Minyak (BBM) sendiri sehingga kelompok nelayan ini tidak kesulitan mendapatkan BBM. Selain itu, dengan bantuan tersebut, kelompoknya juga berencana membuat pabrik es serta mencari pasaran ke luar agar penghasilan nelayan lebih meningkat lagi.

“Kalau kita lihat sekarang ini ketika ada bantuan hanya terpikir bagaimana uang yang diterima itu habis begitu saja. Bukan untuk masa yang akan datang,” katanya.

Dikatakan Jecki, bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah itu

akan dikelola dengan baik sehingga jika ada bantuan lagi, track record kelompoknya tetap menjadi perhatian pemerintah. “Kelompok kita ini akan dibuatkan akta notarisnya, dengan begitu kita punya badan hukum yang jelas sehingga untuk mendapatkan bantuan lainnya akan lebih mudah.” katanya.

Di Desa Saumanganya, Kecamatan Pagai Utara, kelompok Sura’ yang beranggotakan 22 orang nelayan mengalami nasib yang sama. Kekecewaan kelompok ini kasusnya beda lagi.

Mereka baru saja membuat sampan sebanyak 22 unit sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan begitu kelompok ini yakin setelah proses itu dilaksanakan, kini tinggal menunggu realisasi bantuan alat tangkap dan mesin boat 5 peka dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mentawai.

Ketua kelompok Sura’ Efrimen Saogo kepada Puailiggoubat, Minggu, 17 Juni, mengeluhkan entah apa lagi kendala yang dihadapinya sehingga permohonan bantuan hingga saat ini belum ada realisasinya. Sementara tim survei dari dinas sudah berulang kali turun ke lokasi untuk melakukan sosialisasi serta memverifikasi kelayakan kelompoknya.

Selain itu, ia juga kecewa sering diberi harapan oleh tim dari dinas namun kenyataannya bantuan hingga kini tak kunjung terwujud.

“Orang dari dinas sudah berkalikali turun ke lokasi menyaksikan kesiapan dan keseriusan kelompok di samping itu apa yang di intruksikan dinas bahwa kelompok harus melengkapi syarat seperti sampan juga sudah kami penuhi namun bantuan hingga kini belum ada realisasinya,” ujarnya. (jap)