SAMBAS
20 terigas
Waspadai Penyakit Kemarau PEMERINTAHKabupaten(Pemkab)Sambas melalui Dinas Kesehatan (Diskes) memberikan peringatan dini terhadap beberapa penyakit menular yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB). Diskes melalui surat nomor 443/1154/PMK-DKS tertanggal 26 Maret 2012, telah menginstruksikan kepada seluruh puskesmas di Kabupaten Sambas, agar siaga, terkait penyebaran penyakit menular sebagai dampak dari musim kemarau. Kabag Humas, PDE, dan Sandi Setda Pemkab Sambas, Rusniardi, dalam rilis resmi kepada koran ini mengungkapkan langkah awal, sesuai informasi dari Diskes. Ditambahkan dia bahwa yang terlampir dari surat Diskes tersebut adalah memberikan pemahaman awal dan meneruskan informasi terkait beberapa penyakit menular, mengenai dampak dari musim kemarau ini. Dijelaskan Rusniardi, beberapa penyakit yang perlu diwaspadai di antaranya diare, demam berdarah dengue, ISPA, serta penyakit menular lainnya. “Setiap puskesmas sudah disurati dan diperintahkan Dinas Kesehatan melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap pencegahan penyakit-penyakittersebutkepadamasyarakat,dan petugas surveilans serta staf di lapangan diminta melakukanpengamatanintensifdankewaspadaan dini,” ujar Rusniardi. (har)
tilik
Hutan Selindung Terbakar AKIBAT ulah oknum warga yang melaksanakan sembahyang kubur (ceng beng), Jumat (23/3) lalu, wilayah perkebunan rakyat yang berada di lokasi kebun kelompok Cakra Timba Baya (CTB) Desa Twi Mentibar, Selakau, terbakar. Dilaporkan sekitar 10 hektar lahan terbakar, di mana dua di antara pemilik kebun yang merugi akibat kebakaran ini adalah Salwi (1,5 hektar) dan Mistur (1 hektar). “Kita minta hal ini menjadi perhatian berbagai pihak, warga yang tergabung kelompok tani CTB tidak melarang siapapun melakukan ritual, namun di musim kemarau saat ini, mohon semua pihak lebih cermat kepada potensi yang membahayakan lingkungan sekitar,” ungkap Ketua Kelompok Tani Cakra Timba Baya, Erwin Johana, kepada koran ini, kemarin. Menurut Erwin, kejadian ini diperkirakan berlangsung sekitar siang hari pascaumat Islam melaksanakan salat Jumat. Secara kebetulan, ada petani hutan Selindung yang pergi ke kebun dan melihat kebunnya sudah terbakar. (har)
INGIN BERLANGGANAN PONTIANAK POST ? HUBUNGI : (0561) 735070 (0561) 735071
Pontianak Post
Sabtu 31 Maret 2012
Desak Segera Rekomendasikan Sambas Pesisir
INTERNET
PEMANGKAT: Kota Pemangkat nantinya akan menjadi sentra Kabupaten Sambas Pesisir, jika calon kabupaten baru tersebut benar-benar terbentuk.
SAMBAS – Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia yang salah satunya ditujukan sebagai langkah percepatan pembangunan, memberikan peluang bagi seluruh wilayah untuk memekarkan diri dan membuka akses dari keterisoliran daerah masing-masing, dengan sistem desentralisasi. Tendensi untuk memeraktikkan undang-undang ini di setiap wilayah di Indonesia tidak seragam, tapi hampir dipastikan memiliki kemiripan. Yakni tidak ingin terisolir dan kebutuhan untuk menikmati hasil pembangunan yang merata, termasuk
calon Kabupaten Sambas Pesisir. Perilaku kalkulasi ‘untung-rugi’ yang melatarbelakangi gonjang-ganjing ‘yatidak,’ pada pembentukan Sambas Pesisir, oleh Pemkab Sambas, semasa masih bupati terdahulu, sepantasnya dikurangi atau bahkan dihilangkan dimasa kepemimpinan yang baru ini, karena ini menyangkut aktivitas sosial yang tidak bisa diukur secara matematika. “Kalkulasi ini malah bisa diarahkan sebagai manuver politik yang menimbulkan “sikap ketergantungan” masyarakat Sambas Pesisir yang mungkin
hanya akan membebani Kabupaten Sambas induk kelak dikemudian hari. Sebaiknya kalkukasi untung rugi dicermati dengan sikap bahwa Sambas Pesisir keseluruhan tidak akan rugi dan juga tidak akan untung bila bergabung atau tidak bergabung,” ungkap Ketua Lembaga Sentra Informasi dan Media Pendidikan Untuk Rakyat ‘SIMPUR,’ Jono kepada koran ini, kemarin. Menurut Bung John begitu ia disapa, untuk mendobrak ketertinggalan dan kemajuan pembangunan di wilayah Sambas Pesisir keseluruhan mempersyaratkan
sejumlah hal. Strategi dan pola saling mendukung dan sama-sama menang (win-win solution) bisa saja menjadi alternatif dalam perundingan untuk mencapai kesepakatan. Namun tidak salah juga bila pihak Sambas Pesisir memegang sikap untuk tidak menjadi beban pada sebuah tatanan sosial yang ingin mandiri. Pemda Sambas (dalam hal ini Bupati) harus bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi kepada publik terkait pembiaran SK DPRD Sambas Nomor 1 tahun 2008 karena pada prinsipnya sesuai dengan persyaratan Panitia KSP telah mengacu dan berpedoman pada PP 78 tahun 2007 dan semua persyaratan telah rampung, jadi ini merupakan hak konstitusional KSP telah diabaikan oleh Pemda Sambas dahulunya. Tapi hari ini masyarakat Sambas Pesisir menatap masa depan, jadi diharapkan Bupati Sambas saat ini segera untuk memberikan rekomendasi persetujuannya terkait Pembentukan Kab Sambas Pesisir tanpa berhitung untung rugi karena ini menyangkut kesejahteraan rakyat Dapil 2 pada umumnya. Jadi, dukungan tetap harus diberikan kepada setiap wilayah yang hendak memekarkan diri termasuk kepada calon Kabupaten Sambas Pesisir. “Keaktifan semua pihak sangat diharapkan untuk memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat sehingga turut melibatkan diri memberi sumbangsih dalam pengambilan keputusan di era otonomi, yang pada hakikatnya adalah untuk membangun ke arah yang lebih baik lagi,” pungkasnya. (har)
Penandatanganan Pakta Integritas, Siap Cegah Korupsi SAMBAS – Untuk mencegah tidak terjadi penyimpangan dan hal-hal lain yang merugikan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, Jumat (30/3) seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat kesepakatan menandatangi dokumen Pakta Integritas di lingkungan Pemkab Sambas di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Mereka berkomitmen menciptakan pemerintahan bersih dan mencegah korupsi. Wakil Bupati Sambas Pabali Musa mewakili Bupati Sambas mengatakan, pakta integritas merupakan kewajiban seluruh pemerintahan yang telah ditetapkan dalam upaya membuat kesepakatan bersama menjaga pemerintahan yang bersih “Pendatanganan Pakta Integritas bertujuan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta KKN, dalam hal ini, komitmen pejabat dalam pakta integritas dapat memperkuat kiner-
ja birokrasi, karena kita ditunlaksanakan, karena komitmen tut bekerja efesien dan efektif, ini berupaya menciptakan peterutama dalam memberikan merintah yang bersih dan bepelayanan kepada publik, bas Korupsi serta KKN. “Pakta yaitu amanah untuk melayani integritas ini merupakan hal masyarakat,” ungkapnya. yang wajib dilaksanakan oleh Pemkab berharap komitpemerintah, itu dikarenakan men dari pakta integritas ini hasil kesepakatan ini selanjutdapat meningkatkan, mindset, nya akan dikirim ke pemerinkultur dan budaya kerja, sehtah pusat,” katanya. ingga program pemerintahan Jamiat menegaskan, pakta yang dijalankan mendapatkan integritas ada kaitan dengan respon baik dari masyarakat. reformasi birokrasi yang sudah Pabali Musa “SKPD hingga jajaran bawah juga kita laksanakan, dalam hal ini diharapkan dapat membuat kesepakatan ini SKPD yang telah membuat komitmen secara bersama, selanjutnya dilaksanakan agar menjalankannya dengan baik, sepsesuai kesepakatan pakta integritas yang erti respon terhadap keluhan masyarakat telah kita buat,” himbaunya. tentang pelayanan pemerintah, data best Sementara itu, Sekda Sambas H Jamiat daerah, tolak ukur keberhasilan, mauAkadol selaku Ketua Panitia penandatan- pun upaya tidak terjadinya korupsi. “Ini ganan dokumen Pakta Integritas dalam yang harus kita sikapi agar tidak terjadi laporannya menegaskan, pakta Integritas kabar yang simpang siur dimasyarakat,” merupakan hal yang penting untuk di- katanya.
Sesuai komitmen yang disepakati bersama, Pakta integritas adalah sebuah komitmen menyatukan sikap ingin melakukan perubahan yang lebih baik kedepan, sehingga komitmen yang dibuat mampu menciptakan keterpaduan, kebulatan dan keutuhan dalam menjalankan program pemerintah, terutama memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pakta integritas merupakan keinginan bersama antara pemerintah dan masyarakat, komponen masyarakat sangat penting, sehingga pemerintahan yang bersih dalam penegakan hukum, pelaksanaan mendapatkan hasil yang baik. “Awal April ini diminta kepada seluruh SKPD sudah menyiapkan komitmen sesuai pakta integritas, ini sudah harus kumpul dengan melibatkan seluruh staf, mulai dari Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan,” pungkasnya. (har)