SAMBAS
20 TERIGAS
Tanggungjawab KPU dan Pemerintah KABUPATEN Sambas memiliki jumlah pemilih terbesar kedua setelah Kota Pontianak, namun besarnya jumlah pemilih tidak diikuti dengan tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Berkaca dari Pemilukada Sambas tahun lalu, pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 60 persen. Hal ini harus menjadi perhatian bersama, supaya penyelenggaraan pemilihan benarbenar berkualitas dan mendapatkan legitimasi dari rakyat. KPU dan pemerintah harus bertanggung jawab Eko Sanjaya dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih. “Kita tidak mau apabila partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur nanti tidak maksimal seperti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Perlu kerja keras KPUD dan pemerintah untuk meningkatkan partisipasipasi pemilih,” ungkap ketua Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS), Eko Sanjaya, kepada koran ini, kemarin di Sambas. KPU, menurut dia, harus memiliki strategi khusus untuk menarik 40 persen pemilih yang tidak menggunkan hak pilihnya, pada Pemilukada Sambas tahun lalu. Sebanyak 40 persen pemilih ini diminta dia agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kalbar mendatang. “Kami kira banyak upaya yang dapat dilakukan KPUD untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas, dengan tidak melampaui aturan-aturan yang berlaku,” kata dia. Hal sederhana yang dapat dilakukan KPU Kabupaten Sambas, menurut dia, adalah belajar dari KPU Kabupaten Landak, yang telah berhasil meningkatkan jumlah pemilih hampir 100 persen dari jumlah pemilih yang terdaftar. “Itu adalah prestasi yang kami kira dapat dicontoh oleh KPUD Sambas,” kata Eko. Dengan jumlah pemilih tetap yang terdaftar sebanyak empat ratus ribu lebih di kabupaten ini, dikatakan dia bahwa suara pemilih Kabupaten Sambas, sangat mempengaruhi legitimasi pernyelenggaraan pemilu. “Sehingga tidak ada alasan bagi KPUD Sambas untuk tidak bekerja maksimal, untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” ucapnya.Pihaknya berjanji akan serius memantau proses pelaksanaan Pemilukada Kalbar di Kabupaten Sambas. Mereka akan ikut mengawasi penyelenggaraan pemilihan serta mengawal upaya-upaya yang akan di lakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas. “Harus kami tekankan kepada KPUD Sambas bahwa kalau hanya 60 persen masyarakat Sambas yang menggunakan hak pilihnya, maka KPUD Sambas kami anggap gagal dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,” jelasnya. DalamkesempataniniKMKSjugamengimbau kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih, untuk menggunkan hak pilihnya pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar pada 20 september mendatang. (har)
Pontianak Post
Rabu
29 Agustus 2012
Ingatkan Komitmen Pemda, Wajar tanpa Pengecualian
Hasil Pelaksanaan APBD 2011 Akhirnya Diekspos
HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST
PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2011: Mulyadi H Jantan menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 di Gedung DPRD, kemarin (28/8).
SAMBAS – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 akhirnya selesai dibahas. Badan
Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sambas akhirnya menyampaikan hasil pembahasan pada Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pembahasan
Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD, Selasa (28/8).
Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Mas’ud Sulaiman didampingi semua Wakil Ketua DPRD. Hasil pembahasan disampaikan Mulyadi H Jantan, anggota DPRD Kabupaten Sambas. Bupati hadir langsung mendengarkan hasil laporan tersebut. Paripurna itu dihadiri juga beberapa elemen Forkopinda, para asisten dan staf ahli, kepala dinas, maupun badan, dan beberapa pejabat eselon III Pemkab Sambas. Dikatakan Mas’ud Sulaiman bahwa apa yang disampaikan salah satu anggota DPRD tersebut merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Eksekutif secara maksimal. “Kami serahkan kepada fraksi-fraksi di DPRD guna menyikapi hasil kerja badan anggaran dimaksud, yang akan disampaikan pada pandangan akhir fraksi,” ujar dia. Sebenarnya, dijelaskan Mas’ud bahwa Raperda Pertanggung jawaban ini adalah penyampaian hasil pembahasannya, bersamaan dengan Raperda tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, serta Raperda tentang Penanaman Modal di Kabupaten Sambas. Hanya saja, lanjut dia, Badan Anggaran Raperda Pertanggungjawaban APBD
meminta tambahan waktu pembahasan, sehingga terjadi kemoloran penyampaian hasil laporan pembahasan. “ Pe r p a n ja n ga n w a kt u pembahasan tersebut telah kita lakukan secara prosedural. Hal itu dikarenakan ada beberapa hal yang perlu pendalaman lebih lanjut antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta dinas terkait,” ungkap dia. Mulyadi H Jantan dalam laporannya mengungkapkan beberapa hal penting terkait pembahasan raperda tersebut. Diungkapkan dia bahwa selama pembahasan rapat gabungan antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemda serta beberapa instansi terkait, banyak hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Apalagi, sebut dia, Pemda sudah berkomitmen bahwa ke depan agar tata kelola keuangan harus lebih baik dan mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). “Dengan demikian, untuk mencapai hal tersebut, tidak cukup hanya sebatas retorika, tetapi harus didukung kemampuan yang handal yang dilengkapi dengan data-data yang akurat dan pengelolaan keuangan yang akuntabel,” jelas dia. (har)
KH Syuhada Bahri Sapa Aparatur Sambas
Beberkan Kunci Sukses Jalankan Amanah Negara SAMBAS – Ada tiga kunci kesusksesan yang harus dilakukan pegawai negeri sipil (PNS) atau kalangan tertentu dalam menjalankan amanah negara. Di antaranya harus memiliki iman, hijrah atau perubahan, serta komitmen untuk perubahan itu sendiri. Hal tersebut diungkapkan ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Pusat, Ustaz KH Syuhada Bahri, Lc, dalam tausiyahnya pada acara Halal Bihalal Pemkab Sambas, Senin (27/8) di Aula Kantor Bupati Sambas. Dijelaskan Syuhada, Tiga kunci kesuksesan ini memiliki makna tersendiri. Mengenai iman, menurut dia, merupakan sebuah komitmen moral. Sedangkan hijrah atau perubahan, ditambahkan dia, merupakan perpindahan ke dalam hal-hal baik. “Sementara semangat yang kuat untuk melakukan perubahan merupakan lan-
dasan kita dalam meningkatkan kesejahteraan dengan ikhlas dan tidak memanfaatkan kesempatan. Tiga kunci Insyaallah dapat menjaga amanah yang diembankan kepada kita,” jelasnya. Sebagai pemegang amanah lembaga resmi pemerintah, para PNS diingatkan dia, harus dapat menjadikan halal bihalal sebagai peran utama dalam meningkatkan kebersamaan, sehingga aktivitas lebih mudah dilaksanakan, salah satunya akhlak dan keikhlasan. “Kalau kita bekerja berlandaskan akhlak dan ikhlas, maka segala amanah yang kita emban akan terasa mudah,” katanya. Maka dari itu, diingatkan dia bahwa PNS harus bisa melihat keluhan masyarakat dan memberikan perubahan dalam pelayanan, sehingga masyarakat merasa terpuaskan. “Ini disampaikan karena kita dituntut untuk profesional dan amanah dalam melaksanakan tugas, karena banyak orang profesional dan tidak amanah,” ungkap Syuhada. Sementara itu, Bupati Sambas Juliarti Djuhardi Alwi dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan halal bihalal yang dilaksanakan pada Bulan Syawal ini bertujuan untuk mening-
HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST
HALAL BIHALAL: Ustad KH Syuhada Bahri, Lc, ketua Umum DDI Pusat memberikan tausiyah kepada PNS di lingkungan Pemkab Sambas pada acara Halal Bihalal Pemkab Sambas, Senin (27/8) di Aula Kantor Bupati Sambas.
katkan satu kesatuan dan kebersamaan PNS di lingkungan Pemkab Sambas. “Setelah libur Idulfitri 1433 Hijriah, kita kembali melaksanakan tugas negara yang diemban, dalam hal ini PNS harus
bisa bersama meningkatkan kinerjanya, sehingga masyarakat yang aktivitasnya terhenti karena libur lebaran dapat kembali beraktlvitas seperti biasanya,” pesannya. (har)