metropolis
16
Pontianak Post
Lahan Sudah Habis
PARLEMENTARIA
Suhardi Milik Rakyat SUHARDI resmi dilantik menjadi Anggota DPRD Kalimantan Barat dari Fraksi PPP. Dia m e n g - gantikan antar-waktu almarhum Gusti Effendi yang meninggal dunia 17 Desember 2010. Pelantikan dilaksanakan di DPRD, Rabu (25/5). Wakil Ketua DPRD Kalbar Ahmadi Usman berpesan bahwa dengan dilantiknya Suhardi sebagai wakil rakyat, otomatis yang bersangkutan sudah menj a d i m i - lik masyarakat. Karena itu, dia diharapkan dapat menyalurkan aspirasi atau kepentingan masyarakat. “Dia sudah milik masyarakat. Jadi, dia harus menyalurkan kepentingan masyarakat dan mengabdi kepada masyarakat,” katanya usai pelantikan. Ahmadi juga meminta agar sebagai anggota DPRD yang baru, Suhardi dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. “Tugas-tugas kedewanan yang ada di depan dia cukup banyak. Tugas-tugas itu perlu diselesaikan,” ujar Ahmadi. Di sisi lain, sebagai anggota DPRD PAW dari PPP, Suhardi pun diharapkan dapat menyesuaikan diri di internal Ke Halaman 15 kolom 5
BALAI KOTA
Target Juara Umum KOTA Pontianak menargetkan menjadi juara umum dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang berlangsung 3031 Mei 2011 di kota ini. Pencapaian target prestasi itu bukan tanpa alasan. Karena, gelar juara bertahan Popda telah disandang Kota Pontianak selama dua tahun. Bahkan, Wali Kota Pontianak Sutarmidji, pun memberikan motivasi dan semangat. Salah satunya adaSutarmidji lah memberikan bonus uang tunai, jika kontingen pelajar dari kota yang dipimpinnya itu, mengukir prestasi gemilang. “Yang bisa memecahkan rekor nasional di setiap cabang atau yang rekornya paling tinggi diantara pemecah rekor pada setiap cabang, saya berikan bonus Rp5 juta,” ungkap Midji, saat Ke Halaman 15 kolom 5
Kamis 26 Mei 2011
MUJADI/PONTIANAKPOST
TELATEN: Berbekal modal pas-pasan di kakilima, wanita setengah baya ini dengan telaten mengemas dagangannya. Kacang panjangpun ditekuk dan diikat karet, agar praktis melayani pembeli.
PONTIANAK - Sekretaris Komisi A DPRD Kalimantan Barat Antonius Situmorang, optimistis keluarnya Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Moratorium (penundaan) Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut tidak akan memengaruhi investasi sektor perkebunan sawit di Kalbar. Hal ini karena Inpres tersebut hanya berlaku untuk pemberian izin baru. “Itu tidak mungkin berlaku mundur. Jadi, Inpres tidak akan menggangu investasi,” katanya kemarin. Apalagi jika mengingat kondisi lahan di Kalbar yang dirasakan tidak lagi memungkinkan untuk pemberian izin baru. Di seluruh provinsi, memang sudah hampir tidak ada lagi lahan yang bisa diberikan untuk izin perkebunan sawit baru. “Rasanya lahan kita sudah habis,” ujar politisi dari Fraksi Gerindra Sejahtera Baru ini. Karena itu, dia menilai bahwa kebijakan moratorium ini harus didukung oleh semua pihak. Di sisi lain, Antonius juga melihat bahwa Inpres Moratorium ini punya dampak yang positif, baik bagi pemerintah maupun perusahaan sawit. Sebab, jeda waktu yang diberikan dapat digunakan untuk pembenahan perizinan dan implementasinya di lapangan. Selama ini, terdapat perusahaan-perusahaan yang sudah mengantongi izin tetapi tidak aktif
setelah sekian lama. Di dalam aturan, jelas Anton, sebetulnya ada tenggat waktu yang diberikan, baik untuk proses survei, pembebasan lahan maupun pengurusan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Jadi, jika tenggat waktu tersebut sudah terlewati, tetapi perusahaan belum melakukan aktivitas, pemerintah daerah yang menerbitkan izin hendaknya dapat segera mencabutnya kembali. Pencabutan izin yang tidak aktif dirasakan sangat perlu agar lahan yang sudah diserahkan dapat kembali ke pemerintah atau masyarakat. Sementara di tingkat operasional, tambah Anton, perusahaan-perusahaan sawit di Kalbar juga banyak menuai masalah. Masalah tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak setuju masuknya sawit. Tetapi pada saat bersamaan, ada pula kelompok yang justru setuju karena pihak perusahaan dianggap dapat menyejahterakan. Konflik terkait perkebunan sawit juga sering mencuat karena perusahaan kurang sosialisasi kepada masyarakat. Kalaupun ada sosialisasi, kata dia, acap kali masyarakat tidak memiliki catatan atau bukti tertulis mengenai janji-janji perusahaan sehingga apabila terjadi masalah di Ke Halaman 15 kolom 5
Kuliah Singkat Mahasiswa Fisip Untan Di Pontianak Post
Dorong Perguruan Tinggi Siapkan Jurusan Jurnalistik
MUJADI/PONTIANAK POST
DIALOG: Dialog para mahasiswa dan awak Redaksi Pontianak Post, di Lantai V Graha Pena, kemarin.
Pengembangan dunia jurnalistik di Kalimantan Barat perlu dukungan kampus dengan membuka jurusan jurnalistik sebagai upaya menciptakan jurnalis yang kompeten. Demikian hasil diskusi dalam kunjungan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak ke Pontianak Post, Rabu (25/5) SUTAMI, Pontianak
RASA penasaran tentang ilmu jurnalistik begitu tinggi di kalangan mahasiswa yang tergabung dalam HMJIA Fisip. Mengingat ilmu tersebut masih belum tersedia di kampus, membuat mereka menempuh jalan sendiri. Mereka mengunjungi redaksi harian Pontianak Post. Berdiskusi sekaligus belajar ilmu Ke Hal15 kol 5