Pontianak Post

Pontianak Post

ANEKa

Sabtu 21 Agustus 2010

7

Negara Tolak Rawat Syaukani Sambungan dari halaman 1

+

kemarin (20/8). Harifin menerangkan, berdasar hasil pemeriksaanmedisyangperoleh MA, kondisi Syaukani sangat memprihatinkan dan diprediksi mengalami stroke serta cacat permanen. Nah, berdasar alasan kemanusiaan, sosial, kemasyarakatan, dan efisiensi itulah, MA kemudian memberikan pertimbangan kepada presiden agar Syaukani memperoleh grasi.

MantanwakilketuaMAbidang nonyudisial itu menceritakan, pemberiangrasitersebutberawal dari permohonan pengacara Syaukani kepada Kalapas Cipinang lengkap dengan lampiran alasan-alasannya. Permohonan tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang akhirnya sampai ke tangan Mahkamah Agung.

Setelah menerima permohonan itu, Harifin memerintah salah seorang hakim agung untuk menangani dan memeriksa

permohonan tersebut. Dalam laporan kesehatan RS Pertamina tanggal 3 Maret 2010, diketahui bahwa Syaukani menderita serentetan penyakit dalam yang mengakibatkan gangguan dan keterbatasan mental serta fisik. ’’Dia sulit bicara dan dibantu alat pernapasan,’’ ucapnya.

Selain itu, Syaukani mengalami infeksi akut pada organ vital yang mengakibatkan kepalanya kekurangan oksigen. ’’Kata tim dokter, kesembuhannya belum bisa ditentukan,’’ imbuh Harifin.

Selain surat keterangan dari timdokter,pihakSyaukanimenyerahkan beberapa foto yang menggambarkan kondisi terpidana empat kasus korupsi yang sudah merugikan negara Rp 113 miliar itu. Harifin mengungkapkan bahwa foto-foto Syaukani sangat memprihatinkan.

Apakah MA melakukan penelusuruan untuk mengetahui kondisi Syaukani sebenarnya? ’’Tidak,’’ tegas Harifin.

Dia menuturkan, pihaknya memangtidakmenelusurisecara langsung. Misalnya, ke rumah sakit tempat Syaukani dirawat.

Dia menyatakan, MA percaya sepenuhnyapadaketerangantim dokter dan foto-foto yang sudah dikirim. ’’Untuk apa hakim ke sana? Tidak ada gunanya. Kan kami tidak tahu tentang medis,’’ katanya.

Sementara itu, kemarin sekitar pukul 14.00, Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana serta Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjenguk Syaukani di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Mantan ketua DPD Golkar Kaltim itu dirawat intensif di Ruang 105 Gedung A RSCM. Saat dijenguk, Syaukani hanya tergolek lemah seakan tak sadar diri. Matanya tertutup, namun mulutnya terus menganga.

Menurut dr Yusuf Misbach, ketua tim dokter yang merawat, kondisi Syaukani masih mem-

prihatinkan.

Dia menerangkan, Syaukani mengalami stroke. Beberapa anggota badannya tidak bisa bergerak dan tekanan darahnya drop. Selain itu, mata Syaukani tidak bisa melihat. Untuk berbicarapun,diamengalamikesulitan.

Namun, masih ada komunikasi meski sering melantur.

Yusuf menjelaskan, yang membuat kondisi Syaukani sedemikian rupa adalah stroke dan bagian kepalanya yang kerap kekurangan oksigen. ’’Sudah sekitar tiga tahun dia mengalami kondisi seperti itu. Jadi, diperkirakan dia tidak lagi bisa membaik dan dipastikan tidak bisa mandiri,’’ ucapnya.

Bahkan, dia mengakui bahwa pihaknya pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Hukum dan HAM agar Syaukani tidak lagi ditahan. ’’Percuma ditahan, orang dia tidak bisa ke mana-mana lagi,’’ ujarnya lalu tersenyum.

Menkum HAM Patrialis Akbar

empuh duapertiga masa hukuman. Empat terpidana tersebut termasuk dalam 11 koruptor yang mendapat kado PB pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus lalu. “Iya, empat itu termasuk dalam yang 11 itu, tapi yang lainnya saya tidak ingat.

Yang saya ingat Cuma yang toptop saja,” imbuhnya.

Seperti telah diprediksi, langkah pemerintah membebaskan Aulia menuai protes dari sejumlah kalangan. Salah satu pihak yang menyesalkan keputusan tersebutjustrupihakyangberkaitan, yakni KPK. Menurut Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, mengaku belum menerima konfirmasi dari Kemenkum dan HAM terkait pembebasan Aulia tersebut.

Meski begitu, Haryono tetap mengaku keberatan dengan keputusan tersebut. Dia mempertanyakan pemberian PB tersebut. “Apa benar ini sudah sesuai dengan aturan duapertiga masa tahanan itu. Kami bingung juga,” ujarnya.

Haryono juga menuturkan, remisi yang diberikan seharusnya hanya sedikit, tidak sampai berbulan-bulan. Bahkan, dirinya menentang adanya remisi bagi para koruptor, apalagi PB.

Untuk itu, lanjut dia, KPK akan mulai memikirkan revisi aturan pemberian remis dan PB. “Perlu dipikirkan untuk bagaimana aturan itu lebih baik lagi ke depan, karena harapan masyarakat banyak tidak ditampung dengan aturan PP remisi,” imbuh dia.

Pernyataan keberatan yang lain datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho, pemerintah tidak konsisten dengan program pemberantasan korupsi yang tengah digalakkan. Dia juga mengkritisi, pemerintah justru banyak memberikan kemudahan bagi para koruptor lewat produk remisi, asimilasi hingga PB. “Begitu mudah memberikan remisi, asimilasi dan PB,’ujar Emerson ketika dihubungi, kemarin.

Menyoal pembebasan Aulia Pohan, Emerson menyatakan posisi Aulia sebagai besan presiden sangat riskan. Sehingga, dibutuhkan alasan jelas terkait pembebasan tersebut. “Alasannya memang harus dipertanyakan, karena Aulia seakan diperlakukan khusus. Salah satunya dia ditempatkan di sel yang berbeda dengan napi yang lain. Lalu apa alasan yang masuk akal,” paparnya. (sof)

keagamaan merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya. ’’Oleh karena itu, saya imbau para pengusaha agar segera memberikan THR kepada pekerja. Paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran (H-7),’’ kata alumnus UGM itu.

Sudah diwartakan, THR keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dengan Permenakertrans No.PER.04/ MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Peraturan itu mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Berdasar peraturan, besarnya THR keagamaan tersebut adalah paling sedikit satu bulan gaji bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terusmenerus atau lebih. Pekerja/ buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan memperoleh THR secara proporsional. Hitungannya, masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan satu bulan upah. THR keagamaan bagi pekerja/buruh tersebut diberikan satu kali dalam setahun oleh pengusaha.

Pembayarannya disesuaikan dengan hari raya keagamaan pekerja/buruh itu. (zul/c1/ iro)

Aulia Pohan Bebas Bersyarat Sambungan dari halaman 1

Gubernur Senior BI itu divonis tiga tahun penjara. Aulia mulai ditahan sejak 27 November 2008.

Pada tahun 2009, pemerintah kemudian memberikan remisi selama satu bulan disertai remisi khusus selama 15 hari, saat lebaran. Tahun ini, Aulia kembali menerima remisi selama tiga bulan pada 17 Agustus lalu. Selain remisi, Aulia juga telah memperoleh asimilasi selama dua bulan, sehingga yang bersangkutan bisa meninggalkan tahanan dalam jangka waktu tertentu.

“Tapi malam harinya, terpidana harus tetap pulang ke Lapas. Permohonan asimilasi tersebut bisa dikabulkan jika yang bersangkutan sudah membayar denda dan uang pengganti, tidak terlibat kasus lain, serta ada penjamin seperti keluarga atau atasan yang mempekerjakan terpidana,?papar Dardiansyah. Dia melanjutkan, asimilasi itu diberikan, karena Aulia telah memenuhi syaratsyarat tersebut.

Pernyataan Dardiansyah itu diperkuat Menkum dan HAM Patrialis Akbar. Dia menuturkan pembebasan bersyarat Aulia Pohan sudah dilakukan sesuai

prosedur. “Itu (PB) dilakukan karena memang sudah waktunya,” ujar Patrialis ketika ditemui di gedung Kemenkum dan HAM, kemarin.

Ketika ditanya soal pemberian PB yang sangat berdekatan dengan pemberian remisi pada 17 Agustus lalu, Patrialis berujar pihaknya telah menghitung dengan tepat. Dia juga menegaskan, keputusan PB tidak serta merta dilakukan, tanpa pertimbangan matangdariDitjenPemasyarakatan. “Jadi pembebasan bersyarat itu tidak begitu saja, tapi dibawa dulu ke Tim Penyelidikan Pembebasan Bersyarat (TPBB) Ditjen Pas. Di situ semua komponen hadir,” tegasnya. Patrialis menambahkan, PB tersebut tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kemenkum dan HAM, namun juga melibatkan pihak terkait, yakni KPK. “Ditjen Pas sudah berkoordinasi dengan KPK karena itu (Pak Aulia) adalah tahanan KPK,”imbuhnya.

Keputusan PB tersebut tidak hanya berlaku bagi Aulia, Menkum dan HAM juga memberikan PB tersebut kepada Maman Sumantri, Asmin Tajudin, dan Bunbunan Hutapea. Seperti Aulia, ketiganya juga dinilai telah memenuhisyaratdantelahmen-

THR Paling Lambat H-7 Sambungan dari halaman 1

Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan pembayaran THR, provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk Satuan Tugas dan Posko Ketenagakerjaan Peduli Lebaran 2010. Di tingkat pusat, Kantor Kemenakertrans pun membuka posko pengaduan THR. Poin-poin di atas terdapat dalam surat edaran (SE) yang ditandatangani Muhaimin pada 20 Agustus 2010 kemarin. Surat edaran tentang pembayaran tunjangan hari raya keagamaan dan imbuan mudik lebaran bersama tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia.

Ketua umum Partai Kebang-

kitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, tepat waktu pembayaran akan dapat mendorong pekerja/ buruh melaksanakan tugas dengan lebih baik. Harapannya, produktivitas perusahaan meningkat. ’’Biasanya, menjelang dan selama pelaksanaan hari raya Lebaran, pekerja/buruh dihadapkan pada tuntutan pengeluaran tambahan. Karena itu, THR menjadi sumber pendapatan di luar upah untuk memenuhi kebutuhan tambahan tersebut,’’ kata Muhaimin. Muhaimin mengungkapkan, selama ini masyarakat sudah menganggap pembayaran THR keagamaan sebagai kebutuhan dan kewajaran. Tunjangan hari raya

Pernah Tak Disapa Ibu, Kini Punya Cabang di 8 Kota Sambungan dari halaman 1 +

membangun semua ini dari nol dengan modal menjual mobil pemberian orang tua,’’ jelas owner PT Excel Trade Indonesia tersebut. Pria yang pernah mencicipi bangku kuliah di fakultas kedokteran sebuah perguruan tinggi Jakarta selama dua semester itu menjelaskan, usaha tersebut dimulai dengan kenekatan dirinya membiayai transaksi jual beli di dunia maya (online) tanpa berjumpa dan kenal orang sebelumnya.

Saat bisnis tersebut dirintis, orang tuanya sempat menentang keras. ’’Terutama ibu saya.

Sebab, saya putus sekolah dan menjual mobil serta melego salah satu usaha karaoke milik keluarga. Bahkan, ibu sempat bilang tak mau bertemu saya sebelum saya sukses,’’ kenang pria kelahiran Jakarta 24 April 1987 tersebut.

Uniknya, kata Rudi, inspirasi bisnisnya tersebut justru bukan dari dunia online. Tapi, dari perbincangan dirinya dengan temannya yang bekerja di salah satu toko elektronik besar berjaringan nasional yang menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang elektronik dari customer. Dari perbincangan tersebut, dia melihat potensi yang masih sangat besar dari bisnis pembiayaan pembelian barang kredit, terutama di dunia online.

cmyk

Tapi, bisnis Rudi tak langsung mulus dan lancar. Karena minimnya pengalaman, dia berkali-kali ditipu orang. ’’Awalnya, survei saya hanya melalui telepon berdasar aplikasi dan data yang dikirimkan melalui e-mail kepada calon debitor ke kantor dan rumah calon debitor,’’ terang anak ketiga di antara tiga bersaudara itu.

Benar saja, permintaan pembiayaan kredit barang naik diikuti naiknya permintaan kredit bodong alias penipuan. Pada awal usahanya didirikan, sudah ada 60 aplikasi yang masuk dari nasabah di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Tapi, di antara aplikasiaplikasi yang diajukan untuk dibiayai transaksinya kepada perusahaan Rudi, tak sedikit yang bermasalah. ’’Karena itu, saya selalu cek aplikasi kredit itu sendiri,’’ ujarnya. Awalnya, kenekatannya dalam berbisnis penuh risiko tersebut dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Beberapa orang sengaja membuat identitas palsu untuk mengibuli Rudi.

Bahkan dia sempat ditipu sindikat pemalsu kartu kredit dan menderita kerugian hingga Rp 15 juta.

Kala itu, ada seorang ibu yang mengajukan aplikasi online untuk membeli laptop dengan kredit senilai Rp 10 juta. Semua data cocok, termasuk saat pengecekan

dengan menelepon kantor tempat debitor tersebut bekerja di salah satu BUMN. ’’Dia sempat membayar empat kali cicilan dan selalu tepat waktu,’’ cerita dia.

Rudi pun percaya kepada ’’nasabah’’-nya tersebut. Karena itu, ketika si ibu kembali mengambil kredit untuk barang yang sama, dia tidak berkeberatan untuk membiayai. ’’Tak saya sangka, ternyata sejak itu dia menghilang. Kredit laptop keduanya tak dibayar, juga cicilan laptop pertama. Saya kena tipu mentah-mentah,’’ ujarnya. Saat Rudi mendatangi kantor si ’’nasabah’’, orang yang namanya sama dengan nama si ibu tersebut ternyata tidak tahu apa-apa soal kredit laptop itu. ’’Tampaknya, orang yang saya temui itu namanya dicatut si penipu,’’ imbuhnya.

Dari berbagai pengalaman menjengkelkan tersebut, Rudi kemudian banyak memperbaiki sistem pengucuran kredit perusahaannya. Dia lalu merekrut beberapa orang yang bertugas menyurvei langsung di lapangan. ’’Kini sebelum bisa menyetujui kredit nasabah, kami menyurvei secara ketat. Setelah barang ada, orang tersebut menandatangani perjanjian dan difoto bersama barangnya,’’ jelasnya.

Sejak sistem baru diterapkan, Rudi jarang kena tipu lagi. Bahkan, banyak pelanggan yang merasa puas atas

pelayanan yang aman dan nyaman yang diberikan perusahaan Rudi.

Dalam waktu cepat, nama perusahaan Rudi melejit, terutama di berbagai forum jual beli secara online. Tanpa harus mengeluarkan biaya promosi, publikasi atas perusahaan itu cepat menyebar di banyak forum diskusi di dunia maya maupun dari mulut ke mulut yang pernah merasakan kemudahan layanannya.

Begitu banyaknya permintaan klien dari luar kota membuat Rudi kembali memutar otak untuk meraup peluang tersebut. Dia kemudian menggandeng beberapa moderator daerah di www.kaskus.us untuk menjadi surveyor. Karena itu, Rudi lalu membuka cabang di delapan kota di luar Jabotabek. ’’Kecil kemungkinan para moderator bermasalah karena mereka juga menjaga reputasinya di dunia maya.

Sebab, mereka juga berjualan di forum tersebut,’’ tegasnya.

Kini, dia mengembangkan usahanya dengan mulai membiayai permintaan kredit dari para debitor di bawah usia 17 tahun dengan jaminan orang tuanya.

Yang menarik, sekitar 85 persen permintaan pembiayaan kredit yang diajukan kepada dirinya, belakangan ini, adalah untuk pembelian BlackBerry dan handphone (HP). (*/c5/ari)

menegaskan bahwa pemberian grasi bagi Syaukani sudah sesuai aturan perundang-undangan.

Pertimbangan pemberian grasi itu, lanjut dia, merupakan tugas Mahkamah Agung. ’’Yang mempertimbangkan memberikan grasi, sehingga hukuman Syaukani dikurangi tiga tahun, itu adalah MA,’’ katanya.

Berdasarkanpantauannya,Patrialis menyampaikan informasi mengenai kondisi Syaukani kepada presiden. Dia menyatakan kepada presiden bahwa yang bersangkutan menderita sakit permanen sehingga berhak mendapat grasi. ’’Presiden juga tidak serta-merta kasih grasi.

Beliau juga melakukan banyak pertimbangan. Tugas kami kan hanya memberikan saran,’’ ungkapnya.

Terkait dengan sejumlah protes yang muncul karena pemberian grasi tersebut, Patrialis menegaskan bahwa selama ini pemerintah tidak pernah memberikan grasi atau membebaskan para koruptor yang

masih berkondisi sehat. Kecuali, kata dia, ada pertimbangan dari MA. ’’Atau, memang sudah habis dua pertiga masa tahanannya,’’ ucapnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah dua kali menolak permohonan grasi terpidana korupsi Syaukani.

Pengampunan akhirnya diberikan setelah presiden mendapat laporan dari menteri hukum dan HAM mengenai kondisi kesehatan mantan bupati Kutai Kartanegara tersebut.

Mensesneg Sudi Silalahi mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan soal alasan presiden mengabulkan grasi bagi Syaukani. ’’Kondisi yang bersangkutan (Syaukani) sudah sakit permanen dan sangat-sangat perlu diberikan pertimbangan secara kemanusiaan. Akhirnya, bapak presiden, setelah diajukan ulang kembali dengan pertimbangan kemanusiaan, menyampaikan grasi kepada Syaukani,’’ jelas Sudi sebelumberbukapuasabersama

di taman dalam Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Dia menyatakan, presiden selama ini tidak pernah memberikan grasi untuk kasus-kasus korupsi. ’’Tapi, ketika yang dikedepankan adalah kemanusiaan, begitu juga rekomendasi dari MA, mungkin kalau melihat kondisi yang bersangkutan juga akan tersentuh rasa kemanusiaannya,’’ ungkapnya.

Presiden belum melihat langsung kondisi Syaukani. Namun, kata Sudi, presiden telah mendapat laporan lengkap dari Menkum HAM mengenai kondisi Syaukani. Pemberian grasi untuk kali pertama bagi terpidana korupsi tersebut, jelas dia, tidak akan kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. ’’Ini kemanusiaan. Kalau rekan-rekan wartawan melihat kondisi fisik yang bersangkutan, mungkin juga tidak akan sampai hati melihatnya seperti itu. Perlu tindak lanjut perawatan kesehatannya,’’ tegasnya. (kuh/ken/sof/ bay/pri/c5/iro)

+

Sistem Paksa Rakyat ke Jiran Sambungan dari halaman 1

yang paspornya mati, belum digaji, tetapi mereka merasa lebih aman kerja di sana. Hal tersebut dikarenakan perlindungan hak atas gaji. Pertama, di Indonesia kecil dan tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

Kedua, jaminan kehidupan juga tidak diperhatikan, sarana juga kurang.

“Andai saja semuanya dilakukan sebaik mungkin, saya yakin mereka akan memilih kerja di

sini. Padahal tanaman yang ditanam di sana sama dengan di sini,” ujarnya.

Kelapa sawit misalnya, mengapa di Indonesia BUMN murah membayar buruh, kemudian tidak terjamin ketentraman bagi pekerja. Mahal belum tentu merugikan si pemilik. Sudah semestinya bangsa ini dapat melindungi para petani, dilindungi, karena kita hampir 60 persen hidup dari pertanian.

“Kalau saya tahu persis, dari kecil hidup di tengah-tengah

petani dan nelayan, tidak ada yang serba mewah, kalau tidak sederhana pasti kekurangan dari hasil menangkap ikan,” tambah mantan wakil MPR RI tersebut.

Sementara itu di tempat terpisah, terkait dibebaskannya petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Batam ataupun Nelayan Malaysia, Kepala Pengawasan Sumber Daya Kelautan Pontianak, Bambang Nugroho, Kamis (19/8) menegaskan tidak ada istilah tukar guling antara tahanan.(sgg/fah)

Rencana Gugat Penggunaan Dana Reboisasi Sambungan dari halaman 1

tak terkait dengan kehutanan. ”Kalaupun ada, porsinya hanya kecil,” ungkapnya. Akibatnya, imbuh Hardiansyah, pelaksanaan reboisasi tidak berjalan dengan baik di Indonesia. Dan itu terbukti, tukasnya, hutan yang mestinya lestari sepanjang waktu, malah semakin kecil luasannya. ”Wah, dampaknya sangat luas. Mengingat sektor kehutananmemberikanmanfaat yang besar bagi negara maupun masyarakat secara langsung selama ini,” ujarnya.

Penegasan senada disampaikan pakar kehutanan dari UGM. Menurut Sofyan, akibat sistem pengelolaan Dana Reboisasi yang salah berdasarkan UU 20 tahun 1997, dari tahun ke tahun ikut menambah jumlah kerusakan hutan di Indonesia.

Itu antara lain ditandai dengan kolapsnya unit-unit perusahaan pengusahaan hutan (HPH) sejumlah sekitar 200 unit HPH di seluruh Indonesia dari yang semula berjumlah sekitar 600

unit HPH.”Itu dikarenakan pembinaan (reboisasi) hutan di areal kerja mereka tidak dilaksanakan dengan efektif,” tegasnya.

Padahal, kata Sofyan, berdasarkan ketentuan dalam pasal 28 maupun pasal 33 UUD 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. ”Begitupun pasal 33, sudah jelas dikatakan bahwa Bumi dan Air dankekayaanalamyangterkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemamuran rakyat,” paparnya meyakinkan.

Sofyan menambahkan sumber daya alam berupa hutan yang sangat luas yang dimiliki oleh NegaraRepublikIndonesiamerupakan suatu anugerah. Sebagai

landasan filosofi dan sosiologis dari UU No 41 tahun 1999 tetang Kehutanan disebutkan bahwa ahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang menganugrahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara. Selain itu, kata dia, hutan memberikanmanfaatserbaguna bagi umat manusia. ”Karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Makanya pola pengelolaan DR seperti yang sekarang harus segera diubah,” tandasnya.

Hakim MK Akil Mochtar, kepada masyarakat perhutanan yang menemuinya menyatakan mengapresiasi dan menyambut baik. “Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi selalu memberikan ruangseluasmungkinkepadasetiap warga Negara untuk melakukan upaya hukum terhadap konstitusi yang ada demi memenuhi rasa keadilan,” ujarnya.(mur)

Malaysia Vonis Mati Dua WNI Sambungan dari halaman 1

menjadi pengedar di kawasanKlang,Selangor.Ironisnya, pemerintah RI terkesan cuci tangan atas kasus dua WNI tersebut.

Pemerintahkurangmemberikan perhatian dan bantuan hukum kepada mereka. Karena itu, Migrant Care, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta Internasional NGO Forum on Indonesia Development (Infid) mendesak pemerintah untuk memperjuangkan pembebasan dua WNI tersebut.’’Kami meminta pemerintah memproses diplomasi dengan Malaysia agar ada pengurangan hukuman atau

ekstradisi. Jika harus dihukum mati, lebih baik di sini (Indonesia, Red),’’ ujar Koordinator Kontras Haris Azis ketika ditemui di kantornya kemarin (20/8).

Kepala Program Monitoring Infid Wahyu Susilo menyatakan, Malaysia terkesan menutupnutupi kasus dua WNI Aceh itu.

Apalagi, KBRI di Kuala Lumpur tampakseiyasekatadanmenjaga agar berita ’’aib’’ tersebut tidak sampai ke tanah air sebelum vonis dijatuhkan. ’’Yang dilakukan KBRI di Malaysia malah mengubur kasus itu. Setelah divonis, baru KBRI meminta keringanan hukuman. Saya rasa ini sangat terlambat,’’ ungkapnya kecewa. Berdasar data Migrant

Care, saat ini ada 345 WNI yang sedang menunggu eksekusi mati di Malaysia.Karena itu, pemerintah seharusnya tidak berpangku tangan dan memaksimalkan upaya perlindungan bagi WNI yang terjerat kasus tersebut.

Walaupun melanggar hukum seberat apa pun, para TKI tetap merupakan warga negara yang berhak dilindungi. ’’Coba lihat Australia dalam memperjuangkan warganya yang terjerat narkoba, Schapelle Leigh Corby.

Mereka berupaya maksimal.

Tapi, Indonesia sama sekali tidak berupaya membantu warganya sebagai tanggung jawab negara,’’ tegas Wahyu mengkritik. (zul/ c5/ari)

Sebagai ibadah yang dilaksanakan di rumah ibadat, dalam perkembangan selanjutnya telah pula diselenggarakan dalam upaya memaksimalnya terselenggaranya peribadatan yang berkualitas.

Peningkatan kualitas ini ditandai pula dengan adanya “kultum” diantara salat Isya dan salat Tarawih.

Walaupun waktu yang paling afdhol untuk mengerjakan salat ini adalah “masa sepertiga akhir malam” yang artinya pengakhiran salat ini nanti adalah mendekati saat sahur.

Namun kebiasaan----dan, ini menjadi yang umum dilakukan---dilaksanakan setelah salat isya pun memiliki nilai kebaikannya.

Mengapa?Dalamwaktuyangbelum terlalu larut inilah, kesempatan para orangtua mengajarkan para anak-anak dan remajanya untuk bersama-sama melakukan kegiatan salat Tarawih ini.

Orang tua dapat mengimami anak-anaknya di rumah, maupun mengajak keluarganya men-

datangi masjid untuk berbaur bersama umat muslim lainnya.

Salat tarawih, dikatakan demikian karena dahulu biasanya orangberistirahatsejenaksetelah mengucapkan salam, memiliki banyak pula nilai positif dilihat dariberbagaiaspek.Diantaranya, pelaksanaan tarawih secara berjemaah akan semakin menjalinkan ukhuwah islamiyah diantara sesama muslim dikarenakan frekuensi pertemuan yang begitu intens di masjid.

Selain tentunya, dari sisi kesehatan, gerakan-gerakan dan jumlah rakaat dalam tarawih memberikan relaksasi pada perut setelah menerima makanan saat berbuka, serta merupakan ‘olahraga ringan’ pengendur otot dan urat syaraf yang menjadikan beristirahat tidur menjadi lebih nyaman dan rileks.

Selamat menjalankan ibadah puasa muslimin dan muslimat, semoga salat tarawih memberikan makna ibadah yang lebih kuat dan lebih terpatri sepanjang ramadan tahun ini. (*)

Salat Tarawih Sambungan dari halaman 1

Oleh karenanya, berbondongbondonglah umat muslim memakmurkan masjid-masjid di malam hari dengan kegiatan ini.

Yang senantiasa menggembirakan, remaja dan orang-orang muda termasuk yang mendominasi dalam setiap kehadiran di ‘rumah Allah’ tersebut.

Mudah-mudahan ini memang lebih dikarenakan dorongan mengisi bulan Ramadan ini mencari pahala sebanyakbanyaknya sebagai tabungan amal yang memang diharapkan sejak usia muda sudah ditumbuhkan sesubur mungkin.

Yang menarik, walaupun Rasulullah SAW sendiri hanya melaksanakan salat tarawih di masjid 3 kali di sepanjang Ramadan, dan untuk seterusnya, Beliau melaksanakannnya di rumah. Namun dalamperkembangannya,dalam sebuah hadist didalilkan bahwa diutamakan dilaksanakan secara berjamaah, yang tentunya afdhol itu dilakukan di masjid.

+