Pontianak Post Post Pontianak
OPINI PINYUH
Rabu 3 321 Juni 20082010 Kamis Januari Rabu Juni 2008
19 23
Pekerjaan Tak Layak, Dicairkan 100 Persen
Pigura
Pertanian Bagai Anak Tiri SEJAK dulu program pemerintah mulai dari pusat hingga daerah, selalu saja mengedepankan tiga filar utama pembangunan skala prioritas yakni bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian. Bahkan, untuk Kabupaten Pontianak periode pemerintahan sebelumnya masih sama. Sayangnya pada Safruddin Aksa era pemerintahan saat ini, bidang pertanian beralih status dari anak kandung menjadi anak tiri. “Bahkan termasuk bidang pilihan,” tandas Safruddin Ketua Komisi B pada DPRD Kabupaten Pontianak. Padahal bidang yang satu itu menurut dia masih memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar. Terlebih lagi, di Kabupaten Pontianak ada 70 persen penduduk bermata pencaharian di sektor penghasil gabah tersebut. “Sampai sekarang ini saya belum mengerti. Apa alasan pemerintah daerah mengenyampingkan sektor tersebut. Bahkan terkesan sudah dikesampingkan. Contoh riil, justru dijadikan bidang pilihan,” kata legislator Fraksi Gohan itu coba bertanya. Karena, dia acapkali ditanya petani, yang melihat program pemerintah 2010 khusus di sektor pertanian itu tidak terlalu bergema seperti periode sebelumnya. Dilain pihak dia memberikan apresiasi kepada Plt Kadis Pertanian dan Peternakan yang siap menggandeng investor asing asal Cina untuk menanamkan investasinya di ranah Opu Daeng Manambon ini. (ham)
Hamdan/Pontianak Post
TANAM PADI: Ketua kelompok Tani Karya Jaya Desa Nusapati bersama istri mencabut benih untuk ditanam di ladangnya. Masa tanam 2010 ini dia lebih suka membawa varietas Ciherang karena hasil panen setiap hektar mencapai 7 ton lebih gabah kering panen.
ADD Tak Boleh Dibuka Sembarang SUNGAI RAYA—Plt Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa, Drs Zaini Umar mengatakan Alokasi Dana Desa (ADD,red) tidak boleh dibuka secara telanjang ke publik. Pasalnya, ada mekanisme dan aturan main pembukaan dokumen mengenai anggaran tersebut. ”Apalagi ADD termasuk salah satu dokumen negara,” ungkapnya kepada Pontianak Post, kemarin menanggapi berkembangnya pemberitaan ADD Desa Sungai Raya yang sempat dipertanyakan beberapa masyarakatnya. Menurut Zaini pembukaan dana ADD boleh dilakukan kalau ada keterangan resmi terkait sesuatu. Misalnya, karena ada kepentingan penyidik yang meminta penjelasan dan tengah menyelidiki kasus. “Namun, kalau diminta dibuka masyarakat secara telanjang nanti dulu. Itu memang tak diperbolehkan,” ujarnya. Masyarakat, diperbolehkan menyuarakan tuntutan pembukaan ADD. Namun mereka belum bisa mengetahui secara telanjang. Meski warga merupakan pengawas, namun ada lembaga atau badan pemerintah
diatasnya. ”Misalnya, ada Inspektorat dan Pemdes. Lembaga inilah punya peran sentral kalau ingin tahu lebih gamblang,” katanya. “Silahkan kalau warga bertandang kesana melihat lebih jelas,” timpal dia. Dalam mekanisme penganggaran pekerjaan atau program dari ADD saja, banyak tokoh terlibat. Biasanya Kepala
Desa melibatkan para Ketua RT/RW, BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan tokoh lain di desa setempat. Mereka biasanya tahu dan secara gamblang proses anggaran ADD satu desa. ”Dan lewat merekalah inilah, kalau ingin mempertanyakan apa-apa saja program ADD tersebut,” ungkapnya. Lembaga seperti BPD, LPM dan tokoh-tokoh desa terkait pembiayaan ADD punya peran tersebut. Ada baiknya masyarakat yang ingin meminta penjelasan mengarah kesana dulu. Kalau tidak puas barulah mengarah ke Pemkab Kubu Raya. Sebab, mereka punya fungsi dan peranan masing-masing. ”Maka itu, lembaga ini dibentuk,” kata dia. Saini juga menanggapi keingintahuan mengenai biaya operasional RT/RW di Desa Sungai Raya. Dana tersebut, katanya, memang belum dibagikan karena tengah disusun administrasi dan teknis di tingkat desa. Ia juga meyakinkan Kepala Desa di Sungai Raya pasti memberikan anggaran tersebut. “Apalagi, pembiayaannya sudah tertera jelas,” ujar dia. (den)
Nusirwan, JPU Dekat dengan Masyarakat Nusirwan SH MH, memang sudah begitu lekat dikalangan masyarakat Kabupaten Pontianak, termasuk Muspida, dan SKPD. Pasalnya, dia acapkali menjadi wakil Kajari menghadiri banyak kegiatan kemuspidaan maupun kegiatan lainnya. Tak jarang, dia sering pula disebut Kajari Mempawah, karena seringnya dia tampil bersama Muspida. Hamdan-Pinyuh
“Tak terasa sudah tiga tahun empat bulan, saya bertugas sebagai Kepala Seksi Intel Ke-
jaksaan Negeri Mempawah,” katanya saat pada acara silaturahmi dengan Pokja WKP bersama staf. Diakui, SK penempatan pada lokasi tugas yang baru sudah dikantongi sejak 21 Nusirwan Desember 2009 lalu. Namun, perpisahan secara resmi, baru akan dihelat Keluarga Besar Adhyakasa Mempawah 12 Pebruari 2010 bulan depan. “Alhamdulillah, saya masih dipercaya pimpinan menjadi Kasi Intel pada Kejari kelas
A Mujokerto Provinsi Jawa Timur, kata lajang kelahiran Bengkulu 33 tahun silam itu. Kendatipun selama ini Nusirwan dikenal sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Mempawah. Namun namanya masih begitu bersih dan belum ternodakan dengan hal-hal negatif dalam proses penuntutan perkara. Artinya, selama bertugas belum terdengar keluhan dari keluarga terdakwa jika kasusnya ditangani Nusirwan. “Jaksa ini, saya nilai cukup bersih, selama bertugas di Mempawah,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak H Marwadi S.Pd. (ham)
MEMPAWAH- Komisi B DPRD Kabupaten Pontianak mempertanyakan kepada Pemda, apakah anggaran Rp9,9 miliar untuk pekerjaan fisik proyek Jalan Simpang GOR-Moton AsamMoton Panjang, hasil pekerjaannya dinilai layak hingga anggaran dicairkan 100 persen. “Saya tidak mencampuri urusan komisi yang lain. Kita cuma bertanya, kok dianggarkan dari APBD untuk fisik proyek. Nyatanya di lapangan kualitas pekerjaan tidak sebanding dengan besarnya dana yang dialokasikan,” kata Romi Zakaria, bendahara Komisi B. Dia memberikan alasan mempertanyakan prihal itu disebabkan Bupati sering kali mengemukakan pada banyak kesempatan, kalau keuangan daerah pasca pemekaran dengan KKR belum stabil. Dampaknya banyak program yang sudah direncnakan terpaksa ditunda. Bahkan APBD 2009 lalu DAU hanya Rp185 Miliar. Nyatanya, ada konsultan yang merancang
sebuah anggaran pekerjaan fisik proyek sebesar itu kok disetujui. Tapi, kualitas pekerjaan sangat jauh dari yang sebenarnya. “Wajar kalau teman-teman di Komisi C mendesak pembentukan pansus. Dan secara pribadi, saya menyatakan mendukung,” tegas Romi Zakaria yang mengaku, dirinya seakan belum menjadi dewan. Sebab, banyak aspirasi yang disampaikan warga kepadanya, tak satupun terakomodir dalam pembahasan gabungan Ban-ang legislatif dan pan-ang eksekutif. Kalau kita boleh berkata jujur, keuntungan apa yang didapatkan Pemkab dengan mengucurkan pagu anggaran sebesar itu untuk jalan tersebut. Sistem batu susun dibawah satu miliar sebenarnya lebih memadai dan tidak terkesan menghamburkan anggaran pada kondisi daerah lagi kembang kempis mencari tambahan. “Ini namanya jeruk makan jeruk. Aneh bin ajaib dan angin tak bisa membaca,” sindirnya. (ham)
12 Pejabat Berpangkat IV/b MEMPAWAH-Tahun 2010 sudah memasuki pekan ketiga Januari. Namun proses penjaringan bakal calon (Balon) Sekretaris Daerah (Sekda) pasca pengunduran diri Drs H Sunarto karena alasan kesehatan, hingga kini belum terdengar. Walaupun sebelumnya Bupati Pontianak sudah mengaku, pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Sekda definitif. Namun tidak serta merta mundur itu diterima. Musti melalui proses dan perlu penjaringan balon bagi pegawai negeri yang dinilai layak, cakap dan memiliki akhlak yang baik serta didukung dengan pangkat dan golongan dan persyaratan lainnya. Bupati H Ria Norsan ketika menjelaskan kepada sejumlah wartawan sama sekali tidak menyebutkan, balon-balon Sekda yang nama-nama pejabat akan dipersiapkan. Yang pasti, menurut data di BKD, ada 12 nama pejabat dengan pangkat tertinggi IV/c yang sudah memenuhi kriteria kelayakan untuk diseleksi sebagai figur calon Sekda.
Mereka adalah Dr H Ikke Wicaksono MPH, Drs H Bambang Setio, Dr Hj Armini MPH, Gusti Ramlana S.Sos. Ridwan Rusli SH, Drs M Shaleh Usman M.Si, Firman Juli Purnama S.IP, M.Si, Drs Jailani MM, Darwin SE MM, Ir H Syahrizal, Syamsairil SH dan Eddy Arfaniatus S.Sos. Dari 12 nama itu, ada dua nama yang pada April-Mei dan Juni Juli 2010 sudah akan memasuki masa pensiun (MPP). Dua nama itu mungkin saja menjadi pertimbangan untuk tidak masuk kelompok prioritas. Wakil Bupati H Rubijanto dalam percakapan dengan koran ini mengingatkan, dalam merekrut dan menentukan calon Sekda musti melalui mekanisme seperti perlu fit and propertes. Sebab, Sekda adalah pengguna anggaran dan jabatan tertinggi bagi seorang PNS. Itu semua kata Wakil Bupati untuk mengantisipai kedepan, jika pejabat yang duduk sebagai sekda tidak aspiratif, Bupati dan Wakil Bupati tidak disalahkan komponen masyarakat. Lain halnya jika main tunjuk, persoalannya akan berbeda. (ham)