14
ketapang
Pontianak Post
Kades Kian Diminati
potret
Utamakan Pembinaan SKPD USAI Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar mendatang, Bupati Ketapang Henrikus, telah memastikan akan melakukan mutasi jajaran SKPD di ruang lingkup Pemkab Ketapang. Namun ia tetap berpegang kepada manjemen pemerintahan yang lebih mengedepankan pembinaan, bukan memonis. “Saat salah dan terus dibiarkan, tidak bagus juga kinerja pemerintah. Dengan mengganti juga, belum tentu bagus. Orang akan belajar dari awal lagi. Sementara saya terus berpacu dengan waktu. Sekarang sudah masuk akhir tahun kedua. Tinggal 3 tahun. Kalau mengganti dan mengajari yang baru, kinerja tidak bagus. Tapi pasti ada saja yang bakal di ganti SKPD,” papar Henrikus. Orang nomor satu di pemerintahan Kabupaten Ketapang ini, mengaku dalam melakukan mutasi nantinya tetap melalui pertimbangan-pertimbangan, Henrikus termasuk dari Inspektorat. Selain itu, ditambahkan dia, ada juga pengawas dan rapat tim. Dikatakannya, pencopotan dilakukan jika terjadi pelanggaran sprin berat. Namun sampai saat ini Bupati masih belum melihat laporan apakah ada pejabat yang masuk kategori tersebut. “Karena kita tindakan tim. Tidak serta-merta. Prosesnya sudah terlalu panjang. Undang-Undang Pokok Kepegawain juga harus kita lihat. Kalau perusahaan sih gampanggampang saja. Kalau pemerintah bisa di pra-TUN-kan,” jelasnya. Bupati juga mengungkapkan bahwa mutasi dilakukan atas pertimbangan kekurangan pegawai. Mutasi tersebut, menurutnya, dilakukan untuk mengisi SKPD-SKPD yang memang dirasa kekurangan personel. Inspektorat, kata dia, juga ikut meninjau hal ini. “Pada dasarnya saya tidak melakukan kehendak saya sendiri untuk itu. Ini adalah kerja sistem. Saya tetap percaya dengan kinerja jajaran. Kalau saya tonjolkan arogan saya sendi r i , t e n t u t i d a k a k a n b a g u s ,” t e r a n g n y a . Disinggung mengenai adanya masukan masyarakat terhadap kinerja pejabat di jajaran SKPD, Bupati mengaku hal itu bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemeriksaan. “Kalaupun harus diganti, penggantinya siapa? Spesifikasinya seperti apa? Pengalaman kerja, pangkat, dan sebagainya? Kalau diganti, apakah meningkat atau justru malah tidak? Dalam pemerintahan saya, tidak sedikitpun memandang background seseorang, baik suku maupun agama. Saya tetap harus profesional,” ungkapnya. (ash)
Minggu 16 September 2012
ISTIMEWA
BERFOTO BERSAMA: Bupati Ketapang Henrikus berfoto bersama dengan kades Petai Patah, Sandai, Normansyah, usai pelantikan yang berlangsung pada 14 September lalu di Kecamatan Sandai.
Kendawangan Terima Logistik Pemilukada KENDAWANGAN – Satu unit truk bak terbuka bermuatan sejumlah logistik dari KPU Ketapang untuk Pemilihan Umum (Pemilu) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, Jumat (14/9) lalu telah tiba di Sekretariat PPK Kendawangan. Kedatangan tersebut dengan pengawalan seorang anggota kepolisian dari Polres Ketapang, ditambah dari anggota sekretariat KPU Kabupaten Ketapang, Sejumlah logistik tersebut diterima langsung Ketua PPK Pujiono beserta para anggota. Ketua PPK mengatakan kedatangan sejumlah logistik kali ini, melengkapi logistik sebelumnya, yang telah tiba seminggu yang lalu. Sementara dia memastikan bahwa logistik sebelumnya telah didistribusikan pada
13 September lalu, kepada empat desa. Desa-desa dimaksud yakni Desa Suka Harapan, Suka Damai, Selimatan Jaya, dan Bangkal Serai. “Sejumlah logistik ini yang berisi surat suara, kotak suara, bilik suara, kartu pemilih, alat pencoblos, segel, salinan DPT, BA, formulir, dan alat penunjang lainnya, disusuaikan dengan jumlah DPT sebanyak 30.268 pemilih yang tersebar di 82 TPS di 19 desa di seluruh Kecamatan Kendawangan,” terangnya. Sebelum didistribusikan, kata dia, logistik yang ada itu akan dipilah lebih dahulu, sesuai dengan kebutuhan pada tiap desa, sehingga selanjutnya akan segera langsung didistribusikan. Pendistribusian tersebut, menurut dia, terutama pada desa yang terdekat
kemarin (15/9). “Sementara untuk desa yang jauh seperti Desa Air Hitam Besar, Air Hitam Hulu, Pembedilan, Natai Kuini, Air Tarap, dan Danau Buntar akan distribusikan pada Hari Minggu (hari ini, Red),” ujarnya. Penyerahan sejumlah logistik langsung dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Logistik antara KPUD Ketapang dengan PPK Kendawangan, namun dalam serah terima logistik pada 14 September lalu, masih tertinggal surat suara untuk Desa Seriam. Akibatnya, untuk kekurangan surat suara tersebut disertakan pula berita acara. Zainudin dari Sekretariat KPU Ketapang, mengatakan dari surat suara untuk Desa Seriam yang masih tertinggal di KPU Ketapang tersebut, telah mereka kirimkan kemarin. (ash)
TAYAP – Setelah melantik Normansyah sebagai Kepala Desa Petai Patah, Sandai, pada 14 September lalu, Bupati Ketapang Henrikus kembali melantik Karusno sebagai Kepala Desa Kayung Utara dan Sudiro, kades Kayung Hulu, Nanga Tayap, kemarin (15/9). Prosesi pelantikan berlangsung di Desa Tanjung Asam, Nanga Tayap. Bupati mengungkapkan selama adanya ADD, minat masyarakat untuk menjadi kepala desa semakin besar. ADD, menurut dia, dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan desa. Bupati meceritakan bagaimana pada masa lalu, dana bantuan justru hanya puluhan ribu rupiah. Karena itu, Bupati meminta agar pertanggungjawaban ADD dilakukan secara baik. Agar laporan pertanggungjawaban dapat tersusun secara baik dan benar, kepala daerah menyarankan hendaknya kepala desa bertanya dengan pihak kecamatan. “ADD yang diberikan kepada desa hendaknya dapat dipergunakan sebaik mungkin, dengan menggunakan azas-azas terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, (serta) dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Henrikus. Bupati menekankan terkait pemerintahan desa, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2007 bab III pasal 5 ayat (1 dan 2), agar BPD memberitahukan masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 bulan sebelum berakhir.
BPD juga diingatkan agar memroses pelaksnaaan pilkades paling lama 4 bulan sebelum masa jabatan kades dan BPD memproses pengusulan penjabat kepala desa melalui camat. Demikian penjabat kepala desa, pengangkatan penjabat kepala desa, menurut Bupati, ditetapkan dengan keputusan Bupati, atas usulan camat dan masa jabatan penjabat kepala desa paling lama 1 tahun sejak tanggal pengangkatan atau sampai terpilihnya kepala desa defenitif. Salah satu larangan bagi kepala desa, diingatkan Bupati, adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Perda Nomor 3 Tahun 2007. Demikian juga dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Proses Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa. Menyangkut pelaksanaan pilkades di mana banyak terjadi permasalahan yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab panitia dan BPD, termasuk memutuskan permasalahan yang dihadapi namun karena sesuatu dan lain hal permasalahan tersebut diserahkan kepada Bupati. Sebagaimana diketahui di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2007, pasal 15 bahwa penjaringan bakal calon kepala desa. Panitia membuka pendaftaran calon kepala desa, dan mengumumkannya di tempat umum. Setelah proses penjaringan selesai dilaksnakan penjaringan dan seleksi terhadap bakal calon kades.. (ads/ash)