Pontianak Post
aneka
Rabu 16 Januari 2013
FRKP: Ada Mafia Pertanahan Sambungan dari halaman 1
Stepanus menyatakan dirinya bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa tanah yang dia beli itu sah milik Kapusin. Sementara sertifikat milik orang yang mengaku itu menurutnya juga sah tetapi tidak berada pada objek tanah miliknya. “Saya lakukan investigasi selama 2 tahun. Saya kumpulkan bukti-bukti,” katanya. Setelah memiliki buktibukti, Stepanus melaporkan lima pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) ke Mabes Polri di Jakarta pada 25 Juli 2011. Namun hingga kini kasus tersebut belum pernah disidangkan ke pengadilan.
“Saat jual beli itu kan kami sudah laporkan ke notaris. Dan kemudian dilaporkan ke BPN untuk diukur garis batasnya. Oleh oknum BPN ketika dia mengukur garis itu, tanah tersebut tidak sesuai dengan gambar di sertifikat, yang tanahnya melintang dibuat membujur. Itu ada oknum BPN yang bermain. Kami laporkan mereka karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum,” katanya. Sejak awal Paiman sudah menduga tanah ini bermasalah karena garis batasnya tidak jelas. “Wong yang diukur garis batasnya tanah orang lain kok. Seharusnya kan orang BPN tahu
karena mereka punya peta kan. Jadi mereka akan tahu letak peta tanah itu di mana,” katanya. Dari kasus ini Stepanus berkesimpulan, para mafia pertanahan masih menjalankan aksinya dengan bebas. Sebab sanksi yang diberikan sangat lemah. Ke depan supaya kasus-kasus pertanahan tidak terulang, dia meminta ada sanksi tegas pada oknum BPN yang terlibat dalam kasus pertanahan. Sanksi bisa dari institusi BPN sendiri maupun polisi. “Misalnya ketika ada banyak masalah pertanahan, pimpinan harus tahu. Kalau ada anak buahnya yang terlibat, harus tegas. Kasih sank-
si. Pecat misalnya,” katanya. Polisi juga diminta pro aktif dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan. “Jika ingin menertibkan kasus tanah harus tegakkan hukum. Kalau pelakunya sudah ada, korbannya ada dan buktibukti juga ada, ya sudah tangkap saja,” ujarnya. Menurut Paiman, suatu saat masalah karut marut pertanahan akan bisa meledak menjadi konflik sosial. “Masalah tanah ini kan sangat sensitif. Jika dari sekarang oknum-oknum BPN it uterus mengeluarkan sertifikat tanah yang bermasalah, di kemudian hari ini akan meledak. Menjadi konflik yang lebih luas,” katanya. (her)
konflik agraris ini juga sebenarnya sudah menjadi perhatian eksekutif maupun legislatif. Dicontohkan dia, di legislatif baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sudah pernah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik agraria di masyarakat ini. Untuk eksekutif, lanjut dia, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) juga ada membentuk tim. Bahkan, Sandra mengingatkan pada 2001 juga sudah ada Ketetapan MPR untuk penyelesaian masalah konflik agraria ini. Yakni TAP MPR Nomro IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP itu berisikan 8 pasal. “Tap ini masih berlaku, sudah jelas semua di situ (di dalam TAP),” katanya. Lantas apakah permasalahan ini sudah ditindaklanjuti? Sandra menjawab memang sudah ditindaklanjuti. “Sebenarnya ada tindakan tapi tindakannya masih sangat parsial, tidak menyeluruh
dan tidak menyentuh akar masalah,” katanya. Dicontohkan dia, misalnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibentuk deputi khusus untuk menyelesaikan konflik. “Tapi mana mampu selesaikan konflik yang disebabkan institusi mereka sendiri,” katanya. Begitu juga di Kementerian Kehutanan, kata dia, barubaru ini ada salah satu badan yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik agraria ini. “Kemenhut baru dibentuk, dan belum bisa menyelesaikan,” katanya. Dia menegaskan langkah konkrit yang harus dilakukan adalah pemerintah harus menahan diri, kemudian melakukan satu moratorium pemberian izin-izin baru. Menurutnya, Kemenhut sudah membuat komitmen untuk itu. “Tapi kalau tidak serius, dan di bidang lain juga tidak mengeluarkan moratorium, tidak akan bisa,” ungkapnya. Makanya, kata dia, perlu dikaji ulang, izin yang mau habis seharusnya jangan diperpanjang lagi. (ody)
Pemerintah Harus Tegas Sambungan dari halaman 1
Dijelaskan Sandra, ketika hak itu kemudian diberikan negara kepada pihak lain, maka masyarakat tidak bisa memanfaatkan tanahnya lagi. “ Mulailah dilanggar hak atas pekerjaan, tapi seringkali terhadap masyarakat adat itu yang terjadi juga pelanggaran hak budaya,” katanya. Sebab, lanjut dia, seperti diketahui bagi masyarakat tanah itu merupakan kehidupan mereka. Tak jarang, kata dia, banyak Hak Pengusahaan Hutan (HPH), hutan, bahkan untuk pertambangan yang menggusur tanah masyarakat. “Bahkan, ada pekuburan juga yang tergusur,” jelasnya. Menurutnya, itu merupakan contoh tahap awal dari pelanggaran HAM yang dilakukan. Sedangkan tahap berikutnya, Sandra menjelaskan, ketika masyarakat melakukan perlawanan muncullah tindak kekerasan. Menurut Sandra, tak jarang terjadi benturan antara masyarakat dan oknum aparat keaman-
an, baik TNI maupun kepolisian. “Yang terkesan dalam tanda kutip membela aset perusahaan, sehingga melakukan tindak kekerasan,” katanya. Nah, kata dia, dari situlah berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. Seperti banyak kasus, kata dia, terjadi pembunuhan dan kehilangan hak atas rasa aman. “Jadi, sebenarnya pelanggaran HAM ini banyak sekali,” ujarnya. Dijelaskan Sandra, selama ini sudah banyak laporan soal pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas terkait masalah pertanahan ini. Bahkan, kata dia, di era kepemimpinan Ifdal Kasim sebagai Ketua Komnas Ham, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengakui bahwa masalah konflik pertanahan menjadi salah satu dari tiga isu penting soal HAM. “Tiga isu penting yang diakui presiden itu adalah konflik agraris, pelanggaran HAM masa lalu dan soal Papua,” kata Sandra. Menurut Sandra, masalah
Indeks pembangunan panusia adalah ukuran kemajuan pembangunan manusia untuk semua negara di dunia, untuk mengklasifikasikan apakah negara masuk kategori maju, berkembang atau terbelakang. Indeks ini pertama kali dirilis pada 1990 oleh pemenang nobel dari India, Amartya Sen. Sejak itu indeks ini dipakai oleh PBB (UNDP) untuk melaporkan capaian IPM tahunan. Indeks pembangunan manusia dianggap sejajar atau sama pentingnya dengan indikator pembangunan lain seperti angka kemiskinan, pengangguran, daya saing perekonomian, dan PDRB perkapita. Menurut United Nations Development Programme IPM Indonesia berada pada peringkat 108 pada 2010 dan turun menjadi peringkat 124 pada tahun 2011. Di Indonesia, pengukuran IPM dilakukan Badan Pusat Statistik berdasarkan 3 indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Tingkat pendidikan dapat diukur melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase penduduk
usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Rata-rata lama sekolah, yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani atau sedang menjalani. Kesehatan diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (life expectancy at birth) merupakan penyesuaian dari angka kematian bayi (infant mortality rate) dalam periode yang sama. Sementara pendapatan dihitung melalui pengeluaran perkapita. IPM negara maju berada pada kisaran 90-an seperti Norwegia 97,1, Australia 97, Kanada 96,6, Amerika 95,6 dan Inggris 94. Sedangkan IPM Indonesia tahun 2010 adalah sebesar 71,76. Bagaimana dengan Kalbar? Tahun 2011 nilai IPM Kalbar 69,53 yang menempati urutan 28 dari 33 provinsi di Indonesia. Apa saja masalah utama peningkatan IPM Kalbar ada pada indikator pendidikan? Menurut Eddy, peningkatan angka melek huruf sangat lambat, hampir mendekati nol persen di delapan ka-
bupaten atau kota, yaitu di Bengkayang (0,01), Kab. Pontianak (0,01), Sanggau (0,01), Sintang (0,01), Kapuas Hulu (0,02), Melawi (0,00), Kayong Utara (0,04), dan Singkawang (0,01). Demikian pula peningkatan rata-rata lama sekolah yang juga sangat lambat, hampir mendekati nol tahun di delapan kabupaten atau kota tersebut. Yakni, Kabupaten Pontianak (0,02), Sanggau (0,08), Ketapang (0,12), Sintang (0,01), Kapuas Hulu (0,02), Melawi (0,01), Kayong Utara (0,03), dan Singkawang (0,07). “Faktor utama penyebabnya adalah gerakan pemberantasan buta aksara belum berjalan secara masif, sistematis, dan berkelanjutan. Jarak rumah ke sekolah yang terlalu jauh, rendahnya jangkauan sekolah, tingginya satuan biaya, dan terbatasnya fasilitas sekolah,” jelas Eddy Suratman. Eddy memisalkan Kabupaten Kubu Raya yang mengalami perkembangan pendidikan relatif bagus. Padahal indikator layanan pendidikan di Kabupaten ini sebenarnya masih mengkhawatirkan. “Bisa dibayangkan betapa parahnya kondisi layanan pendidikan di kabupaten
atau kota lain yang perkembangan pendidikannya lebih buruk dari Kabupaten Kubu Raya,” katanya. Eddy mendesak Gubernur Kalbar Cornelis untuk segera mengevaluasi daerah mana saja yang masih bermasalah pada sisi pendidikan, terutama angka melek huruf. “Gubernur perlu membagi tugas kepada bupati atau walikota yang masih memiliki masalah pada pendidikan. Melakukan pemetaan jumlah penyandang buta aksara secara tepat dan akurat. Kemudian mencari solusi untuk mengatasinya,” harapnya. Untuk peningkatan ratarata lama sekolah, pemerintah harus memastikan anakanak yang sudah bersekolah tetap ada di sekolah. Kemudian menarik anak-anak yang putus sekolah kembali ke sekolah. Jangkauan sekolah hingga ke wilayah yang terpencil dan terisolir juga harus diperluas. Pemerintah juga diminta mempercepat penyediaan jalan untuk memperlancar akses rumah ke sekolah. “Pada akhirnya, semua pihak, baik gubernur maupun bupati atau walikota harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dalam meningkatkan IPM Kalbar,” katanya. (her)
teri, virus, dan jamur. Pada tahun 2002 ditemukan fakta bahwa xanthone efektif menghambat kanker hati, kanker lambung, dan kanker paru. Seorang peneliti Thailand, 2004, menemukan, pericarp kulit buah manggis efektif melawan kanker payudara. Dan khasiatnya jauh lebih efektif daripada obat. Bila ingin mendapatkan informasi lengkap tentang khasiat manggis tersebut, Anda bisa membacanya di buku berjudul Kulit Manggis Berkhasiat Tinggi, yang tersedia di Toko Buku Gramedia di seluruh Indonesia. Tapi, apakah untuk mendapatkan xanthone itu kita perlu mengimpornya dari luar negeri atau menggiling kulit manggis dulu untuk kemudian meminum airnya? Tidak. Sekarang, teknologinya sudah ada di Indonesia. Dan produk itu sudah beredar di apotek-apotek dan toko-toko obat terkemuka di kota Anda, dalam bentuk kapsul ekstrak kulit manggis. Namanya Garcia. Sekali lagi, nama produk
itu adalah Garcia, bukan xanthone, karena xanthone adalah nama zat yang terkandung di dalamnya. Untuk konsultasi kesehatan, hubungi dokter kami pada jam kerja di telepon bebas pulsa 08001401430 atau di e-mail purwati-s@centrin. net.id. Dan kunjungi juga website kami: www.manggisgarcia.com atau di e-mail: info@manggisgarcia.com. Bila ingin mendapatkan ekstrak kulit manggis pertama di Indonesia itu, Anda bisa menghubungi distributor Kalimantan Barat 081280016319, (0561) 7161419. Atau bisa juga mendapatkannya langsung di apotek-apotek dan toko obat di Kota Pontianak. Untuk di daerah hubungi Sub Distributor: Singkawang (085386711108), Sambas (085387155781), Kabupaten Pontianak (085347695045), Bengkayang (085252223557), Landak (082156214191), Sanggau (082153805379), Sekadau (085386211220), Kapuas Hulu (081257268829) dan Ketapang (085252056206. (adv)
Mampu Mengatasi Tumor dan Kanker Sambungan dari halaman 1
buah manggis telah digunakan sebagai obat. Dan ini sesuai dengan hasil penelitian sejumlah pakar luar negeri seperti Kanchanapoom tahun 1998, Martin tahun 1980, serta Nakasone dan Paul tahun 1998. Selanjutnya, tahun 2002, Nakatani dari Departemen Farmasi Universitas Tohoku, Jepang, melaporkan hasil penelitiannya pada sel tikus, bahwa 5 microgram gamma-mangostin mampu menghentikan inflamasi alias peradangan dengan cara menghambat produksi enzym cyclooxygenase -2 penyebab inflamasi. Bahkan, senyawa ini mempunyai efek anti-inflamasi yang lebih baik daripada obat anti-inflamsi yang dijual di pasaran. Tahun 2003, Matsumo dari Institut Internasional Bioteknologi Gifu, Jepang, melaporkan bahwa 10 mikron/ ml alpha– mangostin yang diisolasi dari kulit buah manggis mampu menghambat sel leukimia HL60 pada manusia. Dan
untuk diketahui, senyawasenyawa tersebut adalah turunan xanthone yang diperoleh dari kulit manggis. Kulit manggis mengandung antioksidan 17.000-20.000 orac per 100 ounce. Padahal, bahan lain berkadar antioksidan tinggi, seperti wortel dan jeruk, hanya 300 dan 2.400. Orac adalah singkatan dari oxygen radical absorbance capasity, yakni kemampuan antioksidan menetralkan radikal bebas penyebab penyakit. Karena itu, xanthone mampu menjadi pelindung sel pada proses oksidasi, penuaan, atau perusakan oleh radikal bebas. Sifat antioksidannya melebihi vitamin E dan vitamin C. Itulah sebabnya xanthone dapat berperan sebagai antilelah, anti-inflamasi, antiaging, antiparkinson, antialergi, antialzheimer, dan membantu tubuh menurunkan gula darah, menururnkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, melindungi jantung, mencegah kebutaan, serta mencegah infeksi oleh bak-
Jadi Juru Kampanye PNS Bakal Dipecat JAKARTA - Jelang Pemilu 2014, PNS diwanti-wanti mengedepankan netralitas. Jangan sampai memihak salah satu partai politik manapun. PNS juga diimbau tidak memberikan dukungan baik moril maupun materiil kepada parpol. “Kami minta PNS tidak memihak salah satu parpol. Kedepankan aspek netralitas karena fungsi PNS sebagai abdi masyarakat dan bukan abdi parpol,” tegas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno di kantornya, Jakarta, Selasa (15/1). Dijelaskannya, di dalam PP 5 jo PP 12 Tahun 2000 tentang
Netralitas PNS telah diatur bagaimana aparatur bersikap di saat pemilu baik pilpres, pilkada maupun pemilu untuk memilih anggota dewan. Salah satu poin penting yang diatur adalah PNS dilarang menjadi tim sukses, mengikuti kampanye atau memberikan pelayanan pada salah satu parpol, menyokong dana ataupun menyediakan lokasi untuk tim sukses parpol. “Intinya PNS dilarang memihak pada parpol atau warna tertentu,” tegasnya. Ditambahkan Kasubag Humas dan Protokol BKN Petrus Sujendro, PNS juga dilarang mengenakan pakaian ataupun
atribut parpol tertentu. Yang dibolehkan hanyalah PNS menggunakan hak pilihnya saat pemilu berlangsung. “Kalau memilih salah satu parpol saat pemilu boleh, karena itu haknya. Tapi tidak boleh ikut-ikutan membantu parpol tertentu,” ujarnya. Lantas apa sanksinya bila PNS ketahuan tidak netral” Menurut Eko, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan PNS. Sanksi terberat adalah diberhentikan dengan tidak hormat bagi PNS yang nyata-nyata menjadi tim sukses dan juru kampanye untuk parpol atau calon tertentu. (Esy/jpnn)
Pembuat juga Cacat Fisik, Dipakai para Atlet Sambungan dari halaman 1
juga merupakan penyandang cacat kaki polio. Dalam aktivitasnya, Markus mengenakan alat bantu kaki palsu jenis long brace (pena). Dibantu rekannya, Liu, Markus harus akurat membuat alat bantu kaki, agar nyaman dikenakan pihak pemakai. “Tidak boleh asal-asalan bikinnya. Bikinnya rumit sekali. Kita harus betul-betul mengukur agar pas dan nyaman dipakai,” jelasnya. Diceritakan Markus, dia mendalami ilmu membuat alat bantu kaki tersebut di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan seluruh peralatan kerjanya, juga didatangkan dari sana. Pasalnya, di Kalbar sendiri belum ada yang pembuat dan penyalur peralatan-peralatan canggih tersebut. Aries menyebut, kaki-kaki
palsu buatan mereka cukup banyak peminatnya. “Tidak hanya dari kalangan biasa, para atlet pun minta kita buatkan kaki palsu,” ucapnya sambil menunjuk salah satu foto wanita mengenakan kaki palsu. Aries menjelaskan, wanita dalam foto tersebut atlet Kalbar yang sukses meraih medali di tingkat nasional. “Ini kalau tak salah atlet angkat besi, kaki palsunya buatan kami,” sambung dia. Namun saat ini permintaan kaki palsu baik untuk pasar Kalbar atau luar daerah semakin meningkat, sementara tenaga pembuatnya tak juga bertambah. Lebih lanjut Aries menjelaskan, harus menambah tenaga ahli, karena pihaknya satu-satunya pembuat alat bantu kaki palsu di Kalbar. “Kami bakal ada satu lagi tenaga ahlinya, sekarang sedang menuntut ilmu di Pematang Siantar, Sumatera Utara,”
pensiunan guru SMK Negeri 3 Pontianak ini. Mengenai biaya, Aries menjelaskan, ada beberapa jenis atau bentuk dan ukuran alat bantu kaki. Begitu juga jenis bahannya, maka biaya tentu bervariasi. Jika pasien dari kalangan kurang mampu, dia berharap ada uluran tangan dari dermawan. Hal tersebut, menurutnya, untuk kelangsungan penanganan karyanya. Disebutkan dia, kehilangan anggota badan merupakan hal yang tidak diinginkan semua orang. Akan tetapi kalau sudah terlanjur mengalaminya maka perlu alat yang bisa membantu agar orang tersebut dapat menjalani aktifitasnya sehari-hari. “Kami siap membantu menyediakan kaki palsu dan tangan palsu agar untuk memulihkan rasa percaya diri dan menjalani aktifitas seharihari,” pungkas Aries. (*)
Kagumi Kerajinan Kalbar
Problem Utama IPM Kalbar Rendah Bidang Pendidikan Sambungan dari halaman 1
7
Sambungan dari halaman 1
Sampai di Pusat Kerajinan tersebut, Ny. Novita Fauzi sangat mengagumi kerajinan khas Kalbar mulai dari tenunan, batik enggang hingga tas yang terbuat dari kulit kayu. Dikatakannya, bangsa Indonesia mempunyai keberadaban yang sangat tinggi. Keberadaban tersebut dapat dilihat dari ekspresi yang diaktulisasikan dalam bentuk kerajinan dan seni, dari seluruh Indonesia mulai sabang sampai Marauke masingmasing suku dan etnis mempunyai seni dan ketrampilan yang sangat tinggi serta dituangkan dalam bentuk kerajinan. Inilah potensi Indonesia yang bisa diandalkan sebagai bangsa yang besar. “Saya sangat kagum dan menyenangi kerajinan yang
dibuat oleh anak bangsa mulai dari tenunan, batik hingga kerajinan tas yang terbuat dari bahan alami,” jelas Novita. Menyinggung kebun percontohan yang dikembangkan PKK Kalbar pada tahun 2011 hanya menanam beberapa jenis tanaman, tapi sekarang sudah dikembangkan peternakan sapi dan penannam padi memakai polibag, ini sangat positif dalam memberikan motipasi kepada masyarakat. Ketua Dekranasda Kalbar Ny. Frederika Cornelis menjelaskan, pihaknya merasa berterima kasih atas kekaguman Ibu Novita yang secara langsung melihat serta membeli kerajinan Kalbar. “Ini merupakan motivasi bagi kami dalam memajukan hasil-hasil kerajinan yang ada. Kami harus selalu memberi-
kan pembinaan kepada para pengrajin agar selalu berinovasi dan berkreatif dalam mengembangkan hasil-hasil kerajinan yang ada dengan tidak meninggalkan ciri khas yang ada,” katanya. Dekranasda Kalbar selalu proaktif dalam mempromosikan hasil- hasil kerajinan khas Kalbar, berbagai even seperti pameran baik tingkat nasional bahkan internasional selalu ikut dalam mempromosikan hasil kerajinan Kalbar. Keberhasilan tersebut tentu tidak bisa terlaksana kalau Dekranasda Kalbar saja yang bekerja, tapi memerlukan dukungan dari kabupaten/kota serta instansi yang terkait. Usai meninjau berbagai hasil kerajinan, Novita berkenan membeli hasil tenun dan kerajianan tas Kalbar. (Nasir Humpro/*)
Faktor Tiga Rapor Merah Sambungan dari halaman 1
Ia menjelaskan Herkulana menjelaskan indikator IPM adalah indeks pendidikan dan daya beli masyarakat. Indeks pendidikan ini berupa rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, dan angka partisipasi kasar. Ia menjelaskan rata-rata lama sekolah di Kalbar 6,89 tahun. ”IPM Kalbar ini merupakan kontribusi dari kabupaten dan kota. Saat ini IPM paling rendah adalah KKU dan Sambas bisa naik menjadi peringkat 13 karena pemerintah setempat mengintervensi di bidang pendidikan,” ungkapnya. Herkulana mengungkapkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kayong Utara 5,8 tahun. Artinya di sana ada orang-orang yang tamat SD dan belum tamat SD. ”Rata-
rata lama sekolah paling tinggi Kota Pontianak, mendekati angka nasional,” ujarnya. Ia menambahkan saat ini ada tiga rapor merah Pemprov Kalbar yang menjadi perhatian yakni angka kematian bayi, angka HIV/ AIDS, dan angka kematian ibu. Angka absolut angka kematian ibu pada 2011 sebanyak 133 orang dan hingga Maret tahun lalu sebanyak 33 orang. Angka kematian bayi pada 2011 sebanyak 35 orang dan pada 2012 hingga Maret sebanyak tiga orang. ”Untuk meningkatkan IPM ini perlu melibatkan semua pemangku kepentingan. Kita optimis tiga rapor merah bisa diselesaikan dan IPM bisa meningkat,” katanya. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar Alexius Akim mengatakan rendahnya IPM pada bidang pendidikan
masih terkendala pada ratarata lama belajar masyarakatnya dan angka buta aksara. ”Ini yang harus diselesaikan,” katanya. Akim menuturkan dalam waktu singkat pihaknya akan rapat dengan Badan Pusat Statistik untuk memastikan jumlah penduduk Kalbar. Saat ini ada perbedaan data jumlah penduduk dan ini berpengaruh terhadap angka buta aksara. ”Data Mendagri penduduk ada 5,3 juta dan BPS 4,2 juta. Ini harus ada kata sepakat karena buta aksara dibagi jumlah penduduk,” katanya. Jika dibagi dengan 5,3 juta penduduk, berarti angka buta aksara Kalbar tidak jelek karena sudah di bawah lima persen. ”Tetapi jika dibagi 4,2 juta penduduk, berarti kita masih punya pekerjaan rumah,” timpalnya. (uni)
Dihamili Bule Jerman Sambungan dari halaman 1
dengan Andy Syarief. Saat ini persidangan mengenai hak asuh Rania tengah diproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. “Kemarin agendanya pemeriksaan saksi. Dua minggu lagi kesimpulan, baru keputusan kelar doakan saja,” ujar perempuan kelahiran Solo, 10 Oktober 1980 ini. Kini Rania sudah berusia 5 tahun. Menurutnya, Rania sudah begitu dekat dengan Stephen. “Kedekatan cukup dekat,
kalau suami nggak ada juga ditanyain, kadang anak saya nanyain kalau suami lagi nggak di rumah,” kisahnya. Sebelum resmi bercerai, Tiara dan Andy memang memiliki perjanjian mengenai hak asuh anak untuk mereka berdua. Namun, kini Tiara berharap bisa menguasai hak asuh Rania. Hal ini membuat Andy bingung. Padahal menurutnya selama ini Rania terlihat sangat bahagia bisa dekat dengan kedua belah pihak. “Buat saya suatu keanehan karena sudah ada perjan-
jian dan anaknya pun dekat sama kita, jadi saya tak melihat kenapa harus ada hak asuh penuh kepada ibu karena bagaimanapun juga anak itu akan mencari bapaknya,” ungkap Andy di tempat terpisah. Andy juga menilai, Tiara pasti punya rencana terhadap gugatannya itu. Terlebih ia telah resmi menikah dengan bule Jerman itu. “Menurut saya kemungkinan besar keinginannya pada akhirnya adalah membawa Rania ke Jerman. Kalau mau itu, saya harus mau nggak mau fight ya,” ujarnya. (NET)