opini
14
Pontianak Post
Larangan Menyisakan Makanan Senin, 8 April 2013, penulis bersama rektor Untan, ibu Dr. Farah Diba, dan Dr. Lily Thamrin menghadiri jamuan makan malam di sebuah restoran muslim di Kota Nanning China. Terdapat sesuatu yang tidak biasa pada jamuan makan malam tersebut, peristiwa aneh tersebut tidak terjadi satu tahun yang lalu ketika kami diundang menghadiri jamuan makan di kota dan di tempat yang sama. Qin Zhi Xuan dan warga Tiongkok lain yang menemani kami makan malam bersama tersebut tidak henti-hentinya menyantap makanan yang ada di meja makan, mereka baru berhenti makan setelah semua makanan yang tersedia di atas meja sudah habis dimakan, terlihat wajah mereka merah, sesekali berhenti sambil menghirup napas dan ngosngos, sementara kami sudah berhenti makan karena merasa sudah cukup, yakni berhenti sebelum kenyang. Fenomena menghabiskan makanan di meja makan yang tidak biasa itu mengundang pertanyaan penulis kepada mereka. “Mengapa semua makanan yang disuguhkan di atas meja, Anda habiskan?. Mereka menjawab, “Xin Jinping selaku presdien baru China mengeluarkan sebuah intruksi yang ditujukan kepada semua rakyatnya mengenai larangan menyisakan atau membuang makanan (mubazir), makanan yang disiapkan sesuai dengan kadar lapar, sehingga makanan yang disajikan itu harus habis dimakan. Sanksi bagi rakyat yang menyisakan makanan sangat berat, diantara sulit memperoleh pekerjaan. Belum lama kebijakan anti mubazir di meja makan tersebut diimplementasikan, kemudian dievaluasi, terbukti memberi dampak terhadap efesiensi atau penghematan negara yang sangat besar. Jika dikaji secara lebih mendalam, anti mubazir makan tidak terbatas hanya dari prespektif ekonomi, yakni efisiensi, melainkan berdimensi dan dalam prespektif yang lebih luas, yakni prespektif kesehatan, sosial, budaya dan psikologi dimana perilaku seseorang dapat
oleh Aswandi
dengan mudah diketahui dari pola dan perilaku makannya, misalnya kualitas karakter kesabaran seseorang dapat dengan mudah dipahami saat mereka makan, artinya dari persoalam makan dan makanan tersebut banyak pesan pembelajaran bermakna dapat dipelajari. Rasulullah Saw bersabda, “tidak ada yang dipenuhkan manusia lebih buruk dari pada perut, cukuplah bagi putra Adam beberapa suap yang dapat menegakkan tubuhnya. Kalaupun harus memenuhkan perut, maka hendaklah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernapasan (HR Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan At-Tarmizi). Jadi, agama Islam telah mengatur secara jelas tentang makan dan makanan yang halal dan tayyibah. Misalnya, diajarkan kepada kaum muslimin dan muslimah agar makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, jangan menyisakan makanan sekalipun makanan tersebut berada di sela-sela jari jemarimu karena bagi orang Islam ukuran terpenting dari makan itu bukan pada kenyangnya, melainkan pada barokahnya, barangkali makanan yang ada disela-sela jemarimu itu yang lebih barokah, dan jangan memaksakan memakan makanan panas. Pelajaran lain dari jamuan makan di Kota Nanning China tersebut di atas adalah loyalitas dan ketaatan rakyat Tiongkok yang sangat tinggi terhadap partai politik dan pemimpinnya, seperti taatnya mereka terhadap kebijakan larangan menyisakan makanan yang ditetapkan langsung oleh presidennya. Di negeri tirai bambu ini, pemimpin dipilih langsung oleh partai politik yang sedang berkuasa atau melalui pimpinan yang diberi kewenangan untuk itu, hampir tidak ditemui jabatan pemimpin diberikan melalui proses pemilihan, Setelah mereka diangkat, semua rakyat loyal dan mengikutinya. Mekanisme
pengangkatan pemimpin seperti ini sangat bertentangan dengan teori kepemimpinan yang demokratis dimana rekrutmen pemimpin bersifat button up atau dari bawah melalui proses pemilihan, seperti pilkada dan pemilu di Indonesia. Sangat berbeda dengan kita disini, penulis tidak ingin menjelaskan lebih jauh mengapa hal ini berbeda, Namun yang seringkali membuat penulis iri hati adalah; (1) mengapa umat beragama di negeri ini kurang mengamalkan ajaran agamanya. Perilaku mubazir yang secara jelas dilarang agama Islam, justru terimplementasikan atau diamalkan oleh mereka yang tidak beragama di China. Di negeri ini memang terasa aneh, setiap kebijakan yang berkenaan dengan keingianan mengamalkan ajaran agama dari suatu kelompok agama selalu ditolak dan dicurigai, apalagi keinginan itu diusulkan oleh partai politik dan ormas berbasis agama, yang anehnya politisi dan rakyat yang seagama ikut menolaknya dengan alasan negeri ini bukan negeri agama, sepertinya di negeri ada kesalahan sejarah yang wajib diluruskan; (2) partai politik sebagai pranata demokrasi di negeri ini bermasalah, dimana rakyat sangat tidak percaya atau terpaksa mengikuti keputusan partai politik. Dalam kondisi seperti ini semestinya para politisi atau penggiat demokrasi segera bertobat sebelum terlambat; (3) memilih pemimpin secara langsung oleh rakyat tidak selalu menghasilkan seorang pemimpin yang kredibel, ditaati dan dipatuhi rakyatnya, bahkan tidak jarang yang dicaci maki, berarti ada yang salah, barangkali masih ada dusta dan kemunafikan diantara kita, bukan berarti penulis setuju terhadap pemimpin harus dari kalangan terbatas dan berdarah biru, menjadi pemimpin adalah hak semua mereka yang memiliki integritas, kapabilitas dan kredibilitas. Penulis, Dosen FKIP Untan dan Direktur The Aswandi Foundation
Senin 15 April 2013 Ilustrasi: Kekes
Wilayah 3 T Perlu Kurikulum Khusus PERUBAHAN kurikulum selama ini selalu bersifat universal. Artinya kurikulum dirancang untuk sekolah yang umum dan berkebutuhan khusus. Memang wajar jika dianalisis dengan pandangan kurikulum digunakan universal dari Sabang sampai Marauke. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknoligi dan informasi dunia yang tanpa batas, kurikulum wajar diganti. Kurikulum beberapa kali berubah seperti kurikulum --1984, 1994, KTSP, dan Rencana Kurikulum 2013 sesuai tuntutan-- katanya. Perubahan kurikulum tentunya sesuai dengan kajian ilmiah sehingga implementasinya berupa kebijakan pemerintah. Perubahan kurikulum merupakan penyesuaian terhadap globalisasi dengan tujuan utama meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM ). Jika ditilik, perubahan kurikulum kurang mengakomodir wilayah 3 T (terdepan, terpencil dan terluar). 3T adalah istilah yang indah didengar bahkan menjadi isu santer dibicarakan diberbagai media massa, elektronika serta perbincangan hangat para pengamat. Tujuan utama membangun wilayah 3 T itu agar kesejahteraan masyarakatnya ternja-
min. Namun baik anakoleh pengamanak di daebilkebijakan rah perkotaMujahir,M.Pd. seolah tak an maupun berdaya anak-anak di menghadapinya. Kendala uta- daerah 3 T mempunyai hak ma adalah infrastruktur dan yang sama, yaitu sama-sama rendahnya Sumber Daya Ma- mendapatkan pendidikan yang nusia (SDM). Sampai saat ini berkualitas. Lalu apa yang harpenentuan 3 T hanya dipan- us dikerjakan oleh pemerintah, dang secara universal dengan pemerintah provinsi, kabusebutan terdepan, terpencil paten dan kota. Pekerjaan -nya dan terluar, namun indikator adalah merancang kurikulum 3 T itu sendiri masih kurang khusus Wilayah 3 T . Wilayah 3 T jelas. Ketidakjelasan itu di- tetap akan tertinggal kalau kurilihat dari jarak geografis, dan kulum kita masih bersifat uniinfrastruktur meliputi saluran versal. Wilayah 3 T di republik komunikasi dan tranportasi. ini sangatlah banyak, dimana Pandangan empiris men- pesebaran wilayahnya terdiri gatakan orang yang tinggal di dari perbatasan, terpencil dan pinggiran ibu kota / kabupaten kepulauan. Kalau pendidikan di dekat ibu kota provinsi menye- daerah 3 T masih mengunakan but dirinya daerah terpencil. kurikulum standar maka selaNamun kabupaten terjauh manya pendidikan di wilayah dari provinsi sampai 100-an tersebut tetap terpuruk. km belum dikatakan terpencil, Mengapa 3 T perlu perkarena berada diibu kota kabu- hatian khusus dalam bidang paten. Lalu dimana indikator pendidikan? alasannya letak terpencil? geografis yang belum baik, Rendahnya SDM di wilayah transportasi yang sulit dan 3 T harus diubah melalui pen- biaya tinggi, jumlah guru yang didikan yang layak, bermutu minim, sarana dan prasarana dan berkualitas. Kenyataan pendidikan yang minim, kotersebut tentu saja sangat ber- munikasi yang sulit. Kurikulum tentangan dengan konstitusi khusus daerah 3 T tentunya karena sesuai dengan pasal 34 mengacu pada Pasal 34 UUD UUD 1945, setiap warga negara 1945 dan UU Sisdiknas N0. berhak mendapatkan pendidi- 20/2003 dan peraturan pekan dan pengajaran. Artinya, merintah lainnya. Kurikulum
khusus merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan sumber daya manausia wilayah 3 T. Masyarakat di wilayah 3 T jangan dikatakan terbelakang mereka hidup dinamis dan berakar budaya madani. Meraka harus dibangun dengan sebuah perubahan, dengan sistem pendidikan yang berkualitas. Jangan bangun sekolah yang megah diwilayah 3 T tanpa memperhatikan infrastruktur yang memuaskan ( guru yang mengajar lengkap , buku yang memadai dan fasilitas yang lengkap ) itu hanya merupakan evoria pendidikan. Kurikulum selama ini merupakan kurikulum yang terstandar, maka pemerintah seyogyanya memikirkan kurikulum khusus daerah 3 T. Bukan muatan lokal yang selama ini mengadung wawasan daerah seperti, bahasa , budaya , pertanian ,dll. Pada tatanan dinas pendidikan provinsi , kabupaten / kota telah ada TIM pengembang kurikulum , kiranya TIM mampu mengolah kurikulum 3 T pada tatanan wilayah kalau perlu tatanan nasional. Penulis Widyaiswara Madya LPMP Provinsi Kalimantan Barat