METROPOLITAN
10
Kamis 12 Mei 2011
PKR Tak Serius
KESEHATAN
Tanggung Pengobatan PEMERINTAH Kota Pontianak menunjukkan kepedulian kepada warganya yang mengalami musibah. Apalagi warga itu kesusahan untuk biaya pengobatan anaknya yang menderita suatu penyakit. Ditambah lagi, penyakit yang diderita oleh Chin Wen, bayi berusia dua bulan itu terbilang aneh dan tak lazim. Chin Wen, warga Siantan, Pontianak Utara Sutarmidji itu, lahir tanpa anus atau dubur. “Pemerintah Kota Pontianak akan menanggung seluruh biaya operasinya,” ungkap Wali Kota Pontianak Sutarmidji, kepada pers, Rabu (12/5) di Pontianak. Midji merasa prihatin dengan hal itu. Dirinya tadi malam, akan mengunjungi dan melihat kondisi bayi tersebut, yang kabarnya dirawat di Rumah Sakit Umum Soedarso di Pontianak. “Nanti (tadi) malam, habis salat magrib saya akan menjenguknya. Sebenarnya tadi (Selasa) malam, tapi karena ada pertemuan, tidak jadi,” kata Wali Kota. Midji menegaskan, jika warga Kota Pontianak mengalami kasus kelahiran aneh dan atau kejadian tidak normal maka biayanya akan ditanggung oleh Pemkot Pontianak yang dipimpinnya. “Khusus yang menimpa warga Kota Pontianak semuanya akan kita tanggung,” ungkap orang nomor satu di Kota Pontianak itu. Untuk menanggung itu, Pemkot Pontianak sudah menyiapkan dana langsung di bawah Sekretariat Kota Pontianak. “Rumah sakit manapun yang melaksanakan operasinya, kita tanggung semua. Jangan khawatir, APBD memang sudah saya alokasikan untuk membantu warga yang mengalami hal seperti itu,” kata Midji simpatik. Walau pasien atau keluarganya tidak memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Kota, tetap akan ditangani. Pemkot Pontianak tetap menanggungnya. “Jangan ada pengumpulan dana segala macam, emangnya pemerintah tidak mampu mengurus itu?. Kalau memang dioperasi di sini, atau dibawa ke Jakarta, Pemkot yang akan menanggungnya juga,” katanya. Ini dimaksudkan, agar dana-dana untuk bantuan kepada penderita penyakit itu sampai. Berkaca dari kejadian yang pernah terjadi, memang ada dana bantuan ternyata dibawa lari oleh orang yang tidak bertanggungjawab. “Ya, pernah ada yang membawa lari uang bantuan itu orangtuanya sendiri,” sesal Midji. (ody)
Pontianak Post
HARYADI/PONTIANAK POST
BONGKAR: Pembatas jalan yang ada di Jalan HOS Cokroaminoto, Rabu, (11/5) dibongkar agar memudahkan para pengendara melalui jalan tersebut yang sebelumnya dilalui dua arah.
PONTIANAK-Kalangan DPRD Kalimantan Barat segera akan turun ke lima kabupaten yang tercakup dalam wilayah Kapuas Raya. Melalui kunjungan tersebut, DPRD akan mempertanyakan secara tegas kesiapan lima kabupaten tersebut dalam upaya pemekaran Kapuas Raya. “Kita juga akan dorong lagi supaya mereka melengkapi syarat-syarat yang diminta Komisi II DPR RI,” ujar Ketua Komisi A, Retno Pramudya, kemarin. Dalam hal ini, Komisi A akan didampingi oleh sejumlah Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan VI dan VII (Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu). Kunjungan direncanakan akan dilangsungkan mulai 23-28 Mei dan berkaitan dengan kegiatan reses. “Kita akan rapat dengan kepala daerah dan DPRD dari masing-masing kabupaten untuk mewujudkan komitmen pemekaran,” katanya. Kunjungan ini juga menindaklanjuti surat dari Ketua Tim Pemekaran Kapuas Raya, Milton Crosby, 29 Maret 2011 kepada DPRD Kalbar. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam surat tersebut, tim pemekaran meminta DPRD Kalbar untuk mengeluarkan keputusan tentang persetujuan pelepasan wilayah yang akan menjadi cakupan wilayah Kapuas Raya (mencakup kabupaten, kecamatan dan desa yang disebutkan dengan rinci). Tim juga meminta DPRD mengeluarkan keputusan persetujuan dana hibah dari pemprov untuk membantu proses pemerintahan Kapuas Raya dua tahun berturutturut yang menyebutkan jumlah dana secara rinci, persetujuan dukungan untuk dana pemilukada serta penyerahan aset/ kekayaan daerah berikut personel.
Menurut Retno, untuk sementara permintaan tim pemekaran tidak dapat dipenuhi oleh DPRD karena pihak pihak kabupaten sendiri belum melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan. “Misalnya masalah cakupan wilayah, kecamatan dan desa, tentu pihak kabupaten yang lebih tahu. Harusnya mereka dulu yang menetapkan wilayah-wilayah itu, baru kita di provinsi mengeluarkan persetujuan,” katanya. Secara internal, Komisi A juga telah meminta pimpinan DPRD untuk mengagendakan rapat dengan komisi-komisi lain dan fraksi-fraksi guna membuat keputusan DPRD secara kelembagaan. DPRD Kalbar, tambah Retno, sebetulnya sangat bersemangat dalam mewujudkan Kapuas Raya, terutama wakil dari daerah pemilihan VI dan VII. Sayangnya, kinerja tim pemekaran sendiri relatif lamban sehingga sampai sekarang persyaratan di tingkat kabupaten pun belum dapat dipenuhi. “Kemarin alasannya karena pilkada. Kita bisa maklum. Tetapi setelah pilkada selesai lama, syarat-syarat juga belum lengkap. Makanya, tidak heran kalau ada masyarakat yang menilai semangat tim sudah kendor,” ujar dia. Adapun syarat-syarat yang belum dilengkapi di tingkat kabupaten misalnya kesepakatan tentang ibu kota provinsi Kapuas Raya dari lima kabupaten, kesiapan dukungan anggaran minimal dua tahun untuk menunjang operasional pemerintahan Kapuas Raya dan kesiapan dukungan anggaran untuk pemilukada. Kesepakatan ini harus dikeluarkan oleh bupati dan DPRD melalui paripurna dan menyebutkan secara rinci nominal anggaran. (rnl)
Sepeda Motor Digadai Tak Kembali PONTIANAK-Penggelapan dengan modus menggadaikan kendaraan terus terjadi di Kalimantan Barat, khususnya pada daerah Pontianak Timur. Pelaku sangat pandai untuk memancing korbannya. Dengan berpura-pura menolong dalam bidang perekonomian, pelaku dengan cekatan melarikan barang yang telah digadai oleh pemilik kendaraan. Hanafi (23), warga Jalan Adi Sucipto ini kembali menjadi korban penipuan dan penggelapan. Sepeda motor miliknya tidak kembali, setelah digadai dengan pelaku. Atas kejadian tersebut korban langsung melapor ke Mapolsek Pontianak Timur, guna mendapat perlakuan dari pihak yang berwajib, kemarin (10/5). Kejadian berawal saat korban terdesak kebutuhan. Dengan uang Rp 500 ribu tan-
pa pikir panjang, Hanafi langsung menerima uang tersebut dan memberikan sepeda motornya kepada pelaku yang beralamat di Jalan Tanjung Raya, Pontianak Timur. Merasa sudah percaya dari tingkah laku tersangka. Korban lantas membuat perjanjian bahwa akan mengembalikan uang tersebut kepada pelaku, dengan jenjang waktu selama dua hari. Setelah waktu yang ditentukan habis, korban berencana untuk mengambil sepeda motor itu dengan membawa uang yang dipinjamnya dari pelaku. Saat bertatapan muka, pelaku langsung berkilah bahwa sepeda motor dengan nomor polisi KB 4780 QK itu sedang dipakai oleh adiknya. Dan pelaku meminta setengah uang yang dipinjam korban untuk dibayar terlebih dulu. “Tersangka mem-
inta uang Rp 250 dengan sebungkus rokok. Kalau motornya telah ada, baru saya bayar lagi,” ujar korban. Ditunggu-tunggu hingga berjam-jam, sepeda motor itu tidak kunjung datang. Merasa bosan, korban pulang ke rumah untuk istirahat. Sekitar malam hari korban menghubungi pelaku untuk kesekian kalinya, tapi nihil, pelaku tidak bisa dihubungi. Lantaran telah dibohongi oleh terangka, pelaku langsung menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Terlebih korban mendapat informasi dari temannya, bahwa sepeda motor tersebut telah digadai lagi oleh pelaku. Menurut Kapolsek Pontianak Timur, Kompol Bibit Triyono melalui Kanit Reskrim, IPDA Haji Sayuti, telah mem-
benarkan bahwa korban telah menggadaikan sepeda motor miliknya dengan pelaku. Tapi sampai saat ini, sepeda motor itu tidak kembali ke tangan korban. Pelaku, lanjut Dia, akan ditelusuri terus jejaknya. Mengingat aksi penggelapan dengan modus penipuan sudah marak terjadi. Demi menekan aksi tindak penggelapan tersebut, kini anggota diterjunkan berpatroli. “Waspadalah terhadap pelaku tindak penipuan. Bagi pemilik kendaraan, baik roda dua maupun roda empat. Jika melakukan transaksi penggadaian yang mempunyai identitas tidak jelas, sebaiknya urungkan niat tersebut. Kalau memang sudah terdesak, lebih baik gadaikan kendaraan itu kepada lembaga organisasi yang resmi,” imbau Kanit Reskrim. (rmn)
Terorisme, NII dan Sifat Gotong Royong yang Hilang PONTIANAK - Maraknya terorisme dan kasus Negara Islam Indonesia (NII) akhir-akhir ini berkaitan dengan semakin menurunnya sifat gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Demikian diungkapkan Ketua I DPP Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Andien Achza kepada Pontianak Post. Menurutnya, seharusnya terorisme dan makar bisa dideteksi dan ditangkal dari awal jika orang punya kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggalnya. “Kita lihat kasus yang begitu marak akhirakhir ini. Ada orang yang tertangkap karena kasus terorisme misalnya, tapi tetangganya ng-
gak pada tahu. Ada orang yang terlibat NII, tapi temannya tidak tahu. Begitu juga dengan kasuskasus lainnya. Ini karena ada semangat yang hilang di masyarakat kita, yaitu gotong royong dan kepedulian,” ujarnya. Andien lalu mencontohkan perilaku gotong royong pada masa lalu. Dulu, katanya, masyarakat selalu peka terhadap sesuatu yang menimpa tetangganya. “Jadi gejala-gejala yang aneh sudah terlebih dulu diketahui. Ini orang sudah ditangkap, tetangganya baru pada keheranan,” sambungnya. Tutur Andien, gotong royong punya banyak
manfaat. Selain sebagai pola pertahanan terbaik di masyarakat, gotong royong mampu menjadi alat komunikasi. Tidak hanya itu, sifat asli bangsa Indonesia ini mampu mengurangi beban berat yang menimpa salah satu anggota masyarakat. “Dulu bangsa kita sangat kental semangat gotong royongnya. Ada yang kena musibah, satu desa pasti membantu. Bangun rumah atau jalan selalu dikerjakan bersama-sama. Kalau sekarang sudah jarang. Apalagi yang di perkotaan,” imbuhnya. Hal tersebut, sebut Andien berdampak pada aktivitas LPM. Organisasi yang dulunya bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
(LKMD) ini memang melibatkan unsur gotong royong masyarakat dalam sistemnya. Menurutnya, saat ini LPM harus digalakan kembali untuk memperkuat semangat gotong royong sebagai alat ketahanan bangsa. “LPM ini sangat potensial untuk membangkitkan kembali semangat itu. Oleh karenanya, kita minta kepada pemerintah pusat dan daerah agar mendukung LPM untuk lebih menguatkan kebangsaan kita sekaligus mensejahterakan masyarakat,” tuturnya. Sebagai informasi, LPM adalah lembaga yang punya jaringan luas. Penyebarannya hingga di tiap-tiap desa se-Indonesia. (ars)